33 comments on “Ujian Mid Semester Sejarah Indonesia Masa Pergerakan Kebangsaan

  1. Selasa, 23 April 2013
    PERMI

    Persatuan Muslim Indonesia, atau disingkat Permi, merupakan partai politik beraliran nasionalisme-islam yang didirikan di Padang Panjang pada tahun 1930. Pendahulu Permi adalah persatuan sumatera thawalib yang berdiri pada tahun 1928. Pada kongresnya yang ketiga di Padang Panjang, Persatuan Sumatra Thawalib berubah menjadi partai politik. Permi menentang kebijakan kolonial karena memandang bahwa kebijakan kolonial tersebut bertentangan dengan semangat Islam dan kebangsaan. Pola gerakan dilakukan dengan cara melakukan propaganda hingga rapat umum.

    PERMI mempunyai daya tarik yang tinggi bagi orang-orang minang muda, hal ini disebabkan oleh penggabungan islam dan kebangsaan (nasionalisme). Pada bulan agustus 1933 PERMI memiliki anggota kurang lebih 10.000 anggota. Empat puluh persen diantaranya adalah perempuan. Tokoh perempuan yang terkenal di PERMI adalah Rasuna Said yang sekolah di dinyah padang panjang. Di kalangan PERMI dia diberikan julukan singa minangkabau.

    Rasuna Said

    Ketika muchtar lutfi dan iljas jacub kembali ke minangkabau dari menuntut ilmu ke kairo mereka turut serta di dalam organisasi PERMI ini, bahkan memegang tampuk kekuasaan. Sejak awal berdirinya PERMI, organisasi telah di curigai oleh pihak belanda. Hal ini disebabkan oleh para juru bicara PERMI yang berpidato secara terang-terangan untuk melawan belanda. pada tahun 1932 pergerakan pemimpin-pemimpin PERMI di batasi oleh pihak belanda, dan pada bulan desember 1932 Rasuna Said ditangkap karena orasinya yang lantang terang-terangan menentang kebijakan kolonial belanda
    Pada tahun berikutnya yaitu juli 1933, Muchtar lutfi juga ikut ditangkap. Beberapa pimpinan PERMI dikenakan larangan berpergian.Kemudian partai ini dilarang untuk berkumpul. Anggota PERMI berusaha untuk mengakali dengan menerbitkan kursus-kursus tertulis. Kursus ini di tulis oleh iljas jacub dan diterbitkan oleh djalaluddi thaib. Namun pada bulan september mereka juga berhasil ditangkap oleh belanda.
    Muchtar Lutfi, Iljas Jacub, Djalaluddin Thaib diasingkan ke boven digel pada tahun 1934. Penangkapan dan larangan tersebut otomatis melumpuhkan kegiatan PERMI. Muhammad Sjafei membubarkan PERMI pada 18 oktober 1937

  2. Peranan Soekarno dalam mengembangkan PNI(Partai Nasional Indonesia)

    Pada tanggal 4 Juli 1927 atas inisiatif Algemeene Studie Club diadakan rapat pendirian Perserikatan Nasional Indonesia. Rapat pembentukan partai ini dihadiri oleh Ir. Soekarno, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Soedjadi dan beberapa anggota PI(perhimpunan Indonesia).
    PNI menyatakan bahwa tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini hendak dicapai dengan azas “percaya pada diri sendiri”. Artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi dan sosial dengan kekuatan dan kebiasaan sendiri, antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah, ploilinik-poliklinik, bank nasional serta koperasi dll. Itulah sebabnya PNI tidak mau ikut dalam dewan-dewan yang diadakan oleh pemerintah (sikap non-cooperation). Yang dapat menjadi anggota PNI adalah semua orang Indonesia dan sekurang-kurangnya berumur 18 tahun. Orang-orang Asia lainnya dapat juga menjadi anggota PNI tetapi hanya sebagai anggota luar biasa.

    Cita-cita persatuan yang selalu ditekankan dalam rapat-rapat umum PNI ternyata dalam waktu yang singkat dapat diwujudkan. Dalam rapat PNI di Bandung tanggal 24-26 Maret disusunlah Progran dan azas dan daftar usaha, suatu anggaran dasar PNI, kemudian disahkan pada kongres PNI I di Surabaya pada tanggal 27-30 Mei 1928. Program azas ini mengemukakan bahwa perubahan-perubahan struktur masyarakat Belanda pada abad XVI yang membawa pula kebutuhan-kebutuhan ekonomi baru, menyebabkan timbulnya imperialism Belanda. Oleh imperialism ini, Indonesia dijadikan tempat mengambil bahan mentah, pasar untuk hasil industrinya dan tempat penanaman modal. Bagi Indonesia ini berarti drainage kekayaan. Hal ini merusakkan struktur social, ekonomi dan politik Indonesia dan menghalang-halangi usaha memperbaikinya. Syarat utama untuk memperbaiki kembali susunan masyarakat Indonesia adalah kemerdekaan politik. Kemerdekaan politik berarti “berhentinya pemerintahan Belanda”. Karena alasan-alasan ekonomi dan social, Belanda tentu tidak akan dengan sukarela pergi dari Indonesia. Karena itu PNI yakin bahwa hanya dengan kekuatan sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari luar, dengan persatuan Indonesia tanpa membedakan agama dan kelas, kemerdekaan akan dapat dicapai. Imperialisme yang menindas Indonesia pada hakikatnya adalah imperialism Internasional yang juga menguasai daerah-daerah lain di Asia. Oleh karena itu usaha bangsa Indonesia melawan imperialism Internasional harus dipersatukan dengan usaha-usaha bangsa-bangsa Asia lainnya yang senasib.

    Tujuan Kongres adalah mensahkan anggaran dasar, program azas dan rencana kerja PNI. Selain itu, Kongres juga bertujuan untuk memperkenalkan diri lebih jauh kepada masyarakat dan dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pergerakan. Kongres telah memilih Ir. Soekarno sebagai ketua pengurus besar PNI dan Mr. Sartono sebagai bendahara.

    Ada dua macam tindakan yang dilakukan oleh PNI untuk memperkuat diri dan pengaruhnya di dalam masyarakat, yaitu kedalam, mengadakan usaha-usaha terhadap dan untuk lingkungan sendiri, yaitu mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah-sekolah, bank-bank dsb; ke luar, memperkuat public opini terhadap tujuan PNI, antara lain melalui rapat-rapat umum dan menerbitkan surat kabar-surat kabar Banteng Priangan(di Bandung) dan Persatuan Indonesia(di Jakarta). Kegiatan PNI yang dengan cepat menarik massa itu, sangat mencemaskan pemerintah colonial. Gubernur jenderal pada waktu pembukaan siding Volksraad tanggal 15 Mei 1928 mengharapkan kesadaran rakyat terhadap nasionalisme yang extrim. Dengan ini banyak cabang-cabang PNI tumbuh di seluruh Indonesia.

    Pada tanggal 18-20 Mei 1929 diadakanlah Kongres PNI yang kedua di Jakarta. Sesuatu yang menarik juga dalam Kongres ini selain perbaikan dibidang ekonomi dan politik ialah disinggung juga masalah transmigrasi untuk mengatasi kemelaratan rakyat(terutama didaerah yang berpenduduk padat).

    Semenjak Kongres ke II ini kegiatan PNI makin meningkat, terutama untuk usaha konsolidasi kekuatan. Jelas bahwa cara-cara yang dilakukan PNI ini telah memperkuat posisi dan pengaruh PNI dikalangan masyarakat. Sukses yang dicapai ini dalam waktu yang singkat juga berkat filsafat PNI yaitu Merhaenisme. Kemudian Marhaenisme ditafsirkan sebagai Marxisme yang diterapkan sesuai dengan kondisi-kondisi dan situasi Indonesia.

    Propaganda PNI boleh dianggap menimbulkan suatu zaman baru dalam pemikiran dan perasaan orang Indonesia. Propaganda itu sudang dirancang oleh Perhimpunan Indonesia dan kemudian PNI lah yang melaksanakannya. Pengaruh Ir. Soekarno sebagai pemimpin PNI dan pemimpin Indonesia telah meluas dan meresap diseluruh Indonesia dan didalam seluruh lapisan masyarakat.

    Kemajuan-kemajuan yang diperolaeh PNI dalam usahanya membawa rakyat untuk memperoleh kemerdekaan telah menguatirkan orang-orang reaksioner Belanda di Indonesia, yang kemudian membentuk suatu organisasi bernama Vaderlandsche Club tahun 1929, yang mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan tegas terhadap PNI.
    Pada tanggal 6 Agustus 1929, pemerintah colonial Belanda mengeluarkan ancaman terhadap PNI. Walaupun ada ancaman dan propokasi, PNI tetap jalan terus mengadakan kegiatan-kegiatan partai. Dalam rapat umum tanggal 15 September 1929 di Bandung, Bung Karno mengatakan bahwa walaupun ada usaha-usaha untuk menghalangi pertumbuhan PNI dengan berbagai cara, PNI malah semakin berkembang subur.

    Kemudian terdengarlah desas-desus di kalangan rakyat bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan pada tahun 1930. Karena desakan kaum reaksioner Belanda disamping pemerintah Belanda sendiri bertambah kuatir, sesudah melakukan persiapan-persiapan yang luas dan teratur kemudian pemerintah melakukan penangkapan dan penggeledahan dimana-mana. Pada tanggal 29 Desember 1929 Ir. Soekarno cs ditangkap oleh polisi di Yogyakarta dan selanjutnya dibawa ke Bandung. Seluruh kaum pergerakan mengajukan protes, demikian juga Perhimpunan Indonesia, serta Partai Buruh dan partai komunis di negeri Belanda.
    Empat orang tokoh PNI, yaitu Ir. Soekarno, R. Gatot Mangkoepraja, Markoen Soemadiredja dan Soepriadinata diajukan kedepan pengadilan di Bandung pada tanggal 18 Agustus 1930 sampai dengan 29 september 1930. Ir. Soekarno dalam pidato pembelaannya, yang terkenal dengan nama “Indonesia Menggugat”, dengan itu Ir. Soekarno dan para pemimpin-pemimpin PNI lainnya dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan colonial pada tanggal 22 Desember 1930.

    Sumber: Poesponegoro, Marwati Djoened&Nugroho Notosusanto,1984.Sejarah Nasional Indonesia Jilid V.Jakarta, PN Balai Pustaka.

  3. PERANAN HAJI MISBACH DALAM MENGEMBANGKAN
    KOMUNISME ISLAM DIJAWA
    Oleh : Septian Adrizal
    Hadji Mohammad Misbach, salah satu generasi yang menuntut Indonesia merdeka dari kekejian kapitalisme. Bergerak dan mencari jalan keluar dari keresahan sosial yang muncul di awal-awal abad ke-20, Misbach kerap dikenang sebagai sosok muslim-komunis atau komunis-Islam, tanpa dilihat gagasan dan dinamika konteks yang menyertainya. Lebih dari itu, Hadji Misbach (selanjutnya disebut Misbach) adalah sosok yang dikenal terbatas akibat pendekatan sejarah yang berpusat kepada tokoh-tokoh besar.
    Ada dua rujukan yang dipergunakan secara luas untuk mengenal Misbach, yakni karya Takashi Shiraishi berjudul Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (1997), dan karya Nor Hiqmah berjudul H.M. Misbach: Sosok dan Kontroversi Pemikirannya (2000). Nor Hiqmah menyoroti Misbach dari kacamata Islam dan Marxisme. Bukunya menerangkan beberapa gagasan Misbach, dan berkesimpulan, ‘Misbach adalah seorang pragmatis yang sebenarnya tidak mengetahui secara mendalam tentang konsep Islam dan komunisme’ (Hiqmah, 2000: 81).
    Biografi Singkat dan Karya-karya Hadji Misbach
    Misbach lahir pada 1876 di Kauman Surakarta. Tumbuh dewasa di lingkungan Kesunanan dan pejabat keagamaan Keraton Surakarta, ia mengorbankan seluruh kekayaannya untuk pergerakan. Pada 1924, Misbach sekeluarga diusir dari tanah Jawa ke Manokwari oleh Belanda pada tahun-tahun terakhir kisah hidupnya. Misbach wafat dan dikubur di Manokwari berdampingan dengan istrinya pada 24 Mei 1926.
    Pembuangan Misbach ke Manokwari adalah hukuman yang ketiga dengan tuduhan mendalangi kerusuhan, melakukan sabotase, meneror serta menggangu rust en orde (ketertiban umum). Meski diketahui tuduhan itu tidak pernah terbukti, ia tetap dibuang tanpa diperbolehkan diantar oleh siapapun. Di pengasingan, ia tidak boleh ditengok dan hanya diperbolehkan membaca al-Quran. Sebelumnya, pada 7 Mei 1919, ia dipenjara dengan tuduhan menghasut kaum tani untuk mogok. Pada 16 Mei 1920, kembali dipenjarakan di Pekalongan selama dua tahun tiga bulan dengan tuduhan melanggar delik pers, menghasut massa melawan raja dan Pemerintah Hindia Belanda.
    Terbitan-terbitan di masa itu mengatakan bahwa Misbach merupakan sosok yang berdedikasi, berani, dan penuh pengorbanan (Cf. Rangsang, 1924). Marco Kartodikromo (1924), menyebut Misbach sebagai haji populis yang disegani pemuka Islam. Tjipto Mangoenkoesoemo (1919), melukiskan Misbach sebagai ‘seorang ksatria sejati,’ yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk pergerakan. Tan Malaka (2011) mengenang Misbach sebagai sosok yang dicintai rakyat. Misbach, Tjipto, Marco, dan Tan Malaka adalah beberapa tokoh generasi pertama di awal-awal abad ke-20, yang mewariskan bentuk-bentuk perlawanan modern kepada generasi Soekarno.
    Berbeda dengan beberapa tokoh di atas, Misbach adalah kaum muda Islam yang melanjutkan pendidikan pesantren tradisional setelah mengenyam sekolah Belanda di Sekolah Bumiputra Angka Dua. Ia sempat berziarah ke Tanah Suci Mekkah, namun tidak mau dipanggil ‘haji’ dan tidak memperlihatkan atribut ‘kehajiannya’ dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, tidak seperti pemuka Islam segenerasinya, Misbach tidak menggunakan tutup kepala ala Turki, tapi menutup kepalanya layaknya kebanyakan orang Jawa. Misbach tidak mampu berbahasa Belanda, tidak memiliki teman Belanda dan Indo. Hanya bahasa Melayu dan Arab yang ia kuasai. Latar belakang dan gaya pergaulan tersebut, membuat Misbach lebih dekat dengan petani miskin, petani tak bertanah, buruh tani, kaum muda Islam dan pedagang muda ketimbang pejabat keraton maupun pejabat Eropa.
    Kala Misbach menjadi pengusaha batik, ia bergabung dengan Sarekat Islam (SI) Surakarta sebagai anggota biasa, pada 1912. Ketergabungan Misbach dan kawan-kawannya didorong oleh situasi di mana persaingan antarpedagang Cina dengan pengusaha lokal semakin tajam, mewabahnya perampokan, serta kemunculan puritanisme Islam yang dibawa murid-murid Ahmad Dahlan dan menyebarnya lembaga-lembaga modern yang didirikan orang-orang Kristen. Meski anggota biasa, Misbach dan kawan-kawannya rela untuk mengumpulkan dan menggalang dana untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menggerakkan Islam, seperti penerbitan jurnal baru, pendirian sekolah, perpustakaan dan pertemuan tablig. Tidak hanya kepada SI, Misbach pun menjadi anggota dan donatur resmi surat kabar Doenia Bergerak, pada 1914. Doenia Bergerak merupakan terbitan resmi organisasi para jurnalis, Indlandsche Journalisten Bond (IJB) yang diasuh Marco Kartodikromo dan Tjipto Mangoenkoesoemo. Namun, ketika dunia memasuki masa perang, yang menyebabkan kenaikan bahan baku batik, Misbach dan kawan-kawannya memilih menyelamatkan usaha ketimbang memikirkan organisasi. Lagi pula, tidak banyak yang dilakukan oleh SI untuk melindungi para pengusaha batik.
    Ada dua momen penting yang mengarahkan Misbach menggerakkan Islam sebagai inspirasi untuk melawan Belanda dan mempertanyakan kemapanan agama. Pertama, keterlibatan Misbach dalam menolak kebijakan perbaikan rumah untuk membasmi mewabahnya penyakit pes yang dikeluarkan Belanda pada 1915. Bagi Misbach program tersebut semakin memiskinkan rakyat karena adanya tambahan pengeluaran rakyat di samping keharusan-keharusan kerja paksa untuk Belanda. Setelah itu, Misbach gencar menolak kerja paksa. Dalam hal ini, Misbach melihat bahwa program perbaikan rumah memiliki hubungan dengan kebijakan-kebijakan lain.
    Setelah kejadian di atas, Misbach bersama santri lainnya mendirikan koran Medan Moeslimin pada 1915 dan Islam Bergerak pada 1917. Medan Moeslimin merupakan surat kabar bulanan bahasa Jawa dan Melayu. Terbit tiap tanggal 15. Media ini merupakan suatu bentuk kerjasama antarsurat kabar. Pada pertengahan 1916, Medan Moeslimin menerbitkan buku dengan bahasa dan aksara Jawa dengan nama Hidayatul Awam, sebagai sisipan untuk para pembaca setia. Surat kabar ini menjadi wadah bagi pegawai keagamaan yang progresif, kiai, guru-guru Al-Quran, dan para pedagang batik. Di situlah pendapat mereka yang kerap berbeda satu sama lain tersalur. Islam Bergerak merupakan surat kabar dengan aksara dan bahasa Jawa serta sebagian aksara latin. Terbit tiga kali dalam sebulan. Menjelang 1923-an, Islam Bergerak dimerger dengan Doenia Bergerak menjadi Ra’yat Bergerak, sebagai terbitan resmi Sarekat Ra’yat. Sementara itu, Medan Moeslimin tetap bertahan dan menjadi payungnya Sarekat Moealimin. Ketika Misbach dibuang, penerbitan Medan Moeslimin ditingkatkan dari dua kali menjadi tiga kali sebulan. Sebenarnya penerbitan Medan Moeslimin dan Islam Bergerak relatif terlambat dibanding kelahiran surat kabar yang telah dikeluarkan oleh Muhamadiyah maupun orang-orang Kristen.
    Kedua, keterlibatan Misbach dalam upaya mempertahankan penodaan agama Islam yang dilakukan oleh surat kabar Kristen, pada 1918. Kala itu, Tjokroaminoto sebagai orang berpengaruh di SI, mengajak seluruh anggotanya untuk menggempur penodaan agama tersebut. Sementara Tjokro mendirikan Tentera Kandjeng Nabi Moehammad (TKNM), Misbach dan santri lainnya mendirikan organisasi Sidik Amanah Talegh Vatonah (SATV). Tentu saja kampanye ini berbeda dengan keadaan sekarang, di mana penodaan agama direaksi dengan kekerasan dan cenderung arogan. Di awal-awal abad dua puluh, debat melalui media surat kabar dan pamflet adalah hal yang biasa. Setelah debat akan berlanjut dengan rapat umum. Tidak ada unsur kekerasan.
    Tiba-tiba perlawanan antipenodaan agama itu dihentikan tanpa penjelasan resmi dari Tjokroaminoto. Umat Islam Surakarta merasa ditipu. Apalagi Misbach dan kawan-kawannya telah mencurahkan tenaga, pikiran dan sumber keuangannya untuk mendukung kegiatan tersebut. Tjokroaminoto dianggap berkhianat dan diduga menilep uang kampanye. Kepercayaan masyarakat pun luntur dan melihat Misbach sebagai sosok yang istiqomah dalam menegakkan Islam. Akhirnya, Misbach dipercaya memimpin TKNM dan SATV. Setelah itu, Misbach tidak sekadar menjadi donatur dan follower SI, tapi aktif menulis dan menyebarkan gagasan-gagasannya melalui rapat-rapat dan surat kabar. Tulisan pertamanya adalah Sroean Kita dalam Medan Moeslimin. Di saat ini pula ia mulai masuk ke gelanggang politik.
    Ketika Misbach memasuki gelanggang politik, Belanda sedang melakukan reorganisasi politik dan administrasi di tanah jajahan. Tidak sedikit pula pemuka Islam ketakutan, berdiam diri, atau memilih berkompromi dengan kebijakan Belanda. Birokrat keagamaan umumnya adalah alat negara sehingga wewenang keagamaannya lebih banyak dari jabatan ketimbang dari pengetahuan agama. Karena itu, dalam soal keagamaan, pandangan rakyat lebih percaya pada orang-orang yang lulusan pesantren yang relatif bebas dari negara. Di saat inilah, Misbach mulai mendampingi dan mengorganisasikan perlawanan kaum tani melalui Insulinde bersama Tjiptomangoenkoesoemo, sampai ia dipenjara di Pekalongan. Waktu itu kaum tani mengajukan tiga tuntutan: kewajiban ronda malam dihapus, kerja-wajib umum untuk negara dibayar, dan pejabat desa harus terlibat dalam kerja wajib-umum.
    Sekeluarnya dari penjara Pekalongan, Misbach dilarang dan diawasi agar tidak terlibat dalam kegiatan politik. Kesempatan ini dipergunakannya untuk menginvestigasi dan merenungkan situasi organisasi dan nasib kehidupan rakyat Surakarta. Saat itu pula Misbach merasa pilu melihat hancurnya Insulinde dan rontoknya SI, TKNM dan SATV. Insulinde tidak bangun lagi setelah dibubarkan pada 1920 oleh larangan hak berkumpul dan penangkapan para pemimpinnya. Sementara ‘disiplin partai’ mengakibatkan perpecahan anggota SI dan konflik internal yang semakin mendalam. Selain itu, maraknya pemecatan di industri dan perkebunan pun kian mengurangi jumlah anggota organisasi buruh yang berafiliasi ke SI. Misbach menyaksikan organisasi yang membesarkanya, SATV (Sidiq Amanah Tablegh Vatonah) mati suri dan dijauhkan dari rakyat oleh pimpinan Muhamadiyah. Di sisi lain, Misbach menyaksikan kebijakan ekonomi-politik Belanda semakin bengis. Setiap pergerakan dianggap mengganggu ketertiban umum, komunis, dan dihalang-halangi. Parahnya, beberapa pemuka Islam pun seolah mendukung kampanye Belanda dengan menganggap bahwa kaum komunis anti-Islam.
    Pergumulan di atas, mengantarkan Misbach untuk bergabung dengan PKI-Sarekat Rakyat (Partai Komunis Indonesia-Sarekat Rakyat) pada Maret 1923. Alasannya sederhana, waktu itu tidak ada lagi organisasi yang berani dan konsisten berpihak kepada rakyat. Hanya limabelas bulan ia terlibat membangun dalam PKI-SR Surakarta. Juli 1924, ia diasingkan ke Manokwari. Sebagai catatan, sebelum dikenal disiplin partai tiap orang diperbolehkan rangkap keanggotaan dalam tiap organisasi. Karena itu, Misbach bisa menjadi anggota SI, Insulinde, maupun SATV.
    Memang telah menjadi keyakinan Misbach, bahwa ajaran Islam harus membela yang tertindas dan terhisap. Ketika bergabung dengan PKI-SR, keyakinannya kian tebal. Ia tak segan mengritik gaya kepemimpinan SI yang telah memecah gerakan rakyat. Ia pun mempertanyakan eksistensi Muhammadiyah, karena menolak mendukung pemogokan kaum tani dan buruh. Misbach mengeritik kemapanan lembaga agama seperti Muhamadiyah, Sarekat Islam dan Mambaoel Oeloem, dan menelanjangi kolaborasi Keraton dengan Pemerintahan Belanda.
    Kemunduran umat Islam di tanah Jawa, bagi Misbach, tidak berasal dari ritual-ritual masyarakat seperti selametan, tahlilan, dan bekunya ijtihad, tapi karena kapitalisme dan imperialisme yang telah memorak-porandakan kemerdekaan, kedamaian dan kepercayaan.
    Untuk mengetahui pemikiran Misbach secara mendalam dapat dilihat dalam surat kabar Medan Moeslimin dan Islam Bergerak, sebagai surat kabar yang dikelola oleh Misbach bersama santri-santri di Surakarta. Berikut karya-karya Misbach:
    ‘Sroean Kita,’ Medan Moeslimin, 4 (1918)
    ‘Orang Bodo Djoega Machkloek Toehan, Maka Fikiran Jang Tinggi Djoega Bisa di Dalam Otaknya,’ Islam Bergerak, 10 Maret 1919
    ‘Kesalahan Itoe Haroes Dibenarkan,’ Medan Moeslimin 2 (1921)
    ‘Perbarisan Islam Bergerak: Pembatja Kita,’ Islam Bergerak 10 November 1922
    ‘Medan Redactie,’ Islam Bergerak, 10 November 1922
    ‘Perbarisan Islam Bergerak: Sikap Kita,’ Islam Bergerak, 20 November 1922
    ‘Perbarisan Islam Bergerak: Makin Terasa,’ Islam Bergerak, 20 Desember 1922
    ‘Moekmin dan Moenafik,’ Islam Bergerak, 10 Desember 1922
    ‘Assalamoe’alaikoem Waroehmatoelahi wabarakatoeh,’ Medan Moeslimin, 7 (1992)
    ‘Verslag,’ Medan Moeslimin, 8 (1922)
    ‘Informahe—Kantor ‘Bale Tanjo’ Kaoeman Solo,’ Medan Moeslimin, 4 Oktober 1923
    ‘Semprong Wasiat: Partijdisciplin SI Tjokroaminoto Menjadi Ratjoen Pergerakan Rak’jat Hindia,’ Medan Moeslimin, 9 (1923)
    ‘Islam dan Gerakan,’ Medan Moeslimin, 9 (1923)
    ‘Islam dan Atoerannja,’ Medan Moeslimin, 9 (1923)
    ‘Pamitan Saja,’ Medan Moeslimin, 10 (1924)
    ‘Djawa-Manokwari Baik di Ketahoei,’ Medan Moeslimin, 10 (1924)
    ‘Hal Jang Kedjadian di Manokwari,’ Medan Moeslimin, 9 (1924)
    ‘Islamisme dan Kommunisme II: Katerangan Islamisme jang terhadap kepada Kommunisme,’ Medan Moeslimin, 11 (1924)
    ‘Islamisme dan Kommunisme,’ Medan Moeslimin, 11 (1925)
    ‘Manokwari Bergontjang, Reactie Oentoek Communist Tentoe dan Soedah Bijasa,’ Medan Moeslimin 11 (1925)
    ‘Soerat Terboeka,’ Medan Moeslimin 11 (1925)
    ‘Foja-foja: Sikapnja Wakil Pemerintah Manokwari,’ Medan Moeslimin, 11 (1925)
    ‘Nasehat,’ Medan Moeslimin, 12 (1926)
    Keterlibatan dalam PKI
    Pada konggres PKI tanggal 4 Maret 1923 yang dihadiri 16 cabang PKI, 14 cabang SI Merah dan beberapa perkumpulan serikat komunis, Misbach memberikan uraian mengenai relevansi Islam dan komunisme dengan menunjukkan ayat-ayat Al-Qur’an serta mengkritik pimpinan SI Putih yang munafik dan menjadikan Islam sebagai selimut untuk memperkaya diri sendiri. Pada tahun 1923 pula, dia menulis kritikannya terhadap Tjokroaminoto di Medan Moeslimin dengan judul “Semprong Wasiat: Disiplin Organsisi Tjokroaminoto Menjadi Racun Pergerakan Rakyat Hindia”.
    Kekecewaannya terhadap lembaga-lembaga Islam yang tidak tegas membela kaum dhuafa, membuat dia memilih ikut Perserikatan Kommunist di Indie (PKI) ketika CSI (Central Sarekat Islam) pecah melahirkan PKI/SI Merah, bahkan mendirikan PKI afdeling Surakarta. Dia pun muncul sebagai pimpinan PKI di Surakarta, yang kemudian merubah surat kabar Islam Bergerak menjadi Ra’jat Bergerak dan penyatuan secara de fakto organ PKI Yogyakarta berbahasa Melayu, Doenia Baroe, ke dalam Ra’jat Bergerak pada September 1923. Berjuang melawan kapitalisme, tak membuat dia tidak menegakkan Islam. Baginya, perlawanan terhadap kapitalis dan pengikutnya sama dengan berjuang melawan setan.

    Kesimpulan: Hadji Misbach sebagai Diskursus di Zaman Neoliberal
    Dalam teks-teks sejarah resmi, orang-orang biasa seperti Hadji Misbach seringkali dilupakan atau dianggap sekadar pemain figuran. Orang-orang biasa yang turut membangun nasional Indonesia kerap disingkirkan oleh rezim metodologi kolonial. Misalnya, sepeninggalnya Misbach di Surakarta, para guru ngaji membentuk Sarekat Moealimin. Sarekat Moealimin merupakan sindikat pengorganisasian tanpa struktur yang jelas dan kaku. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan di rumah-rumah maupun di madrasah. Isinya membahas al-Quran dan Sunnah untuk menelanjangi kekuasaan yang bengis. Di Sumatera, Haji Datuk Batuah dan Natar Zainuddin bergerak menentang kapitalisme. Di Banten, KH Tubagus Achmad Chatib, turut melawan Pemerintah Hindia Belanda di Banten pada 1926-1927.
    Misbach, seperti halnya umat Islam di negeri-negeri lain di awal abad ke-20, berupaya merespons situasi yang sedang dihadapinya dengan berpijak pada al-Quran dan Sunnah. Dengan cara demikian, Islam dihadirkan sebagai agama universal (rahmatan lil ‘alamin) serta tidak ada yang menandingi keluhurannya (ya’lu wala yu’la alaih). Dalam konteks demikian, gagasan Misbach tak kalah mentereng dengan ide Islam revolusioner Ali Syari’ati; feminis progresif asal India Asghar Ali Engineer; al-Yasar al-Islam asal Mesir Hassan Hanafi. Mereka memulai sebuah diskusi tentang perlunya mengembalikan watak pembebasan Islam di tengah-tengah ketidakadilan global.
    Misbach layak dikenang sebagai peletak dasar Islam pembebasan di Indonesia. Ia mencoba membumikan ajaran Islam sebagai agama pembebasan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bersama kaum tertindas. Relevansi gagasan Misbach terletak dalam metode praksisnya, ketika ia memadukan tingkat kesadaran masyarakat dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Misbach tidak sekadar menjelaskan persoalan masyarakat, berupaya mengajak mengubah tatanan masyarakat agar lebih baik, tapi menjelaskan konsepsi ketertindasan tersebut dengan bahasa masyarakat. Ia mampu menerjemahkan konsepsi-konsepsi abstrak dengan bahasa yang konkret dan praktis di tengah alam pikir feodalistik.
    Ketika tatanan ekonomi dunia semakin terpusat dan berputar di tangan segelintir orang, jutaan masyarakat di penjuru dunia menderita kelaparan dan kemiskinan. Bagi penganut Islam, tidak terlalu sulit untuk menemukan larangan mengakumulasi modal yang keji, larangan membentuk oligarki kekuasaan dan kekayaan, dan merampas kehidupan orang lain. Umat Islam pun tidak sulit menemukan perintah keadilan, kebenaran, dan perjuangan sebagai perintah Allah. Ajaran universal tersebut dapat tetap hidup dan menjadi alternatif dari kejayaan kapitalis monopoli dunia, jika dan hanya jika digerakkan oleh umatnya.
    Artikel ini sebelumnya telah dimuat di Jurnal Kajian Perburuhan Sedane, Vol 2 No 12 Tahun 2011. Dimuat ulang dengan editing sesuai judul tugas mata kuliah sejarah pergerakan oleh septian adrizal untuk tujuan memenuhi tugas kuliah jurusan Pendidikan sejarah mata kuliah sejarah pergerakan.

