30 comments on “Mid Semester Sejarah Indonesia Masa Kontemporer

  1. PERKEMBANGAN TAWALIB PARABEK DI BUKITTINGGI

    Pada 1910 = Syekh Ibrahim Musa Parabek membuka pengajian Halaqah sekembali dari menuntut ilmu di Makkah selama 9 tahun.
    Pada 1916 = Pengajian halaqah diberi nama Muzakatul Ikhwan setelah kembalinya Syekh Ibrahim Musa kali yang kedua dari Makkah selama 2 tahun
    Pada 1918 = Muzakaratul Ikhwan (Jamiatul Ikhwan ) diubah menjadi Sumatera Thawalib.
    Pada 1920 = Belajar secara klasikal .
    Pada 1929 = Pengaruh Politik Islam Nasional memasuki Sumatera Thawalib yang disalurkan lewat Permi ( Persatuan Muslim Indonesia )
    Pada 1932 = Sumatera Thawalib menjadi wadah politik PERMI
    Pada 1939 = Syekh Ibrahim Musa bersama menantu beliau H.Butanil Abdul Ghani yang baru pulang belajar dari Khairo Mesir membuka Thakausus yaitu lanjutan selama 3 tahun setelah tamat 7 tahun .
    Pada 1940 = Kelancaran proses pendidikan di Sumatera Thawalib agak terganggu akibat, antara lain, masuknya tentara DAI Nipon dan pengerahan kedaulatan RI sampai agresi Belanda.
    Pada 1949 = Kepengurusan Sumatera Thawalib dipercayakan kepada Abdul Muis St Batungkek Ameh (menantu Syekh Ibrahim Musa) sedangkan Syekh Ibrahim Musa lebih banyak mengajar di kelas tertinggi (kelas IV dan VII )
    Pada 1958 = Pelajaran ditambah dengan vak-vak umum dan kelas di bagi atas: 4 tahun (sampai kelas IV) dengan nama Sumatera Thawalib, dan 3 tahun (dari Kelas V – VII) dengan nama Kuliyatuddiyanah
    Pada 1963 = Syekh Ibrahim Musa wafat. Pengelolaan Sumatera Thawalib Parabek dilanjutkan dengan mendirikan Yayasan Syekh Ibrahim Musa (YASIM) yang diketahui oleh H. Abdul Munir Dt.Palindih .
    Pada 1968 = Kepengurusan Madrasah Sumatera Thawalib Parabek mengalami perubahan. Abdul Muis St Batungkek Ameh menjadi Koordinator Sekolah, H. Abdur Rahman menjadi Kepala Madrasah tingkat Tsanawiyah (4 Tahun) dan Mukhtar Said menjadi Kepala Madrasah Kulliyatuddiyanah (3 tahun)
    Pada 1978 = Madrasah Sumatera Thawalib mengalami perubahan lagi. Abdul Munir Jalal menjadi Kepala. Sekolah dan Abdul Gafar sebagai wakil sistem pembagian tingkat sekolah tetap seperti sebelumnya .
    Pada 1979 = Berdasarkan hasil musyawarah Yasim dengan alumni MST, Rektor IAIN, Kakanwil Depag dan Para ulama pada tanggal 1 Juli 1979, mulai tahun ajaran 1979/1980, Madrasah Sumatera Thawalib Parabek menjadi 6 tahun: 3 tahun tingkat Tsanawiyah dan 3 tahun tingkat Aliyah
    Pada 1982 = Pimpinan MST dipercayakan kepada H. Hasan Mahdi M.A (Lulusan Universitas Al-Azhar di Kairo). Sistem pendidikan disesuaikan dengan kurikulum Depag, dengan tidak mengurangi pelajaran identitas MST. Tingkat Tsanawiyah 3 tahun dengan kepala Abdul Munir Jalal dan tingkat aliyah 3 tahun dengan kepala Abdul Gafar.
    Pada 1989 = Ketua Yasim dipercayakan pada H.A. Kamal S.H. Sistem pendidikan dan pembagian tingkat tetap seperti sebelumnya, tapi pimpinan Madrasah disatukan, dipercayakan kepada H.Mukhtar Said dan dibantu oleh Pembantu Utama yaitu Abdul Munir Jalal sebagai ketua Bidang Pendidikan dan Abdul Gafar sebagai Ketua Bidang Sarana dan Prasarana.
    Pada 1990 = Pimpinan MST dirangkap oleh ketua Yasim H.A Kamal S.H dan wakil kepala MST ke dua tingkat (tsanawiyah dan aliyah ) dipercayakan kepada Drs. Zakiruddin yang juga merangkap sebagai Kepala Tata Usaha dan Kabid Pendidikan dan Pengajaran .
    Pada 1998 = Ketua Yayasan dipercayakan kepada H. Akhyarli Jalil SH. Status Madrasah meningkat menjadi “Disamakan”. Maka Departemen Agama mengangkat dan melantik Kepala Madrasah Tsanawiyah Sumatera Thawalib Parabek, yaitu Dra. Hj. Farida ,R. Dan Kepala Aliyah Sumatera Thawalib Parabek Yaitu Drs. Mukhlis. Pelantikan keduanya tanggal 3 September 1998 , serentak dengan pelantikan Pengurus Yasim .
    Pada 1999 = Kepala Aliyah di ganti dengan Deswandi, BA karena Drs. Mukhlis diangkat jadi Pengawas oleh Depag, dan kepala Tsanawiyah tetap dipegang oleh Dra. Hj. Farida R.
    Pada 2004 = Ketua Yayasan dipegang oleh H. Zulharbi Salim dan Kepala Aliyah dipegang oleh Buya Deswandi, BA sedangkan Kepala Tsanawiyah dipegang oleh Dra. Hj. Farida R.
    Pada 2007 – Sekarang = Ketua Yayasan dipegang oleh Ir. H. Novizar Zen. Pimpinan Pondok dipegang oleh Syeikh H. Khatib Muzakkir. Wakil Pimpinan Pondok dipegang oleh Buya Deswandi, BA. Kepala Aliyah dipegang oleh Drs. Zulfahmi. Sedangkan Kepala Tsanawiyah masih dijabat oleh Dra. Hj. Farida R hingga awal Januari 2008. Pada bulan Januari 2008, Kepala Tsanawiyah dipegang oleh Nurdin, S.Ag