    • Septian Adrizal
      PERANAN HAJI MISBACH
      DALAM
      MENGEMBANGKAN KOMUNISME ISLAM
      DIJAWA

      Haji misbach mempunyai posisi unik dalam sejarah di Tanah Air. Namanya memang tidak sedahsyat Semaun, Tan Malaka, atau tokoh kiri lainnya. Di kalangan gerakan Islam, namanya juga hampir tidak pernah disebut. Maklum, haji dari Kauman Surakarta ini adalah seorang komunis, meski menolak menjadi ateis. Baginya, Islam dan komunisme tidak selalu harus dipertentangkan. Malah dengan menyerap ajaran komunismelah, menurut Haji Misbach, Islam menjadi agama yang bergerak untuk melawan penindasan dan ketidak adilan. Berikut tulisan Iqbal Setyarso yang penulis (Septian adrizal) kutip dari Blognya , yang diolah dari berbagai sumber antara lain yang terpenting An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926, karya Takashi Shiraisi.
      Inilah datangnya hari-hari mencekam di Hindia Belanda. Pada 1923 itu, ijazah-ijazah sekolah bumiputera “Ongko Loro” (Angka Dua) dibakar. Ketika gubernur jenderal datang ke Yogyakarta (Mei) bom dilemparkan ke kereta api. Banyak orang jadi berani melemparkan kotoran ke kantor-kantor pemerintah, mencopoti potret-potret Ratu Wilhelmina, melumurinya dengan kotoran dan kalimat celaan Kejadian seperti itu meningkat menjelang peringatan Ratu Wilhelmina akhir Agustus dan awal September.
      Para pangeran kasunanan dan pejabat tinggi ketakutan pada “komunis-komunis” dan menebar cerita. Haji Mohamad Misbach berada di balik serangkaian kejadian itu. Misbach disebut-sebut telah membangun “pasukan sabotase”, melatih prajurit untuk melakukan pengeboman, pembakaran rumah, perampokan, penggelinciran kereta api, dan aksi teror lainnya. Pada awal Oktober pamflet stensilan dengan simbol palu dan arit di atas gambar tengkorak manusia disebarluaskan orang-orang tak dikenal. Pamflet itu isinya mengingatkan orang agar tidak menghadiri perayaan sekaten. Siapa Misbach yang dicap begitu berbahaya itu?
      Keislaman dan Kerakyatan Lelaki ini lahir di Kauman, Surakarta. Diduga ia lahir pada 1876 dan besar di lingkungan keluarga pedagang batik yang makmur. Masa kecilnya ia dipanggil Ahmad. Saat menikah berganti nama menjadi Darmodiprono. Setelah menunaikan ibadah haji, orang mengenalnya sebagai Haji Mohamad Misbach.
      Kauman, tempat Misbach dilahirkan, letaknya di sisi barat alun-alun utara, persis di depan keraton Kasunanan dekat Masjid Agung. Di situ tinggal juga para pejabat keagamaan Sunan. Ayah Misbach sendiri pejabat keagamaan. Namun karena lingkungannya religius, Misbach pun pada usia sekolah mengisi wawasannya dengan pelajaran keagamaan dari pesantren. Selain belajar di pesantren, Misbach pernah belajar di sekolah bumiputera “Ongko Loro” selama delapan bulan.
      Menjelang dewasa, Misbach terjun ke dunia usaha sebagai pedagang batik di Kauman mengikuti jejak bapaknya. Bisnisnya pun menanjak dan ia berhasil membuka rumah pembatikan dan sukses. Pada 1912 di Surakarta berdiri Sarekat Islam (SI). Misbach masuk SI meski selama setahun pertama perjalanan SI ia tidak terlalu aktif. Misbach baru aktif pada 1914, ketika SI membentuk Indlandsche Journalisten Bond (IJB). Melalui media massa, Misbach dinilai sebagai tokoh yang rajin memaparkan gagasannya. Dia tak kenal lelah meluncurkan gagasan menerbitkan surat kabar Islam, sekolah-sekolah Islam, dan gagasan pengembangan Islam yang sangat maju untuk ukuran zamannya.
      Pada 1915, Misbach menerbitkan Medan Moeslimin, surat kabar bulanan. Dua tahun kemudian diterbitkannya pula Islam Bergerak. Bicara kepribadian Misbach, orang memuji keramahannya kepada setiap orang dan sikap egaliternya tak membedakan priyayi atau orang kebanyakan. Sebagai seorang haji ia lebih suka mengenakan kain kepala ala Jawa ketimbang peci Turki alias torbus ala Haji Agus Salim, atau serban seperti kebanyakan haji zaman itu.
      Orang menggambarkan Haji Misbach sebagai sosok yang tak segan bergaul dengan anak-anak muda penikmat klenengan dengan tembang-tembang yang sedang hit. Satu tulisan tentang Misbach menyebutkan, di tengah komunitas pemuda, Misbach menjadi kawan berbincang yang enak, sementara di tengah pecandu wayang orang Misbach lebih dihormati ketimbang direktur wayang orang. Misbach digambarkan demikian, “… di mana-mana golongan Rajat Misbach mempoenjai kawan oentoek melakoekan pergerakannya. Tetapi didalem kalangannya orang-orang jang mengakoe Islam dan lebih mementingkan mengoempoelken harta benda daripada menolong kesoesahan Rajat, Misbach seperti harimau didalem kalangannya binatang-binatang ketjil. Kerna dia tidak takoet lagi menyela kelakoeannja orang-orang yang sama mengakoe Islam tetapi selaloe mengisep darah temen hidoep bersama.”Tentara TjokroTakashi Shiraisi mengungkapkan perbedaan dinamika sosial Islam di Yogya dan Surakarta. Ini dikaitkan dengan persamaan dan perbedaan antara KH Achmad Dahlan yang pendiri Muhammadiyah dan Misbach, seorang muslim ortodoks yang saleh, progresif, dan hidup di kota Surakarta.
      Kendati demikian, reformisme Muhammadiyah berhasil menyatukan umat Islam yang terserpih-serpih. Tablig-tablignya, kajian ayat yang dijelaskan dengan membacakan dan menjelaskan maknanya di masjid-masjid, pendirian lembaga pendidikan Islam, membangunkan keterlenaan umat Islam. Mereka tumbuh menjadi pesaing tangguh misionaris Kristen dan aktivis sekolah-sekolah bumiputera yang didirikan pemerintah.
      Lain dengan di Surakarta. Kala itu belum ada pengaruh sekuat Dahlan dan Muhammadiyah. Ini karena di Surakarta sudah ada sekolah agama modern pertama di Jawa, Madrasah Mamba’ul Ulum yang didirikan patih R. Adipati Sosrodiningrat (1906) dan SI pun sudah lebih dulu berkiprah sebagai wadah aktivis pergerakan Islam. Di Surakarta, pegawai keagamaan yang progresif, kiai, guru-guru Al-Quran, dan para pedagang batik mempunyai forum yang berwibawa, Medan Moeslimin. Di situlah pendapat mereka yang kerap berbeda satu sama lain tersalur. Kelompok ini menyebut diri “kaum muda Islam”.
      Beda pergerakan Islam Surakarta dan Yogya, di Yogya reformis tentu juga modernis, tetapi di Surakarta kaum muda Islam memang modernis tetapi belum tentu reformis. Kegiatan keislaman di Solo banyak dipengaruhi kiai progresif tapi ortodoks, seperti Kiai Arfah dan KH Adnan. Sampai suatu ketika ortodoksi yang cenderung menghindar ijtihad itu terpecah pada 1918.
      Perpecahan kelompok Islam di Surakarta dipicu artikel yang dimuat dalam Djawi Hiswara, ditulis Martodharsono, seorang guru terkenal dan mantan pemimpin SI. Ketika artikel itu muncul di Surakarta tidak langsung terjadi protes, tetapi Tjokroaminoto memperluas isi artikel dan menyerukan pembelaan Islam atas pelecehan oleh Martodharsono. Seruan itu muncul di Oetoesan Hindia, sehingga bangkitlah kaum muda Islam Surakarta.
      Tjokroaminoto membentuk Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (TKNM), yang mencuatkan nama Misbach sebagai mubalig vokal. Mengiringi terbentuknya TKNM, lahir perkumpulan tablig yang reformis bernama Sidik, Amanah, Tableg, Vatonah (SATV). Haji Misbach menyebar seruan tertulis menyerang Martodharsono serta mendorong terlaksananya rapat umum dan membentuk subkomite TKNM. Segeralah beredar cerita, Misbach akan berhadapan dengan Martodharsono di podium. Komunitas yang dulunya kurang greget menyikapi keadaan itu tiba-tiba menjadi dinamis. Kaum muslimin Surakarta berbondong-bondong menghadiri rapat umum di lapangan Sriwedari, pada 24 Februari 1918 yang konon dihadiri 20.000-an orang. Tjokroaminoto mengirim Haji Hasan bin Semit dan Sosrosoedewo (penerbit dan redaktur jurnal Islam Surabaya, Sinar Islam), dua orang ke-percayaannya di TKNM.
      Waktu itu terhimpun sejumlah dana untuk pengembangan organisasi ini. Muslimin Surakarta bergerak proaktif menjaga wibawa Islam terhadap setiap upaya penghinaan terhadapnya. Inilah awal perang membela Islam dari “kaum putihan” Surakarta. Belakangan, muncul kekecewaan jamaah TKNM ketika Tjokro tiba-tiba saja mengendurkan perlawanan kepada Martodharsono dan Djawi Hiswara setelah mencuatnya pertikaian menyangkut soal keuangan dengan H Hasan bin Semit. Buntutnya, Hasan bin Semit keluar dari TKNM. Beredar artikel menyerang petinggi TKNM. Muncul statemen seperti “korupsi di TKNM dianggap sudah menodai Nabi dan Islam”.
      Dalam situasi itu muncul Misbach menggantikan Hisamzaijni, ketua subkomite TKNM dan menjadi hoofdredacteur (pemimpin redaksi) Medan Moeslimin. Artikel pertama Misbach di media ini, Seroean Kita. Dalam artikel itu Misbach menyajikan gaya penulisan yang khas, yang kata Takashi, menulis seperti berbicara dalam forum tablig. Ia mengungkapkan pendapatnya, bergerak masuk ke dalam kutipan Al-Quran kemudian keluar lagi dari ayat itu. “Persis seperti membaca, menerjemahkan, dan menerangkan arti ayat Al-Quran dalam pertemuan tablig.”
      Sikap Misbach ini segera menjadi tren, apalagi kemudian secara kelembagaan perkumpulan tablig SATV benar-benar eksis melibatkan para pedagang batik dan generasi santri yang lebih muda. Menurut Shiraisi, ada dua perbedaan SATV dibanding Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah menempati posisi strategis di tengah masyarakat keagamaan Yogya, sedangkan SATV adalah perhimpunan muslimin saleh yang merasa dikhianati oleh kekuasaan keagamaan, manipulasi pemerintah, dan para kapitalis nonmuslim. Kedua, militansi para penganjur Muhammadiyah bergerak atas dasar keyakinan bahwa bekerja di Muhammadiyah berarti hidup menjadi muslim sejati. Sedangkan militansi SATV berasal dari rasa takut untuk melakukan manipulasi, dan keinginan kuat membuktikan keislamannya dengan tindakan nyata. Di mata pengikut SATV, muslim mana pun yang perbuatannya mengkhianati kata-katanya berarti muslim gadungan.
      SATV menyerang para elite pemimpin TKNM, kekuasaan keagamaan di Surakarta, menyebut mereka bukan Islam sejati, tetapi “Islam lamisan”, “kaum terpelajar yang berkata mana yang bijaksana yang menjilat hanya untuk menyelamatkan namanya sendiri.” Dasar keyakinan SATV dengan Misbach sebagai ideolognya, “membuat agama Islam bergeral”. Misbach kondang di tengah muslimin bukan sekadar karena tablignya, melainkan ia menjadi pelaku dari kata-kata keras yang dilontarkannya di berbagai kesempatan. Ia dikenal luas karena perbuatannya “menggerakkan Islam”: menggelar tablig, menerbitkan jurnal, mendirikan sekolah, dan menentang keras penyakit hidup boros dan bermewah-mewah, dan semua bentuk penghisapan dan penindasan. Membuat Kartun Misbach sangat antikapitalis. Siapa yang secara kuat diyakini menjadi antek kapitalis yang menyengsarakan rakyat akan dihadapinya melalui artikel di Medan Moeslimin atau Islam Bergerak. Tak peduli apakah dia juga seorang aktivis organisasi Islam. Berdamai dengan pemerintah Hindia Belanda. Maka kelompok yang antipolitik, antipemogokan, secara tegas dianggap berseberangan dengan misi keadilan.
      Misbach membuat kartun di Islam Bergerak edisi 20 April 1919. Isinya menohok kapitalis Belanda yang menghisap petani, bersama mempekerjapaksakan mereka, memberi upah kecil, menarik pajak. Residen Surakarta digugat, Paku Buwono X digugat karena ikut-ikutan menindas. Retorika khas Misbach, muncul dalam kartun itu sebagai “suara dari luar dunia petani”. Bunyinya, “Jangan takut, jangan kawatir”. Kalimat ini memicu kesadaran dan keberanian petani untuk mogok. Ekstremitas sikap Misbach membuat ia ditangkap, 7 Mei 1919, setelah melakukan belasan pertemuan kring (subkelompok petani perkebunan). Tapi akhirnya Misbach dibebaskan pada 22 Oktober sebagai kemenangan penting Sarekat Hindia (SH), organisasi para bumiputera.
      Tidak kapok dipenjara, Misbach malah menegaskan rakyat “jangan takut dihukum, dibuang, digantung”, seraya memaparkan kesulitan Nabi menyiarkan Islam. Misbach pun sosok yang selain menempatkan diri dalam perjuangan melawan kapitalis, ia meyakini paham komunis. Menurut ahli sejarah Ahmad Mansyur Suryanegara, Misbach mengagumi Karl Marx dan menulis artikel Islamisme dan Komunisme di pengasingan. Marx di mata Misbach berjasa membela rakyat miskin, mencela kapitalisme sebagai biang kehancuran nilai-nilai kemanusiaan. Agama pun dirusak oleh kapitalisme sehingga kapitalisme harus dilawan dengan historis materialisme.
      Misbach kecewa terhadap lembaga-lembaga Islam yang tidak tegas membela kaum dhuafa. Berjuang melawan kapitalisme tak membuat Misbach tidak menegakkan Islam. Baginya, perlawanan terhadap kapitalis dan pengikutnya sama dengan berjuang melawan setan. Misbach pun ketika CSI (Central Sarekat Islam) pecah melahirkan PKI/SI Merah, memilih ikut Perserikatan Kommunist di Indie (PKI), bahkan mendirikan PKI afdeling Surakarta.
      Terkait dengan “teror-teror” yang terjadi di Jawa, Misbach tetap dipercaya sebagai otaknya. Misbach ditangkap. Dalam pengusutan sejumlah fakta memberatkan kepada Misbach meskipun belakangan para saksi mengaku memberi kesaksian palsu karena iming-iming bayaran dari Hardjosumarto, orang yang “ditangkap” bersama Misbach. Hardjosumarto sendiri juga mengaku menyebarkan pamflet bergambar palu arit dan tengkorak, membakar bangsal sekatenan, dan mengebom Mangkunegaran.
      Meski demikian, Misbach tetap tidak dibebaskan. Dia dibuang ke Manokwari, Papua, didampingi istri dan tiga anaknya. Selama ditahan di Semarang, tak seorang pun diizinkan menjenguknya. Misbach hanya dibolehkan membaca Al-Quran. Di pengasingan, selain mengirim laporan perjalanannya, Misbach juga menyusun artikel berseri “Islamisme dan Komunisme”.
      Medan Moeslimin yang terbit pada 1 April 1926 memuat artikel Misbach, Nasehat, yang antara lain menyatakan: agama berdasarkan sama rata sama rasa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa hak persamaan untuk segenap manusia dalam dunia tentang pergaulan hidup, tinggi dan hinanya manusia hanya tergantung atas budi kemanusiaannya. Budi terbagi tiga bagian: budi kemanusiaan, budi binatang, budi setan. Budi kemanusiaan dasarnya mempunyai perasaan keselamatan umum; budi binatang hanya mengejar keselamatan dan kesenangan diri sendiri; dan budi setan yang selalu berbuat kerusakan dan keselamatan umum.
      Ini secuil kisah Misbach yang sangat jarang dibicarakan orang. “Kiai Merah” yang tetap taat berislam ini akhirnya terserang malaria dan meninggal di pengasingan pada 24 Mei 1926 dan dimakamkan di kuburan Penindi, Manokwari, di samping kuburan istrinya.

      Sumber: Panji Masyarakat, No. 09 Tahun IV – 21 Juni 2000. Oleh Septian Adrizal

  4. PERMI

    Persatuan Muslim Indonesia, atau disingkat Permi, merupakan partai politik beraliran nasionalisme-islam yang didirikan di Padang Panjang pada tahun 1930. Pendahulu Permi adalah persatuan sumatera thawalib yang berdiri pada tahun 1928. Pada kongresnya yang ketiga di Padang Panjang, Persatuan Sumatra Thawalib berubah menjadi partai politik. Permi menentang kebijakan kolonial karena memandang bahwa kebijakan kolonial tersebut bertentangan dengan semangat Islam dan kebangsaan. Pola gerakan dilakukan dengan cara melakukan propaganda hingga rapat umum.

    PERMI mempunyai daya tarik yang tinggi bagi orang-orang minang muda, hal ini disebabkan oleh penggabungan islam dan kebangsaan (nasionalisme). Pada bulan agustus 1933 PERMI memiliki anggota kurang lebih 10.000 anggota. Empat puluh persen diantaranya adalah perempuan. Tokoh perempuan yang terkenal di PERMI adalah Rasuna Said yang sekolah di dinyah padang panjang. Di kalangan PERMI dia diberikan julukan singa minangkabau.

    Rasuna Said

    Ketika muchtar lutfi dan iljas jacub kembali ke minangkabau dari menuntut ilmu ke kairo mereka turut serta di dalam organisasi PERMI ini, bahkan memegang tampuk kekuasaan. Sejak awal berdirinya PERMI, organisasi telah di curigai oleh pihak belanda. Hal ini disebabkan oleh para juru bicara PERMI yang berpidato secara terang-terangan untuk melawan belanda. pada tahun 1932 pergerakan pemimpin-pemimpin PERMI di batasi oleh pihak belanda, dan pada bulan desember 1932 Rasuna Said ditangkap karena orasinya yang lantang terang-terangan menentang kebijakan kolonial belanda
    Pada tahun berikutnya yaitu juli 1933, Muchtar lutfi juga ikut ditangkap. Beberapa pimpinan PERMI dikenakan larangan berpergian.Kemudian partai ini dilarang untuk berkumpul. Anggota PERMI berusaha untuk mengakali dengan menerbitkan kursus-kursus tertulis. Kursus ini di tulis oleh iljas jacub dan diterbitkan oleh djalaluddi thaib. Namun pada bulan september mereka juga berhasil ditangkap oleh belanda.
    Muchtar Lutfi, Iljas Jacub, Djalaluddin Thaib diasingkan ke boven digel pada tahun 1934. Penangkapan dan larangan tersebut otomatis melumpuhkan kegiatan PERMI. Muhammad Sjafei membubarkan PERMI pada 18 oktober 1937

  5. NAMA : RENA YATI
    Peran Jong Islamieten Bond (JIB) dalam usaha membentuk nasionalisme islam
    Jong Islamieten Bond (JIB) adalah perkumpulan pemuda Islam yang didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Januari 1925 oleh pemuda pelajar ketika itu. Tujuan pertama pembentukannya adalah untuk mengadakan kursus-kursus agama Islam bagi para pelajar Islam dan untuk mengikat rasa persaudaraan antara para pemuda terpelajar Islam yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara dan sebelumnya masih menjadi anggota perkumpulan daerah, seperti Jong Java (7 Maret 1915), Jong Sumatra (9 Desember 1917), dan lain-lain.
    Jong Islamieten Bond merupakan perkumpulan mahasiswa Islam yang pertama, berdiri dan tiga tahun kemudian tampil dalam Sumpah Pemuda. Kehadiran Jong Islamieten Bond tak sekadar menaungi aspirasi kaum muda Islam Indonesia, tetapi juga mempertemukan semangat Islam dan semangat kebangsaan yang menjadi faktor pembentuk dari sejarah bangsa Indonesia. Jong Islamieten Bond adalah organisasi pergerakan mahasiswa Islam pertama yang hadir dalam tubuh bangsa Indonesia.
    Jong Islamieten Bond didirikan atas prakarsa Sjamsoeridjal dan didukung H. Agus Salim. Pergerakan Jong Islamieten Bond didasarkan pada Islam dan nasionalisme Indonesia. Jong Islamieten Bond berkembang menjadi suatu wadah untuk mendidik kaum muda Islam hingga menjadi kader-kader yang mempunyai dasar keislaman yang kokoh dan Jong Islamieten Bond menjadi suatu organisasi yang secara politik sangat penting dalam pergerakan pemuda Islam dalam usaha untuk menumbangkan kekuasaan bangsa Belanda di Indonesia.
    Jong Islamieten Bond tampil untuk menegaskan bahwa Islam hadir untuk bangsa Indonesia. Semangat Islam harus mampu bergandengan tangan dengan semangat keindonesiaan. Raden Samsurrijal, Ketua Umum Jong Islamieten Bond pertama pernah berkata, “: “Allah SWT mewajibkan kami tidak hanya berjuang untuk bangsa dan negara kita, tetapi juga untuk umat Islam di seluruh dunia. Hanya, hendaknya di samping aliran-aliran Islam, kita selalu memberi tempat kepada aliran-aliran nasionalistis. Selain kewajiban yang utama ini, kami wajib berjuang untuk umat Islam seluruhnya, sebab kami orang Islam adalah hamba Allah SWT. dan kami hanya mengabdi kepada-Nya, Yang Maha-kuasa, Maha-arief, Maha-tahu, Raja alam semesta. “
    Pernyataan Samsurrijal telah membuka mata bangsa Indonesia bahwa Islam, sebagai salah satu faktor pembentuk identitas masyarakat Indonesia, tak perlu dipertentangkan dengan nasionalisme. Sebab, Islam juga menghargai nasionalisme dan menyuruh umatnya untuk berjuang merebut kemerdekaan. Sebab, Islam adalah agama perlawanan. Islam tidak tunduk pada kekuatan manapun yang ingin menguasainya. Oleh sebab itu, penjajahan, yang sangat bertentangan dengan nasionalisme, harus segera dihentikan. Islam bergandengan tangan dengan segenap komponen bangsa Indonesia lain untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, sebab untuk itulah Jong Islamieten Bond hadir di Indonesia.
    Dalam kongres pertama JIB, Syamsuridjal dengan tegas menyatakan : “Allah SWT mewajibkan kami tidak hanya berjuang untuk bangsa dan negara kita, tetapi juga untuk umat Islam di seluruh dunia. Hanya, hendaknya di samping aliran-aliran Islam, kita selalu memberi tempat kepada aliran-aliran nasionalistis. Selain kewajiban yang utama ini, kami wajib berjuang untuk umat Islam seluruhnya, sebab kami orang Islam adalah hamba Allah SWT. dan kami hanya mengabdi kepada-Nya, Yang Maha-kuasa, Maha-arief, Maha-tahu, Raja alam semesta. Inilah prisip yang menjiwai JIB”.
    Untuk mengkonter pelecehan-pelecehan terhadap Islam, para pemuda Islam yang tergabung dalam JIB kemudian mendirikan Majalah Het Licht yang berarti Cahaya (An-Nur). Majalah ini dengan tegas memposisikan dirinya sebagai media yang berusaha menangkal upaya dari kelompok di luar Islam yang ingin memadamkan Cahaya Allah, sebagaimana yang pernah mereka rasakan saat masih berada di Jong Java. Motto Majalah Het Licht yang tercantum dalam sampul depan majalah ini dengan tegas merujuk pada Surah At-Taubah ayat 32: “Mereka berusaha memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.” JIB dengan tegas juga mengkonter pelecehan terhadap Islam, sebagaimana dilakukan oleh Majalah Bangoen, majalah yang dipimpin oleh aktifis Theosofi, Siti Soemandari. Majalah Bangoen yang dibiayai oleh organisasi Freemason pada edisi 9-10 tahun 1937 memuat artikel-artikel yang menghina istri-istri Rasulullah. Penghinaan itu kemudian disambut oleh para aktivis JIB dan umat Islam lainnya dengan menggelar rapat akbar di Batavia.
    JIB juga membentuk Organisasi Pandu Indonesia (National Indonesische Padvinderij, disingkat Natipij), organisasi pandu pertama yang memakai nama Indonesia, suatu istilah yang belum lazim dipakai ketika itu. Di setiap cabang, JIB mengadakan kursus-kursus agama Islam. Pada bulan Oktober 1931 JIB membangun sekolah HIS (Hollandsch Inlandsche School) sejenis SD untuk anak Bumiputra golongan atas di Tegal dan pada bulan November 1931 dibangun lagi HIS di Tanah Tinggi Batavia.
    Jong Islamieten Bond dalam kongresnya yang ketiga, Jogjakarta 23-27 Desember 1927, membicarakan masalah Islam dan kebangsaan juga nasionalisme dalam pandangan Islam yaitu mencintai tanah air, bangsa dan agama. Organisasi ini kelak berperan banyak dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda II bersama Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), Jong Indonesia, dan beberapa organisasi pemuda lainnya.
    Peranan Jong Islamieten Bond sebagai bagian dari organisasi pemuda Islam di kancah pergerakan nasional Indonesia tahun 1925-1942 antara lain
    · menggagas nasionalisme Indonesia,
    · mendirikan Nationale Indonesische Padvinderij (NATIPIJ)
    · meningkatkan derajat pendidikan.
    Peran organisasi pemuda Jong Islamieten Bond (JIB) sangat besar dalam kebangkitan nasionalisme kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, namun deislamisasi sejarah Indonesia menyebabkan nama dan peran organisasi itu lenyap dari ingatan. JIB menjadi katalis penting bagi tranmisi tradisi-tradisi politik “intelektual” Muslim dari generasi pertama ke generasi kedua intelegensia Muslim. Keyakinan JIB bahwa solidaritas Islam dianggap sebagai satu-satunya solusi bagi problem-problem sosial layak untuk terus diperjuangkan oleh kaum muda intelektual Muslim di zaman sekarang ini.

  6. Rahmah El Yunusiyyah – Pendiri Diniyah Putri, ahli pendidikan Islam

    a. Biodata
    • NAMA : RAHMAH EL YUNUSIYYAH
    • LAHIR : 1 RAJAB 1318/ 29 DES 1900, WAFAT 9 ZULHIJAH 1388
    b. Orang tua
    • IBU : RAFIAH
    • AYAH : SYECH MUHAMMAD YUNUS
    c. Bungsu dari 5 bersaudara
    • MENIKAH 15 MEI 1916
    • PENDIDIKAN: INFORMAL dengan KAKAK KANDUNG: ZAINUDDIN dan RASYAD
    • PENDIDIKAN AGAMA BERGURU PADA ULAMA BESAR (ABDUL KARIM AMRULLAH, SYEKH M. JAMIL DJAMBEK, ABDUL HAMID HAKIM)
    • PENDIDIKAN KEBIDANAN
    • PERJALANAN KARIR PERJUANGAN RAHMAH EL YUNUSIYYAH
    1. MASA PENJAJAHAN BELANDA
    2. MASA PENJAJAHAN JEPANG
    3. MASA KEMERDEKAAN INDONESIA
    4. MASA SETELAH KEMERDEKAAN
    d. Karya monumental Rahmah EL Yunusiyyah
    1. PENDIRI PERGURUAN DINIYYAH PUTERI PADANG PANJANG YANG TELAH MENGHASILKAN 19.000 ALUMNI yang didirikan pada 1 November 1923, usia 23 tahun. Dengan visi perjuangannya : “Membentuk puteri berjiwa islam, dan ibu pendidik yang cakap dan aktif, serta bertanggung jawab pada kesejahteraan masyarakat dan tanah air atas pengabdiannya kepada Allah”.
    2. MENJADI INSPIRATOR DAN INISIATOR DITERIMANYA KAUM WANITA KULIAH DI AL-AZHAR UNIVERSITY – CAIRO SEMENJAK TAHUN 1957.
    3. WANITA PERTAMA YANG MENDAPAT GELAR SYAIKHAH DARI UNIVERSITAS AL-AZHAR.
    4. Tahun 1961 dikunjungi oleh Rektor Al-Azhar Syekh Abdurrahman Taj, yang kemudian terinspirasi untuk mendirikan Kulliyatul Lil Banat atau Fakultas Khusus Perempuan di Mesir.
    5. Inisiator pendiri Batalion Tentara yang bernama Batalion I Merapi di Sumatra pada 1 Januari 1946
     Testimoni untuk Bunda Rahmah
    • Pertama, Prof. Buya Hamka.
    Harian Abadi Jakarta, 1 Maret 1969, 12 Zulhidjjah 1388 H, dengan judul Kenang-kenangan wafatnya Ibu Rahmah El Junusijah, Shahibatal Fadhilah as Saichah Hajdjah. Artikel itu ditulis, dua hari setelah Bunda Rahmah wafat.“Gelar Syaikhah yang diberikan Universitas Al Azhar kepada Rahmah ini, adalah baru pertama kalinya diberikan kepada wanita islam.”
    • Kedua, Muhammad Natsir .
    Mantan Perdana Menteri I, RI ini juga punya hubungan yang amat baik, bahkan bila M, Natsir berkunjung ke Diniyyah Puteri, dikala Rahmah masih hidup, dirinya tak segan meminta Rendang Buatan Rahmah sebagai menunya.
    • Ketiga, Prof. Harun Zain
    ” Perjuangan almarhumah dibidang pendidikan dan dakwah, amatlah besar dan dari itu hendaknya walau beliau telah tiada, namun warisan beliau kita kembangkan terus”.
    • Keempat, Aminuddin Rasyad (Dosen Syarif Hidatullah Jakarta dan Peneliti
    Aminuddin Rasyad Dalam pengantar Disertasi Doktornya, dengan topik, Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang: 1923-1978, Suatu Studi Mengenai Perkembangan Sistem Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri- AL Jami’ah Al Islamiyah Al Hukumiyah ” Syarif Hidayatullah” Jakarta 1982 menuliskan: ”Universitas Al Azhar yang telah berusia lebih dari 1010 tahun dan merupakan pusat studi islam itu, baru mendirikan Kulliyatul Banat yang setipe dengan Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang pada tahun 1962…….. Begitu terkesannya Syekh Abd.Rahman Taj akan sistem pendidikan yang berlaku di Perguruan ini, ia meminta Rahmah el Yunusiyyah untuk berkunjung ke Al Azhar. Undangan rektor Al Azhar ini kemudian dipenuhi Rahmah dan pada tahun 1957 ia berkunjung kesana setelah selesai menunaikan ibadah hajinya.
    • Prof. G.H. Bousquet
    Di dalam bukubya yang berjudul,” A French View Of The Netherlands Indies, diterbitkan Oxford University Press, London and New York, 1940, hal. 40 kita akan temukan pada kesan kagum, guru besar universitas Algiers ini, yang m melakukan kunjung ke Perguruan Diniyyah Puteri pada tahun 1933. Kekaguman Bousquet adalah ketika memberikan ceramah. Ia bertanya kepada murid-murid, apakah ia akan berbicara dalam Bahasa Belanda atau Bahasa Inggeris. Murid-murid serentak menjawab” Bahasa Inggeris”. Ia tidak menyangka bahwa murid-murid di Perguruan ini bisa berbahasa inggris, Sementara yang populer pada masa itu adalah Bahasa Belanda.

     Rahmah El-Yunusiyyah, ‘Kartini’ Sumatera Barat yang Terlupakan
    Jika kita searching di Google ‘ nama pahlawan wanita di Indonesia ’, maka yang keluar pertama kali pastilah Kartini, Cut Nyak Dien, Dewi Sartika atau yang lainnya. Bahkan gambarnya pun tidak ada di halaman pencarian awal. Kenalkah masyarakat Indonesia dengan Bunda Rahmah El-Yunusiyyah ? Wanita bersahaja, pendiri pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang, Sumatera Barat, wanita pertama kali yang mendapat gelar kehormatan Syaikhah dari universitas Al-Azhar, dihitung dari sejak berdirinya universitas tersebut pada tahun 1100 M. Ia mendermakan hidupnya secara khusus untuk berkiprah dalam memperjuangkan nasib kaum wanita yang kala itu hanya berada di 3R (dapuR, sumuR dan kasuR), mendidik mereka, mengenalkan mereka akan manisnya ilmu pengetahuan dengan mendirikan sebuah sekolah wanita diusianya yang masih muda, 23 tahun.
    Mari kita kembali pada realita hari ini, berapa banyakkah kita mendengar seorang wanita muda yang di tangannya sukses mendirikan sekolah khusus wanita yang harumnya menyentuh kawasan luar negeri ? Padahal dengan kondisi iptek yang berkembang dengan pesat dan kemudahan jalur transportasi antar daerah, penulis pribadi pun belum mampu melakukan hal yang serupa yang telah diraih Bunda Rahmah. Bunda Rahmah mewujudkan mimpinya dengan kondisi terbatas, tekanan dan cemoohan yang luar biasa dari berbagai arah, ‘sekolah meyesal’, gelar mereka yang memandang sebelah mata perjuangannya. Namun akhirnya ia mampu membuktikan kemampuannya, ia berhasil mendirikan sebuah sekolah impian bagi para wanita , luar biasa !
    Bahkan sekolah itu, Diniyyah Puteri sampai hari ini masih kokoh berdiri diusianya yang sudah menginjak 86 tahun di kota Padang Panjang kota yang bergelar ‘Kota Serambi Mekah’. Diniyyah Puteri telah menjadi saksi bisu perjuangan ‘Encik Rahmah ’. Murid – muridnya kala itu bahkan berasal dari negara tetangga sebut sajalah Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam bahkan Thailand.
    Lewat tangan dingin beliau lahirlan wanita – wanita perkasa yang memiliki peran yang penting di tengah masyarakat. Sebut sajalah :
    1. Rangkayo Rasuna Said (pahlawan nasional Indonesia).
    2. Tan Sri Datin Aisyah Gani ( Menteri Am Kebajikan Malaysia selama 12 tahun (1972-1984) di masa kepemimpinan Dato’ Mahatir Muhammad ).
    3. Siti Zubaidah yang berdomisili di Selangor (ketua Dewan Muslimat PAS pertama dan dilanjutkan berikutnya oleh Datin Sakinah juga sama-sama dari Diniyyah Puteri).
    4. Salmah Husain (direktur Bank Rakyat Malaysia ).
    5. Aisyah Aminy (politisi senior yang duduk di DPR RI ).
    6. Nurhayati Subakat ( pendiri dan pemilik Kosmetik Wardah ).
    7. Orang tua Sastrawan Nasional Taufik Ismail dan orang tua Dirjen Dikti Fasli Djalal, pernah merasakan sentuhan pendidikan Bunda Rahmah.
    Dan masih banyak yang lainnya, betapa bahagianya bunda Rahmah dengan sentuhan tangannya turut serta membentuk kepribadian wanita – wanita hebat di atas. Marilah kita telusuri peran beliau di negeri ini sehingga beliau pun sebenarnya sangat pantas digelari pahlawan. Dan sangat pantas menjadi bahan renungan dan contoh bagi pemudi – pemudi Indonesia.
    1. Sudut pandang perjuangan.
    Beliau adalah inisiator pendiri Batalion Tentara yang bernama Batalion I Merapi di Sumatra pada 1 Januari 1946, dengan Anas Karim sebagai komandannya dan menginduk ke Divisi III Banteng dengan kolonel Dahlan Djambek sebagai pimpinannya.
    Beliau rela mengorbankan sekolahnya menjadi dapur umum, mengerahkan santriwatinya ikut serta berpartisipasi melawan penjajah walaupun dengan kesanngupan mereka untuk menyediakan makanan dan obat – obatan bagi pejuang. Ia senantiasa mengompori semangat para pejuang muda . Bahkan beliau pernah ditangkap dan dijadikan sebagai tahanan rumah oleh komandan tentara Belanda Padang Panjang, lantaran kiprah di belakang layar yang diperankannya. Beliau pun ikut bergerilya di hutan Sumatera bersama pejuang yang lainnya.
    Nyali nasionalismenya pun tak diragukan. Berkumandangnya proklamasi di Jakarta, sehari setelah itu, ia merupakan orang pertama yang mengibarkan bendera kemerdekaan di Padang Panjang dan diikuti oleh seluruh masyarakat kota Serambi Mekah.
    Ketika kaum komunis memerahkan lapangan Bancah Laweh, Rahmah pun dengan berani sehari kemudian, memutihkan kota Padang Panjang untuk mengkonter manuver pihak komunis.
    Ketika konfrontasi dengan Malaysia, murid Rahmah yang bersuamikan para pejabat Malaysia turut memainkan peranan untuk pendinginan panasnya konfrontasi di belakang layar. Kisah ini tersiar, ketika Gubernur pertama Sumatra Barat, Prof. Harun Zain berkunjung ke Malaysia untuk melakukan diplomasi perdana, semua yang menyambut di bandara menanyakan kabar bagaimana keadaan ’Encik Rahmah’, yang membuat sang gubernur berdecak kagum dengan kepopularan Bunda Rahmah di hati masyarakat Malaysia. Pertanyaan untuk pemudi bangsa ini, adakah dengan menyebutkan nama kita saja, sejenak orang ‘lupa’ adanya perang dingin antara kita dengan negara ‘tetangga’ ?
    2. Sudut pandang pendidikan
    Beliau adalah guru bahkan ibu bagi santri Diniyyah Puteri yang dirintisnya pada tahun 1923. Tahun 1961 Diniyyah Puteri dikunjungi oleh Rektor Al-Azhar Syekh Abdurrahman Taj, yang akhirnya terinspirasi mendirikan Kulliyatul Lil Banat atau Fakultas Khusus Perempuan di Mesir. Sebelumnya, tidak ada dalam sejarah Al-Azhar, kaum perempuan mendapatkan tempat yang layak dan diakui sebagai seorang murid layaknya murid laki-laki. Karenanya, Al Azhar menganugerahinya gelar Syaikhah, atau setara dengan gelar doktor dan diberi kesempatan menjadi dosen terbang atas sumbangan karyanya yang kemudian mengilhami Al Azhar.
    Bunda Rahmah dengan konsep sekolah khusus wanita, tidak saja mengajari cara belajar, membaca, atau menulis, juga mengarah kepada pelajaran bahasa Belanda, gymnastik, menenun, menyulam, menjahit serta kebidanan. Pelajaran retorika atau berpidato di atas mimbar juga diajarkan, sehingga Diniyyah Puteri digelari tempat ayam betina diajarkan berkokok.
    Beliau pun tidak pernah mau berhenti belajar. Untuk memantapkan ilmunya, dia pernah belajar dengan Dr. Abdul Karim Amrullah (Ayah Buya Hamka), Syekh M. Djamil Djambek, Tuanku Mudo Abdul Hamid Hakim, abangnya, Zainuddin labay El Yunusi dan beberapa orang dokter di awal kemerdekaan.
    Dengan tekad yang kuat, dirinya menyambangi Aceh, Semenanjung Malaya, untuk mencari murid sekaligus donatur demi merealisasikan obsesi besarnya. Sehingga ia punya banyak kenalan, termasuk Sultan Syarief Kasim dari Siak Inderapura, yang meminta tamatan Diniyyah Puteri turut pula mengajar di sekolahnya. Tak heran juga sejak 1923 hingga 1960-an, tercatat ratusan remaja puteri Malaysia dan Singapura menuntut ilmu di Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang. Tanpa malu, muslimah yang lahir tanggal 1 Radjab 1218 atau 29 Desember 1900 ini pernah mencoba berjualan makanan ringan demi membiayai pembangunan sekolah yang dirintisnya.
    Bunda Rahmah sosok yang luar biasa, menjadi leader, trainer , motivator, pejuang, bahkan diplomator secara tidak langsung. Beliau adalah guru tetapi tidak segan untuk menjadi murid, haus akan ilmu. Sebagai pejuang negeri tak takut batang hidung berhadapan dengan moncong senapan musuh. Sosok seperti beliau termasuk langka di zamannya bahkan di zaman ini. Penulis pun merinding ketika membaca sejarah kehidupan beliau. The Power of Dream, beliau telah membuktikan arti kalimat tersebut. Diniyyah Puteri didirikan dengan simbahan keringat dan air mata. Lupakan rasa malu, dicemoohkan, dihina, menjadi cambuk pemompa semangat beliau, berkorban tenaga dan waktu mencari donatur dan santri, lunas sudah letihnya ketika wajah – wajah cantik berlilit dan bersarung rapi (selendang khas Diniyyah Puteri, yang tersohor bahkan wanita Mesir banyak yang penasaran untuk belajar mengenakannya), berkerumun dihadapannya.
    Sungguh pendidikan selalu berawal dari wanita, maka selayaknya wanita harus menjadi sosok perkasa, penulis pun ingin seperti beliau. Memiliki prestasi dalam hidup, tidak menyia – nyiakan masa muda. Penulis adalah alumni dari Diniyyah Puteri, dan memiliki mimpi yang sama, memiliki sekolah yang mencetak kader bangsa yang luar biasa dalam imtaq dan disepuh dengan kecanggihan iptek. Wanita adalah tiang negara, hancur dan tegaknya di tangan mereka.
    Sumber :

    http://www.diniyyahputeri.org
    http://urangminang.wordpress.com
    http://www.minangforum.com