  2. M. Natsir dan Mosi Integral
    Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Beliau merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai Masyumi. Natsir lahir dan besar di Solok sebelum akhirnya pindah ke Bandung untuk melanjutkan sekolah SMA dan mempelajari ilmu islam secara luas di perguruan tinggi. Pada 3 januari 1946 natsir di tunjuk sebagai menteri penerangan pada kabinet syahrir I, natsir menjabat sebagai menteri penerangan dalam empat kabinet yang berbeda.
    M Natsir merupakan tokoh yang mengajukan mosi integral. Mosi integral merupakan sebuah keputusan parlemen mengenai kesatuan sebuah negara. Ketika agresi militer belanda II M. Natsir ikut ditahan bersama Soekarno, Bung Hatta, Agus Salim. Namun penahanan ini berakhir sesuai dengan hasil perjanjian Roem-Royen yang ditanda tangani 7 Mei 1949. Dalam perjanjian Roem-Royen juga disepakati adanya pelaksanaan konferensi meja bundar.
    Perjanjian Roem-Royen membuat kecewa PDRI karena merasa dilangkahi begitu saja. Mendengar hal itu Hatta dan Natsir berangkat ke Aceh untuk menemui sjafruddin prawiranegara namun tidak bertemu. kemudian pencarian sjafruddin dilanjutkan oleh natsir, yang kemudian berhasil menemui sjafruddin. Natsir ditugaskan untuk membujuk sjafruddin supaya kembali menyerahkan tampuk kekuasaan ke soekarno. Permintaan Natsir dituruti oleh sjafruddin untuk menyerahkan mandat ke Soekarno dan kembali ke yogyakarta.
    Ketika meja bundar menghasilkan pemerintahan RIS (republik indonesia serikat) banyak rakyat indonesia tidak setuju dengan pembagian daerah menjadi negara bagian. Maka disini natsir berperan melobi daerah atau negara bagian untuk menjadi negara kesatuan RI. Setelah Natsir yakin bahwa usulan nya untuk membentuk negara kesatuan RI tidak akan di tolak, natsir langsung menyampaikan pidato dihadapan sidang parlemen RIS 3 April 1950.