  7. PERSATUAN ISLAM (PERSIS) BANDUNG DALAM KERANGKA GERAKAN-GERAKAN MODERNISASI ISLAM
    Persatuan Islam (Persis) berdiri pada permulaan tahun 1920-an, tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung. Idenya bermula dari seorang alumnus Dâr al-‘Ulûm Mekkah bernama H. Zamzam yang sejak tahun 1910-1912 menjadi guru agama di sekolah agama Dâr al-Muta’alimîn. Ia bersama teman dekatnya, H. Muhammad Yunus, seorang pedagang sukses yang sama-sama kelahiran Palembang, yang di masa mudanya memperoleh pendidikan agama secara tradisional dan menguasai bahasa Arab, sehingga ia mampu autodidak melalui kitab-kitab yang jadi perhatiannya. Latar belakang pendidikan dan kultur yang sama ini, menyatukan mereka dalam diskusi-diskusi tentang keislaman. Tema diskusi biasanya mengenai beberapa masalah di sekitar gerakan keagamaan yang tengah berkembang saat itu, atau masalah agama yang dimuat dalam majalah al-Munîr terbitan Padang dan majalah al-Manâr terbitan Mesir, yang telah lama menjadi bacaan dan perhatian mereka.
    Satu tulisan dalam majalah al-Manar yang ditulis Muhammad Abduh yang sangat menyentuh emosi keagamaan mereka, adalah; “Al-Islâm Mahjûbun bi al-Muslimîn, Islam telah tertutup oleh kaum muslimin,” yang kemudian menjadi ungkapan yang sangat terkenal di kalangan pembaharu, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia. Tulisan ini menghendaki cara berpikir dan cara hidup yang baru dan kemajuan bagi ummat Islam dengan keinginan menghidupkan kembali ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah. Dalam setiap diskusi, H. Zamzam dan Muhammad Yunus, merupakan pembicara utama, keduanya banyak mengemukakan pikiran baru. Keduanya memang memiliki kapasitas dan wawasan pengetahuan yang cukup luas dalam masalah keagamaan, apalagi ditunjang oleh profesi sebagai guru agama, seperti halnya H. Zamzam. Di samping itu, mereka memang mempunyai latar belakang pendidikan agama yang cukup kuat di masa mudanya.
    Suatu saat diskusi mereka berlangsung seusai acara kenduri di rumah salah seorang anggota keluarga yang berasal dari Sumatera yang telah lama tinggal di Bandung. Materi diskusi itu adalah mengenai perselisihan paham keagamaan antara al-Irsyâd dan Jamî’at Khair. Sejak saat itu, pertemuan-pertemuan berikutnya menjelma menjadi kelompok penelaah, semacam studi club dalam bidang keagamaan di mana para anggota kelompok tersebut dengan penuh kecintaan menelaah, mengkaji, serta menguji ajaran-ajaran yang diterimanya. Diskusi mereka juga dilakukan dengan para jama’ah shalat Jum’ah, sehingga frekuensi bertambah dan pembahasannya makin mendalam. Jumlah mereka tidak banyak hanya sekitar 12 orang. Diskusi tersebut semakin intensif dan menjadi tidak terbatas dalam persoalan keagamaan saja terutama dikhotomis tradisional-modernis Islam yang terjadi ketika itu, yang diwakili oleh Jamî’at Khair dan al-Irsyâd di Batavia, tetapi juga menyentuh pada masalah-masalah komunisme yang menyusup ke dalam Syarikat Islam (SI), dan juga usaha-usaha orang Islam yang berusaha menghadapi pengaruh komunikasi tersebut.
    Maka sejak saat itu, timbulah gagasan di kalangan mereka untuk mendirikan organisasi Persatuan Islam atau nama lain yang diajukan oleh kelompok ini yaitu Permupakatan Islam, untuk mengembalikan ummat Islam kepada pimpinan al-Qur’an dan al-Sunnah. Organisasi yang didirikan di Bandung ini untuk menampung kaum muda maupun kaum tua, yang memiliki perhatian pada masalah-masalah agama. Kegiatan utamanya adalah diskusi. Setiap anggota dapat mengajukan masalah keagamaan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1924 A. Hassan seorang kelahiran Singapura pada tahun 1887 dari ayah Tamil dan ibu Jawa, bergabung dalam kegiatan diskusi-diskusi Persatuan Islam. Ia seorang yang cerdas dan lancar berbahasa Arab, Inggris, Melayu dan Tamil, serta menguasai pengetahuan agama dan umum secara luas. Ia memperoleh pendidikan sekolah-sekolah agama di Singapura dan Johor, serta suka menulis artikel-artikel pada harian Utusan Melayu yang terbit di Singapura. A. Hassan dari Singapura pernah berkunjung ke Surabaya pada tahun 1920 dalam hubungan perdagangan batik keluarganya. Di sanalah ia mulai terlibat diskusi-diskusi agama dengan tokoh-tokoh agama di Indonesia sekitar pertentangan antara kaum muda dan kaum tua, antara paham modernis dan paham tradisional. Ayah A. Hassan memang termasuk orang yang berpandangan modernis. Maka dapat dimengerti jika A. Hassan juga sejalan dengan faham kaum muda. Tidak lama kemudian A. Hassan pindah ke Bandung dan masuk lingkungan Persatuan Islam. Selanjutnya ia memusatkan kegiatan hidupnya dalam pengembangan pemikiran Islam dan menyediakan dirinya sebagai pembela Islam.
    Sampai awal tahun 1926, Persatuan Islam masih belum menampakan sebagai organisasi pembaharu, karena di dalamnya masih bergabung kaum muda dan kaum tua. Yang penting setiap anggota saling mendorong untuk lebih mendalami Islam secara umum sebagai agama yang dibawa nabi terakhir, Muhammad SAW. Namun dari segi penamaan, organisasi ini sejak awal memang sudah bersifat liberal. Betapa tidak, nama Persatuan Islam yang disingkat PERSIS adalah nama Latin, yang dianggap sebagai pengaruh penjajah Belanda. Apalagi sakralitas dan pengidentikan Islam dengan Arab sangat kuat di kalangan umat Islam ketika itu. Artinya mereka siap menerima risiko dan mempertahankan pendirian serta keyakinan yang mereka miliki, atas pemberian nama latin tersebut. Padahal organisasi yang lebih dulu muncul seperti Jamî’at Khair, Muhammadiyah, dan al-Irsyâd, menggunakan nama dan bahasa Arab. Dari segi ini, Persatuan Islam menghendaki apa yang seharusnya disakralkan dan apa yang tidak seharusnya disakralkan oleh umat Islam. Karena penilaian terhadap sesuatu yang bersifat sakral itu berkaitan erat dengan kualitas ketauhidan dan bahkan pula berkaitan dengan wawasan keislaman yang dimiliki. Jika setiap berbahasa Arab identik dengan Islam, disitu wawasan keislaman yang dimiliki seseorang adalah tergolong awam.
    Hal itu terbukti kemudian Persatuan Islam menjelma menjadi organisasi yang paling ekstrim dan liberal dibandingkan dengan Muhammadiyah dan al-Irsyâd dalam melakukan penentangan terhadap tradisi-tradisi yang dianggap merupakan ajaran agama Islam, melalui konsep bid’ah, khurafat dan takhayul.
    Sebagai organisasi, Persatuan Islam memiliki ciri khas dalam gerak dan langkahnya, yaitu menitikberatkan pada pembentukan paham keagamaan yang dilancarkan melalui pendidikan dan da’wah lainnya. Aktifitas ini misalnya berbeda dengan Muhammadiyah, yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Kecenderungan Persatuan Islam untuk menempatkan dirinya sebagai pembentuk paham keagamaan Islam di Indonesia, hal ini dibuktikan dalam setiap aktivitas yang dibawa oleh misi Persatuan Islam.
    Pedoman pokok yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip perjuangan kembali kepada ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah, sekaligus sebagai identitas yang mewarnai seluruh gerak-langkah organisasi dan anggota-anggotanya, secara kongkrit tertulis dalam Qanûn Asasi (Anggaran Dasar) dan Qanûn Dakhîli (Anggaran Rumah Tangga) Persatuan Islam.
    Persatuan Islam bertujuan:
    1. Mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat.
    2. Menempatkan kaum muslimin pada ajaran aqidah dan syari’ah berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah.
    Untuk mencapai tujuan ini, maka organisasi dijalankan dalam bentuk ber-jama’ah, berimâmah, berimarah seperti dicontohkan Rasulullah SAW. Agar organisasi tetap terarah dalam mengemban misi perjuangannya maka Persatuan Islam menentukan sifatnya sebagai organisasi pendidikan, tabligh dan kemasyarakatan yang berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah.
    Rencana jihadnya yaitu:
    1. Mengadakan kegiatan-kegiatan dakwah secara lisan, tulisan dan amal perbuatan dalam masyarakat yang sejalan dengan al-Qur’an dan al-Sunnah
    2. Melakukan amar ma’rûf dan nahyi munkar dalam segala ruang dan waktu, membela dan menyelamatkan umat Islam dari gangguan lawan-lawan Islam dengan cara hak dan ma’rûf yang sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah
    3. Menghidupkan dan memelihara rûh al-jihâd (jiwa perjuangan) dan ijtihâd dalam kalangan para anggota khususnya dan umat Islam umumnya
    4. Membasmi munkarat, bid’ah, khurafat, takhayul, taqlîd dan syirk dalam lingkungan anggota khususnya dan umat Islam umumnya
    5. Memberikan jawaban dan perlawanan terhadap tantangan aliran yang mengancam hidup keislaman demi tegak dan kokohnya agama Allah
    6. Mengadakan dan memelihara hubungan yang baik dengan segenap organisasi Islam di Indonesia dan seluruh dunia untuk menuju terwujudnya bun-yân al-Islâm
    Dalam strategi da’wah, Persatuan Islam berlainan dengan Muhammadiyah yang mengutamakan penyebaran pemikiran-pemikirannya dengan tenang dan damai, Persatuan Islam seakan gembira dengan perdebatan dan polemik. Bagi Persatuan Islam dalam masalah agama tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil al-Qur`an dan al-Sunnah secara tegas ditolak. Sedangkan apa yang dianggap benar akan sampaikan walaupun pahit. Latar belakang demikian itulah tampaknya yang membawa Persatuan Islam ke alam perdebatan, baik dalam rangka mempertahankan keyakinan keagamaannya maupun menunjukkan bahwa keyakinan agama yang dipegangi lawan dalam perdebatan itu dianggap salah.
    Dalam bidang publikasi melalui media cetak, pertama kali diterbitkan majalah Pembela Islam pada bulan Oktober 1929 di Bandung. Majalah tersebut terbit atas prakarsa Komite Pembela Islam yang diketuai oleh H. Zamzam. Penerbitannya berlangsung sampai tahun 1933 dan berhasil menerbitkan 72 nomor dengan sirkulasi sebanyak 2000 eksemplar, tersebar di seluruh pelosok tanah air bahkan sampai ke Malaysia dan Muangthai.

    Pada bulan Nopember 1931, Persatuan Islam menerbitkan majalah khusus yang membicarakan masalah-masalah agama, tanpa menantang pihak-pihak bukan Islam. Majalah ini diberi nama al-Fatwa, ditulis dalam hurup Jawi, sehingga lebih banyak diminati oleh kalangan muslim di Sumatera,Kalimantan dan Malaysia. Namun publikasi majalah ini hanya berlangsung sampai Oktober 1933 sebanyak 20 kali terbit dengan sirkulasi 1000 eksemplar. Sebagai gantinya pada tahun 1935 diterbitkan lagi majalah baru yang bernama al-Lisan yang berlangsung sampai bulan Juni 1942 dengan 65 nomor penerbitan. Akan tetapi pada masa itu erat kaitannya dengan perpindahan A. Hassan, maka nomor 47 (terbit bulan Mei 1940) sampai dengan nomor 65 terbit di Bangil, Pasuruan Jawa Timur.
    Majalah lain yang terbit pada tahun 1930-an ialah al-Taqwâ, sebuah majalah dalam bahasa Sunda, yang sempat terbit 20 nomor dengan sirkulasi 1000 eksemplar. Ada pula majalah yang berisi artikel-artikel jawaban terhadap pertanyaan para pembaca, yang umumnya berkenaan dengan masalah agama, ialah sebuah majalah bernama Sual-Jawab.
    Sejalan dengan situasi politik Indonesia, yaitu masa pendudukan Jepang dan diteruskan dengan gawatnya revolusi Indonesia, semua penerbitan Persatuan Islam terhenti. Baru pada tahun 1948 terbit majalah Aliran Islam meskipun bukan resmi diterbitkan oleh Persatuan Islam, tetapi selalu memuat tulisan-tulisan tokoh-tokoh seperti Isa Anshary, M. Natsir dan E. Abdurrahman, yang mengutamakan peranan umat Islam dalam kancah politik Indonesia.
    Pada tahun 1954, di Bangil terbit majalah al-Muslimûn, yang secara resmi juga tidak diterbitkan atas nama Persatuan Islam, tetapi tetap mengembangkan paham-pahamnya terutama yang berkaitan dengan hukum dan pengetahuan agama Islam. Pada bulan Maret 1956, Persatuan Islam Bangil menerbitkan lagi majalah yang meneruskan cita-cita Pembela Islam yang diberi nama Himayat al-Islâm (Pembela Islam). Majalah ini terbit sembilan kali dan berhenti pada bulan Mei 1957. Majalah resmi yang diterbitkan Persatuan Islam pada masa kemerdekaan ialah Hujjat al-Islâm pada tahun 1956, Setelah Persatuan Islam resmi berdiri kembali pada tahun 1948 yang berpusat di Bandung. Majalah tersebut hanya terbit satu kali, kemudian dilanjutkan pada tahun 1962 dengan majalah Risalah, yang dipimpin oleh KHE. Abdurrahman dan Yunus Anis. Di samping majalah-majalah, juga banyak diterbitkan buku-buku karangan tokoh Persatuan Islam seperti M. Isa Anshary, M. Natsir, KHE. Abdurrahman dan terutama buku-buku karangan A. Hassan yang yang paling banyak dan mendominasi kebutuhan baca anggota Persatuan Islam. Namun sejak saat itu dunia tulis menulis di kalangan ulama Persatuan Islam mengalami kemandegan, jika tidak boleh dikatakan tradisi itu mati sama sekali. Misalnya, untuk jenis buku terbaru yang bersifat kajian yang khas keagamaan Persatuan Islam, yang muncul ke permukaan terlihat baru ada satu, yaitu buku al-Hidâyah yang ditulis oleh Ustadz A. Zakaria dalam bahasa Arab, yang kemudian diterjemahkan oleh penulisnya ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan dalam 3 jilid pada tahun 1996.
    Sementara dalam kegiatan perdebatan, Persatuan Islam, yang diwakili oleh A. Hassan, dan KHE. Abdurrahman tercatat telah beberapa kali melakukan perdebatan dalam rangka mempertahankan keyakinan dan sekaligus menunjukkan mana sesungguhnya ajaran agama Islam yang benar, sekurang-kurangnya dalam pandangan keagamaan Persatuan Islam. Perdebatan secara terbuka mengenai masalah taqlîd, talqîn dan lain sebagainya, A. Hassan dengan KH. Wahab Hasbullah, Salim bin Zindan, H. Abu Chair, KHA. Hidayat, Ahmad Sanusi, yang bertempat di Bandung, Cirebon, Makasar, Gorontalo dan tempat-tempat lainnya.
    Sementara perdebatan dengan pihak non muslim, juga pernah terjadi beberapa kali perdebatan, dalam kurun waktu antara tahun 1930-1940 tercatat dalam verslag debat, laporan tentang diskusi dengan pihak non-muslim, antara lain yaitu:
    1. Perdebatan dengan orang Kristen Sevendays Adventist, tentang kebenaran agama Kristen dan Bibel.
    2. Perdebatan dengan para intelektual Belanda seperti Dier huis, Eising dan Prof Schoemaker. Yang terakhir ini kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat A. Hassan serta menjadi co-editor buku Cultur Islam bersama Muhammad Natsir.
    Dalam penyebaran anggota, Persis lebih mementingkan kualitas daripada menambah jumlah. Deliar Noer menyebut Persis “tidak berminat membentuk banyak cabang atau menambah sebanyak mungkin anggota. Kendati demikian, dalam keanggotaan yang sedikit itu, Menurut Deliar Noer, masyarakat belum siap menerima pembaharuan gaya Persatuan Islam, terutama muslim tradisional. Tetapi ada suatu keistimewaan dalam Persatuan Islam ini yaitu anggotanya terdiri dari golongan intelektual kendati dalam jumlah terbatas.

  8. Landasan pendidikan di Sumatera Barat semasa pemerintahan Hindia Belanda tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sekolah yang pertama terdapat di Sumatera Barat terletak di kota Padang yang didirikan pada tahun 1856, yaitu “Gouvernment lnlansche School” atau Sekolah Kelas Dua.3) Sistem tingkatan sekolah ini berbeda dengan sistem sekolah sekarang. Pada waktu itu murid Sekolah Kelas Dua diterima pada kelas V yaitu kelas tertinggi menurut ukuran sekarang. Pada waktu itu kelas V itulah yang merupakan kelas yang terendah, murid yang naik kelas akan memasuki nomor kelas yang makin rendah atau menurun, yaitu naik ke kelas IV, III, II, dan I. Tiga tahun kemudian Belanda mendirikan pula sekolah di Bukittinggi yang bernama Kweekschool atau lebih dikenal dengan nama “Sekolah Raja” di Sumatera Barat pada waktu itu, karena itulah satu-satunya sekolah yang tertinggi. Anak-anak yang diterima adalah anak dari orang terpandang, seperti Kepala Nagari, Laras (suatu jabatan yang kira-kira sama dengan Regent atau Camat sekarang), atau anak dari pegawai-pegawai Belanda. Anak rakyat biasa tidak akan dapat masuk sekolah ini, walaupun tinggi tingkat kecerdasannya.

    Sekolah Raja merupakan sekolah yang dipandang tinggi oleh rakyat Sumatera Barat. Semua murid memakai pakaian yang rapi dengan dasi. Murid Sekolah itu dipandang tinggi kedudukannya oleh masyarakat, apalagi kalau sudah memegang suatu jabatan pada pemerintahan. Murid itu memperlihatkan tingkah laku yang berbeda, mereka menganggap dirinya orang yang mulia di tengah masyarakat. Murid sekolah tersebut membentuk kelompok sendiri dalam masyarakat. Mereka memisahkan diri dari pergaulan masyarakat yang mereka anggap orang rendah yang tidak setaraf dengan mereka. Belanda berhasil menanamkan suatu rasa yang merupakan bibit perpecahan dalam masyarakat, yang kemudian memperlihatkan diri dengan nyata.

    Tetapi terlepas dari itu, adanya Sekolah Raja merupakan suatu keuntungan dan kesempatan baik bagi masyarakat Sumatera Barat. Tidak semua murid mau memenuhi keinginan Belanda, banyak di antara mereka dapat melihat kenyataan bahwa mereka disekolahkan terutama untuk kepentingan Belanda. Pelajaran yang mereka peroleh membuka mata mereka terhadap keburukan pemerintahan Belanda di Indonesia. Bacaan mereka tentang keadaan dunia luar menyebabkan mereka mengetahui bagaimana baiknya keadaan bangsa yang tidak terjajah.

    Didirikannya Sekolah Raja adalah untuk mendidik guru, tamatan sekolah itu akan ditugaskan menjadi guru pada sekolah yang dibuka Belanda kemudian di Sumatera Barat, tenaga guru Belanda kurang untuk memenuhi jumlah sekolah. Untuk menampung pembukaan sekolah pemerintah Belanda mempersiapkan guru lebih dahulu.

    Perkembangan Sekolah Raja makin lama makin ditingkatkan mutunya oleh Belanda. Selama sebelas tahun dari pembukaannya bahasa Belanda belum diajarkan, karena murid yang diterima pada mulanya anak yang belum kenal bahasa Belanda. Pada tahun 1865, bahasa Belanda mulai diajarkan, murid sekolah tersebut bertambah bangga, karena mereka sudah pandai mempergunakan bahasa asing. Derajat mereka di tengah masyarakat bertambah tinggi. Pada tahun 1871, bahasa Belanda sudah merupakan bahasa wajib yang harus dipelajari oleh semua murid dan harus lulus dengan baik, tamatan Sekolah Raja harus pandai berbahasa Belanda dengan lancar. Semenjak itu ukuran kepandaian murid adalah kecakapan mereka dalam mempergunakan bahasa Belanda sehari-hari. Selanjutnya empat belas tahun kemudian bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar di Sekolah Raja, sekolah itu bertambah tinggi dipandang masyarakat, mereka mempersamakan murid dengan orang Belanda. Dengan berkembangnya kepandaian berbahasa Belanda di sekolah itu, maka penerimaan muridpun makin ditingkatkan, saringan masuk makin diperketat.

    Sewaktu bahasa Belanda sudah merupakan bahasa Wajib di Sekolah Raja, sekolah lain yang lebih rendah tingkatannya sudah banyak didirikan oleh Belanda seperti sekolah : Valksschool, Vervolgschool, Sekolah Kelas Satu, dan beberapa sekolah kejuruan Indonesia. Pada mulanya masukan Sekolah Raja dapat diterima dari Vervolg School, tetapi semenjak awal abad ke-20 yang dapat diterima masuk Sekolah Raja hanya murid yang berasal dari tamatan Sekolah Kelas Satu.

    Dengan bertambah tingginya mutu masukan Sekolah Raja itu, bertambah tinggi pula pandangan masyarakat. Terhadap sekolah yang lebih rendah tingkatannya, sudah tinggi pandangan masyarakat, apalagi terhadap Sekolah Raja.

    Bagi murid Sekolah Raja yang sudah bekerja pada pemerintah Belanda berkecukupan hidupnya hanya dari gaji yang diterima. Belanda seolah-olah memberi angin kepada mereka dengan mengangkat derajat mereka. Kenyataannya keadaan ini memang disengaja oleh Belanda untuk tetap menanamkan rasa perpecahan di kalangan rakyat.

    Tamatan Sekolah Raja juga dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengisi jabatan pada pemerintahan atau dipekerjakan di tempat lain yang ditentukan oleh Belanda. Dengan demikian tamatan Sekolah Raja makin mendapat angin, karena mereka juga mulai dapat memegang kekuasaan pemerintahan, walaupun kekuasaan itu bukan menentukan.

    Tamatan Sekolah Raja juga diangkat sebagai jaksa pada pengadilan Belanda (Landraad). Mereka itu bukan saja ditempatkan di Sumatera Barat, tetapi juga di daerah lain di Sumatera seperti Medan, dan Palembang.

    Dari 28 orang tamatan Sekolah Raja angkatan pertama, hanya 12 orang saja yang dipekerjakan sebagai guru, yang selebihnya dipekerjakan pada berbagai bidang pemerintahan. Belanda membutuhkan tenaga bukan guru jauh lebih banyak dari tenaga guru. Tamatan Sekolah Raja juga diangkat sebagai pengawas gudang, pegawai perusahaan dagang Belanda.

    Tamatan Sekolah Raja tidak kalah pintar dari bangsa Belanda, semua tugas yang diberikan kepada mereka dapat diselesaikan dengan baik. Keadaan itu menimbulkan rasa harga diri mereka, menimbulkan kesadaran dan menghapus perasaan rendah diri. Di bidang administrasi pemerintahan hasil kerja orang Sumatera Barat lebih baik dari orang Belanda.

    Akibat sampingan dari dibukanya sekolah oleh Belanda adalah munculnya golongan terpelajar dengan hati dan mata yang telah terbuka melihat kepincangan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda selama ini di Indonesia. Mereka dapat melihat kemelaratan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya dan menumbuhkan cara berfikir yang kritis. Timbul daya kritik yang tajam terhadap pemerintah Belanda di Sumatera Barat mengenai adanya kemiskinan dan kesengsaraan hidup masyarakat Sumatera Barat yang oleh Belanda selama ini didiamkan saja. Daya kritis itu mereka lontarkan pada bangsa asing yang sedang berkuasa dan terhadap pelaksanaan adat Minangkabau yang dilakukan oleh para pemimpin adat. Walaupun mereka sudah merupakan orang terdidik, tetapi dalam struktur adat Minangkabau mereka hanya tergolong kepada anak kemenakan yang harus patuh kepada mamaknya yang belum mendapat pendidikan Barat.

    Pengaruh lain adalah timbulnya kegairahan untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi, karena dengan ilmu yang mereka dapat di sekolah yang masih rendah saja sudah mendatangkan manfaat pada mereka, apalagi kalau dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Keinginan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi bertambah besar, kalau perlu keluar daerah Sumatera Barat seperti ke Jawa atau keluar negeri sekalipun. Ongkos pendidikan sudah cukup dan gaji yang mereka terima, sedangkan beberapa fasilitas lain akan diperoleh, karena mereka adalah pegawai pemerintah Hindia Belanda.

    Dari mereka yang berfikiran maju itu lahir pejuang kemerdekaan Indonesia yang rela berkorban untuk kepentingan kemerdekaan. Mereka inilah yang akan menjadi pelopor mendobrak kekuasaan Belanda dari Indonesia. Pada waktu itu mereka hanya dapat berdiam diri saja, karena jumlah mereka belum banyak dan tidak semua tamatan Sekolah Raja yang berfikiran maju demikian. Banyak juga di antaranya yang betul-betul bekerja dengan Belanda dan tidak mau ikut dengan perjuangan bangsanya.

    Tujuan Belanda pada mulanya mendirikan sekolah hanyalah untuk memantapkan administrasi pemerintahan yang memerlukan tenaga terdidik. Kepada mereka juga diharapkan untuk menjadi golongan yang akan muncul menentang adat Minangkabau dan kekuatan golongan agama Islam dalam masyarakat Sumatera Barat yang telah merupakan suatu kekuatan yang menghalangi maksud Belanda menanamkan kekuasaan. Mereka dipersiapkan dengan pendidikan Barat yang bertentangan dengan hidup golongan adat dan kaum agama di Sumatera Barat. Tetapi kenyataannya, mereka mulai dapat melihat keburukan Belanda dan kesengsaraan hidup bangsanya.

    Pada saat itu mereka terpaksa diam saja, karena mereka belum merupakan golongan yang kuat yang dapat meruntuhkan kekuasaan Belanda yang telah tertanam kuat di Sumatera Barat. Pada lahirnya mereka merupakan petugas pemerintah Belanda, tetapi pada batinnya mereka merupakan embrio kekuatan baru yang pada saatnya muncul menjadi pelopor dalam perjuangan. Pada akhir abad ke-19 sudah terlihat munculnya embrio pelopor kemerdekaan yang berasal dari anak asuhan Belanda.
    http://pakguruonline.pendidikan.net/sjh_pdd_sumbar_bab2.h

  9. PETISI SUTARJO
    Petisi ini diajukan karena makin meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal de Jonge. Petisi ini ditandatangani juga oleh I.J. Kasimo, G.S.S.J. Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kwat Tiong.
    Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri (otonom) dalam batas Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan berangsur-angsur dijalankan dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan oleh sidang permusyawarahan.
    Usul yang dianggap menyimpang dari cita-cita kalangan pergerakan nasional ini mendapat reaksi, baik dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda. Pers Belanda, seperti Preanger Bode, Java Bode, Bataviaasch Nieuwsblad, menuduh usul petisi sebagai suatu: “permainan yang berbahaya”, revolusioner, belum waktunya dan tidak sesuai dengan keadaan.
    Golongan reaksioner Belanda, seperti Vaderlandsche Club berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri. Tetapi ada juga orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat kepada Soetardjo. Pihak pemerintah Hindia Belanda sendiri menyatakan bahwa pemerintah memang mempunyai maksud untuk selalu meningkatkan peranan rakyat dalam mengendalikan pemerintahan sampai rakyat Indonesia sanggup untuk mengurus segala sesuatunya. Dari pihak Indonesia baik di dalam maupun di luar Volksraad reaksi terhadap usul petisi juga bermacam-macam.
    Beberapa anggota Volksraad berpendapat bahwa usul petisi kurang jelas, kurang lengkap dan tidak mempunyai kekuatan. Pers Indonesia seperti surat kabar Pemandangan, Tjahaja Timoer, Pelita Andalas, Pewarta Deli, Majalah Soeara Katholiek menyokong usul petisi. Oleh karena itu usul petisi dengari cepat tersebar luas di kalangan rakyat dan sebelum sidang Volksraad membicarakan secara khusus, kebanyakan pers Indonesia menyokong usul ini.
    Menurut harian Pemandangan saat usul ini dimajukan sangat terlambat, yaitu saat akan digantikannya Gubernur Jenderal De Jonge oleh Gubernur Jenderal Tjarda. SIDANG Kemudian diputuskan untuk membicarakan usul petisi tersebut dalam sidang khusus tanggal 17 September 1936.
    Pada tanggal 29 September 1936 selesai sidang perdebatan, diadakanlah pemungutan suara dimana petisi disetujui oleh Volksraad dengan perbandingan suara 26 suara setuju lawan 20 suara menolak.
    Dan pada tanggal 1 Oktober 1936 petisi yang telah menjadi petisi Volksraad itu dikirim kepada Ratu, Staten-Generaal, dan Menteri Koloni di negeri Belanda. Sementara menunggu keputusan diterima atau tidak usul petisi tersebut maka untuk memperkuat dan memperjelas maksud petisi, pada persidangan Volksraad Juli 1937 Soetardjo kembali mengajukan usul rencana Indonesia menuju “Indonesia berdiri sendiri”.
    Rencana tersebut dibagi dalam dua tahap, masing-masing untuk lima tahun. Atas usul tersebut wakil pemerintah Hindia Belanda dalam sidang Volksraad menjawab bahwa pemerintah juga mempunyai perhatian ke arah perbaikan pemerintahan Indonesia, tetapi karena usul itu amat luas sekali maka penyelesaiannya berada di tangan pemerintah di negeri Belanda dan Staten General.
    Petisi ini kembali banyak menimbulkan tanggapan dari organisasi-organisasi gerakan rakyat seperti: Perhimpunan Indonesia (PI), Roekoen Peladjar Indonesia (Roepi), Gerakan Rakjat Indonesia (GERINDO), Perkumpulan Katholik di Indonesia (PPKI), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), PNI, dan sebagainya.
    Pada persidangan Volksraad bulan Juli 1938, Gubernur Jenderal Tjarda secara samar-samar telah membayangkan bahwa petisi akan ditolak. Laporan Gubernur Jenderal kepada menteri jajahan (berdasarkan laporan-laporan antara lain dari Raad van Nederland-Indie, Adviseur voor Inlahdse Zaken, Directeur van Onderwijs en Eredienst), telah menyarankan supaya petisi ditolak dengan alasan isi kurang jelas.
    Juga mengingat ketidakpastian akan kejadian-kejadian di masa yang akan datang ini, maka tidak dapatlah disetujui keinginan untuk mengadakan konfrensi untuk menyusun rencana bagi masa yang akan datang. Akhirnya ia menyarankan bahwa biar bagaimanapun petisi harus ditolak sehingga perubahan secara prinsip bagi kadudukan Indonesia dan mengadakan konfrensi itu tidak perlu diadakan.
    Akhirnya dengan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 tanggal 14 November 1938, petisi yang diajukan atas nama Volksraad ditolak oleh Ratu Wilhelmina. Alasan penolakannya antara lain ialah: “Bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri”.
    Sutarjo Suryo hadikusumo (wakil Persatuan Pegawai Bestuur) dalam Volksraad(dewan rakyat) pada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan usul yang kemudian dikenal dengan nama Petisi Sutarjo. Petisi tersebut berisi permintaan kepada pemerintah Belanda agar diselenggarakan musyawarah antara wakil Belanda dan wakil rakyat Indonesia untuk suatu perubahan dalam waktu 10 tahun mendatang dengan memberikan status otonomi kepada rakyat indonesia dalam lingkungan kerajaan Belanda.
    Sebelum Indonesia dapat berdiri-sendiri Sutarjo mengusulkan langkah-langkah :
    1. Volksraad dijadikan parlemen sesungguhnya.
    2. Direktur Departemen diberikan tanggung jawab.
    3. Dibentuk dewan Kerajaan (Rijksraat ) sebagai badan tertinggi antara Belanda dan Indonesia yang anggota-anggotanya merupakan wakil-keduabelah pihak.
    4. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahirannya asal-usul,cita-cita nya memihak Indonesi
    Petisi itu selain ditandatangani Sutarjo juga I.J Kasimo,Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat Tiong. Menanggapi Petisi Sutarjo ini pemerintah Hindia Belanda membentuk Komisi Visman yang diberi tugas untuk menggali aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia ke depannya. Pada hakekatnya komisi Visman hanya digunakan untuk memuaskan rakyat Indonesia mengenai keberadaannya di kemudian hari dan tidak sungguh-sungguh memihak pada rakyat . Komisi Visman tidak menghasilkan apa-apa dan tidak merubah keadaan Indonesia
    Langkah-langkah baru dalam pergerakan nasional perlu dilakukan karena terjadinya perubahan situasi. Gerakan-gerakan nonkoperatif jelas tidak mendapat jalan, dan harus ada dibawah persetujuan pemerintah Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, masih ada jalan untuk meneruskan perjuangan lewat dewan rakyat. Partai-partai politik masih ada kesepakatan untuk melakukan aksi bersama, sehingga muncul apa yang dikenal sebagai petisi Sutarjo pada tanggal 15 Juli 1936.
    Sutarjo mengajukan usul kepada pemerintah Hindia Belanda agar diadakan konferensi kerajaan Belanda yang membahas status politik Hindia Belanda. Ia menginginkan kejelasan status politik Hindia Belanda dalam 10 tahun mendatang yang berupa status otonomi, meskipun masih ada dalam batas pasal 1 Undang-undang Dasar kerajaan Belanda. Hal ini dimaksudkan agar tercapai kerja sama yang mendorong rakyat untuk memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi dan sosial. Jelas bahwa petisi ini bersifat moderat dan kooperatif melalui cara-cara yang sah dalam Dewan Rakyat.
    Petisi yang ditandatangani I.J. Kasimo, Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat Tiong dapat dipandang sebagai upaya untuk keluar dari jalan sempit yang dilalui para nasionalis. Berbagai pihak memberikan kritik. Sebagian mengatakan bahwa penganjur petisi itu tidak ada bedanya dengan peminta-peminta yang minta dikasihani, sedangkan yang lain mengatakan petisi itu mengurangi perjuangan otonomi. Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu mengurangi perjuangan otonomi. Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu dan Vaderlandse Club (VC) menganggap hal itu terlalu prematur. Partai Kristen, Partai Katolik, dan kaum Indo berpandangan bahwa petisi tersebut diajukan pada saat yang tidak tepat, karena masalah-masalah lain yang lebih besar dan sedang dihadapi.
    Meskipun dalam Dewan Rakyat lebih banyak menyetujui petisi itu, tetapi pemerintah menganggap masih terlalu prematur dan otonomi yang diusulkan dianggap tidak wajar. dengan kata lain, pemerintah tidak menginginkan adanya perubahan yang dianggap membuka peluang yang mengancam runtuhnya bangunan kolonial.
    Makin majunya tuntutan para nasionalis membuktikan runtuhnya politik etis yang selalu didambakan, karena pemerintah masih memegang kuat paternalismenya, sehingga dapat diramalkan bahwa petisi sutarjo itu tidak akan berhasil. Para nasionalis sendiri menganggap bahwa petisi harus disebarluaskan ke tengah masyarakat. Pada tahun 1938 banyak diselenggarakan rapat untuk mendukung petisi itu. Rapat-rapat itu merupakan suatu usaha gigih yang dilakukan para nasionalis waktu itu.

  10. Politik Etis dan Dampaknya Terhadap Perkembangan
    Nasionalisme Indonesia

    * Politik Etis ( Politik Balas Budi )
    Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.
    Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi:

    a. Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian

    b. Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi

    c. Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan

    Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulsian Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.