  3. Pengaruh Kabinet Syahrir Pada Masa Presidensial
    http://bramfikma.blogspot.com/2012/06/htn.html
    Kabinet Parlementer dan Presidensial (1945-1950)
    Kabinet pertama setelah proklamasi kemerdekaan adalah Kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kabinet ini disusun berdasarkan UUD 1945. Pada masa ini terjadi desakan dari berbagai pihak akibat dari ketidak puasan atas kinerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang belum mencerminkan aspirasi rill dari suara rakyat, yang pada akhirnya keluarlah Maklumat X Wakil Presiden Moh.Hatta yang menjadi dasar dari terbentuknya partai-partai politik di Indonesia.
    Di bawah UUD 1945 yang mengikuti sistem pemerintahan Presidensial, ternyata bisa diterapkan pula sistem pemerintahan Parlementer yang bertolak belakang dengan prinsip Presidensial. Inilah kali pertama penyimpangan terhadap UUD 45 bisa terjadi.
    Kabinet Parlementer pertama dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir yang dikenal dengan sebutan Kabinet Syahrir I. Kabinet ini terdiri dari 16 Kementerian.
    http://sberguna
    Sjahrir dan kabinetnya.
    Sebagaimana diketahui masa kerja kabinet Sjahrir berlangsung dalam 3 babak Pemerintahan yaitu Kabinet Sjahrir pertama (14 November 1945 – 12 Maret 1946), Kabinet Sjahrir kedua (13 Maret 1946 – 2 Oktober 1946) dan Kabinet Sjahrir ketiga (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947).
    Periode 14 November 1945 – 27 Juni 1947 menjadi penting karena merupakan awal perjuangan Revolusi Kemerdekaan dimana unsur konflik militer yang memunculkan pertempuran merupakan bagian yang sukar dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Semestinya, Kabinet Sjahrir adalah kabinet perang. Namun Sutan Sjahrir tidak memfungsikan pemerintahannya sebagai kabinet yang kuat dan militeristik tapi justru memulai fondasi sistim pemerintahan yang demokratis. Tapi perhatiannya pada masalah militer tidak dikesampingkan begitu saja.
    Sjahrir bercita-cita mewujudkan kemerdekaan R.I yang merupakan jembatan untuk mencapai tujuan sebuah Negara yang menjunjung kerakyatan, kemanusiaan, kebebasan dari kemelaratan, menghindari tekanan dan penghisapan, menegakkan keadilan, membebaskan bangsa dari genggaman feodalisme dan menuju pendewasaan bangsa. Tujuan itu tidak disebut-sebut dalam program awal kabinet pertama RI (18 Agustus 1945 – 14 November 1945) yang dipimpin Soekarno yang berbentuk Kabinet Presidensiel.
    Kesempatan untuk mewujudkan cita-cita itu datang dalam persidangan pertama Komite Nasional Indonesia Pusat di Jakarta tanggal 16 Oktober 1945. Ketika itu Sjahrir diminta duduk sebagai ketua Badan Pekerja K.N.I.P dimana sebagian besar anggotanya sedang mengusulkan perubahan fungsi K.N.I.P dari hanya sebagai badan pembantu Presiden, menjadi lembaga legislatif. Hal itu didukung Hatta yang menerbitkan Maklumat Wakil Presiden No.X tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada K.N.I.P. Bersama Presiden K.N.I.P juga ditetapkan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
    Setelah menjabat, di lembaga tersebut Sjahrir menyusun Haluan Negara yang menggambarkan kedudukan R.I sebagai perwujudan hak menentukan nasib sendiri suatu Negara demokratis.
    Untuk mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara hasil perjuangan Bangsa Indonesia yang demokratis, atas pemikiran Sjahrir pada tanggal 1 November 1945 diterbitkan Manifesto Politik oleh Pemerintah. Haluan Politik Pemerintah tersebut ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta. Untuk mendukung kebijakan nasional baru, pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan Maklumat Pemerintah lainnya yang isinya antara lain, berdasarkan usul badan pekerja K.N.I.P, bahwa Pemerintah memberi kesempatan pendirian partai-partai politik
    Kemudian, sebagai ketua B.P K.N.I.P, Sjahrir mengajukan maklumat K.N.I.P no.5 tanggal 11 November 1945 yang isinya pembentukan kabinet dengan susunan menteri yang bekerja kolektif yang dipimpin Perdana Menteri. Perdana Menteri ditunjuk oleh Kepala Negara. Format itu terpaksa disetujui Presiden Soekarno. Proses selanjutnya, pada tanggal 14 November 1945 terbentuk Kabinet R.I kedua yang berbetuk kabinet ministerial dengan Sjahrir sebagai Perdana Menteri.
    Pada tanggal 17 November 1945 diumumkan program Kabinet Sjahrir pertama ,
    1. Menyempurnakan susunan pemerintahan daerah berdasarkan kedaulatan rakyat.
    2. Mencapai koordinasi segala tenaga rakyat didalam usaha menegakkan Negara R.I serta pembagunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan.
    3. Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat diantaranya dengan jalan pembagian makanan.
    4. Berusaha mempercepat keberesan tentang hal Oeang Republik Indonesia (ORI).
    Dalam Kabinet R.I kedua atau Kabinet Sjahrir pertama, wakil ketua B.P K.N.I.P, Amir Sjarifudin telah diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat merangkap Menteri Penerangan. Tidak jelas hubungan pribadi antara Amir dan Sjahrir sebelum kemerdekaan. Mereka sudah pernah bertemu beberapa kali sebelum dan sesudah zaman Jepang. Bahkan pembinaan pemuda sebelum perang yang dilakukan Amir, diambil alih Sjahrir dizaman Jepang. Kesan Sjahrir saat bertemu Amir pertama kali adalah orang yang penuh idealis yang berjiwa labil. Setelah Proklamasi, keduanya kemudian sama-sama membentuk Partai Sosialis.
    Alasan penunjukannya Amir sebagai Menteri Keamanan Rakyat selama 3 periode juga tidak jelas.
    Pada tanggal 18 Desember 1945 oleh Pemerintah Kabinet Sjahrir, Soedirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar T.K.R. Penundaan pelantikan ini menurut Anderson menandakan adanya persaingan dan pertentangan antara Pemerintah dan Komando Tertinggi Militer.
    Pada tgl 17 November 1945 Kabinet Sjahrir mengeluarkan Keterangan Pemerintah tentang dasar Tentara Keamanan Rakyat (T.K.R). Sjahrir dalam kedudukannya sebagai Perdana Menteri, telah mengeluarkan beberapa kebijakan politik militer, seperti penarikan semua kekuatan bersenjata R.I keluar dari kota Jakarta pada pertengahan Desember 1945, pengangkutan tentara Jepang dan APWI (Allied Prisoner of War and Internees).
    Dalam kabinet Sjahrir I, (14 November 1945 – 12 Maret 1946) telah dimunculkan sejumlah kebijaksanaan Pemerintah. Tapi belum semua kebijakan Pemerintah yang tercantum tertulis. Hal-hal lain yang belum dimunculkan dapat ditelusuri dalam Manifesto Politik Hatta dan juga buku Perjuangan Kita . Salah satu yang nampak perihal kebijakan politik, dimana kebijakan politik militer merupakan bagian dari kebijakan politik umum pemerintah R I .
    Kebijaksanaan politik adalah alat yang terutama berkaitan untuk mempertahankan eksistensi pemerintah dan kemerdekaan R.I sebagaimana yang dinyatakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Artinya kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia, mengindari kembali berkuasanya penjajahan Belanda dan memunculkan simpati luar negeri atas perjuangan rakyat. Untuk kegiatan didalam negeri yang paling penting adalah bagaimana persatuan bisa terwujud , demokrasi bisa berjalan dan feodalisme bisa ditumbangkan.
    Dalam kabinet Sjahrir ke kedua (13 Maret 1946 – 2 Oktober 1946), kebijaksanaan pemerintah sedikit melenceng akibat ulah PP yang ingin memperjuangkan kemerdekaan 100 %. Hal ini sulit dilaksanakan karena perundingan dengan Belanda sudah setengah jalan yang didasarkan kepada kesepakatan bersama. Sedangkan minimal program PP tidak mungkin diterima Belanda, meskipun Soekarno punya perhatian pada kegiatan PP secara menyeluruh.
    Kelompok oposisi (P.P) berada dibalik penculikan Sjahrir 27 Juni 1946 dan usaha kup 3 Juli 1946. Karena mereka menganggap Sjahrir tidak mewakili rakyat Indonesia yang sedang berevolusi. Pemerintah menumpas P.P dan tokoh-tokohnya dipenjarakan. Keadaan ini sangat membantu dalam mewujudkan situasi sosial politik dan keamanan dalam negeri yang kondusif guna berlangsungnya perundingan Linggarjati. Ketika Sjahrir diculik, Pemerintah yang berkuasa adalah kabinet presidensiel karena Soekarno menerbitkan maklumat pemerintah no.1 tahun 1946 yang isinya mengambil alih kekuasaan Pemerintah. Ketika maklumat ini dicabut melalui maklumat Pemerintah no.2 tahun 1946, dibentuklah kabinet Sjahrir ke III (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947). Dwitunggal Soekarno-Hatta mendukung kebijakan kabinet Sjahrir III, khususnya untuk berunding dengan Belanda. Antara lain menguasai sidang KNIP tanggal 25 Februari 1947 guna meratifikasi persetujuan Linggarjati, melalui penambahan anggota sehingga berjumlah 500 orang lebih. Ahirnya meskipun melalui jalan yang alot dan berbelit-belit akibat ulah Parlemen Belanda, Persetujuan Linggarjati ditanda tangani juga pada tanggal 25 Maret 1947.
    Sebagai Perdana Menteri Sjahrir tidak bisa membiarkan Amir berkonflik terus menerus dengan lembaga ketentaraan yang ada. Disadarinya disana ada Soedirman yang didukung oleh Soekarno dan Hatta. Maka didekatinya Soedirman dimana kebetulan sejumlah pembantu Soedirman adalah orang-orang yang dekat dengan Sjahrir. Hubungan harmonis Sjahrir-Soedirman berhasil dibina, khususnya dalam rangka melicinkan perundingan Indonesia Belanda. Dalam gencatan senjata 14 Oktober 1946, Soedirman adalah sosok yang berada didepan mendukung perundingan Indonesia-Belanda tersebut.
    Sejak kepindahan Soekarno-Hatta ke Yogyakarta, terjadi kevakuman kepemimpinan politik Nasional di Jakarta dan sekitarnya atau lebih luas di Jawa Barat. Kesempatan ini dimanfaatkan Sjahir dengan sebaik-baiknya. Dengan alasan untuk membuat Jakarta sebagai kota Internasional agar cukup kondusif bagi persiapan perundingan Indonesia Belanda yang ditengahi sekutu, kekuatan militer Indonesia diminta keluar dari Jakarta. Sementara agar sikap tentara benar dan korek, selalu dipompakan pendapat dan keyakin Sjahrir kepada lembaba-lembaga militer. Tentu saja hal ini dilaksanakan melalui para pimpinan militer intelektual yang merupakan pemuda Sjahrir. Hal yang dimaksud Sjahrir sebenarnya cukup jelas tersurat dalam Perjuangan Kita. Sjahrir membutuhkan tentara yang bersatu, solid, efisien dan kuat. Maka personil tentara merupakan unsur S.D.M yang berkualits, professional, berdedikasi, serta berdisiplin tinggi. Seperti telah diuraikan diatas, untuk membantu kantor Perdana Menteri dibidang militer telah dibentuk Kantor Penghubung Tentara di jalan Cilacap no.5 Jakarta dimana berkiprah didalamnya sejumlah pemuda Sjahrir. Kantor Penghubung Tentara berperan sebagai tangan kanan Perdana Menteri dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah serta pelaksanaannya dibidang militer.
    Sebagai kepala pemerintahan Sjahrir gagal, tapi bukan berarti usahanya tidak ada gunanya sama sekali bagi negara dan bangsa Indonesia. Manfaat dari perjuangan Sjahrir, nampak dalam kebijaksanaan Pemerintah R.I. dibidang politik luar negeri. Sjahrir telah membangun landasan kuat atau tempat berpijak bagi sikap dan langkah yang diambil Departemen Luar Negeri R.I terhadap kolonialisme sejak tahun 1945 sampai sekarang.