    * Politik Etis dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Nasionalisme Indonesia
    Pendidikan merupakan salah satu batu loncatan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Adapun tujuan dari bangsa yang puas akan penjajahan ini adalah adalah kebebasan; kebebasan dari belenggu kolonialisme. Pada awal abad ke-XX politk pembaharuan telah melahirkan sistem yang kelak akan membawa angin baik pada kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga adanya penjajahan ternyata tidak selamanya memberikan dampak negative namun di sisi lain telah memberikan dampak positif yakni untuk mencapai keinginan kemerdekaan yang berdaulat.
    Perkembangan pendidikan serta lahirnya perguruan tinggi di Indonesia merupakan proses bangsa ini untuk menuju yang namanya pengetahuan berpolitik. Dimana Pada tahun 1910 keberadaan Studiefonds yang bertujuan untuk mengirim anak yang berbakat belajar ke Eropa telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap lahirnya semangat nasionalisme Indonesia.
    Program beasiswa yang membawa anak-anak bumiputera sampai pada negeri Eropa membuat mereka mendapat banyak ilmu serta mengetahui gaya hidup orang-orang Eropa yang bersifat maju. Dari contoh tersebut kemudian para bumiputera ini kemudian berfikir untuk menerapkan sistem tersebut atas bangsa dan tanah airnya. Selain itu peran perkembangan pendidikan juga telah menunjukan bahwa negeri Belanda memiliki peranan penting dalam melahirkan anak bangsa Indonesia yang memperoleh title sarjana; anak bangsa yang berkualitas dalam mengharumkan negeri Hindia. Misalnya pada tahun 1913 hasil disertasi Prof, Dr Hoesin seorang anak Banten manjadi karya puncak dalam studi filologi Indonesia dan Dr Soepomo yang menjelang perang fasifik ditetapkan sebagai profesor hukum adat. Keduanya merupakan sarjana yang dihasilkan oleh Leiden University. Bukan hanya Leiden, Rotterdam juga menghasilkan ahli ekonomi seperti Samsi. Selain itu ada tokoh lain yang belajar di Negara Eropa selain Belanda yaitu Mohamad Syafei yang memperoleh gelar M.D (Medical Doctor) dari Johns Hopkins University (Baltimore).
    Pendidikan menghadirkan perguruan tinggi yang berjasa dalam menyalurkan bakat pribumi. Kita lihat sejak tahun 1900 ketika J.H. Abendanon menjadi direktur Pendidikan di Hindia Timur pada tahun 1900. Pada pelaksanaan Politik Etisnya di bidang pendidikan (edukasi) J.H. Abendanon banyak memberikan rangsangan yang menimbulkan kesadaran kepada para angkatan muda Indonesia, antara lain pemuda Abdoel Moeis yang belakangan menjadi pemimpin Sarekat Islam (SI) dan lewat korespondensi dia berhasil mengobarkan semangat pemikiran Raden Ajeng Kartini, putri Bupati Jepara, yang pada akhirnya merangsang tumbuhnya sekolah-sekolah untuk kalangan wanita diIndonesia.
    Dari sinilah kita lihat pribumi ini kemudian mulai mencari jati diri, mencari identitas bangsa (Local Genius). Dengan demikian pendidikan telah membawa anak bangsa dalam mengembangkan ide dalam mencari pemikiran sendiri atau dengan kata lain sebagai salah satu faktor yang menggariskan hari depan bangsa. Para pemuda Indonesia yang belajar diluar ini kemudian pulang ketanah air dengan mendirikan pergerakan bahkan perkumpulan-perkumpulan yang menuntut tercapainya kemerdekaan.
    Dampak pendidikan ini sebelumnya sudah ada satu masa dengan penerapan Politik Ethis. Hal ini terlihat dengan adanya organisasi pergerakan seperti: seperti Budi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Dagang Islam (1908); yang kemudian diubah menjadi Serikat Islam pada tahun 1913, dan Indische Partij pada tahun 1912, Perhimpunan Indonesia pada tahun 1908. Selain itu pula ada partai yang lahir sesudah adanya pengaruh dari perkembangan Universitas dan pendidikan Eropa seperti PKI pada 23 Mei 1920, dan Parindra sekitar 1935 serta partai-partai lainnya. Wakil-wakil dari pergerakan inilah yang kemudian akan tampil dikancah politik Hindia Belanda, serta menempatkan fungsinya untuk menyalurkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia.
    Selain itu tujuan dari pergerakan-pergerakan organisasi tersebut merupakan langkah awal bagi Indonesia untuk meraih kemerdekaan karena semua organisasi diatas memuat tujuan sama yaitu Indonesia satu yang terlepas dari penetrasi kolonial. Indonesia yang merdeka; Indonesia yang mampu berdiri untuk memimpin negerinya sendiri.

  11. Pengaruh Ketokohan Syekh Ibrahim Musa
    Dalam Memajukan Parabek
    Syekh Ibrahim Musa dilahirkan di Parabek, Bukittinggi pada tahun 1882. Setelah belajar pada beberapa perguruan, pada umur 18 tahun ia berangkat ke Mekah dan belajar di negeri itu selama 8 tahun. Ia kembali ke Minangkabau pada tahun 1909 dan mulai mengajar pada tahun 1912. kemudian ia berangkat lagi ke Mekah pada tahun berikutnya dan kembali pada tahun 1915. Saat itu ia telah mendapat gelar Syekh Ibrahim Musa atau Inyiak Parabek sebagai pengakuan tentang ilmu agamanya.
    Ketika kembali ke Minangkabau, Inyiak Parabek mendirikan Sumatera Thawalib di Parabek, Inyiak Karim Amarullah (orang tua Buya Hamka) mendirikan Thawalib di Padang Panjang. Berdirinya Madrasah tahun 1910 dimulai dengan halaqah di Parabek. Lama pendidikannya variatif bahkan ada yang mencapai 11 tahun. Namun sejak tahun 1980 sampai sekarang menjadi 6 tahun. Bedanya, sekarang ada pendidikan Takhashus. Jadi murid Parabek yang telah tamat tapi merasa belum puas dengan ilmunya bisa menambah pendidikan non formal.
    Syeikh Ibrahim Musa Parabek sebagai pendidik dan pembangun umat Islam di Minangkabau, beliau tidak pernah mempermasalahkan perbedaan pendapat antara kaum tradisi di Minangkabau. Di segi lain dapat dilihat bahwa Syeikh Ibrahim Musa berperan sebagai ulama, yaitu orang yang mem­punyai ilmu pengetahuan, mengamalkannya, tampil seba­gai panutan bagi masyarakat lingkungan juga tampil sebagai tokoh teladan serta disegani oleh umat.
    Profil Syeikh Ibrahim Musa Parabek sebagai ulama kharismatik, da’i yang disegani, pendidik yang panutan, pejuang kemerdekaan yang gigih dan tokoh akomudatif serta tokoh pemersatu dua kelompok yang berseberangan di Minangkabau, yang mengharumkan nama Minangkabau di pentas Nasional.
    serangkai pembaharu dan pembangun Islam pertama di Minangkabau yaitu Syekh Muhammad Djamil Jambek (1860), Haji Abdullah Ahmad (1878) dan Syekh Abdul Karim Amarullah (1879), berbeda dengan ketiga tokoh pembaharu ini, Syekh Ibrahim Musa juga diterima oleh golongan tradisi meskipun ia adalah seorang ulama pendukung pembaharuan bahkan ikut aktif dalam gerakan tersebut.
    Ia seorang ulama dan pembaharu yang sangat berjasa dalam pembangunan Islam di Minangkabau. Dalam usaha pembaharuan dan dakwah yang beliau laksanakan, mempunyai prinsip yang mendasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan agama yang beliau tanamkan kepada murid-muridnya, tidak hanya memfokuskan kepada satu mazhab atau satu aliran saja.
    “Prinsip dalam mengembangkan pengetahuan agama yang beliau tanamkan kepada murid-muridnya ialah tidak boleh menutup mata pada satu mazhab saja, tapiboleh mengambil yang lain sebagai studi perbandingan, prinsip yang merupakan slogan itu dilukiskan dalam ijazah Sumatera Thawalib, matangkan satu-satu lalu ambil yang lain untuk jadi perbandingan dan jangan menutup diri pada satu mazhab saja.
    Selain itu dakwahnya cukup menonjol dalam perubahan sosial dan keagamaan yang cukup mempunyai daya terobos dalam perubahan tingkah laku masyarakat, ini terbukti dalam kegiatan dakwah beliau dalam bentuk pola berintegrasi dalam segala kegiatan-kegiatan masyarakat, yang boleh dipandang sebagai posisi strategi dalam menegakkan dakwah Islamiyah itu, seperti tidak menutup mata terhadap pendidikan jasmani, menggalakkan olahraga bola kaki, badminton dan lain sebagainya, bahkan persatuan olah raga ini langsung beliau pimpin dan sering juara pada tingkat Sumatera Barat pada waktu itu.
    Selain kegiatan olah raga juga ia tidak keting­galan dalam gerakan kepanduan/ pramuka Islam yang ia beri nama dengan al-Hilal (bulan sabit) yang bersimbol kacu merah biru berlambang keris terhunus, pandu-pandu ini dikerahkan pada usaha-usaha pertanian yang ha­silnya untuk peningkatan berkoperasi dan perekonomian masyarakat.
    Di samping itu pembaharuan dakwah yang ia kembangkan adalah aktif dalam berbagai organisasi, baik organisasi pembaharuan maupun organisasi yang dibentuk oleh kelompok yang tidak menyetujui pemba­haruan terhadap agama. Syekh Ibrahim Musa, selain aktif dalam persatuan Sumatera Thawalib, beliau juga aktif dalam organisasi PGAI organisasi pembaharuan dan ittihad al Ulama, organisasi kaum penentang pemba­haruan, beliau juga pernah menjadi dosen ilmu-ilmu agama di perguruan tinggi PGAI di Padang tahun 1940. Pada tahun 1953 beliau diangkat menjadi Presiden Universitas Darul Hikmah di Bukittinggi, di zaman Jepang beliau ikut menjadi salah seorang pemimpin Majlis Islam Tinggi (MIT). Pada masa revolusi 1945 beliau menjadi Imam Jihad tentara Sabilillah kemudian menjadi Dwi Tunggal Majlis Permusyawaratan Ulama Indonesia bersama Syekh Sulaiman al-Rasuli, seorang tokoh dari kalangan tradisi yang juga murid Ahmad Khatib, jabatannya yang terakhir adalah anggota konstituante hasil pemilihan 1953.
    Konsep Syekh Ibrahim Musa Parabek sebagai pendidik dan pembangun umat Islam di Minangkabau, tidak pernah mempermasalahkan perbedaan pendapat antara kaum tradisi di Minangkabau, sehingga Syekh Sulaiman al-Rasuli tokoh kaum tradisi pernah mengatakan bahwa ia dan Syekh Ibrahim Musa adalah sehaluan.
    Sebagai guru, Syekh Ibrahim Musa dalam mengha­dapi murid-murid, ia terkenal selalu mengembangkan kreativitas muzakarah/diskusi baik dalam kelas maupun dalam forum khusus di hadapan guru-guru dan ia sendiri sebagai moderatornya. Dari perkembangan diskusi ia dapat melihat kemampuan murin-muridnya, ada yang menonjol dalam bidang Nahwu dan Syaraf (Qawa’id) dan ada yang pandai dalam bidang ilmu tafsir, maka ia tidak menutup ke­mungkinan terhadap murid-muridnya untuk menyerahkan kepada Syekh Sulaiman al-Rasuli yang ahli dalam bidang ilmu qawa’id, Syekh Muhammad Jamil Jaho yang ahli dalam bidang ilmu tafsir untuk dididik dalam kedua bidang tersebut.
    Di sini tergambar keterbukaannya dalam pengembagan ajaran Islam, ia tidak hanya mengakui keunggulan yang dimilikinya, akan tetapi ia memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk belajar dengan Syekh yang lainnya, karena apa yang dimiliki oleh Syekh lain tersebut tidak dimilikinya dan sebaliknya, sehingga ilmu-ilmu murid-muridnya bertambah banyak. Keterbukaan ini akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepadanya semakin mendalam dan simpatik.
    Di segi lain dapat dilihat bahwa Syekh Ibrahim Musa berperan sebagai ulama, yaitu orang yang mem­punyai ilmu pengetahuan, mengamalkannya, tampil seba­gai panutan bagi masyarakat lingkungan juga tampil sebagai tokoh teladan serta disegani oleh umat, punya kharisma, mempunyai keberanian teguh dalam menge­luarkan fatwa-fatwa, tidak tergoda oleh rayuan dan tidak gentar oleh gertakan (penguasa). Berdasarkan uraian di atas, ia adalah ulama kharismatik, da’i yang disegani, pendidik yang panutan, pejuang kemerdekaan yang gigih dan tokoh akomudatif serta tokoh pemersatu dua kelompok yang berseberangan di Minangkabau, yang mengharumkan nama Minangkabau di pentas Nasional.

  12. PERAN MUHAMMADIYAH DALAM MENGKRITIK ISLAM
    DI JAWA

     Sejarah Muhammadiyah
    M
    uhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.
    Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik.
    Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al Quran, diantaranya surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. Ayat tersebut, menurut para tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi.
    Pemikiran mengenai kelahiran Muhammadiyah sebagai suatu organisasi yang bertujuan memurnikan Islam tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran pembaharuan yang diperolehnya ketika menunaikan ibadah Haji pada tahun 1890 dalam usia 21 tahun. Di Mekah ia tinggal setahun dan berguru kapada Syekh Muhammad Khatib, ulama asal minangkabau yang menjadi imam besar Masjid Haram. Pada tahun 1903 K.H. Ahmad Dahlan berangkat lagi ke tanah suci , lalu tinggal di Mekkah selama dua tahun. Haji yang pertama beliau menuntut ilmu agama dan bahasa arab di Mekkah, ia juga berkenalan dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam dunia Islam, seperti Muhammad Abduh, al-Afghani, Rasyid Ridha, dan Ibn Taimiyah yang pada akhirnya memberikan semangat, pandangan dan ‘pencerahan’ baru terhadap K.H. Ahmad Dahlan.
    Untuk dapat melaksanakan agama Islam yang seperti itu Beliau berpendirian bahwa umat Islam harus dibina di bidang Ilmu, pengertian tentang agama, dan dibina bagaimana melaksanakan agama Islam yang sebenarnya. Dari hal inilah maka Beliau sampai kepada keyakinan bahwa untuk melaksanakan Islam yang sebenarnyanya harus dengan organisasi.
    Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Indonesia. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak ummat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan al-Qur’an dan al-Hadits. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 Nopember 1912. Dan sejak awal K.H. Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan.

     Peran Muhammadiyah Dalam Mengkritik Islam di Jawa
    Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh K.H. Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh (dakwah) ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah.
    Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921 K.H Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921.
    Dalam bulan Oktober 1922, K.H. Ahmad Dahlan memimpin delegasi Muhammadiyah dalam kongres Al-Islam di Cirebon. Kongres ini diselenggarakan oleh Sarikat Islam (SI) yang berguna untuk mencari aksi baru dalam persatuan ummat Islam. Dalam kongres tersebut, Muhammadiyah dan Al-Irsyad (perkumpulan golongan Arab yang berhaluan maju di bawah pimpinan Syeikh Ahmad Syurkati) terlibat perdebatan yang tajam dengan kaum Islam ortodoks dari Surabaya dan Kudus.
    Muhammadiyah dipersalahkan menyerang aliran yang telah mapan (tradisionalis-konservatif) dan dianggap membangun mazhab baru di luar mazhab empat yang telah ada dan mapan. Muhammadiyah juga dituduh hendak mengadakan tafsir Qur’an baru, yang menurut kaum ortodoks-tradisional merupakan perbuatan terlarang. Menanggapi serangan tersebut, K. H. Ahmad Dahlan menjawabnya dengan perkataan, “Muhammadiyah berusaha bercita-cita mengangkat agama Islam dari keadaan terbekelakang. Banyak penganut Islam yang menjunjung tinggi tafsir para ulama dari pada Qur’an dan Hadits. Umat Islam harus kembali kepada Qur’an dan Hadits. Harus mempelajari langsung dari sumbernya, dan tidak hanya melalui kitab-kitab tafsir”.

  13. PERANAN THEODORE VAN DEVENTER DALAM MEMAJUKAN KEHIDUPAN PRBUMI

    Theodore van Deventer (1857-1915) dikenal sebagai seorang ahli hukum Belanda dan juga tokoh Politik Etis. Dia pada usia muda bertolak ke Hindia Belanda. Dalam waktu sepuluh tahun, Deventer telah menjadi kaya, karena perkebunan perkebunan swasta serta maskapai minyak BPM yang bermunculan saat itu banyak membutuhkan jasa penasihat hukum.Pada sebuah surat tertanggal 30 April 1886 yang ditujukan untuk orang tuanya, Deventer mengemukakan perlunya sebuah tindakan yang lebih manusiawi bagi pribumi karena mengkhawatirkan akan kebangkrutan yang dialami Spanyol akibat salah pengelolaan tanah jajahan.
    Lalu pada 1899 Deventer menulis dalam majalah De Gids (Panduan), berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan). Pengertian Eereschuld secara substasial adalah “Hutang yang demi kehormatan harus dibayar, walaupun tidak dapat di tuntut dimuka hakim”. Tulisan itu berisi angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana mereka menjadi negara yang makmur dan aman (adanya kereta api, bendungan-bendungan, dst) adalah hasil kolonialisasi yang datang dari daerah jajahan di Hindia Belanda (“Indonesia”), sementara Hindia Belanda saat itu miskin dan terbelakang. Jadi sudah sepantasnya jika kekayaan tersebut dikembalikan.
    Ketika Deventer menjadi anggota Parlemen Belanda, ia menerima tugas dari menteri daerah jajahan Idenburg untuk menyusun sebuah laporan mengenai keadaan ekonomi rakyat pribumi di Jawa dan Madura. Dalam waktu satu tahun, Deventer berhasil menyelesaikan tugasnya (1904). Dengan terbuka Deventer mengungkapkan keadaan yang menyedihkan, kemudian dengan tegas mempersalahkan kebijakan pemerintah.
    Sekitar pertengahan abad ke-19 mulai muncul gerakan humanis di Belanda yang dipelopori antara lain oleh Conrad Theodore van Deventer (1857-1915). Gerakan ini muncul setelah ada berita-berita tentang perilaku kolonial di Hindia Belanda, tegasnya praktek penindasan. Gerakan ini menilai bahwa Belanda telah berhutang budi banyak kepada Hindia Belanda. Belanda telah mengambil banyak dari negeri jajahan, praktis tanpa memberi apa-apa. Gerakan ini menuntut perubahan bentuk hubungan yang menguntungkan sefihak tersebut menjadi hubungan yang saling menguntungkan (symbiosis mutualism).
    Adapun yang tergolong kepada kelompok kaum humaniter lainnya diantaranya seperti : Walter Baron Van Hoevel, Fransen Van De Futte, juga seorang Perdana Menteri Torbeck tampil ke depan untuk membela kepentingan bangsa Indonesia. Pada saat itu tokoh yang dianggap paling berhasil merubah opini rakyat Belanda dengan sebuah karya tulisannya adalah “Douwes Dekker” dengan nama samarannya “Multatuli”. Yang berhasil menulis sebuah karya buku yang berjudul “Max Havelaar”.
    Politik Etis kolonial Belanda ini awalnya tatkala dirumuskan menimbulkan sikap pro dan kontra, baik di kalangan para intelektual, politisi dan rohaniawan (kalangan gereja) di Belanda. Ada sebagian yang menentang (dalam kadar yang cukup keras) di Parlemen Belanda, namun di lain pihak ada yang mendukung program ini yang mereka anggap sebagai sesuatu yang ‘manusiawi’ atau bahkan sebagai ‘kewajiban moral’ terhadap rakyat Indonesia. Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulsian Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.
    Jabaran Politik Etis itu oleh Van Deventer dikonsepsikan dalam wujud irigasi, edukasi dan emigrasi. Dukungan yang mula-mula muncul adalah dari kalangan kapitalis dan industrialis Belanda yang pada hakekatnya berkeinginan untuk memasarkan hasil industrinya sambil melakukan perbaikan ekonomi rakyat Indonesia.Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia.
    Perbaikan sosial yang nampak mulai ditanggapi antara lain dalam hal pendidikan. Mengapa ini dilakukan ? Sebab, masalah pendidikan (edukasi) hampir tidak tergarap dan memang sengaja tidak digarap sebelum Politik Etis dicetuskan. Hal ini tergambar dalam tulisan Van Deventer dalam majalah De Gids (1908) sebagai berikut: “Sampai pada waktu-waktu yang terakhir, hampir ada kita memikirkan pendidikan kecerdasan dan penyempurnaan akal budi pekeerti bangsa Bumiputera. Asal pajak dibayarkan, kewajiban rodi dan bertanam dilakukannya, asal kehidupan rakyat tidak sengsara, memadailah. Maka senanglah hati pemerintah.”
    Pada tahun 1905, tahun pemilihan di Belanda, Van Deventer dan kawan-kawannya menang dalam Parlemen Belanda, yang karena itu mereka menjadi pemeran utama dalam pembentukan kabinet. Seorang anggota partai Demokrat Liberal, D. Fock, menjadi Menteri Jajahan. Dia bersedia memajukan dan meluaskan pendidikan para pribumi. Usaha ini terdukung oleh saran dan konsep Snouck Hurgronje, seorang profesor indolog di Leiden (1906) yang menyarankan agar pemerintah kolonial Belanda memberikan pendidikan kepada elit pribumi dalam tradisi yang paling baik dari Barat yang nantinya diharapkan menjadi tokoh penting yang berpengaruh luas dalam masyarakat Indonesia.
    Sesuai dengan semangat Politik Etis, pemerintah kolonial Belanda memperbanyak jumlah sekolah. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) yang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.
    Pada tahun 1903 mulai didirikan sekolah rendah yang dinamakan Volk School (Sekolah Desa) dengan masa belajar 3 tahun yang kemudian dilanjutkan denmgan program Vervolg School (sekolah Lanjutan) dengan masa belajar selama 2 tahun. Pemulaan sekolah semacam ini lalu dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya, misalnya yang dinamakan Meer Uitgebreid Leger Onderwijs (MULO), yakni sebuah sekolah yang jenjangnya setingkat dengan SMP pada zaman Belanda dan program Algemeene Middelbare School (AMS) yang jenjangnya setingkat dengan SMA.
    Walaupun nampaknya cukup baik tujuan didirikan bentuk-bentuk persekolahan di atas, namun dalam prakteknya, sekalipun tidak secara langsung, terdapat kecenderungan diskriminatif. Kecenderungan itu nampak dalam hal cara menyaring anak sekolah. Caranya ialah dengan memberlakukan biaya sekolah yang cukup mahal, dan juga sering diutamakan bagi keluarga yang memiliki keturunan darah biru (darah ningrat, darah keraton) atau dari kalangan para “priyayi” (pangreh praja atau pegawai dalam kantor pemerintah Belanda). Oleh karena itu, bagi kalangan masyarakat bawah, maka hanya dari anggota masyarakat yang mampu atau kaya saja yang dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang cukup tinggi. Bagi anggota masyarakat yang kurang berpunya atau miskin terpaksa tidak dapat memasukkan anak-anaknya ke sekolah, atau paling tidak terpaksa mengambil alternatif lain, misalnya memasukkan anak-anaknya ke dalam pondok pesantren.
    Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa tujuan penyelenggaraan sekolah yang dilakukan Belanda di atas tidak murni hanya semata-mata untuk memberdayakan pendidikan masyarakat, melainkan justru untuk menghasilkan tenaga birokrat (sesuai dengan level pendidikannya) untuk dapat direkrut dalam jabatan-jabatan teknis di pemerintahan kolonial Belanda. Sebagai contoh, sejak 1864 oleh Belanda telah diintroduksi sebuah program ujian yang disebut Klein Ambtenaars’ Examen, yaitu sebuah program ujian pegawai rendah yang harus ditempuh agar seseorang dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah. Oleh karena itu, nampak jelas bahwa program untuk menciptakan birokrat rendahan yang cukup menonjol, apalagi setelah pada tahun 1900 diperkenalkan sekolah Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), yaitu sebuah sekolah yang dipersiapkan untuk menjadi pegawai pemerintah untuk kalangan pribumi. Dengan demikian terdapat kesan kuat bahwa kegiatan pendidikan adalah untuk kelancaran ekonomi dan politik Belanda.
    Pelaksanaan politik etis bukannya tidak mendapat kritik. Kalangan Indo, yang secara sosial adalah warga kelas dua namun secara hukum termasuk orang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi (eksklusif). Akibatnya, orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu, sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal.

  14. Pemikiran Zainuddin labay al yunusi
    dalam pendidikan Diniyah Putra Padang Panjang

    Dalam bidang pendidikan beliau termasuk orang pertama yang memperkenalkan sistem sekolah yang baru. Dengan membuka sekolah guru Diniyah (1915) beliau mempergunakan sistem berkelas dengan kurikulum yang lebih teratur. Beliau mendirikan Diniyah School, yang merupakan madrasah sore untuk pendidikan agama yang diorganisasikan berdasarkan sistem klasikal dan tidak mengikuti sistem pengajaran tradisional yang individual. Begitu pula susunan pelajarannya berbeda dengan yang lain, yaitu dimulai dengan pengetahuan dasar bahasa Arab sebelum memulai membaca al-Qur’an.
    Materi yang ditawarkan bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu umum sebagaimana yang diajarkan dilembaga pendidikan governement, seperti bahasa asing, ilmu bumi, sejarah dan matematika. Beliau juga mengorganisir sebuah klub musik untuk murid-muridnya. Selan itu, murid-murid Diniyah School pada umumnya diseleksi dengan cermat dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan, seperti murid-murid dalam satu kelas yang rata-rata memiliki umur dan kecerdasan yang sama. Pada permulaan tahun itu, Hamka adalah murid sekolah tersebut. Dia berpendapat bahwa Zainuddin Labay banyak mengambil metode dari Mesir dalam menyelenggarakan pendidikannya. Akan tetapi juga dapat diterima bahwa garis besar pengajaran di Madrasah ini juga memakai unsur pendidikan governement yang sudah diikuti beliau selama empat tahun, dan sejumlah besar muridnya juga masih mengikuti pendidikan pada pagi hari disekolah governement. Selain Hamka murid-murid beliau antara lain adalah, AR. St. Mansur, Duski Sanat dan adik beliau yaitu,Rahmah el-Yunusiyah. Bahasa yang dipergunakan beliau dalam mengajar adalah bahasa Arab.
    Meskipun bahasa pengantar yang dipergunakan bahasa Arab, namun materi pendidikan yang diterapkan meliputi pendidikan agama dan umum yang langsung diambil dari buku-buku Mesir dan Belanda. Dan untuk mata pelajaran bahasa Arab beliau tidak menggunakan buku atau kitab nahwu dan sharaf dalam bentuk sajak yang begitu rumit, tetapi beliau menggunakan buku yang sederhana seperti yang digunakan di sekolah dasar Mesir. Untuk mata pelajaran fiqh dan sejarah Islam yang dahulu tidak diperhatikan, beliau menyusun dalam bahasa melayu, sedang untuk kelas yang lebih tinggi dalam bahasa Arab yang sederhana. Sedangkan untuk kelas tertinggi beliau selalu menggunakan buku-buku yang diterbitkan di Kairo maupun Beirut.
    Melalui pendidikan yang didirikannya, beliau mengharapkan dapat menciptakan out put yang bekualitas, tidak hanya ilmu agama yang menjadi tumpuan akhir cita-cita hidup seseorag akan tetapi ilmu umum lainnya juga. Out put seperti ini yang sangat diharapkan dan dibutuhkan umat dan bangsa ini untuk membangun peradaban dan mengejar ketertinggalannya selama ini. Dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama, beliau lebih banyak mengambil metode Mesir. Akan tetapi dalam mengajarkan ilmu-ilmu umum, beliau cenderung mengambil gagasan pembaharuan pendidikan yang dikembangkan oleh Musthafa Kamil Pasya, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Kedua pendekatan ini terlihat jelas dari kitab yang digunakan lembaga ini. Disamping kitab yang dikarangnya, beliau juga menggunakan kitab Arab sebagaimana pendidikan Mesir untuk ilmu agama dan ilmu umum yang menggunakan literature Barat.
    Selain melalui lembaga pendidikan formal yang didirikannya, beliau juga memanfaatkan majalah al-Munir sebagai media pendidikan agama Islam. Melalui berbagai tulisannya , beliau mencoba membuka wawasan umat Islam tentang universalitas ajaran Islam. Beliau bahkan tidak segan-segan mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan fatwa umat terdahulu, jika memang menurut pandangan beliau pendapat tersebut tidak lagi sesuai dengan ruh universal ajaran Islam. Dalam upaya ini, beliau seringkali mendapat kritikan dan tantangan dari para ulama tradisional. Beliau bahkan dituduh sebagai ulama yang sesat dan ulama Wahabi yang telah keluar dari mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah.
    Namun hal demikian tidak membuat beliau “patah semangat”, bahkan semakin mendorongnya untuk tetap kritis dan konsisten dengan ide-ide pembaharuannya. Oleh karena itu, tidak heran jika Steenbrink menilai ketokohannya sebagai sosok ulama yang memiliki kepribadian yang kokoh. Dan perhatian beliau terhadap pembaharuan pendidikan Islam sangat kuat. Hal ini terbukti dengan aktivitas kependidikan yang dilakukannya, mulai dengan mengajar di Surau Jembatan Besi sampai akhirnya beliau mendirikan sekolah yang beliau beri nama Diniyah School pada tahun 1915.

  15. Organisasi Wanita
    R evolusi Prancis ternyata menyangkut masalah bias gender. Kaum wanita yang sebelumnya menjadi makhluk kedua sesudah pria, setelah Revolusi Prancis menjadi lebih berani dan percaya diri bahwa mereka pun sama dengan kaum pria yang memiliki tanggung jawab sosial yang relatif sama. Pergerakan paham emansipasi pada gilirannya mencapai Indonesia pula yang tengah dalam giatgiatnya membangun kesadaran kebangsaan.
    Seperti halnya dengan para pemuda, kaum perempuan Indonesia tidak ketinggalan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam memperluas dan memperkuat perasaan kebangsaan. Mereka juga mendirikan organisasi-organisasi kewanitaan, dengan menitik beratkan perjuangannya pada perbaikan kedudukan sosial wanita. Seperti halnya hal yang menyangkut perkawinan, keluarga, peningkatan pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan wanita. Pada mulanya gerakan mereka merupakan bagian dari organisasi lokal kedaerahan atau keagamaan. Organisasi-organisasi wanita yang berdiri pada masa pergerakan nasional antara lain.
    1. Putri Mardika (1912)
    Putri Mardika adalah organisasi keputrian tertua dan merupakan bagian dari Budi Utomo. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan, bimbingan dan penerangan kepada wanita-wanita pribumi dalam menuntut pelajaran dan dalam menyatakan pendapat di muka umum. Kegiatannya antara lain sebagai berikut: memberikan beasiswa dan menerbitkan majalah bulanan. Tokoh-tokohnya: P.A Sabarudin, R.A Sutinah Joyopranoto, R.R Rukmini, dan Sadikun Tondokukumo.
    2. Kartini Fonds (Dana Kartini)
    Organisasi ini didirikan oleh Tuan dan Nyonya C. Th. Van Deventer, tokoh politik etis. Salah satu usahanya adalah mendirikan sekolah-sekolah, misalnya: Sekolah Kartini di Jakarta, Bogor, Semarang (1913), setelah itu di Madiun (1914), Malang dan Cirebon (1916), Pekalongan (1917), Subabaya dan Rembang. 3) Kautamaan Istri Organisasi ini berdiri sejak tahun 1904 di Bandung, yang didirikan oleh R. Dewi Sartika. Pada tahun 1910 didirikan Sekolah Keutamaan Istri, dengan tujuan mengajar anak gadis agar mampu membaca, menulis, berhitung, punya keterampilan kerumahtanggaan agar kelak dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kegiatan ini kemudian mulai diikuti oleh kaum wanita di kota-kota lainnya, yaitu Tasikmalaya, Garut, Purwakarta, dan Padang Panjang.
    4. Kerajinan Amal Setia (KAS)
    KAS didirikan di Kota Gadang Sumatra Barat oleh Rohana Kudus tahun 1914. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendidikan wanita, dengan mengajarkan cara-cara mengatur rumah tangga, membuat barang-barang kerajinan tangan beserta cara pemasarannya. Pada tahun itu juga, KAS berhasil mendirikan sekolah wanita pertama di Sumatera sebelum terbentuknya Diniyah Putri di Padangpanjang.
    5. Aisyiah (1917)
    Aisyiah didirikan pada 22 April 1917 dan merupakan bagian dari Muhammadiyah. Pendirinya adalah H. Siti Walidah Ahmad Dahlan. Kegiatan utamanya adalah memajukan pendidikan dan keagamaan bagi kaum wanita, memelihara anak yatim, dan menanamkan rasa kebangsaan lewat kegiatan organisasi agar kaum wanita dapat mengambil peranan aktif dalam pergerakan nasional.
    6. Percintaan Ibu Kepada Anak Turunannya (PIKAT)
    PIKAT didirikan pada bulan Juli 1917 oleh Maria Walanda Maramis di Menado, Sulawesi Utara. Tujuannya: memajukan pendidikan kaum wanita dengan cara mendirikan sekolah-sekolah rumah tangga (1918) sebagai calon pendidik anak-anak perempuan yang telah tamat Sekolah Rakyat. Di dalamnya diajari cara-cara mengatur rumah tangga yang baik, keterampilan, dan menanamkan rasa kebangsaan.
    7. Organisasi Kewanitaan Lain
    Organisasi Kewanitaan lain yang berdiri cukup banyak, antara lain: Pawiyatan Wanita di Magelang (1915), Wanita Susila di Pemalang (1918), Wanita Rukun Santoso di Malang, Budi Wanita di Solo, Putri Budi Sejati di Surabaya (1919), Wanita Mulya di Yogyakarta (1920), Wanita Katolik di Yogyakarta (1921), PMDS Putri (1923), Wanita Taman Siswa (1922), dan Putri Indonesia (1927).
    8. Kongres Perempuan Indonesia
    Pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Kongres tersebut diprakarsai oleh berbagai organisasi wanita seperti: Wanita Utomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Mulya, Aisyiah, SI, JIB, dan Taman Siswa bagian wanita. Tujuan kongres adalah mempersatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita Indonesia, dan juga mengadakan gabungan antara berbagai perkumpulan wanita yang ada.
    Dalam kongres itu diambil keputusan untuk mendirikan gabungan perkumpulam wanita yang disebut Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) dengan tujuan:
    • memberi penerangan dann perantaraan kepada kaum perempuan, akan mendirikan studie fond untuk anak-anak perempuan yang tidak mampu;
    • mengadakan kursus-kursus kesehatan;
    • menentang perkawinan anak-anak;
    • memajukan kepanduan untuk organisasi-organisasi wanita tersebut di atas, pada umumnya tidak mencampuri urusan politik dan berjuang dengan haluan kooperatif.

  16. PENGARUH KETOKOHAN H.J.F.M SNEEVLIET DALAM MENGEMBANGKAN KOMUNISME DI INDONESIA
    Sneevliet ; Dari Belanda “Menanam Ideologi” di Indonesia

    Dalam pustaka sejarah, nama Sneevliet lebih identik sebagai penyemai ‘virus’ ideologi komunisme, yang dibawanya dari Belanda. Sasarannya bukan hanya orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, melainkan juga orang-orang Indonesia. Di negeri asalnya, dia adalah petaka bagi rezim. Kepalanya terlalu keras untuk ditundukkan. Akibatnya, dia masuk daftar buronan, yang siap diseret ke penjara kapan saja.

    Bernama lengkap Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet, kita lebih mengenalnya dengan nama nama Sneevliet. Ia lahir di Rotterdam, 13 Mei 1883. Proses berpolitiknya dimulai ketika tahun 1901, dia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik di Belanda. Akhirnya, pada usia 20–an, dia mulai berkenalan dengan gelanggang politik. Ia bergabung dalam Sociaal Democratische Arbeid Partij (Partai Buruh Sosial Demokrat) di Nederland hingga tahun 1909, yakni sebagai anggota Dewan Kota Zwolle. Setelah itu dia diangkat sebagai pimpinan serikat buruh kereta api dan trem (National Union of Rail and Tramway Personnel) pada tahun 1911.

    Di organisasi baru inilah, Snevlieet menunjukkan watak sejatinya, berani, dan tak pernah menyerah. Dia memimpin pemogokan-pemogokan buruh di Belanda, sehingga membuat namanya masuk dalam ‘daftar hitam’ di Belanda. Keberanian ini pastilah membuat rezim takut. Lewat federasi serikat buruh, yang dikuasai oleh pemerintah, dibuatlah cara untuk menekan Snevlieet. Sehingga, jabatan sebagai ketua serikat buruh kereta api cuma setahun dipegangnya. Pada tahun 1912, ia mengundurkan diri, setelah terjadi konflik yang panas antara serikat buruh yang dipimpinnya dengan federasi serikat buruh. Peristiwa itu terjadi setelah terjadinya pemogokan buruh-buruh kapal, di mana Sneevliet berdiri sebagai pimpinan aktif dalam pemogokan itu. Lepas dari aktivitasnya di Serikat Buruh, sempat membuat Sneevliet bimbang, ia bahkan berniat untuk mundur dari ranah pergerakan. Beralihlah dia ke dunia perdagangan, dan inilah jalan yang membawanya berkelana sampai ke Indonesia.

    Tahun 1913, untuk kali pertama, ia menginjakkan kaki ke Indonesia. Tepat pada saat itu, dunia pergerakan di Hindia Belanda tengah bersemi. Sneevliet, yang pada awalnya bekerja sebagai jurnalis di sebuah harian di kota Surabaya, mulai terusik untuk kembali berpolitik. Namun saat itu kondisi kerjanya masih belum mapan, ia pindah ke Semarang dan diangkat menjadi sekretaris di sebuah perusahaan.
    Sneevliet ; Mendirikan ISDV

    Hasrat politiknya rupanya tak bisa ditahan-tahan. Dia sempat aktif menjadi sekretaris dari Handelsvereeniging (Asosiasi Buruh) di Semarang. Pada tahun 1914, ia mendirikan sebuah organisasi politik yang diberi nama Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV). Awalnya anggotanya hanya 65 orang, yang kesemuanya adalah orang Belanda dan kalangan Indo-Belanda. Sneevliet masih belum yakin untuk merekrut anggota dari kaum bumi putra. Dalam waktu setahun kemudian, organisasi tersebut mengalami perkembangan pesat menjadi ratusan anggotanya. Perkembangan tersebut tak terlepas dari peranan koran organisasi berbahasa Belanda, Het Vrije Woord yang menjadi corong propaganda ISDV. Beberapa tokoh Belanda yang aktif membantu Sneevliet adalah Bergsma, Adolf Baars, Van Burink, Brandsteder dan HW Dekker. Di kalangan pemuda Indonesia tersebut nama-nama Semaun, Alimin dan Darsono. Pengaruh ISDV juga meluas di kalngan buruh buruh kereta api dan trem yang bernaung dibawah organisasi Vereniging van Spoor Tramweg Personal (VTSP).

    Dalam waktu yang bersamaan, pergerakan di Hindia Belanda tengah mengalami masa terang. Sarekat Islam, terus membesar dengan jumlah anggota mencapai puluhan ribu yang tersebar di berbagai daerah. Oleh karena itu ISDV, merubah haluan untuk menitik beratkan pengorganisiran pada anggota-anggota maju dari Sarekat Islam, dan inilah cikal bakal generasi pertama perekrutan kader-kader Marxis.
    Pada bulan Maret 1917 Sneeveliet menulis artikel berjudul Zegepraal (kemenangan), yang memuliakan Revolusi Februari Kerensky di Rusia dengan kata-kata:
    Telah berabad-abad disini hidup berjuta-juta rakyat yang menderita dengan penuh kesabaran dan keprihatinan, dan sesudah Diponegoro tiada seorang pemuka yang mengerakan massa ini untuk menguasai nasibnya sendiri. Wahai rakyat di Jawa, revolusi Rusia juga merupakan pelajaran bagimu. Juga rakyat Rusia berabad-abad mengalami penindasan tanpa perlawanan, miskin dan buta huruf seperti kau. Bangsa Rusia pun memenangkan kejayaan hanya dengan perjuangan terus-menerus melawan pemerintahan paksa yang menyesatkan. Apakah penabur dari benih propaganda untuk politik radikal dan gerakan ekonomi rakyat di Indonesia memperlipat kegiatannya? Dan tetap bekerja dengan tidak henti-hentinya, meskipun banyak benih jatuh di atas batu karang dan hanya nampak sedikit yang tumbuh? Dan tetap bekerja melawan segala usaha penindasan dari gerakan kemerdekaan ini?Maka tidak bisa lain bahwa rakyat di Jawa, diseluruh Indonesia akan menemukan apa yang ditemukan oleh rakyat Rusia: kemenangan yang gilang gemilang.

    Organisasi ISDV bergerak cepat dengan strategi mereka untuk merekrut massa dari SI. Pengaruhnya yang kuat ternyata mengkhawatirkan pemerintah Hindia Belanda, sebab pada saat yang sama, pemogokan-pemogokan buruh bertambah kuat dan meluas. Semaun, Darsono dan Alimin, adalah pimpinan-pimpinan SI Semarang yang berhasil direkrut oleh Snevlieet. Mereka punya kesamaan pandangan, prinsip-prinsip ideologi radikal dengan ISDV. Pada akhirnya perpecahan di tubuh SI tak terelakkan, perpecahan antar sayap moderat dan sayap radikal. SI Putih yang dipimpin HOS Tjokroaminoto, H.Agus Salim dan Abdul Muis, serta SI Merah yang dikepalai oleh Semaun dan teman temannya.

    Kemenangan revolusi Rusia makin banyak jadi bahan perbincangan rakyat. Agar pengaruh ISDV tidak semakin mengeruhkan situasi, yang dikhawatirkan memberi kemungkinan terjadinya pemberontakan rakyat, maka pemerintah Hindia Belanda menyusun rencana untuk menangkap Sneevliet dan menyeseretnya ke pengadilan. Sneeliet pun, pada bulan Desember 1918, akhirnya diusir dari Indonesia karena aktivitas politiknya.

    ISDV pun mulai kehilangan kendali akibat para pimpinannya diusir dari Indonesia. Juga mulai dijauhi massa akibat prinsip-prinsip radikal mereka yang masih belum bisa dipahami massa. Semaun pun mengambil keputusan, mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Tujuh bulan kemudian, partai ini mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Semaun terpilih sebagai ketua.
    Akan halnya dengan Snevlieet, ia diproses oleh jaksa dan hakim Belanda dari pemerintahan Hindia Belanda.

    Seorang Belanda kontra Belanda; tetapi juga seorang sosialis kontra kolonialis. Di depan pengadilan yang terjadi pada bulan November 1917, ia membacakan pidato pembelaannya setebal 366 halaman. Pidato pembelaanya itulah yang merupakan sumber referensi mengenai ajaran-ajaran sosialisme secara ilmiah, yang dipakai oleh banyak pemimpin-pemimpin bangsa kita. Salah satunya adalah Indonesia Menggugat, pidato pembelaan Bung Karno ayang dibacakan di muka Pengadilan di Bandung pada tahun 1930. Pledoi setebal 183 halaman itu jelas-jelas menunjukkan pengaruh yang besar sekali dari jalan pikiran Sneevliet yang dikembangkannya di tahun 1917.

    Sejak saat itulah ajaran-ajaran Marxisme meluas di Indonesia. PKI berdiri di Semarang, pada tahun 1920 dengan Semaun-Darsono yang mempeloporinya. Di Surabaya Tjokroaminoto dari Serikat Islam, mulai juga memakai referensi-referensi kiri dan literatur yang disebut oleh Sneevliet di dalam pembelaannya, seperti: artikel Das Kapital-nya Marx.

    Berbagai literatur tersebut mulai mulai dicari-cari beberapa aktivis. Ada juga yang berusaha mendapatkannya dengan membeli dan meminjam dari toko buku ISDV, dan dikaji di rumah Tjokroaminoto bersama-sama Surjopranoto, Alimin dan lain-lain. Termasuk salah satunya adalah Bung Karno, pemuda cerdas yang tahun 1916-1920 indekos pada keluarga Tjokroaminoto, seorang tokoh pergerakan di Surabaya. Hal tersebut diakuinya dalam sebuah surat yang ditulisnya saat dia menjalani masa pembuangan di Bengkulu, tahun 1941:
    “Sejak saya sebagai seorang anak plonco, untuk pertama kalinya saya belajar kenal dengan teori Marxisme dari mulut seorang guru HBS yang berhaluan sosial demokrat (C. Hartough namanya) sampai memahamkan sendiri teori itu dengan membaca banyak-banyak buku Marxisme dari semua corak, sampai bekerja di dalam aktivitas politik, sampai sekarang, maka teori Marxisme bagiku adalah satu-satunya teori yang saya anggap kompeten buat memecahkan soal-soal sejarah, soal-soal politik, soal-soal kemasyarakatan.”

    Terinspirasi oleh gerakan revolusi yang dilakukan oleh Bolshevik, ISDV mulai mengorganisir kalangan militer dengan membentuk dewan-dewan tentara dan pelaut. Dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan sekitar tiga ribu prajurit dan pelaut menjadi anggota gerakan yang kemudian dikenal dengan nama tentara merah. Akan tetapi, tanpa diduga, waktu kemudian berjalan bertolak belakang dengan semangat revolusioner yang tengah berkembang. Revolusi Rusia yang menjadi perspektif bagi tumbuhnya revolusi Eropa dan negeri-negeri lain di Eropa, di belahan Eropa lainnya justru mengalami kekalahan dan diberangus, termasuk di Belanda. Akibatnya kemudian berimbas pula pada pergerakan di Indonesia. Reaksi juga menjalar ke Hindia Belanda, anggota-anggota tentara merah dan anggota ISDV ditangkap dan dipenjara, seiring dengan kekalahan dan gerakan revolusi Belanda.

    Langkah Sneeviet pun masih belum terhenti. Pada 1920 dia hadir pada Kongres Kedua Komintern di Moskow sebagai perwakilan dari ISDV. Dan dari 1921 hingga 1923 menjadi perwakilan dari Comintern di China. Sekembalinya ke Belanda, dia menjadi ketua Sekretariat Nasional Buruh. Pada tahun 1929, dia mendirikan Partai Sosialis Revolusioner dan terpilih sebagai ketuanya. Setelah penggabungan partainya berubah nama menjadi Revolutionary Socialist Workers’ Party, dimana Sneevliet menjadi sekretaris pertama dan kemudian kemudian menjadi ketua hingga 1940. Dia juga sempat menjadi anggota Parlemen dari 1933 hingga 1937. Pada saat perang Dunia Kedua dia memimpin grup pertahanan bernama Marx-Lenin-Luxemburg-Front. Dia kemudian tertangkap dan dieksekusi pada tahun 1942.

    SUMBER: http://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/19/penyemai-%E2%80%98virus%E2%80%99-ideologi-komunisme-antara-sneevliet-mas-marco-kartodikromo-dan-haji-misbach/

  17. PERKEMBANGAN NASIONALISME DI INDONESIA

    Berkembangnya nasionalime di Indonesia diwujudkan dalam bentuk organisasi Pergerakan Nasional. Adapun macam-macam organisasi Pergerakan Nasional adalah sebagai berikut.

    1. Budi Utomo (BU)

    Organisasi Budi Utomo (BU) didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa STOVIA di Jakarta, dengan Sutomo sebagai ketuanya. Terbentuknya organisasi tersebut atas ide dr. Wahidin Sudirohusodo yang sebelumnya telah berkeliling Jawa untuk menawarkan idenya yakni membentuk Studiefounds. Gagasan Studiesfounds yang bertujuan untuk menghimpun dana guna memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi namun tidak mampu melanjutkan studinya tidak terwujud dan muncullah BU.

    Tujuan BU adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Tujuan tersebut ingin dicapai dengan usaha-usaha sebagai berikut.

    Dilihat dari tujuannya, BU bukan merupakan organisasi politik melainkan organisasi pelajar dengan pelajar STOVIA sebagai intinya. Sampai menjelang kongresnya yang pertama di Yogyakarta telah berdiri tujuh cabang BU, yakni di Jakarta, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo.

    Untuk mengonsolidasi diri (dengan dihadiri 7 cabangnya), BU mengadakan kongres pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Kongres memutuskan hal-hal sebagai berikut.

    a. BU tidak ikut dalam mengadakan kegiatan politik.
    b. Kegiatan BU terutama ditujukan pada bidang pendidikan dan kebudayaan.
    c. Ruang gerak BU terbatas pada daerah Jawa dan Madura.
    d. Memilih R.T. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar sebagai ketua.
    e. Yogyakarta ditetapkan sebagai pusat organisasi.

    Sampai dengan akhir tahun 1909, telah berdiri 40 cabang BU dengan jumlah anggota mencapai 10.000 orang. Akan tetapi dengan adanya kongres tersebut tampaknya terjadi pergeseran pimpinan dari generasi muda ke generasi tua. Banyak anggota muda yang menyingkir dari barisan depan dan anggota BU kebanyakan dari golongan priyayi dan pegawai negeri. Dengan demikian maka sifat “proto nasionalisme” dari para pemimpin yang tampak pada awal berdirinya BU, terdesak ke belakang. Strategi perjuangannya, BU pada dasarnya bersifat kooperatif.

    Mulai tahun 1912, dengan tampilnya Notodirjo sebagai ketua menggantikan R.T. Notokusumo, BU ingin mengejar ketinggalannya. Akan tetapi hasilnya tidak begitu besar, karena pada saat itu telah muncul organisasi-organisasi nasional lainnya seperti Sarekat Islam (SI), dan Indiche Partij (IP). Namun demikian BU tetap mempunyai andil dan jasa yang besar dalam sejarah Pergerakan Nasional yakni telah membuka jalan dan memelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Itulah sebabnya, maka pada tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tahun hingga sekarang.

    2. Sarekat Islam (SI)

    Tiga tahun setelah berdirinya BU, yakni tahun 1911 berdirilah Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo oleh H. Samanhudi, seorang pedagang batik dari Laweyan Solo. Organisasi SDI berdasar pada dua hal, yakni :

    a. Agama, yakni agama Islam.
    b. Ekonomi, yakni untuk memperkuat diri dari pedagang Cina yang berperan sebagai leveransir (seperti kain putih, malam, dan sebagainya).

    H. Samanhudi
    H. Samanhudi (sumber: Jakarta.go.id)

    Atas prakarsa H.O.S. Cokroaminoto, nama SDI kemudian diubah menjadi Sarekat Islam (SI), dengan tujuan untuk memperluas anggota dan tidak hanya terbatas pada pedagang saja. Berdasarkan Akte Notaris pada tanggal 10 September 1912 , ditetapkan tujuan SI sebagai berikut.

    a. Memajukan perdagangan.
    b. Membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha (permodalan).
    c. Memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli.
    d. Memajukan kehidupan agama Islam.

    H.O.S. Cokroaminoto
    H.O.S. Cokroaminoto
    Melihat tujuannya, SI tidak tampak adanya kegiatan politik. Akan tetapi SI dengan gigih selalu memperjuangkan keadilan dan kebenaran terhadap penindasan dan pemerasan oleh pemerintah kolonial. Dengan demikian, di samping tujuan ekonomi juga ditekankan adanya saling membantu di antara anggota. Itulah sebabnya dalam waktu singkat, SI berkembang menjadi organisasi massa yang pertama di Indonesia. SI merupakan gerakan nasionalis, demokratis, dan ekonomis serta berasaskan Islam dengan haluan kooperatif.

    Mengingat perkembangan SI yang begitu pesat, maka timbullah kekhawatiran dari pihak Gubernur Jenderal Indenberg, sehingga permohonan SI sebagai organisasi nasional yang berbadan hukum ditolak, dan hanya diperbolehkan berdiri secara lokal. Pada tahun 1914 telah berdiri 56 SI lokal yang diakui sebagai badan hukum.

    Pada tahun 1915 berdirilah Sentral Sarekat Islam (SSI) yang berkedudukan di Surabaya. Tugasnya ialah membantu menuju kemajuan dan kerjasama antar SI lokal. Pada tanggal 17-24 Juni 1916 diadakan kongres SI nasional pertama di Bandung, yang dihadiri oleh 80 SI lokal dengan anggota 360.000 orang anggota. Dalam kongres tersebut telah disepakati istilah “nasional”, dimaksudkan bahwa SI menghendaki persatuan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia menjadi satu bangsa.

    Sifat SI yang demokratis dan berani serta berjuang terhadap kapitalisme untuk kepentingan rakyat kecil, sangat menarik perhatian kaum sosialis kiri yang tergabung dalam Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) pimpinan Sneevliet (Belanda), Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin (Indonesia). Itulah sebabnya dalam perkembangannya SI pecah menjadi dua kelompok, yakni:

    a. Kelompok nasionalis religius (nasionalis keagamaan) yang dikenal dengan SI Putih, dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto.
    b. Kelompok ekonomi dogmatis yang dikenal dengan nama SI Merah, dengan haluan sosialis kiri di bawah pimpinan Semaun, dan Darsono.

    3. Indische Partij ( IP )

    Indische Partij ( IP ) didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yakni Douwes Dekker (Setyabudi Danudirjo), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara).

    Douwes Dekker (Setyabudi Danudirjo), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara
    Douwes Dekker (Setyabudi Danudirjo), dr. Cipto
    Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara)

    Organisasi ini mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Indo, Cina, Arab, dan sebagainya. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan semangat nasionalisme Indonesia.

    Cita-cita IP banyak disebarluaskan melalui surat kabar De Expres. Di samping itu juga disusun program kerja sebagai berikut.

    Menyerapkan cita-cita nasional Hindia (Indonesia).
    Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan.
    Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain.
    Memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan.
    Berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia.
    Dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah.

    Melihat tujuan dan cara-cara mencapai tujuan seperti tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa IP berdiri di atas nasionalisme yang luas menuju Indonesia merdeka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa IP merupakan partai politik pertama di Indonesia, dengan haluan kooperasi. Dalam waktu yang singkat telah mempunyai 30 cabang dengan anggota lebih kurang 7.000 orang, yang kebanyakan orang Indo.

    Oleh karena sifatnya yang progresif, menyatakan diri sebagai partai politik dengan tujuan yang tegas yakni Indonesia merdeka; maka pemerintah kolonial menolak untuk memberikan badan hukum, dengan alasan IP bersifat politik dan hendak mengancam ketertiban umum. Namun demikian para pemimpin IP masih terus mengadakan propaganda untuk menyebarkan gagasangagasannya. Satu hal yang sangat menusuk perasaan pemerintah Hindia

    Belanda adalah tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul “Als ik een Nederlander was” (Seandainya Saya Seorang Belanda), yang isinya berupa sindiran terhadap ketidakadilan di daerah jajahan. Oleh karena kegiatannya sangat mencemaskan pemerintah Belanda, pada bulan Agustus 1913 ketiga pemimpin IP dijatuhi hukuman buang dan mereka memilih negeri Belanda sebagai tempat pembuangannya.

    Dengan dibuangnya ketiga pemimpin IP, maka kegiatan IP makin menurun. Selanjutnya IP berganti nama menjadi Partai Insulinde dan pada tahun 1919 berubah lagi menjadi National Indische Partij (NIP). NIP tidak pernah mempunyai pengaruh yang besar di kalangan rakyat dan akhirnya hanya merupakan perkumpulan orang-orang terpelajar.

    4. Muhammadiyah

    Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan Indonesia, sifatnya nonpolitik. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial, menuju kepada tercapainya kebahagiaan lahir batin. Tujuan Muhammadiyah adalah sebagai berikut.

    a. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam.
    b. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut.

    a. Mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam (dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi).
    b. Mendirikan poliklinik-poliklinik, rumah sakit, rumah yatim, masjid, dan sebagainya.
    c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan.

    Muhammadiyah berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Alquran dan Hadis. Itulah sebabnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama Islam secara modern dan memperteguh keyakinan tentang agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Kegiatan Muhammadiyah juga telah memerhatikan pendidikan wanita yang dinamakan Aisyiah, sedangkan untuk kepanduan disebut Hizbul Wathon (HW).

    Sejak berdirinya di Yogyakarta (1912), Muhammadiyah terus mengalami perkembangan yang pesat. Sampai tahun 1913, Muhammadiyah telah memiliki 267 cabang yang tersebar di Pulau Jawa. Pada tahun 1935, Muhammadiyah sudah mempunyai 710 cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

    5. Gerakan Pemuda

    Gerakan pemuda Indonesia, sebenarnya telah dimulai sejak berdirinya BU, namun sejak kongresnya yang pertama perannya telah diambil oleh golongan tua (kaum priyayi dan pegawai negeri).; sehingga para pemuda kecewa dan keluar dari organisasi tersebut. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta berdiri Tri Koro Dharmo, oleh R. Satiman Wiryosanjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Tri Koro Dharmo yang diketui oleh R. Satiman Wiryosanjoyo merupakan organisasi pemuda pertama yang anggotanya terdiri atas para siswa sekolah menengah yang berasal dari Jawa dan Madura. Tri Koro Dharmo artinya “tiga tujuan mulia” yakni sakti, budi, dan bakti. Tujuan perkumpulan ini adalah sebagai berikut.

    Mempererat tali persaudaraan antarsiswa-siswi bumi putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan.
    Menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya.
    Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya.

    Tujuan tersebut di atas sebenarnya baru merupakan tujuan perantara, adapun tujuan yang sebenarnya adalah seperti apa yang termuat dalam majalah Tri Koro Dharmo yakni mencapai Jawa Raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali dan Lombok.

    Oleh karena sifatnya yang masih “Jawa sentris”, maka para pemuda di luar Jawa (tidak berbudaya Jawa) kurang senang. Untuk menghindari perpecahan, pada kongresnya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918 namanya diubah menjadi Jong Java (Pemuda Jawa). Sesuai dengan anggaran dasarnya, Jong Java ini bertujuan untuk mendidik para anggotanya supaya kelak dapat menyumbangkan tenaganya untuk membangun Jawa Raya dengan jalan mempererat persatuan, menambah pengetahuan, dan rasa cinta pada budaya sendiri.

    Sejalan dengan munculnya Jong Java, pemuda-pemuda di daerah lain juga membentuk organisasi-organisasi seperti: Jong Sumatra Bond, Pasundan, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Selebes, Jong Batak, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, Timorees Verbond dan lain-lain. Pada dasarnya semua organisasi itu masih bersifat kedaerahan tetapi semuanya mempunyai cita-cita ke arah kemajuan Indonesia, khususnya memajukan budaya dan daerah masing-masing.

    6. Taman Siswa

    Sekembalinya dari tanah pembuangannya di negeri Belanda (1919), Suwardi Suryaningrat memfokuskan perjuangannya dalam bidang pendidikan. Pada tanggal 3 Juli 1922 Suwardi Suryaningrat (lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara) berhasil mendirikan perguruan tinggi Taman Siswa di Yogyakarta.
    Ki Hajar Dewantara
    Ki Hajar Dewantara
    Dengan berdirinya Taman Siswa, Suwardi Suryaningrat memulai gerakan baru bukan lagi dalam bidang politik melainkan bidang pendidikan, yakni mendidik angkatan muda dengan jiwa kebangsaan Indonesia berdasarkan akar budaya bangsa.

    Sekolah Taman Siswa dijadikan sarana untuk menyampaikan paham ideologi yaitu nasionalisme kebudayaan, perkembangan politik, dan juga digunakan untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang. Dalam hal ini, sekolah merupakan wahana untuk meningkatkan derajat bangsa melalui pengajaran itu sendiri. Selain pengajaran bahasa (baik bahasa asing maupun bahasa Indonesia), pendidikan Taman Siswa juga memberikan pelajaran sejarah, seni, sastra (terutama sastra Jawa dan wayang), agama, pendidikan jasmani, dan keterampilan (pekerjaan tangan) merupakan kegiatan utama perguruan Taman Siswa.

    Pendidikan Taman Siswa dilakukan dengan sistem “Among” dengan pola belajar “asah, asih dan asuh”. Dalam hal ini diwajibkan bagi para guru untuk bersikap dan berlaku “sebagai pemimpin” yakni di depan memberi contoh, di tengah dapat memberikan motivasi dan di belakang dapat memberikan pengawasan yang berpengaruh. Prinsip pengajaran inilah yang kemudian dikenal dengan pola kepemimpinan: “Ing ngarsa sung tulodho, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”. Pola kepemimpinan ini sampai sekarang masih menjadi ciri kepemimpinan nasional.

    Berkat jasa dan perjuangannya yakni mencerdaskan kehidupan menuju Indonesia merdeka, maka tanggal 2 Mei (hari kelahiran Ki Hajar Dewantara) diangkat sebagai Hari Pendidikan Nasional. Di samping itu “Tut Wuri Handayani” sebagai semboyan terpatri dalam lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

    7. Partai Komunis Indonesia (PKI)

    Benih-benih paham Marxisme dibawa masuk ke Indonesia oleh orang Belanda yang bernama B.J.F.M. Sneevliet. Atas dasar paham Marxisme inilah kemudian pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang, Sneevliet bersama-sama dengan J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, dan P. Bersgma berhasil mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Ternyata ISDV tidak dapat berkembang, maka Sneevliet melakukan infiltrasi (penyusupan) kader-kadernya ke dalam tubuh SI dengan menjadikan anggota-anggota ISDV sebagai anggota SI, dan sebaliknya anggota-anggota SI menjadi anggota ISDV.

    Dengan cara ini Sneevliet dan kawan-kawannya telah mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan SI, lebih-lebih setelah berhasil mengambil alih beberapa pemimpin SI seperti Semaun dan Darsono. Mereka inilah yang dididik secara khusus untuk menjadi tokoh-tokoh Marxisme tulen. Akibatnya SI cabang semarang yang sudah berada di bawah pengaruh ISDV, makin jelas warna Marxisnya, dan selanjutnya terjadilah perpecahan dalam tubuh SI.

    Pada tanggal 23 Mei 1923 ISDV diubah menjadi Partai Komunis Hindia dan selanjutnya pada bulan Desember 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia; dengan susunan pengurus sebagai berikut: Semaun (Ketua), Darsono (Wakil Ketua), Bersgma (Sekretaris) dan Dekker (Bendahara).

    PKI makin aktif dalam percaturan politik, dan untuk menarik massa dalam propaganda PKI menghalalkan segala cara, dan tidak segan-segan untuk menggunakan kepercayaan rakyat kepada ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis bahkan juga ramalan Jayabaya dan Ratu Adil. Kemajuan yang diperolehnya ternyata membuat PKI lupa diri, sehingga merencanakan suatu petualangan politik. Pada tanggal 13 November 1926 PKI melancarkan pemberontakan di Jakarta dan disusul di daerah-daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatra Barat pemberontakan PKI dilancarkan pada tanggal 1 Januari 1927. Dalam waktu yang singkat semua pemberontakan PKI tersebut berhasil ditumpas. Akhirnya ribuan rakyat ditangkap, dipenjara dan dibuang ke Tanah Merah, Digul Atas, dan Irian Jaya.

  18. Perkembangan Pendidikan Belanda pada akhir abad 19

    Ω PENDIDIKAN BELANDA PADA ABAD KE-19

    Perkembangan politik di Eropa yang masih belum stabil, maka tanggal 12 Maret 1816 Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda oleh John Fendall yang menggantikan Raffles.
    Belanda berpendapat untuk memajukan pemerintahan, tenaga bumiputera yang diangkat menjadi kepala pemerintahan berdasarkan keturunan dan kharismasi seperti “Regent”, tidak dapat lagi dipertahankan dan harus segera diganti dengan tenaga yang cakap dan dididik khusus untuk itu. Oleh karena itu, Belanda merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia khususnya Sumatera Barat.
    Tujuan mendirikan lembaga pendidikan oleh Belanda terutama bukan untuk kepentingan orang Indonesia, tetapi sesungguhnya adalah untuk kepentingan mereka, yaitu untuk mengisi jabatan rendah dalam pemerintahan dan untuk mengisi tenaga pada perusahaan swasta Belanda. Belanda mengeluarkan peraturan bahwa yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah maupun kepala daerah setempat seperti Kepala Nagari, harus memenuhi syarat pendidikan menurut ukuran Barat, terutama untuk menjadi Kepala pemerintahan di nagari. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertanian (onderneming), pertambangan, dan pabrik diperlukan tenaga terdidik yang cakap tetapi murah. Dengan demikian lembaga pendidikan yang pertama-tama didirikan untuk orang Indonesia adalah lembaga pendidikan rendah.

    Hal tersebut sesuai dengan landasan ideal pendidikan pada zaman Hindia Belanda yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
    1. Pemerintah berusaha untuk tidak memihak kepada salah satu agama tertentu.
    2. Pendidikan tidak diusahakan untuk dapat hidup selaras dengan lingkungan, tetapi supaya anak didik di kelak kemudian hari dapat mencari penghidupan atau pekerjaan demi untuk kepentingan pemerintah.
    3. Sistem persekolahan disusun menurut perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, khususnya di pulau Jawa.
    4. Pada umumnya pendidikan diarahkan untuk membentuk suatu golongan elite sosial agar dapat dipakai sebagai alat bagi kepentingan atau keperluan supremasi politik dan ekonomi Belanda di Indonesia.

    Berdasarkan tujuan itu mereka mendirikan lembaga pendidikan, yang dapat diterima di sekolah adalah anak golongan tertentu saja, misalnya pemimpin masyarakat atau tokoh terkenal yang disenangi Belanda. Yang dapat diterima di sekolah Belanda adalah anak dari orang yang diharapkan Belanda mau bekerja sama untuk kepentingan Belanda. Keadaan itu mendorong timbulnya sekolah swasta yang didirikan orang yang kurang menyukai Belanda itu, seperti golongan Islam. Mereka membuka sekolah swasta sebagai reaksi terhadap tindakan Belanda di bidang persekolahan.
    Landasan pendidikan di Sumatera Barat semasa pemerintahan Hindia Belanda tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sekolah yang pertama terdapat di Sumatera Barat terletak di kota Padang yang didirikan pada tahun 1856, yaitu “Gouvernment lnlansche School” atau Sekolah Kelas Dua. Sistem tingkatan sekolah ini berbeda dengan sistem sekolah sekarang. Pada waktu itu murid Sekolah Kelas Dua diterima pada kelas V yaitu kelas tertinggi menurut ukuran sekarang. Pada waktu itu kelas V itulah yang merupakan kelas yang terendah, murid yang naik kelas akan memasuki nomor kelas yang makin rendah atau menurun, yaitu naik ke kelas IV, III, II, dan I. Tiga tahun kemudian Belanda mendirikan pula sekolah di Bukittinggi yang bernama Kweekschool atau lebih dikenal dengan nama “Sekolah Raja” di Sumatera Barat pada waktu itu, karena itulah satu-satunya sekolah yang tertinggi. Anak-anak yang diterima adalah anak dari orang terpandang, seperti Kepala Nagari, Laras (suatu jabatan yang kira-kira sama dengan Regent atau Camat sekarang), atau anak dari pegawai-pegawai Belanda. Anak rakyat biasa tidak akan dapat masuk sekolah ini, walaupun tinggi tingkat kecerdasannya.
    Tetapi terlepas dari itu, adanya Sekolah Raja merupakan suatu keuntungan dan kesempatan baik bagi masyarakat Sumatera Barat. Tidak semua murid mau memenuhi keinginan Belanda, banyak di antara mereka dapat melihat kenyataan bahwa mereka disekolahkan terutama untuk kepentingan Belanda. Pelajaran yang mereka peroleh membuka mata mereka terhadap keburukan pemerintahan Belanda di Indonesia. Bacaan mereka tentang keadaan dunia luar menyebabkan mereka mengetahui bagaimana baiknya keadaan bangsa yang tidak terjajah.
    Didirikannya Sekolah Raja adalah untuk mendidik guru, tamatan sekolah itu akan ditugaskan menjadi guru pada sekolah yang dibuka Belanda kemudian di Sumatera Barat, tenaga guru Belanda kurang untuk memenuhi jumlah sekolah. Untuk menampung pembukaan sekolah pemerintah Belanda mempersiapkan guru lebih dahulu.
    Derajat mereka di tengah masyarakat bertambah tinggi. Pada tahun 1871, bahasa Belanda sudah merupakan bahasa wajib yang harus dipelajari oleh semua murid dan harus lulus dengan baik, tamatan Sekolah Raja harus pandai berbahasa Belanda dengan lancar. Semenjak itu ukuran kepandaian murid adalah kecakapan mereka dalam mempergunakan bahasa Belanda sehari-hari. Selanjutnya empat belas tahun kemudian bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar di Sekolah Raja, sekolah itu bertambah tinggi dipandang masyarakat, mereka mempersamakan murid dengan orang Belanda.
    Sewaktu bahasa Belanda sudah merupakan bahasa Wajib di Sekolah Raja, sekolah lain yang lebih rendah tingkatannya sudah banyak didirikan oleh Belanda seperti sekolah : Valksschool, Vervolgschool, Sekolah Kelas Satu, dan beberapa sekolah kejuruan Indonesia. Pada mulanya masukan Sekolah Raja dapat diterima dari Vervolg School, tetapi semenjak awal abad ke-20 yang dapat diterima masuk Sekolah Raja hanya murid yang berasal dari tamatan Sekolah Kelas Satu.
    Dengan bertambah tingginya mutu masukan Sekolah Raja itu, bertambah tinggi pula pandangan masyarakat. Terhadap sekolah yang lebih rendah tingkatannya, sudah tinggi pandangan masyarakat, apalagi terhadap Sekolah Raja.
    Bagi murid Sekolah Raja yang sudah bekerja pada pemerintah Belanda berkecukupan hidupnya hanya dari gaji yang diterima. Belanda seolah-olah memberi angin kepada mereka dengan mengangkat derajat mereka. Kenyataannya keadaan ini memang disengaja oleh Belanda untuk tetap menanamkan rasa perpecahan di kalangan rakyat.
    Tamatan Sekolah Raja juga dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengisi jabatan pada pemerintahan atau dipekerjakan di tempat lain yang ditentukan oleh Belanda. Dengan demikian tamatan Sekolah Raja makin mendapat angin, karena mereka juga mulai dapat memegang kekuasaan pemerintahan, walaupun kekuasaan itu bukan menentukan.
    Tamatan Sekolah Raja juga diangkat sebagai jaksa pada pengadilan Belanda (Landraad). Mereka itu bukan saja ditempatkan di Sumatera Barat, tetapi juga di daerah lain di Sumatera seperti Medan, dan Palembang.
    Dari 28 orang tamatan Sekolah Raja angkatan pertama, hanya 12 orang saja yang dipekerjakan sebagai guru, yang selebihnya dipekerjakan pada berbagai bidang pemerintahan. Belanda membutuhkan tenaga bukan guru jauh lebih banyak dari tenaga guru. Tamatan Sekolah Raja juga diangkat sebagai pengawas gudang, pegawai perusahaan dagang Belanda.
    Tamatan Sekolah Raja tidak kalah pintar dari bangsa Belanda, semua tugas yang diberikan kepada mereka dapat diselesaikan dengan baik. Keadaan itu menimbulkan rasa harga diri mereka, menimbulkan kesadaran dan menghapus perasaan rendah diri. Di bidang administrasi pemerintahan hasil kerja orang Sumatera Barat lebih baik dari orang Belanda.
    Akibat sampingan dari dibukanya sekolah oleh Belanda adalah munculnya golongan terpelajar dengan hati dan mata yang telah terbuka melihat kepincangan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda selama ini di Indonesia. Mereka dapat melihat kemelaratan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya dan menumbuhkan cara berfikir yang kritis. Timbul daya kritik yang tajam terhadap pemerintah Belanda di Sumatera Barat mengenai adanya kemiskinan dan kesengsaraan hidup masyarakat Sumatera Barat yang oleh Belanda selama ini didiamkan saja. Daya kritis itu mereka lontarkan pada bangsa asing yang sedang berkuasa dan terhadap pelaksanaan adat Minangkabau yang dilakukan oleh para pemimpin adat. Walaupun mereka sudah merupakan orang terdidik, tetapi dalam struktur adat Minangkabau mereka hanya tergolong kepada anak kemenakan yang harus patuh kepada mamaknya yang belum mendapat pendidikan Barat.
    Pengaruh lain adalah timbulnya kegairahan untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi, karena dengan ilmu yang mereka dapat di sekolah yang masih rendah saja sudah mendatangkan manfaat pada mereka, apalagi kalau dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Keinginan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi bertambah besar, kalau perlu keluar daerah Sumatera Barat seperti ke Jawa atau keluar negeri sekalipun. Ongkos pendidikan sudah cukup dan gaji yang mereka terima, sedangkan beberapa fasilitas lain akan diperoleh, karena mereka adalah pegawai pemerintah Hindia Belanda.