  4. KONFLIK ISLAM DAN NEGARA PADA MASA ORDE BARU
    OLEH : MUTIARA DELFIWA

    Secara etimologis, kata Islam berasal dari bahasa Arab dari bentuk verba aslama yang berarti ia menundukkan dirinya atau ia masuk ke dalam kedamaian. Selain itu Islam juga berarti “damai” dalam dan luar.

    Dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan agama dan urusan poltik. Pengertiannya, politik sebagai suatu kegiatan harus dilakukan dalam kerangka sistem nilai islam.
    Masalah politik dan pentadbiran Negara adalah termasuk dalam urusan keduniaan yang bersifat umum. Panduan al-Quran juga al-Sunnah bersifat umum. Oleh yang demikian permasalahan politik termasuk dalam urusan ijtihad umat Islam. Tujuan utama atau cendikiawan Islam adalah berusaha secara terus menrus menjadikan dasar al-Quran itu menjadi sistem yang kongkret supaya dapat diterjemahkan ide dalam pemerintahan dan pentadbiran negara di sepanjang zaman.

    Orde Baru merupakan suatu orde politik yang berlainan sama sekali dengan orde politik sebelumnya. Format politik orba ini mencoba menciptakan keseimbangan antara konflik dan consensus.
    Kalau pada masa Orde Lama pembangunan ditekankan pada bidang politik, maka Orde Baru mengubahnya menjadi ekonomi. Dalam bidang politik, rezim yang berkuasa dihadapkan pada upaya menciptakan sebuah format politik baru. Upaya ini secara praktis bersamaan dengan tumbuhnya optimisme masyarakat sekeluarnya mereka dari suatu masa yang merugikan. Optimisme akan kehidupan baru yang lebih baik, lebih demokratis, dan lebih aman.

    1. Militer sebagai Kekuatan Politik Dominan
    Secara teoritis, keterlibatan militer dalam politik merupakan topik yang menarik bagi para penganut politik. Kehadiran militer dalam perpolitikan nasional sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan Indonesia. Salah satu karakteristik militer Indonesia adalah berasal dari gerakan perlawanan rakyat yang pada saat itu sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dengan demikian, militer Indonesia bukan bentukan politisi sipil, bukan pila warisan penjajah Belanda dan Jepang. Bahkan bersama politisi sipil (yang berjuang lewat jalur diplomasi), militer bergandeng tangan (dengan menggunakan senjata), mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda yang bermaksud menjajah kembali. Karakteristik militer Indonesia adalah “prajurit perang” seklaigus “pejuang prajurit”.

    2. Pembangunan Ekonomi sebagai Prioritas
    Para pendukung Orde Baru sepakat untuk memprioritaskan pembangunan ekonomi. Pilihan ini diambil sesuai dengan political will pemerintah untuk mengalihkan orientasi pembangunan pada masa Orde Lama yang ideologis-politis kepada orientasi pragmatis. Pilihan ini tepat untuk mengantisipasi gejolak masyarakat yang sekian lama hidup melarat dan menyimpan harapan baru dengan datangnya Orde Baru.
    Militer yang menjadi unsur kekuatan dominan Orde Baru berkeyakinan, kesalahan politik sistem sebelumnya adalah terlalu berperannya partai-partai politik yang terpolarisasi secara ideologis dan dipusatkannya perhatian pada pembangunan politik. Militer memandang perlu menekankan pembangunan ekonomi pada masa Orde baru. Karena pembangunan ekonomi hanya bisa berlangsung dalam keadaan politik yang stabil, maka pembangunan politik menjadi alat pencapaian stabilitas itu.