    ± Perkembangan pendidikan akhir abad ke-19

    Dari mereka yang berfikiran maju itu lahir pejuang kemerdekaan Indonesia yang rela berkorban untuk kepentingan kemerdekaan. Mereka inilah yang akan menjadi pelopor mendobrak kekuasaan Belanda dari Indonesia. Pada waktu itu mereka hanya dapat berdiam diri saja, karena jumlah mereka belum banyak dan tidak semua tamatan Sekolah Raja yang berfikiran maju demikian. Banyak juga di antaranya yang betul-betul bekerja dengan Belanda dan tidak mau ikut dengan perjuangan bangsanya.
    Tujuan Belanda pada mulanya mendirikan sekolah hanyalah untuk memantapkan administrasi pemerintahan yang memerlukan tenaga terdidik. Kepada mereka juga diharapkan untuk menjadi golongan yang akan muncul menentang adat Minangkabau dan kekuatan golongan agama Islam dalam masyarakat Sumatera Barat yang telah merupakan suatu kekuatan yang menghalangi maksud Belanda menanamkan kekuasaan. Mereka dipersiapkan dengan pendidikan Barat yang bertentangan dengan hidup golongan adat dan kaum agama di Sumatera Barat. Tetapi kenyataannya, mereka mulai dapat melihat keburukan Belanda dan kesengsaraan hidup bangsanya.
    Pada saat itu mereka terpaksa diam saja, karena mereka belum merupakan golongan yang kuat yang dapat meruntuhkan kekuasaan Belanda yang telah tertanam kuat di Sumatera Barat. Pada lahirnya mereka merupakan petugas pemerintah Belanda, tetapi pada batinnya mereka merupakan embrio kekuatan baru yang pada saatnya muncul menjadi pelopor dalam perjuangan. Pada akhir abad ke-19 sudah terlihat munculnya embrio pelopor kemerdekaan yang berasal dari anak asuhan Belanda.

  19. Reblogged this on afniatyzetria and commented:
    Peranan Majalah Al- Munir dalam Modernisasi Islam di Minangkabau
    Oleh : ZETRIA AFNIATY
    Majalah al-Munir merupakan alat pendidikan agama yang penting bagi masyarakat Islam, khususnya di Minangkabau. Majalah al-Munir merupakan majalah Islam yang pertama terbit di Minangkabau, bahkan di seluruh Indonesia. Majalah al-Munir ini mulai diterbitkan pada tahun 1911 di padang. Majalah tersebut diterbitkan oleh Haji Abdullah Ahmad, dibantu oleh Abdul karim Amrullah dan Syekh Muhammad Thaib Umar. Isi majalah al-Munir pada garis besarnya adalah masalah-masalah agama, kejadian penting dalam dan luar negeri, terutama Negara Islam, penggunaan akal, adab dan akhlak serta pemberantasan dongeng, khurafat dan bid’ah dalam agama.
    Kewujudan majalah al-Munir yang diterbitkan pada tahun 1911 sehingga 1916 (banyak mengambil contoh Al-Imam sebagai model) telah mempelopori penulisan fiqh bentuk baru di Indonesia, yang sudah tidak terikat lagi dengan penulisan bentuk lama yang hanya menukil dan mensharah pendapat dalam mazhab Shafi‘i.
    Al-Munir turut memaparkan pendapat -pendapat di luar lingkungan dan pandangan mazhab Shafi‘i serta berani mengkritik beberapa pendapat di dalam mazhab Shafi‘i. Cara penulisan Al-Munir amat berbeda dengan penulisan ulama sebelumnya. Mahmud (1979) mengungkapkan: “…Sesungguhnya dalam Al- Munir telah dikupas soal-soal agama yang sulit seperti taqlid kepada imam lain dari imam Syafi‘i, soal berhimpun-himpun di rumah orang kematian seperti malam satu, malam dua dan malam tiga, soal niat dan membaca usalli, soal berfoto (hukum berpotret), soal berdiri waktu membaca marhaban (waktu berzanji maulid), soal tuah burung ketitiran dan balam (perkutut), berpuasa dengan hisab falaki dan sebagainya.
    Salah satu contoh masalah khilafiyyah yang diterbitkan pada tahun 1911 yaitu Al-Munir keluaran ke sepuluh yang bertarikh 10 Ogos 1911 di halaman 129. Tulisan ini merupakan jawapan Al-Munir kepada pertanyaan seorang pembaca tentang hukum solat Jumaat diiringi dengan solat Zohor. Masalah ini berpunca dari beberapa masjid di Maninjau Sumatera Barat yang mendirikan solat Jumaat walaupun jemaah kurang dari pada 40 orang. Menurut ulama Tradisional sekiranya ahli jemaah Jumaat tidak mencapai 40 orang, maka mereka boleh meneruskan solat Jumaatnya.
    Pandangan ini dibantah oleh Al-Munir kerana melihat perbuatan tersebut tidak berdasarkan al-Quran, Sunnah, Ijmak, Qiyas dan juga pandangan para Sahabat dan imam mujtahid. Pandangan yang menyatakan solat Jumaat perlu diiringi solat Zohor merupakan pandangan ulama-ulama muta’akhirin semata-mata. Jawaban ini ditulis dalam satu halaman sahaja, kemudian di sambung lagi jawaban di dalam al-Munir keluaran ke sebelas yang bertarikh 25 Ogos 1911 di halaman 144. Persoalan yang sama turut ditanggapi oleh al-Munir apabila masalah tersebut dilontarkan kembali oleh pembaca lain dalam al-Munir keluaran ke enam belas pada 6 November 1911 di halaman 215. Jawapan al-Munir hampir sama dengan sebelumnya, yang menyatakan perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w dan merupakan perbuatan bidaah.
    Pendeknya soal yang sulit-sulit itu telah dibahas dan dikupas dalam majalah Al-Munir dalam masa tahun 1911-1916. Dan dapat kita simpulkan bahwa majalah al-munir sangat berperan penting dalam modernisasi islam di Minang kabau .

  20. MAKALAH

    SEJARAH PERGERAKAN Nasional

    Peranan serikat dagang islam dalam memonopoli perdagangan

    Disusun oleh:

    Fitrila rahmadani

    Dosen pembimbing: fikrul hanif,s.s,m.hum

    Sekolah tinggi keguruan ilmu pendidikan (St-kip)

    Abdi pendidikan

    Payakumbuh

    2013/2014

    Peranan Serikat Dagang Islam Dalam Melakukan Monopoli Perdagangan

    Organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905, dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim (khususnya pedagang batik) agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi dari pada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut sebagai Inlanders.

    Organisasi ini didirikan juga untuk melawan upaya monopoli sebagian kalangan atas bahan baku produksi batik. Ini digambarkan oleh Tirto Adhi soerjo di laporannya di “Medan Priyayi” dengan Judul “Menonton Wayang Priyayi.” Sedikit dari kutipan itu berbunyi:

    “Saudagar-saudagar kecil tidak bisa beli kain dagangan sendiri di Solo karena kain yang bisa masuk priangan sudah diikat oleh saudagar-saudagar besar.”

    Dalam kutipan lain, Tirto menulis:

    “Perniagaan semakin sempit, dan karena itu kita mesti ambil perniagaan yang dilakukan bangsa asing. Kita anak negri mesti bisa jadi toke sendiri….”

    Organisasi ini juga dimaksudkan untuk lebih memperkuat golongan-golongan pedagang Indonesia terhadap pedagang-pedagang China yang saat itu memegang peranan sebagai leveransian bahan-bahan yang diperuntukan oleh perusahaan yakni kain moni putih, bahan pembuat batik dan alat-alat untuk memberi warna dalam proses pembuatan. Haji Samanhudi merasa dipermainkan oleh leveransin-leveransin China, sehingga timbul keinginan untuk memperkuat diri dalam menghadapi leveransin China tersebut dengan mendirikan perkumpulan yang semula bersifat ekonomi dengan nama Sarekat Dagang Islam. Perubahan nama menjadi Sarekat Islam. Haji Samanhudi meminta bentuan seorang terpelajar yang bekerja pada sebuah perusahaan dagang di Surabaya, yakni Oemar Said Tjokroaminoto. Selanjutnya Tjokroaminoto menyarankan agar perkumpulan tersebut tidak membatasi dirinya hanya untuk golongan pedagang saja, tetapi diperluas jangkauannya maka nama SDI diganti menjadi SI.

    Tujuan organisasi SI didalam akta notaris tanggal 10 september 1911 yang memuat anggaran dasar SI di tetapkan tujuan organisasi sebagai berikut:

    * Mengembangkan jiwa dagang.

    * Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha.

    * Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat.

    * Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam.

    Dalam perkembangannya SI mengadakan beberapa kongres dalam menentang perdagangan kapitalisme yaitu sebagai berikut :

    1) Kongres SI

    Ø Kongres SI 1 (26 Januari 1913)

    Ø Diadakan di Surabaya

    Ø Dipimpin Tjokroaminoto

    Ø Isi : SI bukan partai Politik dan tidak beraksi melawan pemerintah Belanda

    Ø Walau begitu, islam menjadi symbol persatuan sehingga SI tersebar pesat di Jawa sebagai semangat baru mempertinggi derajat rakyat.

    Ø Berdiri cabang2 beranggotakan banyak (Jakarta : 12.000 orang)

    2) Kongres SI 2

    Ø Diadakan Di Solo

    Ø ISI : SI hanya terbuka untuk bangsa Indonesia dan pegawai Pangreh Praja tidak boleh masuk menjadi anggota

    Ø Tujuan : agar SI tidak berubah, tetap sebagai organisasi rakyat

    Ø Kekuatan SI yang semakin besar membuat tidak senang belanda

    Ø Tanggal 30 Juni 1913 ditetapkan oleh belanda bahwa cabang-cabang harus berdiri sendiri (SI Daerah)

    Ø Anggaran dasar SI daerah semua sama antara lain :

    · memajukan pertanian, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan pengajaran

    · memajukan hidup menurut perintah agama dan menghilangkan faham keliru tentang agama islam

    · mempertebal rasa persaudaraan dan saling tolong menolong diantara anggotanya.

    Ø Sesudah terbentuk 50 SI Daerah, tahun 1915 didirikan C.S.I (central sarikat islam) di Surabaya

    Ø Tujuan : memajukan dan membantu SI daerah, mengadakan dan memelihara hubungan dan pekerjaan bersama

    3) Kongres SI 3

    Ø 17-24 Juni 1916

    Ø Di Bandung

    Ø Dengan maksud menuju arah persatuan semua golongan bangsa Indonesia, dengan jalan evolusi mencapai pemerintahan sendiri sekurang-kurangnya dapat duduk di dalam pemerintahan

    Ø Dihadiri 80 cabang SI dengan utusan sebanyak 360.000 dari jumlah anggota seluruhnya 800.000

    Ø Dipimpin Tjokroaminoto

    4) Kongres Nasional SI 2 (Kongres SI 4)

    Ø Jakarta, 20-27 oktober 1917

    Ø Dalam kongres, Pimpinan CSI masih setuju aksi parlementer-evolusioner meskipun pembicaraan di kongres mulai berani terhadap pemerintah.

    Ø Perlu digarisbawahi bahwa prubahan pada haluan kiri bukan semata-mata karena semaun dan darsono, karena harusnya perubahan itu drastis tetapi tidak semudah itu, pada dasarnya perpindahan haluan terjadi karena rasa sama dijajah bangsa asing (belanda, dan tionghoa dalam perdagangan.

    5) Kongres Nasional SI 3

    Ø Surabaya, 29 sept-6 okt 1918

    Ø Isi : menentang pemerintah selama tindakannya melindungi kapitalisme

    Ø Pegawai negeri indonesia dikatakan alat kapitalisme

    Ø Maka kaum buruh harus dilindungi

    Ø Kongres memutuskan mengorganisir kaum buruh untuk mencegah tindakan sewenang-wenang (upah kerja minim, waktu kerja dll)

    Ø Diputuskan juga menggerakkan semua organisasi Bangsa untuk menentang kapitalisme.

    6) Kongres Nasional SI 4

    Ø Surabaya, 26 oktober-2 nopember 1919

    Ø Membicarakan serikat kerja

    Ø Diputuskan memusatkan semua serikat kerja

    Ø Ditetapkan adanya Eerste Kamer (dari dewan perwakilan rakyat sejati) yang akan memimpin perlawanan kelas-kelas.

  21. FITRILA RAHMADANI pada 28/04/2013 pada 8:43 am berkata:
    Komentar Anda sedang menunggu moderasi.

    MAKALAH

    SEJARAH PERGERAKAN Nasional

    Peranan serikat dagang islam dalam memonopoli perdagangan

    Disusun oleh:

    Fitrila rahmadani

    Dosen pembimbing: fikrul hanif,s.s,m.hum

    Sekolah tinggi keguruan ilmu pendidikan (St-kip)

    Abdi pendidikan

    Payakumbuh

    2013/2014

    Peranan Serikat Dagang Islam Dalam Melakukan Monopoli Perdagangan

    Organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905, dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim (khususnya pedagang batik) agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi dari pada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut sebagai Inlanders.

    Organisasi ini didirikan juga untuk melawan upaya monopoli sebagian kalangan atas bahan baku produksi batik. Ini digambarkan oleh Tirto Adhi soerjo di laporannya di “Medan Priyayi” dengan Judul “Menonton Wayang Priyayi.” Sedikit dari kutipan itu berbunyi:

    “Saudagar-saudagar kecil tidak bisa beli kain dagangan sendiri di Solo karena kain yang bisa masuk priangan sudah diikat oleh saudagar-saudagar besar.”

    Dalam kutipan lain, Tirto menulis:

    “Perniagaan semakin sempit, dan karena itu kita mesti ambil perniagaan yang dilakukan bangsa asing. Kita anak negri mesti bisa jadi toke sendiri….”

    Organisasi ini juga dimaksudkan untuk lebih memperkuat golongan-golongan pedagang Indonesia terhadap pedagang-pedagang China yang saat itu memegang peranan sebagai leveransian bahan-bahan yang diperuntukan oleh perusahaan yakni kain moni putih, bahan pembuat batik dan alat-alat untuk memberi warna dalam proses pembuatan. Haji Samanhudi merasa dipermainkan oleh leveransin-leveransin China, sehingga timbul keinginan untuk memperkuat diri dalam menghadapi leveransin China tersebut dengan mendirikan perkumpulan yang semula bersifat ekonomi dengan nama Sarekat Dagang Islam. Perubahan nama menjadi Sarekat Islam. Haji Samanhudi meminta bentuan seorang terpelajar yang bekerja pada sebuah perusahaan dagang di Surabaya, yakni Oemar Said Tjokroaminoto. Selanjutnya Tjokroaminoto menyarankan agar perkumpulan tersebut tidak membatasi dirinya hanya untuk golongan pedagang saja, tetapi diperluas jangkauannya maka nama SDI diganti menjadi SI.

    Tujuan organisasi SI didalam akta notaris tanggal 10 september 1911 yang memuat anggaran dasar SI di tetapkan tujuan organisasi sebagai berikut:

    * Mengembangkan jiwa dagang.

    * Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha.

    * Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat.

    * Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam.

    Dalam perkembangannya SI mengadakan beberapa kongres dalam menentang perdagangan kapitalisme yaitu sebagai berikut :

    1) Kongres SI

    Ø Kongres SI 1 (26 Januari 1913)

    Ø Diadakan di Surabaya

    Ø Dipimpin Tjokroaminoto

    Ø Isi : SI bukan partai Politik dan tidak beraksi melawan pemerintah Belanda

    Ø Walau begitu, islam menjadi symbol persatuan sehingga SI tersebar pesat di Jawa sebagai semangat baru mempertinggi derajat rakyat.

    Ø Berdiri cabang2 beranggotakan banyak (Jakarta : 12.000 orang)

    2) Kongres SI 2

    Ø Diadakan Di Solo

    Ø ISI : SI hanya terbuka untuk bangsa Indonesia dan pegawai Pangreh Praja tidak boleh masuk menjadi anggota

    Ø Tujuan : agar SI tidak berubah, tetap sebagai organisasi rakyat

    Ø Kekuatan SI yang semakin besar membuat tidak senang belanda

    Ø Tanggal 30 Juni 1913 ditetapkan oleh belanda bahwa cabang-cabang harus berdiri sendiri (SI Daerah)

    Ø Anggaran dasar SI daerah semua sama antara lain :

    · memajukan pertanian, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan pengajaran

    · memajukan hidup menurut perintah agama dan menghilangkan faham keliru tentang agama islam

    · mempertebal rasa persaudaraan dan saling tolong menolong diantara anggotanya.

    Ø Sesudah terbentuk 50 SI Daerah, tahun 1915 didirikan C.S.I (central sarikat islam) di Surabaya

    Ø Tujuan : memajukan dan membantu SI daerah, mengadakan dan memelihara hubungan dan pekerjaan bersama

    3) Kongres SI 3

    Ø 17-24 Juni 1916

    Ø Di Bandung

    Ø Dengan maksud menuju arah persatuan semua golongan bangsa Indonesia, dengan jalan evolusi mencapai pemerintahan sendiri sekurang-kurangnya dapat duduk di dalam pemerintahan

    Ø Dihadiri 80 cabang SI dengan utusan sebanyak 360.000 dari jumlah anggota seluruhnya 800.000

    Ø Dipimpin Tjokroaminoto

    4) Kongres Nasional SI 2 (Kongres SI 4)

    Ø Jakarta, 20-27 oktober 1917

    Ø Dalam kongres, Pimpinan CSI masih setuju aksi parlementer-evolusioner meskipun pembicaraan di kongres mulai berani terhadap pemerintah.

    Ø Perlu digarisbawahi bahwa prubahan pada haluan kiri bukan semata-mata karena semaun dan darsono, karena harusnya perubahan itu drastis tetapi tidak semudah itu, pada dasarnya perpindahan haluan terjadi karena rasa sama dijajah bangsa asing (belanda, dan tionghoa dalam perdagangan.

    5) Kongres Nasional SI 3

    Ø Surabaya, 29 sept-6 okt 1918

    Ø Isi : menentang pemerintah selama tindakannya melindungi kapitalisme

    Ø Pegawai negeri indonesia dikatakan alat kapitalisme

    Ø Maka kaum buruh harus dilindungi

    Ø Kongres memutuskan mengorganisir kaum buruh untuk mencegah tindakan sewenang-wenang (upah kerja minim, waktu kerja dll)

    Ø Diputuskan juga menggerakkan semua organisasi Bangsa untuk menentang kapitalisme.

    6) Kongres Nasional SI 4

    Ø Surabaya, 26 oktober-2 nopember 1919

    Ø Membicarakan serikat kerja

    Ø Diputuskan memusatkan semua serikat kerja

    Ø Ditetapkan adanya Eerste Kamer (dari dewan perwakilan rakyat sejati) yang akan memimpin perlawanan kelas-kelas.

  22. MAKALAH
    SEJARAH PERGERAKAN Nasional
    Peranan serikat dagang islam dalam memonopoli perdagangan

    Disusun oleh:
    Fitrila rahmadani

    Dosen pembimbing: fikrul hanif,s.s,m.hum

    Sekolah tinggi keguruan ilmu pendidikan (St-kip)
    Abdi pendidikan
    Payakumbuh
    2013/2014
    Peranan Serikat Dagang Islam Dalam Melakukan Monopoli Perdagangan

    Organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905, dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim (khususnya pedagang batik) agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi dari pada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia-Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut sebagai Inlanders.
    Organisasi ini juga dimaksudkan untuk lebih memperkuat golongan-golongan pedagang Indonesia terhadap pedagang-pedagang China yang saat itu memegang peranan sebagai leveransian bahan-bahan yang diperuntukan oleh perusahaan yakni kain moni putih, bahan pembuat batik dan alat-alat untuk memberi warna dalam proses pembuatan. Haji Samanhudi merasa dipermainkan oleh leveransin-leveransin China, sehingga timbul keinginan untuk memperkuat diri dalam menghadapi leveransin China tersebut dengan mendirikan perkumpulan yang semula bersifat ekonomi dengan nama Sarekat Dagang Islam. Perubahan nama menjadi Sarekat Islam. Haji Samanhudi meminta bentuan seorang terpelajar yang bekerja pada sebuah perusahaan dagang di Surabaya, yakni Oemar Said Tjokroaminoto. Selanjutnya Tjokroaminoto menyarankan agar perkumpulan tersebut tidak membatasi dirinya hanya untuk golongan pedagang saja, tetapi diperluas jangkauannya maka nama SDI diganti menjadi SI.

    Tujuan organisasi SI didalam akta notaris tanggal 10 september 1911 yang memuat anggaran dasar SI di tetapkan tujuan organisasi sebagai berikut:
    Mengembangkan jiwa dagang.
    Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha.
    Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat.
    Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam.
    Dalam perkembangannya SI mengadakan beberapa kongres dalam menentang perdagangan kapitalisme yaitu sebagai berikut :
    1) Kongres SI
     Kongres SI 1 (26 Januari 1913)
     Diadakan di Surabaya
     Dipimpin Tjokroaminoto
     Isi : SI bukan partai Politik dan tidak beraksi melawan pemerintah Belanda
     Walau begitu, islam menjadi symbol persatuan sehingga SI tersebar pesat di Jawa sebagai semangat baru mempertinggi derajat rakyat.
     Berdiri cabang2 beranggotakan banyak (Jakarta : 12.000 orang)

    2) Kongres SI 2
     Diadakan Di Solo
     ISI : SI hanya terbuka untuk bangsa Indonesia dan pegawai Pangreh Praja tidak boleh masuk menjadi anggota
     Tujuan : agar SI tidak berubah, tetap sebagai organisasi rakyat
     Kekuatan SI yang semakin besar membuat tidak senang belanda
     Tanggal 30 Juni 1913 ditetapkan oleh belanda bahwa cabang-cabang harus berdiri sendiri (SI Daerah)
     Anggaran dasar SI daerah semua sama antara lain :
    • memajukan pertanian, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan pengajaran
    • memajukan hidup menurut perintah agama dan menghilangkan faham keliru tentang agama islam
    • mempertebal rasa persaudaraan dan saling tolong menolong diantara anggotanya.
     Sesudah terbentuk 50 SI Daerah, tahun 1915 didirikan C.S.I (central sarikat islam) di Surabaya
     Tujuan : memajukan dan membantu SI daerah, mengadakan dan memelihara hubungan dan pekerjaan bersama

    3) Kongres SI 3
     17-24 Juni 1916
     Di Bandung
     Dengan maksud menuju arah persatuan semua golongan bangsa Indonesia, dengan jalan evolusi mencapai pemerintahan sendiri sekurang-kurangnya dapat duduk di dalam pemerintahan
     Dihadiri 80 cabang SI dengan utusan sebanyak 360.000 dari jumlah anggota seluruhnya 800.000
     Dipimpin Tjokroaminoto
    4) Kongres Nasional SI 2 (Kongres SI 4)
     Jakarta, 20-27 oktober 1917
     Dalam kongres, Pimpinan CSI masih setuju aksi parlementer-evolusioner meskipun pembicaraan di kongres mulai berani terhadap pemerintah.
     Perlu digarisbawahi bahwa prubahan pada haluan kiri bukan semata-mata karena semaun dan darsono, karena harusnya perubahan itu drastis tetapi tidak semudah itu, pada dasarnya perpindahan haluan terjadi karena rasa sama dijajah bangsa asing (belanda, dan tionghoa dalam perdagangan)

    5) Kongres Nasional SI 3
     Surabaya, 29 sept-6 okt 1918
     Isi : menentang pemerintah selama tindakannya melindungi kapitalisme
     Pegawai negeri indonesia dikatakan alat kapitalisme
     Maka kaum buruh harus dilindungi
     Kongres memutuskan mengorganisir kaum buruh untuk mencegah tindakan sewenang-wenang (upah kerja minim, waktu kerja dll)
     Diputuskan juga menggerakkan semua organisasi Bangsa untuk menentang kapitalisme.
    6) Kongres Nasional SI 4
     Surabaya, 26 oktober-2 nopember 1919
     Membicarakan serikat kerja
     Diputuskan memusatkan semua serikat kerja
     Ditetapkan adanya Eerste Kamer (dari dewan perwakilan rakyat sejati) yang akan memimpin perlawanan kelas-kelas.

  23. Pengaruh Indiche Partij dalam mengembangkan gerakan radikalisme di indonesia

    Indiche Partij merupakan organisasi pendukung gagasan revolusioner nasional yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912.Organisasi ini ingin mengantikan Indiche bond, sebagai kaum indo dan eropa di indoensia yang didirikan pada tahun 1898. Perumus gagasan itu ialah E.F.E Douwes Dekker ia meluaskan pandangannya terhadap masyarakat Indonesia umumnya yang masih hidup dalam situasi kolonial.

    Untuk mempersiapkan pendirian indiche partij maka Dowes dekker melakukan perjalanan propaganda di pulau Jawa mulai tanggal 15 September sampai 3 Oktober 1912. Diperjalanan ia bertemu dengan Dokter Cipto Mangunkusumo yang segera mengadakan pertukaran mengenai soal – soal bertahan dengan pembinaan partai yang bercorak nasional.
    Dibandung ia mendapat dukungan dan Suwardi Surya Diningrat dan Abdul Muis ( Pemimpin Serikat Islam Cabang Bandung )di Yogyakarta ia mendapat sambutan dari pengurus Boedi Oetomo, termasuk redoktur Surat Kabar di Jawa Tengah, semarang dan Tjahaya timoer yang menyokong berdirinya Indeche Partij begitupun kedaerah Jawa Barat, jawa timur dan di Jawa Tengah gagasannya mendapat sokongan.
    Aksi – aksi Douwes Dekker yang bergerak keseluruh Pulau Jawa bagaikan sebuah tornado yang meninggalkan emosi yang meluap dikota – kota yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
    Indiche Partij berdiri atas dasar nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan Indonesia.
    Indiche partij sebagai partai politik pertama di Indoensia, suatu partai yang radikal yang dinyatakan oleh Dower Dekker bahwa didirikannya ini merupakan penantang perang dari pihak budak koloni yang membayar belasting kepada kerajaan penjajahan, pemungut pajak

  24. AHMADIYYAH & KONTROVERSINYA PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL

    Kehadiran Ahmadiyah di Indonesia tak terlepas dari peran tiga pemuda dari Sumatera Thawalib, sekolah Islam modern pertama di Indonesia, yang merantau ke India. Seperti dikutip dari laman resmi Ahmadiyah, http://www.alislam.org, ketiga pemuda itu adalah Abubakar Ayyub, Ahmad Nuruddin dan Zaini Dahlan. Kedatangan mereka kemudian disusul oleh 20 pemuda Thawalib lainnya untuk bergabung dengan jamaah Ahmadiyah. Pada 1925 Ahmadiyah mengirim Rahmat Ali ke Hindia Belanda. Ahmadiyah resmi menjadi organisasi keagamaan di Padang pada 1926. Sejak saat itulah Ahmadiyah mulai menyebarkan pengaruhnya di Indonesia.
    Ahmadiyah berhasil meraih pengikut dari kalangan terdidik yang bisa dengan cepat menerima ajarah Mirza Ghulam Ahmad. Namun demikian masuknya Ahmadiyah ke Indonesia menuai respons dari beberapa kalangan. Perdebatan pun terjadi di mana-mana. Sebagian kelompok muslim lain menganggap pengikut Ahmadiyah sesat karena mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang sama artinya menafikan bahwa Muhammad SAW sebagai nabi terakhir.
    Kontroversi keberadaan Ahmadiyah tak serta-merta berakhir dengan kekerasan. Perbedaan pendapat dan penafsiran itu malah dibawa ke meja dialog yang sangat intelek. Pada tanggal 28-29 September 1933 beberapa organisasi Islam menyelenggarakan debat terbuka untuk membahas Ahmadiyah. Ada sekitar sepuluh organisasi yang hadir antara lain Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Ulama dan Al-Irsyad. Perdebatan itu menarik minat masyarakat sehingga gedung pertemuan di Gang Kenari, Salemba itu disesaki oleh 1800 orang yang antusias. Sejumlah surat kabar ternama seperti Sipatahunan, Sin Po, Pemandangan dan Bintang Timur meliput jalannya perdebatan. Dr. Pijper, kelak menjadi ahli Islam, datang sebagai wakil pemerintah Belanda untuk menyaksikan jalannya acara.
    Acara debat itu dihadiri oleh Rahmat Ali dan Abubakar Ayyub yang mewakili Ahmadiyah berhadapan dengan Ahmad Hassan, pendiri Persis. Ahmad Sarido dari komite Munazarah ditunjuk sebagai moderatornya. Sebelum debat dimulai moderator mengumumkan peraturan kepada para penonton untuk tidak bersorak-sorai, menghujat, meneriakkan kebencian dan menyindir para pembicara, khususnya dari perwakilan Ahmadiyah.
    Baik pada malam pertama dan kedua panelis mengajukan argumennya masing-masing. Ahmad Hassan mempertanyakan kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Sementara itu Rahmat Ali dan Abubakar Ayyub pun mengajukan argumentasi untuk mendukung pendiriannya di Ahmadiyah. Acara pada malam kedua dibanjiri sekitar 2000 orang penonton. Karena sejak awal moderator telah mengingatkan mereka untuk tidak membuat kegaduhan, acara debat pun berakhir damai. Kendati para panelis berkeras pada pendiriannya, tak ada yang saling memaksa untuk mengubah pendapatnya dan keyakinannya masing-masing.

    Keberadaan Ahmadiyah di Indonesia menjadi perbicangan luas. Bahkan Sukarno pun sempat digosipkan sebagai pengikut Ahmadiyah. Menurut pengakuannya, penyebar gosip miring itu adalah dinas rahasia kolonial atau PID (Politieke Inlichtingen Dienst) yang bertujuan mendiskreditkan Sukarno yang saat itu berada di pengasingannya di Ende. Untuk menepis kasus itu, pada 25 November 1935 Sukarno menulis sebuah artikel berjudul “Tidak Percaya Bahwa Mirza Gulam Ahmad Adalah Nabi”.
    Dalam artikelnya itu Sukarno menolak tuduhan bahwa dia adalah jemaah Ahmadiyah. Jadi mustahil saya mendirikan cabang Ahmadiah atau menjadi propagandisnya. Sukarno menampik keras tuduhan itu. Dia lebih suka disebut sebagai penganut Islam yang tak terikat dengan satu golongan apa pun. Kendati demikian Sukarno mengagumi beberapa hal yang terdapat di dalam ajaran Ahmadiyah. Mengenai Ahmadiah, walaupun beberapa pasal di dalam mereka punya visi saya tolak dengan yakin, pada umumnya ada mereka punya features yang saya setujui: mereka punya rationalisme, mereka punya kelebaran penglihatan, mereka punya modernisme, mereka punya hati-hati terhadap kepada hadist, mereka punya striven Qur’an saja dulu, mereka punya systematische aannemelijk maken van den Islam. Oleh karena itu, walaupun ada beberapa pasal dari Ahmadiah tidak saya setujui dan malahan saya tolak, misalnya mereka punya ‘pengeramatan’ kepada Mirza Gulam Ahmad, dan kecintaan kepada imperialisme Inggris, toh saya merasa wajib berterima kasih atas faedah-faedah dan penerangan-penerangan yang telah saya dapatkan dari mereka punya tulisan-tulisan yang rasionel, modern, dan logis itu.
    Sukarno menempatkan dirinya pada posisi yang relatif netral terhadap Ahmadiyah. Ada beberapa soal di dalam ajaran Ahmadiyah yang dia terima sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang rasionil. Tapi ada pula yang dia tolak mentah-mentah, terutama sekali soal pengeramatan yang berlebihan pada sosok Mirza Gulam Ahmad. Relasi yang terbangun antara Sukarno dengan Ahmadiyah bisa dilihat dari selembar foto di mana dia tampak berbicara santai dengan dua tokoh Ahmadiyah, yakni Said Syah Muhammad dan Hafiz Quadratullah pada resepsi perayaan kemerdekaan Indonesia ke-5 tahun 1950.
    Menurut Iskandar Zulkarnain, penulis buku Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, tiga tahun setelah pertemuan itu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan keputusan tentang pengesahan jamaah Ahmadiyah sebagai organisasi keagamaan yang tercantum dalam ketetapan menteri tanggal 13 Maret 1953 No. JA.5/23/13 dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22, 31 Maret 1953. Ketetapan tersebut kemudian diubah dengan akta perubahan yang telah diumumkan di dalam Berita Negara No. 3 tahun 1989; dan Tambahan Berita Negara No. 65 tanggal 15 Agustus 1989. Pengakuan terhadap eksistensi Ahmadiyah diperkuat pernyataan Departemen Agama RI tanggal 11 Maret 1968 tentang hak hidup bagi seluruh organisasi keagamaan di Indonesia.
    Keputusan itu merupakan pengakuan pemerintah terhadap eksistensi warga Ahmadiyah di wilayah Republik Indonesia. Pengesahan tersebut sekaligus menempatkan Ahmadiyah sebagai organisasi yang memilki hak dan kewajiban yang setara dengan organisasi keagamaan lainnya. Ahmadiyah berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah sekaligus wajib menaati peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.
    Jamaah Ahmadiyah sendiri terbagi dua aliran, Qadian dan Lahore. Banyak pendapat yang mengatakan aliran Qadian menyimpang dari ajaran Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional II yang berlangsung di Jakarta sejak 26 Mei–1 Juni 1980 mengatakan Ahmadiyah Qadian sebagai aliran sesat. Namun pada era Orde Baru, kendati dinyatakan sesat, tak pernah terdengar tindak kekerasan yang menyerang warga Ahmadiyah.
    Dari Ensiklopedi Islam yang disusun oleh Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta yang diketuai Prof Dr Harun Nasution disebutkan bahwa kedua golongan Ahmadiyah itu tetap percaya penuh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka juga disebutkan beriman kepada Allah SWT, para malaikat-Nya, kitab-Nya, Rasul-Nya, hari akhir dan Takdir-Nya. Dan golongan Ahmadiyah itu percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup. Namun Nasution dan Tim Penyusun mereka menyempitkan artinya menjadi penutup nabi-nabi yang membawa syari’at. Sementara itu nabi-nabi yang tidak membawa syari’at masih dibutuhkan kehadirannya pada masa-masa sesudah Nabi Muhammad SAW. Rupanya itulah pangkal perselisihan yang tak kunjung usai.
    Perselisihan penafsiran itu sempat berujung kepada tindak kekerasan semasa Orde Lama. Pelaku kekerasannya tak lain Darul Islam/Tentara Islam Indonesia yang melancarkan pemberontakan di bawah SM Kartosuwirjo. Pada 1950-an, beberapa orang anggota Ahmadiyah dibunuh. Pemberontakan baru dapat dipadamkan oleh pemerintah dengan tertangkapnya SM Kartosuwirjo pada 14 Juni 1962. Selanjutnya pada masa Orde Lama Ahmadiyah relatif bisa menjalankan kegiatannya dengan tenang tanpa gangguan kekerasan.
    Di era pemerintah Gus Dur jamaah Ahmadiyah semakin menemukan momentum kebebasannya. Presiden yang terkenal demokratis dan menjunjung keberagaman itu membuka keran kebebasan berekspresi dan menjalankan ajaran agamanya tanpa perlu merasa takut mengalami kekerasan. Sejumlah kegiatan ilmiah yang membahas Ahmadiyah pun diselenggarakan di kampus-kampus, seperti yang pernah diselenggarakan pada 24 Juli 2000 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
    Pada hari-hari terakhir ini Ahmadiyah mengalami teror kekerasan. Korban tewas berjatuhan. Beberapa kelompok memaksakan kehendaknya agar Ahmadiyah dibubarkan. Ada baiknya pemerintah sekarang belajar dari sejarah pada era Sukarno yang telah memilih satu di antara dua pilihan,membiarkan DI/TII memberontak untuk kemudian menggantikan ideologi Pancasila atau menghentikan perlawanan mereka sehingga semua umat beragama memiliki hak untuk hidup setara dengan umat lainnya, baik minoritas maupun mayoritas

  25. Sarekat Islam
    Sarekat Islam (disingkat SI, sebelumnya disingkat SDI: Sarekat Dagang Islam) merupakan organisasi politik pertama di Indonesia pada awalnya adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Selanjutnya keadaan politik dan sosial mendukung SI menjadi organisasi yang tampil di perpolitikan, maka SDI berubah nama menjadi SI atau Sarekat Islam.
    Sejarah awal
    Sarekat Dagang Islam
    Organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905, dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim (khususnya pedagang batik) agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi dari pada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia-Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut sebagai Inlanders.
    SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Di bawah pimpinan H. Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. R.M. Tirtoadisurjo pada tahun 1909 mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Pada tahun 1910, Tirtoadisuryo mendirikan lagi organisasi semacam itu di Buitenzorg. Demikian pula, di Surabaya H.O.S. Tjokroaminoto mendirikan organisasi serupa tahun 1912. Tjokroaminoto masuk SI bersama Hasan Ali Surati, seorang keturunan India, yang kelak kemudian memegang keuangan surat kabar SI, Oetusan Hindia. Tjokroaminoto kemudian dipilih menjadi pemimpin, dan mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam (SI). Pada tahun 1912, oleh pimpinannya yang baru Haji Oemar Said Tjokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang lain seperti politik. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, dapat disimpulkan tujuan SI adalah sebagai berikut:

    Mengembangkan jiwa dagang.
    Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha.
    Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat.
    Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam.
    Hidup menurut perintah agama.

    SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat muslim. Pada waktu SI mengajukan diri sebagai Badan Hukum, awalnya Gubernur Jendral Idenburg menolak. Badan Hukum hanya diberikan pada SI lokal. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik, tapi dalam kegiatannya SI menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Artinya SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda.
    Seiring dengan perubahan waktu, akhirnya SI pusat diberi pengakuan sebagai Badan Hukum pada bulan Maret tahun 1916. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Volksraad tahun 1917, yaitu HOS Tjokroaminoto; sedangkan Abdoel Moeis yang juga tergabung dalam CSI menjadi anggota volksraad atas namanya sendiri berdasarkan ketokohan, dan bukan mewakili Central SI sebagaimana halnya HOS Tjokroaminoto yang menjadi tokoh terdepan dalam Centraal Sarekat Islam. Tapi Tjokroaminoto tidak bertahan lama di lembaga yang dibuat Pemerintah Hindia Belanda itu dan ia keluar dari Volksraad (semacam Dewan Rakyat), karena volksraad dipandangnya sebagai “Boneka Belanda” yang hanya mementingkan urusan penjajahan di Hindia ini dan tetap mengabaikan hak-hak kaum pribumi. HOS Tjokroaminoto ketika itu telah menyuarakan agar bangsa Hindia (Indonesia) diberi hak untuk mengatur urusan dirinya sendiri, yang hal ini ditolak oleh pihak Belanda.
    Sarekat Islam
    Potret bersama rapat Sarekat Islam di Kaliwungu. Hadir para anggota dari Kaliwungu, Peterongan, dan Mlaten, serta anggota Asosiasi Staf Kereta Api dan Trem (VSTP)[1] Semarang.
    Pada tahun 1912, oleh pimpinannya yang baru Haji Oemar Said Tjokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang lain seperti politik. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, dapat disimpulkan tujuan SI adalah sebagai berikut:

    Mengembangkan jiwa dagang.
    Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha.
    Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat.
    Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam.
    Hidup menurut perintah agama.

    SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat muslim. Pada waktu SI mengajukan diri sebagai Badan Hukum, awalnya Gubernur Jendral Idenburg menolak. Badan Hukum hanya diberikan pada SI lokal. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik, tapi dalam kegiatannya SI menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Artinya SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda.
    Seiring dengan perubahan waktu, akhirnya SI pusat diberi pengakuan sebagai Badan Hukum pada bulan Maret tahun 1916. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Volksraad tahun 1917.
    Kongres-kongres awal
    Kongres pertama diadakan pada bulan Januari 1913. Dalam kongres ini Tjokroaminoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik, dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antarbangsa Indonesia, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi serta mengembangkan kehidupan relijius dalam masyarakat Indonesia.
    Kongres kedua diadakan pada bulan Oktober 1917.
    Kongres ketiga diadakan pada tanggal 29 September hingga 6 Oktober 1918 di Surabaya. Dalam kongres ini Tjokroaminoto menyatakan jika Belanda tidak melakukan reformasi sosial berskala besar, SI akan melakukannya sendiri di luar parlemen.
    Masuknya pengaruh komunisme
    SI yang mengalami perkembangan pesat, kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarkan oleh H.J.F.M Sneevliet yang mendirikan organisasi ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging) pada tahun 1914. Pada mulanya ISDV sudah mencoba menyebarkan pengaruhnya, tetapi karena paham yang mereka anut tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia melainkan diimpor dari Eropa oleh orang Belanda, sehingga usahanya kurang berhasil. Sehingga mereka menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal sebagai “Blok di dalam”, mereka berhasil menyusup ke dalam tubuh SI oleh karena dengan tujuan yang sama yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme namun dengan cara yang berbeda.
    Dengan usaha yang baik, mereka berhasil memengaruhi tokoh-tokoh muda SI seperti Semaoen, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawirodirdjo. Hal ini menyebabkan SI pecah menjadi “SI Putih” yang dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto dan “SI Merah” yang dipimpin Semaoen. SI merah berlandaskan asas sosialisme-komunisme.
    Adapun faktor-faktor yang mempermudah infiltrasi ISDV ke dalam tubuh SI antar lain:

    Centraal Sarekat Islam (CSI) sebagai badan koordinasi pusat memiliki kekuasaan yang lemah. Hal ini dikarenakan tiap cabang SI bertindak sendiri-sendiri. Pemimpin cabang memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan nasib cabangnya, dalam hal ini Semaoen adalah ketua SI Semarang.
    Peraturan partai pada waktu itu memperbolehkan keanggotaan multipartai, mengingat pada mulanya organisasi seperti Boedi Oetomo dan SI merupakan organisasi non-politik. Semaoen juga memimpin ISDV (PKI) dan berhasil meningkatkan anggotanya dari 1700 orang pada tahun 1916 menjadi 20.000 orang pada tahun 1917 di sela-sela kesibukannya sebagai Ketua SI Semarang.
    Akibat dari Perang Dunia I, hasil panen padi yang jelek mengakibatkan membumbungnya harga-harga dan menurunnya upah karyawan perkebunan untuk mengimbangi kas pemerintah kolonial mengakibatkan dengan mudahnya rakyat memihak pada ISDV.
    Akibat kemiskinan yang semakin diderita rakyat semenjak Politik Pintu Terbuka (sistem liberal) dilaksanakan pemerintah kolonialis sejak tahun 1870 dan wabah pes yang melanda pada tahun 1917 di Semarang.

    SI Putih (H. Agus Salim, Abdul Muis, Suryopranoto, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo) berhaluan kanan berpusat di kota Yogyakarta. Sedangkan SI Merah (Semaoen, Alimin, Darsono) berhaluan kiri berpusat di kota Semarang. Sedangkan HOS Tjokroaminoto pada mulanya adalah penengah di antara kedua kubu tersebut.
    Jurang antara SI Merah dan SI Putih semakin melebar saat keluarnya pernyataan Komintern (Partai Komunis Internasional) yang menentang cita-cita Pan-Islamisme. Pada saat kongres SI Maret 1921 di Yogyakarta, H. Fachruddin, Wakil Ketua Muhammadiyah mengedarkan brosur yang menyatakan bahwa Pan-Islamisme tidak akan tercapai bila tetap bekerja sama dengan komunis karena keduanya memang bertentangan. Di samping itu Agus Salim mengecam SI Semarang yang mendukung PKI. Darsono membalas kecaman tersebut dengan mengecam beleid (Belanda: kebijaksanaan) keuangan Tjokroaminoto. SI Semarang juga menentang pencampuran agama dan politik dalam SI. Oleh karena itu, Tjokroaminoto lebih condong ke SI haluan kanan (SI Putih).
    Penegakan disiplin partai
    Pecahnya SI terjadi setelah Semaoen dan Darsono dikeluarkan dari organisasi. Hal ini ada kaitannya dengan desakan Abdul Muis dan Agus Salim pada kongres SI yang keenam 6-10 Oktober 1921 tentang perlunya disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Anggota SI harus memilih antara SI atau organisasi lain, dengan tujuan agar SI bersih dari unsur-unsur komunis. Hal ini dikhawatirkan oleh PKI sehingga Tan Malaka meminta pengecualian bagi PKI. Namun usaha ini tidak berhasil karena disiplin partai diterima dengan mayoritas suara. Saat itu anggota-anggota PSI dari Muhammadiyah dan Persis pun turut pula dikeluarkan, karena disiplin partai tidak memperbolehkannya.
    Keputusan mengenai disiplin partai diperkuat lagi dalam kongres SI pada bulan Februari 1923 di Madiun. Dalam kongres Tjokroaminoto memusatkan tentang peningkatan pendidikan kader SI dalam memperkuat organisasi dan pengubahan nama CSI menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Pada kongres PKI bulan Maret 1923, PKI memutuskan untuk menggerakkan SI Merah untuk menandingi SI Putih. Pada tahun 1924, SI Merah berganti nama menjadi “Sarekat Rakyat”.
    Partai Sarekat Islam Indonesia
    Pada kongres PSI tahun 1929 menyatakan bahwa tujuan perjuangan adalah mencapai kemedekaan nasional. Karena tujuannya yang jelas itulah PSI ditambah namanya dengan Indonesia sehingga menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Pada tahun itu juga PSII menggabungkan diri dengan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).
    Akibat keragaman cara pandang di antara anggota partai, PSII pecah menjadi beberapa partai politik, di antaranya Partai Islam Indonesia dipimpin Sukiman, PSII Kartosuwiryo, PSII Abikusno, dan PSII sendiri. Perpecahan itu melemahkan PSII dalam perjuangannya. Pada Pemilu 1955 PSII menjadi peserta dan mendapatkan 8 (delapan) kursi parlemen. Kemudian pada Pemilu 1971 di zaman Orde Baru, PSII di bawah kepemimpinan H. Anwar Tjokroaminoto kembali menjadi peserta bersama sembilan partai politik lainnya dan berhasil mendudukkan wakilnya di DPRRI sejumlah 12 (dua belas orang).

  26. PEMIKIRAN TAN MALAKA TERHADAP PERGERAKAN NASIONAL

    Kajian Sejarah Pemikiran Modern) dan Keterkaitannya Dalam Pembelajaran Sejarah
    Kehidupan Tan Malaka dapat dibagi menjadi dua yaitu kehidupan di dalam dan di luar negeri yang masing-masing silih berganti dalam tempo waktu dan tempat yang berbeda-beda. Tahap pertama kehidupan di dalam negeri ditandai dengan kepulangannya pertama kali dari negeri Belanda yang kemudian mengajar di sekolah swasta untuk anak-anak inlander (pribumi) di Sanembah, Deli Serdang. Ia kemudian merantau ke tanah Jawa. Di Jawa, Tan Malaka aktif dalam bidang politik dan pendidikan. Tahap kedua kehidupannya di dalam negeri ditandai dengan kepulangannya ke tanah air pra proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu pada pertengahan tahun 1942. Pasca Proklamasi 1945 ia pun kemudian aktif dalam organisasi front Persatuan Perjuangan (PP) yang didirikannya sebagai reaksi atas melencengnya arah perjuangan negara dari cita-cita serta isi Proklamasi 1945. Aktifitas PP ini ternyata direspon negatif oleh pemerintah. Tak lama kemudian para pelopornya ditangkap dan dipenjarakan dalam jangka waktu kurang lebih dua tahun. Pada tanggal 4 Juni PP pun membubarkan diri. Pasca dibebaskannya dari penjara, Tan Malaka aktif dalam membangun Rakyat Murba Terpendam bersama Mayor Sabaruddin. Setelah menunggu kepastian yang begitu lama, akhirnya berdasarkan keputusan Presiden RI No. 53, Presiden Soekarno pun pada tanggal 28 Maret 1963 menetapkan Tan Malaka sebagai seorang pahlawan kemerdekaan Nasional.
    Dalam alur pemikirannya, Tan Malaka sangat terpengaruh oleh dua pemikiran dunia yaitu modernisme islam dan komunisme. Tan Malaka menyatakan bahwa “Marxisme hendaknya bukanlah suatu kaji hafalan (dogma) melainkan suatu petunjuk untuk sebuah revolusi”. Oleh karena itu seorang Marxis sejati perlu bersikap kritis terhadap petunjuk itu. Tan Malaka juga sangat mengagumi politikus dan filsuf-filsuf Eropa seperti halnya Marx-Engels, Lenin dan Freiderich Nietzche. Murbaisme merupakan sebuah paham atau pemikiran yang dipelopori oleh Tan Malaka. Secara garis besar pemikiran Murbaisme Tan Malaka ini sebenarnya ingin mewujudkan sebuah masyarakat Indonesia baru yang sosialis dengan berlandaskan pada kerakyatan tanpa menafikan adanya kepercayaan terhadap Tuhan. Program Nasional Tan Malaka menyarankan bahwa apabila buruh menasionalisasi industri-industri besar, maka orang-orang yang bukan proletar (petani-petani, pedagang-pedagang kecil, pengusaha-pengusaha kecil dan orang-orang intelek) harus juga diberikan pembagian ekonomi yang sama. Hal lain yang menjadi perhatian dan pokok kajian Tan Malaka dalam keyakinan politik Murbaisme-nya adalah strategi dan taktik. Menurutnya, sukses gagalnya suatu program nasional dalam perjuangan revolusioner tergantung pada benarnya strategi dan taktik. Hal terakhir dalam pokok kajiannya adalah mengenai organisasi (partai). Menurutnya, yang dimaksud dengan Partai Revolusioner ialah gabungan orang-orang yang bersamaan pandangan dan perbuatannya dalam revolusi.
    Rekam Jejak Sang Revolusioner
    Tan Malak yang mempunyai nama lengkap Sutan Ibrahim Datuk Tan Malaka lahir di Pandan Gadang Suliki, Sumatera Barat, pada 2 Juni 1897. Padan Gadang adalah sebuah negari yang tersuruk di Bukit Barisan, di antara lempit bukit dan sawah hijau yang membentang, juga kicau burung yang berlompatan di buah-buah ranum. Alam disana serupa dengan banyak desa di Ranah Minang yang bernafaskan keindahan, kenyamanan, dan kehijauan. Tan Malaka sangatlah beruntung memiliki orang tua yang notabennya adalah seorang pegawai pertanian Hindia Belanda, selangkah selangkah lebih maju ketimbang warga lainnya. Dengan keberuntungan dan kecerdasan yang telah dia tunjukkan sejak kecil, pada umur 12 tahun dia diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan guru yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu disekolah Rajo, Bukittinggi. Sebagimana dikatakn oleh guru Belandanya, G.H. Horensma, “Rambutnya hitam-biru yang bagus sekali, bermata hitam kelam seolah-olah memancarkan sesuatu.”
    Tan Malaka kemudian lulus pada tahun 1913. Lalu atas rekomendasi Horensma, dan berkat pinjaman dana dari para engku di Suliki sebesar Rp 50 per bulan, pada usia 17 tahun dia melanjutkan studi ke negeri Belanda untuk sekolah Rijkskweekschool (Sekolah Pendidikan Guru Pemerintahan) di Harleem. Konstruksi alam yang permai di Minangkabau, tidaklah lengkap jika tidak membekali anak-anaknya dengan mengaji dan silat. Mengaji dan silat sebagai pembentuk keribadian dan kepercayaan diri. Di negeri penjajah itu, dia mengecap dan menyerap ideology yang menjadi titik perjuangannya sampai akhir hayat. Disana, dia bertemu dengan Herman (pemuda pelarian dari Belgia) dan seorang Belanda bernama Van Der Mey yang sedikit membuka mata Tan Malaka tentang politik. Ini yang membuktikan bahwa Tan Malaka telah mendahului sekolah di Belanda daripada Mohammad Hatta, Nazir Datuk Pamoentjak, Sutan Sjahrir, Abdul Rivai, Asaat, Ibrahim Taher, Zaharin Zain, dan Abdul Muis.
    Pada November 1919, setelah kecamuk Perang Dunia I usai, Tan Malaka pulang ke Indonesia. Lalu dia menjadi guru di sekolah yang didirikan oleh perusahaan perkebunan Eropa. Di sana dia menjadi mengajar anak-anak kuli kontrak di perkebunan tembakau milik orang Jerman dan Swiss di Deli, dekat Medan, Sumatera Utara. Gajinya setaraf dengan gaji seorang guru Belanda. Di lingkungan perkebunan itu, semangat radikalnya semakin tumbuh ketika dia menyaksikan ketimpangan sosial antara kaum buruh dan tuan tanah. Dalam buku Dari Penjara ke Penjara, Tan Malaka menulis: “Kekayaan bumi iklimnya Deli menjadi alat adanya satu golongan kaum modal penjajah yang paling kaya, paling sombong ceroboh dan paling kolot pada satu kutup. Di kutup yang lain berada satu golongan bangsa dan pekerja Indonesia yang paling terhisap, tertindas, dan terhina: kuli kontrak.”
    Pada tahun 1921 Tan Malaka telah terjun ke dalam gelanggang politik. Dengan semangat yang berkobar dari sebuah gubuk miskin, Tan Malaka banyak mengumpulkan pemuda-pemuda komunis. Pemuda cerdas ini banyak juga berdiskusi dengan Semaun (wakil ISDV) mengenai pergerakan revolusioner dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu juga merencanakan suatu pengorganisasian dalam bentuk pendidikan bagi anggota-anggota PKI dan SI (Sarekat Islam) untuk menyusun suatu sistem tentang kursus-kursus kader serta ajaran-ajaran komunis, gerakan-gerakan aksi komunis, keahlian berbicara, jurnalistik dan keahlian memimpin rakyat. Namun pemerintahan Belanda melarang pembentukan kursus-kursus semacam itu sehingga mengambil tindakan tegas bagi pesertanya.
    Melihat hal itu Tan Malaka mempunyai niat untuk mendirikan sekolah-sekolah sebagai anak-anak anggota SI untuk penciptaan kader-kader baru. Juga dengan alasan pertama: memberi banyak jalan (kepada para murid) untuk mendapatkan mata pencaharian di dunia kapitalis (berhitung, menulis, membaca, ilmu bumi, bahasa Belanda, Melayu, Jawa dan lain-lain); kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengikuti kegemaran mereka dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan; ketiga, untuk memperbaiki nasib kaum miskin. Untuk mendirikan sekolah itu, ruang rapat SI Semarang diubah menjadi sekolah. Dan sekolah itu bertumbuh sangat cepat hingga sekolah itu semakin lama semakin besar.
    Perjuangan Tan Malaka tidaklah hanya sebatas pada usaha mencerdaskan rakyat Indonesia pada saat itu, tapi juga pada gerakan-gerakan dalam melawan ketidakadilan seperti yang dilakukan para buruh terhadap pemerintahan Hindia Belanda lewat VSTP dan aksi-aksi pemogokan, disertai selebaran-selebaran sebagai alat propaganda yang ditujukan kepada rakyat agar rakyat dapat melihat adanya ketidakadilan yang diterima oleh kaum buruh.
    Seperti dikatakan Tan Malaka pada pidatonya di depan para buruh “Semua gerakan buruh untuk mengeluarkan suatu pemogokan umum sebagai pernyataan simpati, apabila nanti menglami kegagalan maka pegawai yang akan diberhentikan akan didorongnya untuk berjuang dengan gigih dalam pergerakan revolusioner”.
    Pergulatan Tan Malaka dengan partai komunis di dunia sangatlah jelas. Ia tidak hanya mempunyai hak untuk memberi usul-usul dan dan mengadakan kritik tetapi juga hak untuk mengucapkan vetonya atas aksi-aksi yang dilakukan partai komunis di daerah kerjanya. Tan Malaka juga harus mengadakan pengawasan supaya anggaran dasar, program dan taktik dari Komintern (Komunis Internasional) dan Profintern seperti yang telah ditentukan di kongres-kongres Moskwa diikuti oleh kaum komunis dunia. Dengan demikian tanggung-jawabnya sebagai wakil Komintern lebih berat dari keanggotaannya di PKI.
    Sebagai seorang pemimpin yang masih sangat muda ia meletakkan tanggung jawab yang sangat berat pada pundaknya. Tan Malaka dan sebagian kawan-kawannya memisahkan diri dan kemudian memutuskan hubungan dengan PKI, Sardjono-Alimin-Musso.
    Pemberontakan 1926 yang direkayasa dari Keputusan Prambanan yang berakibat bunuh diri bagi perjuangan nasional rakyat Indonesia melawan penjajah waktu itu. Pemberontakan 1926 hanya merupakan gejolak kerusuhan dan keributan kecil di beberapa daerah di Indonesia. Maka dengan mudah dalam waktu singkat pihak penjajah Belanda dapat mengakhirinya. Akibatnya ribuan pejuang politik ditangkap dan ditahan. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh dan banyak yang dibuang ke Boven Digoel, Irian Jaya. Peristiwa ini dijadikan dalih oleh Belanda untuk menangkap, menahan dan membuang setiap orang yang melawan mereka, sekalipun bukan PKI. Maka perjaungan nasional mendapat pukulan yang sangat berat dan mengalami kemunduran besar serta lumpuh selama bertahun-tahun.
    Paradigma materialisme Tan Malaka
    Seperti yang banyak diketahui bahwa Tan Malaka memiliki karya terbesar dalam hidupnya yang diurauikan dalam bentuk buku yang berjudul Madilog (Materialisme, Dialektika, dan Logika). Ini merupakan karya terbesar dari seorang Tan Malaka dalam mengkonstruksi pemikiran rakyat Indonesia dalam simpul perjuangan kemerdekaannya. Namun, disini penulis ingin membatasi kilas pemikirannya mengenai materialismenya. Dimana ada pengaruh langsung dari gagasan Karl Marx dalam paradigma berfikirnya. Materialisme diambil olehnya sebagai titik nadir dalam membangun semangat berjuang masyarakat Indonesia. ini tak lepas dari pengaruh lingkungan Indonesia terutama disekitar tempat tinggalnya yang hampir sama persis dengan apa yang terjadi di Rusia.
    Madilog merupakan istilah baru dalam cara berpikir, dengan menghubungkan ilmu bukti serta mengembangkan dengan jalan dan metode yang sesuai dengan akar dan urat kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Bukti adalah fakta dan fakta adalah lantainya ilmu bukti. Bagi filsafat, idealisme yang pokok dan pertama adalah budi (mind), kesatuan, pikiran dan penginderaan. Filsafat materialisme menganggap alam, benda dan realita nyata obyektif sekeliling sebagai yang ada, yang pokok dan yang pertama. Bagi Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) yang pokok dan pertama adalah bukti, walau belum dapat diterangkan secara rasional dan logika tapi jika fakta sebagai landasan ilmu bukti itu ada secara konkrit, sekalipun ilmu pengetahuan secara rasional belum dapat menjelaskannya dan belum dapat menjawab apa, mengapa dan bagaimana. Semua karya Tan Malaka dan permasalahannya didasari oleh kondisi Indonesia. Terutama rakyat Indonesia, situasi dan kondisi nusantara serta kebudayaan, sejarah lalu diakhiri dengan bagaimana mengarahkan pemecahan masalahnya. Cara tradisi nyata bangsa Indonesia dengan latar belakang sejarahnya bukanlah cara berpikir yang teoritis dan untuk mencapai Republik Indonesia sudah dia cetuskan sejak tahun 1925 lewat Naar de Republiek Indonesia.
    Materialisme yang digagas oleh Tan Malaka sendiri menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Menurut Tan Malaka, dasar dan aksioma materialism Barat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Karena perbedaan aksioma dalam memahami materialism inilah yang membuat Tan Malaka dalam melihat materialism dialektis berlainan dengan yang dipahami Marx dan Engels. Beberapa kali Tan Malaka menyatakan dirinya sebagai seorang komunis dan materialis, namun disisi yang lain dia juga mempercayai agama. Menurut Tan Malaka, masyarakat Indonesia tidak mungkin dapat menerima filsafat materialism Barat, yang Marxisme adalah turunannya. Formula yang tepat bagi keyakinan politiknya adalah Murbaisme. Dengan kondisi Indonesia yang pada waktu itu masih dipengaruhi anismisme dan percaya dengan hal-hal yang masih bersifat mistisme, Tan Malaka mulai mencoba merubahnya dengan pola berfikir yang realistis dan melihat fenomena lebih jauh melalui perjuangan kelas pekerja yang selalu ditindas oleh kaum penjajah. Ini merupakan semangat awal dari perjuangan untuk merubah paradigma masyarakat Indonesia menjadi masyarakat dengan semangat juang perubahan dan revolusi demi persatuan dan kesatuan Indonesia.
    Tan Malaka dan Demokrasi
    Berbicara tentang demokrasi, nampaknya Tan Malaka mengambil konsep wahre democratie yang digagas oleh Karl Marx. Yang mengandung pengertian bahwa negara adalah abstraksi yang harus di deformasi oleh masa rakyat yang konkret. Demokrasi diartikan sebagai deformasi organism negara atas nama swadeterminasi masa rakyat (Marx, 1875 : 188). Swadeterminasi dalam teks-teks Marx diartikan sebagai komunisme. Demokrasi sungguhan, tak bersemayam dinegara, tetapi lebih kepada suatu jarak dari negara. Demokrasi adalah suatu gerak disinkarnasi yang bekerja secara konkret dibawah abstraksi negara. Demokrasi sejati adalah pembangunan aliansi kooperatif, agregasi afinitas pada level masyarakat yang secara material mendeformasi kuasa negara yang berusaha menikmati.
    Keberpihakannya terhadap demokrasi ditunjukkan dengan ikut mendirikan partai seperti parta Pari dan partai Murba untuk ikut terjun dalam pemilihan dan mengisi kursi di DPR sebagai penyeimbang penguasa. Terlebih ketika Soekarno menggagas tentang tiga pegangan yang harus dimiliki oleh Indonesia sebagai konsep dasar negara, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan aksi masa. Walaupun sebenarnya dia sendiri pernah berseberangan dengan Soekarno karena dia merasa terhadap Soekarno-Hatta yang sering memilih berunding dengan penjajah. Tan Malaka pantas kecewa melihat Soekarno yang kemudian berkolaborasi dengan Jepang selama pendudukan di Indonesia. Kekecawaan ini disebabkan oleh dua latar belakang. Pertama, Tan Malaka merasa dekat dengan Soekarno, yang menerapkan aksi massa dalam perjuangan politiknya hampir sepenuhnya menuntut apa yang ditulisnya di Singapura pada 1926 dalam sebuah brosur tentang aksi massa.
    Kedua, dia sangat terpesona oleh perjuangan kemerdekaan Filipina dengan semboyan immediate, absolute dan complete independence (kemerdekaan segera, tanpa syarat, dan penuh). Kekecewaan ini sedikit terobati ketika Soekarno-Hatta atas desakan pemuda revolusioner memproklamasikan kemredekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Konflik antara Tan Malaka dan Soekarno terus berlangsung, termasuk ketika Soekarno, melalui cabinet Sutan Sjarhir, memenjarakan Tan selama dua setengah tahun, tanpa pengadilan. Dia masih menganjurkan perjuangan revolusioner bersenjata dan dengan tegas menyatakan tidak setuju perundingan dengan Belanda kecuali atas dasar pengakuan kemerdekaan kedaulatan 100 persen.

    http://pangisyarwi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27:pemikiran-tan-malaka&catid=7&Itemid=102

    Pemikiran Tan Malaka
    Pemikiran politik Tan Malaka
    Lahir dan berasal dari Sumatera Barat (Minang Kabau) tepatnya di Payakumbuh Tak banyak orang mengenal secara dekat ataupun bertatap muka secara pirbadi dengan Tan Malaka. Namanya tidak bisa di pungkiri keberadaanya dari arena percaturan politik Indonesia terutama pada masa kolonial belanda, masa revolusi dan sesudahnya pada tahun 1949 di mana tahun ini tepatnya pada tanggal 19 Februari ia gugur saat mengahadapi perang kemerdekaan yang keduanya. Sumbangan terhadap kemerdekaan sama dengan tokoh pergerakan rakyat Filipina terkenal yaitu Yose rizal.
    Dalam sejarah perjuangan selama 28 Tahun, hanya 2 Tahun mempunyai kesempatan untuk berjuang secara terang-terangan di tengah bangsanya, masa dua tahun berjuang itu pun tidak penuh tertutup ketika ia di tangkap dan di masukkan kedalam penjara, 23 Februari. Dan setelah ia keluar kemudian di tangkap lagi pada masa Kabinet Syahrir II karena di tuduh melakukan oposisi menolak diplomasi dengan agresor Belanda.
    Tuduhan itu tidak sampai disana kemudian Tan Malaka dikatakan telah menculik PM Syahrir pada tangal 3 Juli 1946 di penjara lagi seperti itulah kehidupan Tan Malaka hidup dari penjara ke penjara. Menurut pendapat Benidic Anderson pendapat tersebut tidak beralasan, para pemimpin Republik Indonesia tahu betul bahwa Tan Malaka tidak bersalah, barangkali kerena itu ia tidak berani mengahadapkan kesidang pengadilan tapi karena alasan kepentingan nasional maka di perlukan seorang kambing hitam yang tidak berdaya dan Tan Malaka paling cocok untuk peran ini.
    Akhirnya pengadilan Negeri Solo melalui kepala pengadilanya Mr. Suripto mengeluarkan Surat keputusan No.643. 15 September 1948 yang mengatakan bahwa Tan Malaka tidak bersalah dan kemudian atas keputusan Presiden R.I. No.53. tanggal 23 maret 1963. Tan Malaka di angkat sebagai pahlawan kemerdekaan nasional karena di nilai berjasa dalam prjuangan kemerdekaan Indonesia .
    Sejarah telah memaafkan kita dengan memberi kehormatan kepada Bapak Republik Indonesia dan pahlawan kemerdekaan Nasional kepadanya. Tetapi gelar sebagai pahlawan nasional hanya sepintas gelar tinggal diatas kertas saja dan di simpan di tempat laci. Namnaya di sembunyikan oleh kebanyakan rakyat Indonesia dan tidak mau mengambil gagasan Tan Malaka bagaimana ia memperjuangkan Rakyat miskin, dan tidak mau kompromi dengan penghisapan dan penjajahan kaum kapitalis, dan namanya Tan Malaka banyak yang disembunyikan kepada anak didik dan generasi muda, sudah saatnya kita jujur menerima dan mengakuinya atas diri kita sebagai bangsa.

  27. Nama : Yeni Faroza
    BP : 2009

    PENGARUH AJARAN TAREKAT NAKSABANDIYAH
    DI MINANGKABAU
    Secara historis, Islam masuk ke Minangkabau pada abad ke-12 M, ada yang menyebutnya abad ke-14 M, Naiknya kerajaan Islam Pasai di Aceh dibawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda tahun 1607-1638 M. membawa akibat dikuasainya kerajaan kecil Minangkabau. Perkembangan Islam di Aceh, khususnya paham tasawuf melalui ‘Abd al-Rauf al-Sinkili ikut mewarnai pemikiran keagamaan di Minangkabau sejak masa awal. Pengaruh al-Sinkili dalam pengembangan Islam ke Minangkabau diteruskan oleh Burhan al-Din. Syekh Burhan al-Din Ulakan memainkan peran sebagai pengembang Islam melalui tarekat Syathariyah di Minangkabau. Sehingga surau Ulakan cukup termasyhur sebagai satu-satunya pusat keilmuan Islam di Minangkabau.

    Pengertian Tarekat
    Tarekat berasal dari bahasa Arab thariqah, jamaknya tharaiq, yang berarti: (1) jalan atau petunjuk jalan atau cara, (2) Metode, system (al-uslub), (3) mazhab, aliran, haluan (al-mazhab), (4) keadaan (al-halah), (5) tiang tempat berteduh, tongkat, payung (‘amud al-mizalah)., tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh salik (para penempuh jalan) menuju Allah Ta’ala melalui tahapan-tahapan/maqamat.

    Dengan demikian tarekat memiliki dua pengertian, pertama ia berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan. Kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum sufi (sufi brotherhood) yang ditandai dengan adannya lembaga formal seperti zawiyah, ribath, atau khanaqah.

    Adat Minangkabau
    Adat sebagai identitas masyarakat Minangkabau telah menjadi rujukan bagi setiap tingkah laku masyarakatnya. Setiap aktivitas, prakarsa (inisiatif) dan kreatifitas selalu dinilai berdasarkan adat tersebut. Namun demikian, adat Minangkabau te1ah mengalami fase-fase perkembangan sendiri berkenaan dengan perjumpaannya dengan nilai-nilai luar. Pertama adalah fase animisme dan dinamisme. Fase ini berlangsung sebelum abad V M. Kedua adalah fase pengaruh Hindu-Budha, mulai abad VI Masehi sampai abad VII Masehi. Ketiga adalah fase Islam. Adapun raja Minangkabau pertama yang beragama Islam adalah Sultan Alif yang berkuasa pada pertengahan abad ke-16 (1560 M). Pada masa ini, terutama di seputar pesisir, dominasi politik dan ekonomi dikuasai oleh kerajaan Aceh.

    Ketika Islam menjadi anutan orang Minangkabau maka tidak sedikit adat Minangkabau yang dipengaruhi oleh animisme dan dinamisme serta Hindu dan Budha, mendapatkan kritikan dan gugatan dari ajaran Islam. Setelah itu, melalui pergulatan yang terakhir justru Islamlah yang sampai sekarang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, termasuk memberi corak tehadap adat Minangkabau. Perpaduan antara adat dan Islam itu dibuktikan melalui sistim dan struktur adat Minangkabau yang dibuhul dengan pepatah “Adat basandi syara’, Syara’ basandi Kitabullah.”

    Tarekat Naqsyabandiyah
    Menurut Schrieke dan Martin Van Bruinessen, Naqsyabandiyah masuk ke Nusantara dan Minangkabau pada tahun 1850. Christine Dobbin menyebutkan tarekat Naqsyabandiyah sudah masuk ke Minangkabau sejak abad ke 17, pintu masuknya melalui daerah Pesisir Pariaman, kemudian terus ke Agam dan Lima Puluh kota. Azyumardi Azra menulis bahwa tarekat Naqsyabandiyah diperkenalkan ke wilayah ini pada paruh pertama abad ketujuh belas oleh Jamal al-Din, seorang Minangkabau yang mula-mula belajar di Pasai sebelum dia melanjukan ke Bayt al-Faqih, Aden, Haramain, Mesir dan India.

    Kepopuleran Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Minangkabau diperkuat oleh ulama Minangkabau yang menuntut ilmu di Mekah dan Medinah lalu mereka kemudian mendapat bai’ah dari Syekh Jabal Qubays di Mekah dan Syekh Muhammad Ridwan di Medinah. Misalnya, Syekh Abdurrahman di Batu Hampar Payakumbuh, Syekh Ibrahim Kumpulan Lubuk Sikaping, Syekh Khatib Ali Padang, Syekh Muhammad Sai’di Bonjol.

    Ajaran dasar Tarekat Naqsyabandiyah pada umumnya mengacu kepada empat aspek pokok yaitu: syari’at, thariqat, hakikat dan ma’rifat. Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah ini pada prinsipnya adalah cara-cara atau jalan yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Ajaran yang nampak kepermukaan dan memiliki tata aturan adalah suluk atau khalwat. Suluk ialah mengasingkan diri dari keramaian atau ke tempat yang terpencil, guna melakukan zikir di bawah bimbingan seorang syekh atau khalifahnya selama waktu 10 hari atau 20 hari dan sempurnanya adalah 40 hari. Tata cara bersuluk ditentukan oleh syekh antara lain; tidak boleh makan daging, ini berlaku setelah melewati masa suluk 20 hari. Begitu juga dilarang bergaul dengan suami atau istri; makan dan minumnya diatur sedemikian rupa
    Sebelum suluk ada beberapa tahapan yaitu; Talqin dzikir atau bai’at dzikir, tawajjuh, rabithah, tawassul dan dzikir. Talqin dzikir atau bai’at dzikir dimulai dengan mandi taubat, bertawajjuh dan melakukan rabithah dan tawassul yaitu melakukan kontak (hubungan) dengan guru dengan cara membayangkan wajah guru yang mentalqin (mengajari dzikir) ketika akan memulai dzikir.

    Tarekat Naqsyabandiyah memiliki dua karakteristik menonjol yang menentukan peranan dan pengaruhnya.

    Pertama, ketaatan yang ketat dan kuat pada hukum Islam (syariat) dan sunnah Nabi .
    kedua, upaya tekun untuk memengaruhi kehidupan dan pemikiran golongan penguasa serta mendekatkan negara pada agama.

    Tidak seperti kebanyakan tarekat sufi lainnya, menurut Nizami, Tarekat Naqsyabandiyah tidak menganut kebijakan isolasi diri dalam menghadapi pemerintahan yang tengah berkuasa. Sebaliknya, tarekat ini gigih melancarkan ikhtiar dalam berbagai kekuatan politik agar dapat mengubah pandangan mereka. “Raja adalah jiwa dan masyarakat adalah tubuh. Jika sang Raja tersesat, rakyat akan ikut tersesat,” demikian kutipan pesan yang pernah dikatakan Syeikh Ahmad Sirhindi, dan diterapkan dalam berbagai ikhtiar tersebut.
    Berbicara tentang kebijakan dan ikhtiar Tarekat Naqsyabandiyah tidak terpisahkan dari berbagai ritual ibadah yang mewarnai denyut nadinya. Pada zaman Abu Bakar as-Siddiq hingga zaman Syekh Abu Yazid al-Bistami, saat tarekat ini dikenal dengan nama Shiddiqiyah, amalan khususnya adalah dzikir khafi (dzikir dalam hati).Ketika dikenal dengan nama Taifuriyah, tarekat ini mengedepankan tema khusus yakni cinta dan makrifat. Periode setelahnya, Khwajahganiyah, Tarekat Naqsyabandiyah diperkuat dengan delapan prinsip asas, yakni yad kard (ingat; senantiasa menyebut nama Allah), baz gasyt (kembali; mengembalikan segalanya pada Allah), dan nigah dasy (waspada; selalu menjaga pikiran dan perasaan).

    Prinsip asas selanjutnya adalah yad dasy (mengingat kembali; bahwa segala sesuatu berasal dari Allah), hush dar dam (sadar sewaktu bernafas; menyadari keberadaan Allah dalam setiap hela nafas), nazar bar qadam (menjaga langkah), safar dar watan (melakukan perjalanan di daerah sendiri/batin), dan khalwat dar anjuman (sunyi sepi di tengah keramaian; selalu menyibukkan diri dengan ibadah)

  28. Nama : Yeni Faroza
    BP : 2009

    PENGARUH AJARAN TAREKAT NAKSABANDIYAH
    DI MINANGKABAU
    Secara historis, Islam masuk ke Minangkabau pada abad ke-12 M, ada yang menyebutnya abad ke-14 M, Naiknya kerajaan Islam Pasai di Aceh dibawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda tahun 1607-1638 M. membawa akibat dikuasainya kerajaan kecil Minangkabau. Perkembangan Islam di Aceh, khususnya paham tasawuf melalui ‘Abd al-Rauf al-Sinkili ikut mewarnai pemikiran keagamaan di Minangkabau sejak masa awal. Pengaruh al-Sinkili dalam pengembangan Islam ke Minangkabau diteruskan oleh Burhan al-Din. Syekh Burhan al-Din Ulakan memainkan peran sebagai pengembang Islam melalui tarekat Syathariyah di Minangkabau. Sehingga surau Ulakan cukup termasyhur sebagai satu-satunya pusat keilmuan Islam di Minangkabau.

    Pengertian Tarekat
    Tarekat berasal dari bahasa Arab thariqah, jamaknya tharaiq, yang berarti: (1) jalan atau petunjuk jalan atau cara, (2) Metode, system (al-uslub), (3) mazhab, aliran, haluan (al-mazhab), (4) keadaan (al-halah), (5) tiang tempat berteduh, tongkat, payung (‘amud al-mizalah)., tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh salik (para penempuh jalan) menuju Allah Ta’ala melalui tahapan-tahapan/maqamat.

    Dengan demikian tarekat memiliki dua pengertian, pertama ia berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan. Kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum sufi (sufi brotherhood) yang ditandai dengan adannya lembaga formal seperti zawiyah, ribath, atau khanaqah.

    Adat Minangkabau
    Adat sebagai identitas masyarakat Minangkabau telah menjadi rujukan bagi setiap tingkah laku masyarakatnya. Setiap aktivitas, prakarsa (inisiatif) dan kreatifitas selalu dinilai berdasarkan adat tersebut. Namun demikian, adat Minangkabau te1ah mengalami fase-fase perkembangan sendiri berkenaan dengan perjumpaannya dengan nilai-nilai luar. Pertama adalah fase animisme dan dinamisme. Fase ini berlangsung sebelum abad V M. Kedua adalah fase pengaruh Hindu-Budha, mulai abad VI Masehi sampai abad VII Masehi. Ketiga adalah fase Islam. Adapun raja Minangkabau pertama yang beragama Islam adalah Sultan Alif yang berkuasa pada pertengahan abad ke-16 (1560 M). Pada masa ini, terutama di seputar pesisir, dominasi politik dan ekonomi dikuasai oleh kerajaan Aceh.

    Ketika Islam menjadi anutan orang Minangkabau maka tidak sedikit adat Minangkabau yang dipengaruhi oleh animisme dan dinamisme serta Hindu dan Budha, mendapatkan kritikan dan gugatan dari ajaran Islam. Setelah itu, melalui pergulatan yang terakhir justru Islamlah yang sampai sekarang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, termasuk memberi corak tehadap adat Minangkabau. Perpaduan antara adat dan Islam itu dibuktikan melalui sistim dan struktur adat Minangkabau yang dibuhul dengan pepatah “Adat basandi syara’, Syara’ basandi Kitabullah.”

    Tarekat Naqsyabandiyah
    Menurut Schrieke dan Martin Van Bruinessen, Naqsyabandiyah masuk ke Nusantara dan Minangkabau pada tahun 1850. Christine Dobbin menyebutkan tarekat Naqsyabandiyah sudah masuk ke Minangkabau sejak abad ke 17, pintu masuknya melalui daerah Pesisir Pariaman, kemudian terus ke Agam dan Lima Puluh kota. Azyumardi Azra menulis bahwa tarekat Naqsyabandiyah diperkenalkan ke wilayah ini pada paruh pertama abad ketujuh belas oleh Jamal al-Din, seorang Minangkabau yang mula-mula belajar di Pasai sebelum dia melanjukan ke Bayt al-Faqih, Aden, Haramain, Mesir dan India.

    Kepopuleran Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Minangkabau diperkuat oleh ulama Minangkabau yang menuntut ilmu di Mekah dan Medinah lalu mereka kemudian mendapat bai’ah dari Syekh Jabal Qubays di Mekah dan Syekh Muhammad Ridwan di Medinah. Misalnya, Syekh Abdurrahman di Batu Hampar Payakumbuh, Syekh Ibrahim Kumpulan Lubuk Sikaping, Syekh Khatib Ali Padang, Syekh Muhammad Sai’di Bonjol.

    Ajaran dasar Tarekat Naqsyabandiyah pada umumnya mengacu kepada empat aspek pokok yaitu: syari’at, thariqat, hakikat dan ma’rifat. Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah ini pada prinsipnya adalah cara-cara atau jalan yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Ajaran yang nampak kepermukaan dan memiliki tata aturan adalah suluk atau khalwat. Suluk ialah mengasingkan diri dari keramaian atau ke tempat yang terpencil, guna melakukan zikir di bawah bimbingan seorang syekh atau khalifahnya selama waktu 10 hari atau 20 hari dan sempurnanya adalah 40 hari. Tata cara bersuluk ditentukan oleh syekh antara lain; tidak boleh makan daging, ini berlaku setelah melewati masa suluk 20 hari. Begitu juga dilarang bergaul dengan suami atau istri; makan dan minumnya diatur sedemikian rupa
    Sebelum suluk ada beberapa tahapan yaitu; Talqin dzikir atau bai’at dzikir, tawajjuh, rabithah, tawassul dan dzikir. Talqin dzikir atau bai’at dzikir dimulai dengan mandi taubat, bertawajjuh dan melakukan rabithah dan tawassul yaitu melakukan kontak (hubungan) dengan guru dengan cara membayangkan wajah guru yang mentalqin (mengajari dzikir) ketika akan memulai dzikir.

    Tarekat Naqsyabandiyah memiliki dua karakteristik menonjol yang menentukan peranan dan pengaruhnya.

    Pertama, ketaatan yang ketat dan kuat pada hukum Islam (syariat) dan sunnah Nabi .
    kedua, upaya tekun untuk memengaruhi kehidupan dan pemikiran golongan penguasa serta mendekatkan negara pada agama.

    Tidak seperti kebanyakan tarekat sufi lainnya, menurut Nizami, Tarekat Naqsyabandiyah tidak menganut kebijakan isolasi diri dalam menghadapi pemerintahan yang tengah berkuasa. Sebaliknya, tarekat ini gigih melancarkan ikhtiar dalam berbagai kekuatan politik agar dapat mengubah pandangan mereka. “Raja adalah jiwa dan masyarakat adalah tubuh. Jika sang Raja tersesat, rakyat akan ikut tersesat,” demikian kutipan pesan yang pernah dikatakan Syeikh Ahmad Sirhindi, dan diterapkan dalam berbagai ikhtiar tersebut.
    Berbicara tentang kebijakan dan ikhtiar Tarekat Naqsyabandiyah tidak terpisahkan dari berbagai ritual ibadah yang mewarnai denyut nadinya. Pada zaman Abu Bakar as-Siddiq hingga zaman Syekh Abu Yazid al-Bistami, saat tarekat ini dikenal dengan nama Shiddiqiyah, amalan khususnya adalah dzikir khafi (dzikir dalam hati).Ketika dikenal dengan nama Taifuriyah, tarekat ini mengedepankan tema khusus yakni cinta dan makrifat. Periode setelahnya, Khwajahganiyah, Tarekat Naqsyabandiyah diperkuat dengan delapan prinsip asas, yakni yad kard (ingat; senantiasa menyebut nama Allah), baz gasyt (kembali; mengembalikan segalanya pada Allah), dan nigah dasy (waspada; selalu menjaga pikiran dan perasaan).

    Prinsip asas selanjutnya adalah yad dasy (mengingat kembali; bahwa segala sesuatu berasal dari Allah), hush dar dam (sadar sewaktu bernafas; menyadari keberadaan Allah dalam setiap hela nafas), nazar bar qadam (menjaga langkah), safar dar watan (melakukan perjalanan di daerah sendiri/batin), dan khalwat dar anjuman (sunyi sepi di tengah keramaian; selalu menyibukkan diri dengan ibadah)

  29. Septian adrizal
    Sejarah 2010
    PELANGGARAN HAM
    PADA MASA ORDE BARU

    Berbicara orde baru tentunya kita akan langsung ingat dengan rezim pemerintahan terdahulu yang dipimpin langsung oleh mantan presiden soeharto. soeharto pernah memimpin bangsa Indonesia selama lebih kurang 32 tahun lamanya. Harus diakui pada masa Orde Baru dari segi pembangunan fisik memang ada dan keamanan terkendali, tetapi pada masa Orde Baru demokrasi tidak ada, kalangan intelektual dibelenggu, pers di daerah di bungkam, KKN dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Secara garis besar ada lima keburukan Orde Baru, yaitu: kekuasaan pemerintah yang absolut, rendahnya transparansi pengelolaan negara, lemahnya fungsi lembaga perwakilan rakyat, hukum yang diskriminatif, dan dan lemahnya perlindungan HAM.
    Perlindungan HAM pada masa Orde Baru memang lemah. Berita mengenai penembakan misterius terhadap musuh-musuh negara termasuk teroris, menjadi catatan hitam Orde Baru. Diskriminasi terhadap hak-hak asasi kaum minoritas dan Chinese pun menjadi pelanggaran HAM yang tidak bisa dilupakan. Meski demikian, Orde Baru memperlihatkan peran yang besar untuk menjaga stabilitas nasional. Stabilitas nasional ini memungkinkan negara untuk menjaga terlaksananya pelaksanaan perlindungan HAM bagi masyarakat. Akan tetapi semua itu bertolak belakang dengan yang terjadi pada bangsa ini.
    Sejumlah kejadian dari awal mula dibangunnya rezim orde baru telah mewarnai bentuk pemerintahan dengan banyaknya terjadi pelanggaran HAM. Dari beberapa kejadian pelanggaran HAM yang terjadi, dibawah ini adalah deretan kejadian pelanggaaran HAM pada masa orde baru, yaitu :
    A. Tahun 1965
    1. Penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh jendral Angkatan Darat.
    2. Penangkapan, penahanan dan pembantaian massa pendukung dan mereka yang diduga sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia. Aparat keamanan terlibat aktif maupun pasif dalam kejadian ini.
    B. Tahun 1966
    1. Penahanan dan pembunuhan tanpa pengadilan terhadap PKI terus berlangsung, banyak yang tidak terurus secara layak di penjara, termasuk mengalami siksaan dan intimidasi di penjara.
    2. Dr Soumokil, mantan pemimpin Republik Maluku Selatan dieksekusi pada bulan Desember.
    3. Sekolah- sekolah Cina di Indonesia ditutup pada bulan Desember.
    C. Tahun 1967:
    1. Koran- koran berbahasa Cina ditutup oleh pemerintah.
    2. April, gereja- gereja diserang di Aceh, berbarengan dengan demonstrasi anti Cina di Jakarta.
    3. Kerusuhan anti Kristen di Ujung Pandang.
    D. Tahun 1969
    1. Tempat Pemanfaatan Pulau Buru dibuka, ribuan tahanan yang tidak diadili dikirim ke sana.
    2. Operasi Trisula dilancarkan di Blitar Selatan.
    3. Tidak menyeluruhnya proses referendum yang diadakan di Irian Barat, sehingga hasil akhir jajak pendapat yang mengatakan ingin bergabung dengan Indonesia belum mewakili suara seluruh rakyat Papua.
    4. Dikembangkannya peraturan- peraturan yang membatasi dan mengawasi aktivitas politik, partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Di sisi lain, Golkar disebut- sebut bukan termasuk partai politik.
    E. Tahun 1970
    1. Pelarangan demo mahasiswa.
    2. Peraturan bahwa Korpri harus loyal kepada Golkar.
    3. Sukarno meninggal dalam ‘tahanan’ Orde Baru.
    4. Larangan penyebaran ajaran Bung Karno.
    F. Tahun 1971
    1. Usaha peleburan partai- partai.
    2. Intimidasi calon pemilih di Pemilu ’71 serta kampanye berat sebelah dari Golkar.
    3. Pembangunan Taman Mini yang disertai penggusuran tanah tanpa ganti rugi yang layak.
    4. Pemerkosaan Sum Kuning, penjual jamu di Yogyakarta oleh pemuda- pemuda yang di duga masih ada hubungan darah dengan Sultan Paku Alam, dimana yang kemudian diadili adalah Sum Kuning sendiri. Akhirnya Sum Kuning dibebaskan.
    G. Tahun 1972
    1. Kasus sengketa tanah di Gunung Balak dan Lampung.
    H. Tahun 1973
    1. Kerusuhan anti Cina meletus di Bandung.
    I. Tahun 1974
    1. Penahanan sejumlah mahasiswa dan masyarakat akibat demo anti Jepang yang meluas di Jakarta yang disertai oleh pembakaran- pembakaran pada peristiwa Malari. Sebelas pendemo terbunuh.
    2. Pembredelan beberapa koran dan majalah, antara lain ‘Indonesia Raya’ pimpinan Muchtar Lubis.
    J. Tahun 1975
    1. Invansi tentara Indonesia ke Timor- Timur.
    2. Kasus Balibo, terbunuhnya lima wartawan asing secara misterius.
    K. Tahun 1977
    1. Tuduhan subversi terhadap Suwito.
    2. Kasus tanah Siria- ria.
    3. Kasus Wasdri, seorang pengangkat barang di pasar, membawakan barang milik seorang hakim perempuan. Namun ia ditahan polisi karena meminta tambahan atas bayaran yang kurang dari si hakim.
    4. Kasus subversi komando Jihad.
    L. Tahu 1978
    1. Pelarangan penggunaan karakter- karakter huruf Cina di setiap barang/ media cetak di Indonesia.
    2. Pembungkaman gerakan mahasiswa yang menuntut koreksi atas berjalannya pemerintahan, beberapa mahasiswa ditahan, antara lain Heri Ahmadi.
    3. Pembredelan tujuh suratkabar, antara lain Kompas, yang memberitakan peritiwa di atas.
    M. Tahun 1980
    1. Kerusuhan anti Cina di Solo selama tiga hari. Kekerasan menyebar ke Semarang, Pekalongan dan Kudus.
    2. Penekanan terhadap para penandatangan Petisi 50. Bisnis dan kehidupan mereka dipersulit, dilarang ke luar negri.
    N. Tahun 1981
    1. Kasus Woyla, pembajakan pesawat garuda Indonesia oleh muslim radikal di Bangkok. Tujuh orang terbunuh dalam peristiwa ini.
    O. Tahun 1982
    1. Kasus Tanah Rawa Bilal.
    2. Kasus Tanah Borobudur. Pengembangan obyek wisata Borobudur di Jawa Tengah memerlukan pembebasan tanah di sekitarnya. Namun penduduk tidak mendapat ganti rugi yang memadai.
    3. Majalah Tempo dibredel selama dua bulan karena memberitakan insiden terbunuhnya tujuh orang pada peristiwa kampanye pemilu di Jakarta. Kampanye massa Golkar diserang oleh massa PPP, dimana militer turun tangan sehingga jatuh korban jiwa tadi.
    P. Tahun 1983
    1. Orang- orang sipil bertato yang diduga penjahat kambuhan ditemukan tertembak secara misterius di muka umum.
    2. Pelanggaran gencatan senjata di Tim- tim oleh ABRI.
    Q. Tahun 1984
    1. Berlanjutnya Pembunuhan Misterius di Indonesia.
    2. Peristiwa pembantaian di Tanjung Priuk terjadi.
    3. Tuduhan subversi terhadap Dharsono.
    4. Pengeboman beberapa gereja di Jawa Timur.
    R. Tahun 1985
    1. Pengadilan terhadap aktivis- aktivis islam terjadi di berbagai tempat di pulau Jawa.
    S. Tahun 1986
    1. Pembunuhan terhadap peragawati Dietje di Kalibata. Pembunuhan diduga dilakukan oleh mereka yang memiliki akses senjata api dan berbau konspirasi kalangan elit.
    2. Pengusiran, perampasan dan pemusnahan Becak dari Jakarta.
    3. Kasus subversi terhadap Sanusi.
    4. Ekskusi beberapa tahanan G30S/ PKI.
    T. Tahun 1989
    1. Kasus tanah Kedung Ombo.
    2. Kasus tanah Cimacan, pembuatan lapangan golf.
    3. Kasus tanah Kemayoran.
    4. Kasus tanah Lampung, 100 orang tewas oleh ABRI. Peritiwa ini dikenal dengan dengan peristiwa Talang sari
    5. Bentrokan antara aktivis islam dan aparat di Bima.
    6. Badan Sensor Nasional dibentuk terhadap publikasi dan penerbitan buku. Anggotanya terdiri beberapa dari unsur intelijen dan ABRI.
    U. Tahun 1991
    1. Pembantaian di pemakaman Santa Cruz, Dili terjadi oleh ABRI terhadap pemuda- pemuda Timor yang mengikuti prosesi pemakaman rekannya. 200 orang meninggal.
    V. Tahun 1992
    1. Keluar Keppres tentang Monopoli perdagangan cengkeh oleh perusahaannya Tommy Suharto.
    2. Penangkapan Xanana Gusmao.
    W. Tahun 1993
    1. Pembunuhan terhadap seorang aktifis buruh perempuan, Marsinah. Tanggal 8 Mei 1993
    X. tahun1994
    1. Tempo, Editor dan Detik dibredel, diduga sehubungan dengan pemberitaan kapal perang bekas oleh Habibie.
    Y. Tahun 1995
    1. Kasus Tanah Koja.
    2. Kerusuhan di Flores.
    Z. Tahun 1996
    1. Kerusuhan anti Kristen diTasikmalaya. Peristiwa ini dikenal dengan Kerusuhan Tasikmalaya. Peristiwa ini terjadi pada 26 Desember 1996
    2. Kasus tanah Balongan.
    3. Sengketa antara penduduk setempat dengan pabrik kertas Muara Enim mengenai pencemaran lingkungan.
    4. Sengketa tanah Manis Mata.
    5. Kasus waduk Nipah di madura, dimana korban jatuh karena ditembak aparat ketika mereka memprotes penggusuran tanah mereka.
    6. Kasus penahanan dengan tuduhan subversi terhadap Sri Bintang Pamungkas berkaitan dengan demo di Dresden terhadap pak Harto yang berkunjung di sana.
    7. Kerusuhan Situbondo, puluhan Gereja dibakar.
    8. Penyerangan dan pembunuhan terhadap pendukung PDI pro Megawati pada tanggal 27 Juli.
    9. Kerusuhan Sambas – Sangualedo. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 Desember 1996.
    AA. Tahun 1997
    1. Kasus tanah Kemayoran.
    2. Kasus pembantaian mereka yang diduga pelaku Dukun Santet di Jawa Timur.
    BB. Tahun 1998
    1. Kerusuhan Mei di beberapa kota meletus, aparat keamanan bersikap pasif dan membiarkan. Ribuan jiwa meninggal, puluhan perempuan diperkosa dan harta benda hilang. Tanggal 13 – 15 Mei 1998.
    2. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa Trisakti di jakarta, dua hari sebelum kerusuhan Mei.
    3. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa dalam demonstrasi menentang Sidang Istimewa 1998. Peristiwa ini terjadi pada 13 – 14 November 1998 dan dikenal sebagai tragedi Semanggi I.
    CC. Tahu 1999
    1. Pembantaian terhadap Tengku Bantaqiyah dan muridnya di Aceh. Peritiwa ini terjadi 24 Juli 1999
    2. Pembumi hangusan kota Dili, Timor Timur oleh Militer indonesia dan Milisi pro integrasi. Peristiwa ini terjadi pada 24 Agustus 1999.
    3. Pembunuhan terhadap seorang mahasiswa dan beberapa warga sipil dalam demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). Peristiwa Ini terjadi pada 23 – 24 November 1999 dan dikenal sebagai peristiwa Semanggi II.
    4. Penyerangan terhadap Rumah Sakit Jakarta oleh pihak keamanan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Oktober 1999.

    By septian adrizal—) sejarah 2010 stkip abdi pendidikan payakumbuh.
    19-05-2013 minggu

  30. Budi Utomo adalah adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr .Soetomo dan para STOVIA, yaitu Goenawan Mangoenkoesoema dan Soeraji pada tanggal 20 mei 1908 . Digagaskan oleh DR. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, kebudayaan dan ekonomi tetapi bersifat politik. Berdirinya Budsi Utomo awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan jawa.Sepuluh tahun pertama Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan organisasi. Kebanyakan para pemimpin berasal kalangan ” PRIAYI” atau bangsawan dari kalangan keraton , seperti Radsen Adipati Tirtoekoesoemo, atau bekas bupati KarangAnyar ( Presiden pertama Budi Utomo ) dan Pangeran Ario Noto Dirodjodari Keraton PakuAlaman.Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Noto Dirodjo . Saat itu ,Douwess Dekker seorang INDO – Belanda yang pro perjuangan bangsa Indonesia , dengan terus terang mewujudkan kata politik kedalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhyalah pengertian pengertian “Tanah Air Indonesia” makin lama makin bisa massuk dan diterima kedalam pemahaman orang jawa. Munculnya gerakan yang bersifat politik semacam itu rupanya menyebabkan Budi utomo agak terdesak ke belakang. Kepemimpinan perjuangan orang indonesia diambil alih oleh Sarekat Islam dan Indische Partij karena dalam arena perpolitikan Budi Utomo kurang berpengalaman. Karena politik perkumpulan perkumpulan tersebut, makna nasionalisme makin dimengerti oleh kalangan luas. Ada beberapa kasus yang memperkuat makna tersebut. Ketika Pemerintah Hindia Belanda hendak merayakan ulang tahun negerinya, dengan mengguanakan uang Indonesia sebagai bantuan kepada pemerintah yang +di pungut oleh pejabat pangreh praja pribumi misalnya, membuat rakyat marah. Kemarahan itu mendorong Soewardi Suryaningrat ( yang kemudian bernama Kihajar Dewantara ) untuk menulis sebuah artikel “als ik nederlander was ” (seandainya saya seorang belanda ) , yang dimaksudkan sebagai sindiran yang sangat pedas terhadap pihak belanda .Tulisan itu pula yang menjebloskan dirinya bersama dua temannya dan pembelanya yaitu , Douwes DEKER dan Ciptoe mangoekoesoemo kepenjara oleh pemerintah hindia belanda. Namun sejak Budi Utomo tampil sebagai motor politikdalam pergerakan orang – orang pribumi . Namun berbeda dengan Goenawan Mangoensoesoemo yang mengutamakan kebudayaan dari pendidikan, Soewardi menyatakan bahwa Budi Utomo adalah manifestasi dari perjuangan nasionalisme. Menurut Soewardi orang – orang indonesia mengajarkan kepada bangsanya bahwa “nasionalisme indonesia tidaklah bersifat kultural , tetapi murni bersifat politik . Dengan demikian , NASIONALISME terdapat orang Sumatera maupun jawa, Sulawesi maupun Maluku.Pendapat tersebut bertentangan dengan beberapa pendapat bahwa Budi Utomo hanya mengenal nasionalisme jawa sebagai alat pemersatuksan orang jawa dengan menolak suku bangsa lain .Demikian juga Sarekat Islam tidak mengenal pengertian nasionalisme , tetapi hanya mempersyaratkan agama islam, agar seseorang bisa menjadi anggota. Namun Soewardi tetap mengatakan bahwa hakikatnya akan segera tampak dalam perhimpunan Budi Utomo maupun sarekat islam ,” nasionalisme indonesia ada dan merupakan unsur yang ialing penting.

  31. Pertumbuhan dan Perkembangan Kweekschool di Bukittinggi

    Sejarah dan Latar Belakang
    1.1. Sekolah Raja

    Berdasarkan hasil pengamatan pendeta Bundingh, pemerintahan Belanda dapat mengetahui bahwa pendidikan anak negeri di Hindia Nederland masih rendah. Begitu pula kepandaian guru-guru Melayu di Gouvernement Pesisir Barat pulau Perca (Sumatera) tidaklah mencukupi. Oleh sebab itu tahun 1855 pemerinta Belanda merencanakan untuk mendirikan Sekolah Raja untuk mendidik anak negeri melalui Surat keputusan pendirian Sekolah Raja untuk mendidik anak negeri yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1856.
    Sekolah ini dipimpin oleh Van Ophuysen dan dibantu oleh seorang guru melayu bernama Abdul Latif. Anak Tuanku Imam dari Koto Gadang. Jumlah muridnya sepuluh orang, mereka dididik untuk menjadi guru. Lamanya pendidikan tiga tahun.
    Tahun 1869 guru Abdul Latif meninggal. Jabatannya digantikan oleh Saidina Asin dari Koto Lawas Padang Panjang. Beliau ini pernah menjadi guru di sekolah melayu Bangkahulu.

    1.2. Kweekschool
    Setelah melihat perkembangan sekolah raja selama tujuh belas tahun, timbullah niat pemerintah belanda untuk mengadakan perubahan-perubahan. Awal tahun 1873 sekolah raja lama diperbaiki. Tepatnya tanggal 1 Maret 1873 sekolah raja diubah namanya menjadi Kweekschool. Guru kepalanya D. Gerth Van Wijk. Guru Belanda yang menjadi guru kedua yaitu Weide. Murid muridnya diasramakan dekat sekolah. Murid-murid ini diawasi oleh seorang guru melayu yang bernama Raja Medan.
    Tahun 1877 D. Gerth Van Wijk diangkat menjadi Leeraar di sekolah Gymnasium Willem III di Betawi. Jawatannya sebagai guru kepala digantikan oleh J.L. Van der Toorn, dengan guru kedua D. Grivel.
    Tahun 1883 salah seorang murid Kweekschool bernama Nawawi diangkat pula menjadi guru Bantu. Beliau bekerja dengan giat dan rajin. Lama pendidikan yang pada mulanya tiga tahun, kemudian menjadi empat tahun.
    Awal tahun 1900, murid Kweekschool semakin banyak. Mereka datang dari berbagai daerah seperti : Aceh, Lampung, Tapanuli, Sumatera Timur, Bangka, Belitung, Palembang, Bangkahulu dan Sumatera Barat sendiri.
    Selain mengadakan tenaga guru, pemerintah juga memerlukan Ambtenar bumi putera yang pandai. Sejak tahun 1904 murid Kweekschool terbagi dua. Pertama, murid yang bakal menjadi guru, kedua murid yang bakal menjadi ambtenaar.
    Dalam perkembangannya murid yang akan menjadi guru lama pendidikannya enam tahun, sedangkan yang akan menjadi ambtenaar dididik selama lima tahun. Tanggal 5 Agustus 1908 pendidikan bakal ambtenaar ditiadakan.

    1.3. Hollandsche Inlandsche Kweekschool (HIK)
    Lama pendidikan HIK enam tahun, yang terbagi atas dua jenjang
    a. persiapan, lama pendidikan tiga tahun;
    b. lanjutannya tiga tahun
    Sekolah raja Bukittinggi dijadikan sekolah HIK persiapan sedangkan lanjutannya di jawa. Siswa terakhir HIK diterima tahun 1932. sekolah ini ditutup pada tahun 1935

    1.4. Beberapa nama untuk pengganti HIK
    Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak perubahan yang terjadi. Perubahan itu bukan saja di bidang politik dan pemerintahan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bidang pendidikan. Sekolah-sekolah yang vakum karena adanya pergolakan untuk merebut kekuasaan dihidupkan kembali. Bahkan disempurnakan setelah keksuasaan berada ditangan bangsa sendiri. Gedung sekolah raja atau kweekschool masih tetap berdiri megah, mulai tahun 1946 diaktifkan kembali sebagai tempat pendidikan bagi anak negeri.
    Dalam pertumbuhannya banyak terjadi perubahan dan pergantian nama sekolah. Perubahan dan pergantian nama lembaga pendidikan ini sebagai berikut:
    1. Tahun 1946 didirikan Sekolah Menengah Tinggi/SMT
    Sekolah ini dipimpin oleh Dr. Roesma. Lama pendidikan tiga tahun.
    2. Tahun 1950 SMT diubah namanya menjadi sekolah menengah atas/SMA. Sekolah ini dipimpin oleh bapak Manna. Lama pendidikan juga tiga tahun. Tahun 1951 sekolah ini dibawah pimpinan bapak Nasir Sutan Mudo.
    3. Tahun 1954 SMA dibagi dua menjadi
    a. SMA I B yang dipimpin oleh Bapak Sabirin
    b. SMA II AC, pimpinannya adalah Bapak Adam Saleh tahun 1958 SMA I B dipimpin oleh Nasir Sutan Rajo Intan, sedangkan SMA II AV dipimpin oleh R. Kardan. Lama pendidikan tiga tahun.
    4. Tahun 1960 SMA II AC dipecah lagi menjadi :
    a. SMA II C yang tetap dipimpin oleh R. Kardan
    b. SMA Teladan A dipimpin oleh Bapak Tobing
    5. Tahun 1960 SMA II AC diubah menjadi SMA 2 Bukittinggi.

    1.5. Pimpinan SMA Negeri 2 Bukittinggi
    Setelah SMA II C berubah nama menjadi SMA Negeri 2 Bukittinggi, sampai sekarang telah teracatat beberapa nama yang pernah menjabat sebagai pimpinan Nama-nama pimpinan itu adalah sebagai berikut:
    1. R. Kardan tahun 1960 – 1962
    2. Rusli Missi Lanjumin tahun 1962 – 1966
    3. Yaflis tahun 1966 – 1967
    4. Nursamin tahun 1967 – 1975
    5. Amir Umar tahun 1975 – 1984
    6. Usman Luthan tahun 1984 – 1990
    7. Syarfi Mahmud tahun 1990 – 1992
    8. Drs. H. Rivai Syarif tahun 1992 – 1995
    9. Drs. Ali Asmar tahun 1995 – 1996
    10. Drs. Zulkifli Johneva, SH tahun 1996 – 2001
    11. Drs. Yunis Faizal, SH, MM tahun 2001 – 2005
    12. Drs. H. Muslim, MM tahun 2005 – sekarang

  32. Rabu
    13-Oktober-2013
    Imam Mahdi Dalam Konsep
    Messianisme
    Oleh Septian Adrizal

    A. Pendahuluan
    Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang lebih dari 2 atau 3 orang, yang tinggal dalam suatu wilayah dan hidup menetap. Begitu pun halnya dengan Indonesia, masyarakat Indonesia adalah orang-orang (pribumi) yang tinggal dan menetap diwilayah Indonesia. Orang yang hidup dan tinggal sebagai masyarakat tentunya memiliki hasil karya, hasil karya itu bisa berupa kebisaan berpolitik, ekonomi, dan sebuah kepercayaan.
    Berbicara tentang Indonesia, masyarakatnya sangat kental dengan menganut sebuah paham atau kepercayaan. Bagi masyarakat Indonesia sebuah kepercayaan adalah merupakan kebutuhan hidup yang akan membawa mereka ke alam kebagian di akhirat nanti, yaitu kehidupan setelah kematian. Masyarakat Indonesia sangat fanatik terhadap apa yang dianggapnya benar dan dipercayainya seperti agama atau kepercayaan.
    Agama dan kepercayaan bagi masyarakat Indonesia khususnya dan umumnya dunia, telah mempengaruhi kehidupan mereka. Salah satu buktinya adalah agama dan kepercayaan diberbagai wilayah yang mempercayaai akan datangnya seorang imam mahdi atau konsep messianisme untuk menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan yang melanda umat manusia.
    Dari penjelasan diatas penulis yang merupakan mahasiswa Sejarah dari Stkip Abdi Pendidikan Payakumbuh, yang sedang mengerjakan tugas mata kuliah sejarah social akan menulis tentang Imam Mahdi Dalam Konsep Messianisme.
    B. Imam mahdi dalam konsep messianisme
    Imam mahdi adalah sosok seorang muslim teladan yang ditunggu oleh umat islam untuk kedatangannya dikemudian hari yang akan membawa umat manusia kepuncak kejayaaan. Imam mahdi adalah kata yang berasal dari bahasa arab yaitu berarti seorang teladan atau seorang penguasa jaman.
    Bagi sebahagian umat islam, ada yang mempercayai bahwa akan datang seorang penyelamat manusia dikemudian hari yang membawa manusia menuju singgasana kebahagian. Akan tetapi sebelum masa itu datang umat manusia akan diberi cobaan begitu berat oleh yang kuasa (Tuhan). Cobaan itu bisa berupa hancurnya moral manusia, kekerasan ada dimana-mana, bencana alam silih berganti, adanya penguasaa yang kejam dan absolute.
    Dari serangkaian uraian diatas maka banyak orang yang mempercayai akan kedatangan seorang sosok penyelamat yang dikenal dengan nama Imam mahdi. Akan tetapi jika kita lihat dan cermati, Keterangan tentang suatu ketika akan datang Imam Mahdi tidak ada dalam al Quran. akan tetapi yang mendekati perihal imam mahdi adalah surat (al Quran al-araf: 178) yang berbunyi “ Barangsiapa yang diberi petunjuk (yahdi) oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk (muhtadi), dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. (QS. AlAraf/7: 178).
    Selain adanya kepercayaan terhadap Imam Mahdi oleh sejumlah masyarakat yang menganut agama islam, diluar itu juga ada konsep lain yang mempercayai akan datangnya seorang penyelamat. Konsep yang mempercayai akan datangnya seorang penyelamat itu dikenal dengan nama messianisme. Konsep Messianisme merupakan suatu konsep atau pemikiran dari masyarakat bahwa akan datang juru selamat yang bisa melepaskan manusia dari penderitaan dan membawa kesejahteraan untuk kedepannya.
    Dalam masyarakat Jawa jika berbicara konsep messianisme, yang terkenal adalah konsep Ratu Adil dan satrio Piningitnya. Dimana ratu adil dan satrio piningit lah yang menjadi juru penyelamat masyarakat jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sedangkan untuk masyarakat atau komunitas lainnya seperti yahudi dan Kristen juga memiliki kepercayaan yang sama dengan islam dan orang jawa. Bagi yahudi mereka mempercayai musa sebagai messiahnya, sedang kan Kristen menganggap isa lah yang menjadi messiahnya atau penyelamatnya.
    Selanjutnya tentang imam mahdi dalam konsep messianisme adalah sebenarnya merupakan konsep dimana umat muslim mempercayai akan kedatangan seorang juru penyelamat yang membawa kemanusia kepuncak kejayaan berdasarkan hukum-hukum islam.
    Pada esensinya, baik mahdiisme (imam mahdi) maupun messianisme adalah ideologi-ideologi yang secara khusus cocok bagi masa tertindas atau masa yang merasa terancam dalam situasi-situasi dimana mereka mengalami ketertindasan dan terancaman dalam hidup.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s