    3. Stabilitas Politik
    Pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utama pembangunan membutuhkan prasyarat-prasyarat tertentu. Di bidang politik, prasyarat itu adalah stabilitas politik, yang pada dua dekade pasca kemerdekaan merupakan barang mahal dan sulit tercipta. Inilah yang menjadi sasaran utama pembangunan politik sehingga tekanannya adalah pada pendekatan keamanan (security approach), bukan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).
    Pencapaian dan pemeliharaan stabilitas nasional, dengan penglaman politik sebelumnya, mengahruskan pemerintah dlam mengambil langkah-langkah berikut:
    1) Menciptakan suatu tertib politik yang bebas dari konflik ideologis-politis.
    2) Membatasi partisipasi politik yang pluralistik
    4. Terbentuknya Hegemonic Party System
    Pemerintah Orde Baru yang didominasi oleh militer memiliki persepsi yang khas terhadap partai, yaitu sebagai “pasang dalam memperoleh keuasaan, pemberi pandangan dunia yag lain (ideology, pen.) dan penggerak kekerasan rakyat”.
    Sejak pemilu pertama dalam masa Orde Baru pada tahun 1971 terbentuklah sistem kepartaian yang Hegemonic Party System (HPS). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh La Palombra dan Weiner (1966). HPS tercipta jika suatu parpol mendominasi proses politik suatu Negara dalam dikurun waktu yag lama. Lebih jauh Wiatr (1967, 1970), berdasarkan penelitiannya di Polandia, mengatakan bahwa HPS terletak diantara sistem partai dominan dan satu partai. Di dalam HPS eksistensi partai-partai dan organisasi sosial diakui tetapi peranannya dibuat seminimal mungkin, terutama dalam pembentukan pendapat umum.

    Organisasi-Orgasnisasi Sosial Keislaman
    1. Muhammadiyah
    Dalam bidang politik, Muhammadiyah memperlihatkan sikap yang beragam suatu saat tampil sebagai pihak yang sangat kritis terhadap pemerintah, tetapi pada saat yang lain tampil sebagai pendukung, bahkan ikut dalam pemerintahan. Pada suatu saat, Muhammadiyah menjadi subordinatif kekuatan pilitik tertentu, dan pada saat yang lain menjadi organisasi independent yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan parpol apapun. Paham keagamaannya adalah Ahlussunnah Wal Jamaah. Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan tidak akan berubah menjadi partai politik. Akan tetapi, tidak berarti Muhammadiyah buta politik. Muhammadiyah terus bergerak dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan, namun dalam batas-batas sebagai gerakan dakwah Islam amar ma’ruf dan nahi munkar, dan tidak bermaksud menjadi partai politik.
    2. Nahdatul Ulama
    Pada masa Orde Baru, NU memperlihatkan dinamika sosial-politik yang agak berlainan dengan masa-masa sebelumnya. Dalam pemilu 1971, NU berhasil menduduki posisi kedua dibawah GOLKAR dan diatas Parmusi (nama lain Masyumi). Paham teologi yang dianut NU adalah Ahlussunnah wal Jamaah.
    Menurut paham Ahlussunnah wal Jamah, kewajiban mematuhi penguasa yang sah adalah sebagian dari iman. Sepanjang pemerintah tidak mengajak kepada kekufuran, tidak ada alasan untuk membangkang terhadap pemerintah. Dengan demikian, dalam “kamus politik” NU tidak ada kata bughat (memberontak). Jika NU menganggap pemerintah melakukan kesalahan, cara memperbaikinya adalah menegurnya dengan cara yang baik dan mengajak berdialog sebagai perwujudan wajadilhum billati hiya ahsan (mengajak kepada kebaikan dengan cara sebaik mungkin)
    3. Majelis Ulama Indonesia
    Salah satu kebijakan Orde Baru, seperti juga Orde Lama adalah melakukan marjinalisasi peranan agama dalam politik formal. Misalnya lewat desakralisasi parpol. Peranan ulama diakui tetapi terbatas untuk mengurus soal-soal keagamaan. Berkurangnya peran ulama dalam politik formal membuat mereka mencari wadah baru.
    Sebagai upaya penjinakan “Islam politik”, pemerintah senantiasa memberikan penghargaan tinggi dan keuangan kepada MUI, akan tetapi di pihak lain MUI sering mangalami tekanan untuk membenarkan politik dari sudut agama. Ketegangan antara pemerintah dan MUI sering terjadi ketika kepentingan kedua belah pihak tidak dapat dipertemukan.
    4. Pesantren
    Dalam konteks kekuasaan, pada saat mereka berhadapan dengan realitas sosial politik, yang diutamakan adalah integrasi umat daripada keharusan berlakunya sistem syari’ah dalam sistem kekuasaan
    5. Organisasi-organisasi Pelajar dan Pemuda
    1) Pelajar Islam Indonesia (PII)
    2) Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
    3) Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU)
    4) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

    Partai Persatuan Pembangunan
    Sejak kelahirannya, PPP sudah menempati posisi marginal dalam tatanan politik Orde Baru. Bahkan sesungguhnya, dalam pengertian teoritis, PP belum pernah menjadi “partai politik” karena semua fungsi parpol diambil oleh birokrasi dan berbagai organisasi korporatis perpanjangan tangan GOLKAR. Akibatnya, komunikasi politik dengan massa pendukungnya hanya terjadi pada saat pemilu.

    Hubungan Islam dan Negara Orde Baru
    Hubungan antagonis antara Negara Orde Baru dengan kelompok Islam dapat dilihat dari kecurigaan yang berlebih dan pengekangan kekuatan Islam yang berlebihan yang dilakukan Presiden Soeharto. Sikap serupa merupakan kelanjutan dari sikap kalangan nasionalis sekuler terhadap kelompok Islam, khususnya di era 1950-an.
    Kecenderungan akomodatif negara terhadap Islam lebih disebabkan oleh pemahaman negara terhadap perubahan sikap politik umat Islam terhadap kebijakan Negara, terutama dalam konteks pemberlakuan dan penerimaan asas tunggal Pancasila. Perubahan sikap umat Islam pada paruh kedua 1980-an, dari menentang menjadi menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bersinergi dengan sejumlah kebijakan Orde Baru yang menguntungkan umat Islam pada masa selanjutnya
    Sumber:
    http://edwaneloenks.blogspot.com/2012/03/islam-dan-negara-dalam-politik-orde.html

  5. KASUS LAMPUNG PADA MASA ORDE BARU
    OLEH : RENA YATI

    Semasa kepemimpinan Soeharto banyak sekali pelanggaran HAM dan menewaskan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan masyarakat Indonesia. Misalnya di Lampung, jejak pelanggaran HAM Soeharto yang teramat nyata dan belum selesai hingga kini adalah kasus pembunuhan terhadap komunitas pengajian pimpinan Warsidi di Dukuh Cihideung, Dusun Talangsari III, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur (dahulu masuk Kecamatan Way Jepara, Lampung Tengah).
    Di Lampung tepatnya di desa Way Jepara, umat Islam mengalami penindasan dan perlakuan yang buruk dari rezim pemerintahan orde baru di bawah presiden Soeharto. Di desa Way Jepara, terjadi pembantaian yang membuat ratusan jiwa kaum muslimin (versi pemerintah: 29 orang) meninggal dunia oleh tangan kotor pemerintah saat itu melalui Korem Garuda Hitam 043 Lampung.
    Kaum muslimin di desa Way Jepara yang berada di bawah bimbingan ngaji Warsidi diserang oleh para pasukan loreng bersenjata lengkap pada saat subuh hari pada tanggal 7 Februari 1989. Para jamaah Warsidi ini dituduh memberontak dan merongrong Pancasila serta NKRI.
    Saat itu, warga yang tengah terlelap tidur dikejutkan dengan suara letusan senjata api. Beruntun, rentetan senjata menembus tubuh warga orang tua, anak-anak, bahkan ibu-ibu. Perlakuan serdadu berloreng tersebut sama sekali tidak menggunakan akal dan perikemanusiaan. Selain itu, sebelumnya, juga terjadi penculikan dan penangkapan terhadap jamaah pengajian yang dikenal Kelompok Warsidi atau Jamaah Mujahidin Fii Sabilillah.
    Saat penyerbuan itu, berdasarkan laporan Kontras tentang kasus Talangsari, kampung dibakar dan kemudian ditutup untuk umum. Penyerbuan dilakukan menyusul dugaan adanya kelompok pengajian yang ingin mengganti Pancasila dengan asas Islam. Salah satu tokoh di balik tragedi Talangsari atau Tragesi Lampung atau GPK Warsidi atau Jamaah Mujahidin Fii Sabilillah di Way Jepara, Jayus, menceritakan betapa dahsyatnya pembantaian yang dilakukan oleh aparat pada saat itu. Jayus mengaku menyaksikan sendiri sekitar ratusan korban meninggal yang dimakamkan di sekitar Talangsari akibat kejadian yang “menyakitkan” umat islam tersebut.

    Ratusan umat Islam itu dibantai hanya karena mengkritik pemerintah Orde Baru, yang kerap melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jemaah Warsidi mengecam pemerintah yang gagal menyejahterakan rakyat dan gagal menciptakan keadilan. Kemelaratan terjadi di mana-mana. Ekonomi hanya dikuasai kaum elite yang dekat dengan kekuasaan. Hukum tidak berpihak para rakyat kecil. Dalam semua sisi kehidupan baik ekonomi, politik, maupun hukum, pemerintah Orde Baru tidak berpihak pada rakyat. Jemaah Warsidi kemudian menyimpulkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah produk gagal.
    Kritik yang digencarkan “pada masa yang tidak tepat” itu langsung membuat penguasa Orde Baru tersulut emosinya. Pendekatan kekuasaan pun dilakukan, dengan menghabisi komunitas tersebut. Jemaah Warsidi ditembak dan sebagian dibakar hidup-hidup dalam pondok. Kebanyakan yang dibakar hidup-hidup adalah wanita dan anak-anak. Mereka yang selamat kemudian dipenjarakan. Orde Baru memang pemerintahan yang antikritik. Jangankan komunitas pengajian di perkampungan macam Talangsari, kaum intelektual dan mahasiswa pun dijebloskan ke bui. Mereka dituduh menghina kepala negara. Kritik dianggap distruktif yang hanya akan mengganggu proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi telah membunuh partisipasi publik dalam berdemokrasi.

  6. MARSINAH DAN POTRET PERLAWANAN BURUH TERHADAP PEMERINTAHAN ORDE BARU

    Marsinah lahir 10 April 1969 – meninggal 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun adalah seorang aktivis dan buruh pabrik PT. Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama tiga hari. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Hasil otopsi menyimpulkan bahwa Marsinah di bunuh akibat penganiayaan berat.
    Awal tahun 1993, Gubernur KDH TK I Jawa Timur mengeluarkan surat edaran No. 50/Th. 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Himbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan, namun di sisi pengusaha berarti tambahannya beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, Karyawan PT. Catur Putera Surya (PT. CPS) Porong membahas Surat Edaran tersebut dengan resah. Akhirnya, karyawan PT. CPS memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei 1993 menuntut kenaikan upah dari Rp 1700 menjadi Rp 2250, karena pada saat itu hak yang dimiliki oleh para buruh tidak didengarkan oleh pemerintah masa orde baru tersebut.
    Sedagkan Marsinah sendiri adalah salah seorang karyawati PT. Catur Putera Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggul Angin Sidoarjo. Pada tanggal 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer (Koramil) setempat turun tangan mencegah aksi buruh. Dan tanggal 4 Mei 1993, para buruh mogok total mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp 1.700 per hari menjadi Rp 2.250. Tunjangan tetap Rp 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen.

    Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap. Mulai tanggal 6,7,8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993.
    Dan sampai saat ini Marsinah adalah potret pejuang bagi kaum buruh saat ini. Perjuangan Marsinah, adalah apa yang kaum buruh perjuangkan hingga hari ini. Ingatan rakyat Indonesia terhadap tak akan pernah hilang. Tepat hari ini 8 Mei, kematian Marsinah telah menyalakan obor perjuangan kaum buruh di Indonesia, khususnya buruh perempuan. Patutlah, Marsinah diberi penghormatan yang setinggi-tingginya terhadap apa yang telah ia abdikan atas nama buruh yang ditinhdas.

  7. AFILIASI DEWAN BANTEN DAN TOKOH MASJUMI DALAM PERISTIWA PRRI

    MAKALAH
    SEJARAH indonesia kontemporer
    Afiliasi dewan banten dan tokoh masyumi dalam peristiwa prri

    Disusun oleh:
    Fitrila rahmadani

    Dosen pembimbing: fikrul hanif,s.s,m.hum

    Sekolah tinggi keguruan ilmu pendidikan (St-kip)
    Abdi pendidikan
    Payakumbuh
    2013/2014
    Afiliasi Dewan Banteng dan Tokoh Masyumi dalam Peristiwa PRRI

    Bersamaan dengan semakin memuncaknya protes atas ketimpangan pembangunan wilayah pusat dan daerah. Pada Desember 1956 berdirilah Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan.
    Bermunculannya dewan-dewan itu merupakan wujud ketidakpuasan daerah kepada pemerintah pusat atas hilangnya struktur militer dan kian diberinya tempat bagi PKI di pemerintahan. Saat itu Soekarno dinilai lebih condong ke “kiri“.
    Perwira Akademi Militer Hukum di Jakarta, Jusuf Nur dan Djamhuri Djamin, pengusaha Ramawi Izhar, serta Badar Gafar dari pusat pendidikan infantry berencana menggelar reuni mantan Divisi Banteng baik yang masih aktif maupun yang tidak. Rencana reuni dimatangkan dalam dua kali pertemuan. Pertama di Jakarta pada 21 September 1956. Kedua di Padang Sumatera Barat, pada 11 Oktober 1956.
    Reuni akhirnya terlaksana di Padang tanggal 20 hingga 24 Nopember 1956. Reuni ini membahas masalah politik dan sosial ekonomi rakyat di Sumatera Tengah. Reuni dihadiri sekitar 612 perwira aktif dan pensiunan. Reuni membuat sejumlah rekomendasi, yakni perbaikan masalah kepimpinan negara secara progresif dan radikal, perbaikan kabinet yang telah dimasuki unsur komunis, penyelesaian perpecahan di tubuh Angkatan Darat, pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Sumatera Tengah, serta menghapuskan birokrasi sentralistik. Rekomendasi ini dinamakan tuntutan Dewan Banteng.

    Rumusan perjuangan Dewan Banteng itu dicap sebagai pemberontakan. Ahmad Husein, ketua Dewan Banteng, langsung membantah tuduhan ini. Ia berpidato di depan corong Radio Republik Indonesia Padang, mengutarakan bahwa perjuangan Dewan Banteng bukan untuk memberontak, justru untuk membela keutuhan Republik Indonesia dan menegakan konstitusi.
    Dewan Banteng menilai Soekarno telah mengkhianati konstitusi dengan membubarkan konstituante. Soekarno juga dikecam karena kian memihak kepada komunis. Puncaknya adalah mundurnya Bung Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 1 Desember 1956. Ia tidak setuju dengan cara Soekarno mengatasi keadaan negara.
    Sayangnya, peristiwa itu tak membuat Soekarno mengoreksi sikapnya. Malah, aksi pelemparan granat pada malam 30 Nopember 1957 di saat Soekarno menghadiri ulang tahun sekolah Cikini, tempat anaknya bersekolah, hal ini dijadikan untuk menangkapi lawan-lawan politiknya dan mengeluarkan Dekrit Presdien 5 Juli 1959. Dekrit ini berisi permintaan agar konstituante hasil Pemilu 1955 dibubarkan. Pasca peristiwa Cikini, Jakarta menjadi bara api yang setiap saat siap membakar para lawan politik Soekarno, terlebih bagi siapa saja yang sejak awal telah menentang keberadaan PKI. Surat kabar yang menjadi corong PKI seperti Harian Rakyat, Warta Bhakti, Bintang Timur dan Harian Pemuda menuding sejumlah tokoh politik dari partai Masyumi dikait-kaitkan dengan peristiwa Cikini.
    Tokoh Masyumi mampu meredam keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI. Namun Soekarno tetap menilainya sebagai pemberontak. Gagasan melawan Soekarno yang dituduh kian condong pada PKI semakin menguat ketika para tokoh militer dan politisi sipil mengadakan rapat rahasia di Sungai Dareh. umatera Barat. Rapat rahasia itu berlangsung dalam dua putaran. Putaran pertama tanggal 8 Januari 1958, dihadiri tokoh-tokoh militer dan seorang politisi sipil Soemitro Djojohadikoesoemo. Rapat putaran pertama ini penuh semangat ‘kemarahan’ kepada pemerintah pusat. Bahkan, sempat terlontar beberapa kali ancaman akan memisahkan diri dari NKRI dan mendirikan negara Sumatera jika pemerintah pusat tak mau berbenah. Dalam putaran rapat kedua tanggal 10 Januari 1958, tokoh sipil seperti Muhammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara dan Boerhanuddin Harahap bisa meredam keinginan itu. Pertemuan tertutup yang disebut rapat rahasia Sungai Dareh itu cuma menyempurnakan susunan pengurus Dewan Perjuangan.
    Sebulan setelah rapat rahasia berlangsung, tepatnya tanggal 10 Pebruari 1958, Ahmad Husein, selaku Ketua Dewan Perjuangan, menyampaikan ultimatum kepada pemerintahan Soekarno melalui Radio Republik Indonesia Padang. Ultimatum yang disebut Piagam Perjuangan ini berisi 8 poin tuntutan. Intinya, menuntut agar dalam waktu 5 x 24 jam sejak diumumkannya ultimatum ini, presiden segara membubarkan Kabinet Djuanda.

  8. PEMBENTUKAN NEGARA BAGIAN DAN IDE NEGARA PEDERAL BUNG HATTA

    A. PEMBENTUKAN NEGARA BAGIAN
    Indonesia pernah mengenal negara bagian (state) seperti yang ada di negara Amerika Serikat. Hal ini terjadi pada saat bentuk negara Indonesia adalah RIS ( Republik Indonesia Serikat) sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan suatu kesepakatan antara RI dan negara-negara bagian yang didirikan di daerah pendudukan Belanda.
    Kebijakan yang dirumuskan pimpinan RI ( Bung Karno dan Bung Hatta ) ketika berada dalam tahanan Belanda di Pulau Bangka setelah ibukota perjuangan RI, Yogyakarta, diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1949 dengan sebutan “Trase Baru” ingin merangkul para wakil “Negara-Negara Federal” itu dalam suatu front bersama menghadapi Belanda di Meja perundingan. Hasilnya adalah kesepakatan mendirikan RIS, karena Belanda hanya bersedia mengakui kedaulatan dan menyerahkan tanggungjawab pemerintahan kepada RIS.
    Berdasarkan keputusan pada perundingan KMB (konferensi meja bundar) antara Moh. Hatta, Moh. Roem dengan Van Maarseven di Den Haag Belanda memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara RIS / Republik Indonesia Serikat. Negara republik indonesia serikat memiliki total 16 negara bagian dan 3 daerah kekuasaan ditetapkan tanggal 27 Desember 1949. Tujuan dibentuknya negara RIS tidak lain adalah untuk “memecah belah rakyat Indonesia dan melemahkan pertahanan Indonesia”. Berikut pembagian negara bagian pada masa RIS :

    1. Daerah Kekuasaan RIS 1 mencakup :
    – Negara Pasundan
    – Republik Indonesia
    – Negara Jawa Timur
    – Negara Indonesia Timur
    – Negara Madura
    – Negara Sumatera Selatan
    – Negara Sumatera Timur
    2. Daerah Kekuasaan RIS 2 meliputi :
    – Negara Riau
    – Negara Jawa Tengah
    – Negara Dayak Besar
    – Negara Bangka
    – Negara Belitung
    – Negara Kalimantan Timur
    – Negara Kalimantan Barat
    – Negara Kalimantan Tenggara
    – Negara Banjar
    – Negara Dayak Besar
    3. Daerah Kekuasaan RIS 3 adalah :
    – Daerah Indonesia lainnya yang bukan termasuk negara bagian

    B. IDE NEGARA PEDERAL BUNG HATTA
    Ide negara federal pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Hatta sebagai salah seorang Bapak pendiri bangsa dan Proklamator RI, baginya “Nusantara yang secara geografis mempunyai keanekaragaman budaya dan penduduk yang akan berkembang pesat, akan terjadi beban tersendiri jika dibangun dengan sebuah sistem yang terpusat.”
    YB. Mangunwijaya mengatakan “di Indonesia federalisme tidak hanya mungkin, tetapi harus dan pasti”. Negara federal menurutnya lagi adalah sistem yang amat ampuh untuk memberantas KKN dan pasca nasionalisme nanti tidak berarti meninggalkan negara kesatuan, tetapi memperteguhnya, sama seperti pasca sarjana yang tidak berarti meninggalkan sarjana, tetapi menuju kepada kedewasaan yang penuh, ibarat metamorfosa dari ulat kepada kupu-kupu” katanya.
    Prof. DR. Amin Rais sangat bersemangat tentang ide negara federal di Indonesia. Baginya ide tentang negara federal perlu didiskusikan secara terbuka agar tidak berlaku salah faham tentang arti dan makna sebuah negara federal sebenarnya. Dengan melihat keadaan Indonesia saat ini yang penuh dengan kecelaruan, Amin mengatakan saat ini ada tiga opsi (pilihan) untuk Indonesia ke depan, yaitu;
    1. Membela mati-matian Indonesia sebagai negara kesatuan NKRI yang sentralistis. Negara kesatuan ini telah dicobakan selama 62 tahun, tetapi tidak mampu membawa Indonesia keluar dari garis kemiskinan, buta huruf, ketertinggalan, pelanggaran hukum dan HAM dan sebagainya.
    2. Memecah Indonesia menjadi beberapa negara merdeka, sehingga nantinya akan terbentuk negara-negara kecil yang akan menjadi mangsa serigala-serigala Internasional, tentu saja ini menurutnya sangat tidak menguntungkan dan tidak diinginkan.
    3. Paling baik adalah “menjadikan negara Indonesia negara federal!” bentuk seperti ini akan memungkinkan terciptanya keadilan Indonesia secara luas.”

    By.Pevi

  9. KH. ISA ANSHARI DAN PENGARUHNYA DALAM SIDANG KONSTITUANTE
    oleh: AFRIDA
    Ia bergelar Singa Podium. Dijuluki demikian karena kefasihan kemampuan berorasi mampu mengobarkan semangat setiap orang yang mendengarnya.
    Pemuda yang bertubuh pendek, gemuk dengan bahu yang agak bungkuk ini lahir di Maninjau, Sumatera Barat, 1 Juli 1916. Di usianya yang masih remaja, Isa Anshari telah terjun ke dunia politik.
    Di kota kelahirannya itu ia sudah menjadi kader PSII dan aktif sebagai mubaligh Muhammadiyah. Seperti halnya para pemuda lainnya, Isa Anshari merantau ke pulau Jawa dan menetap di kota Bandung. Di kota Kembang inilah ia bertemu dengan Soekarno.
    Selain dikenal sebagai pemuda yang taat beragama, aktivitas politiknya makin menggebu-gebu. Di usianya yang muda, ia telah memimpin beberapa organisasi, yaitu Ketua Persatuan Muslimin Indonesia Bandung, Pemimpin Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia Bandung, Sekretaris Partai Islam Indonesia Bandung serta ikut mendirikan Muhammadiyah cabang Bandung.
    Dalam pergerakan itu, ia bergabung dengan kelompok pemuda yang disebut-sebut radikal, seperti M. Natsir. Aktivitasnya di Persis yang sempat dipimpinnya beberapa periode seakan-akan semakin tersemai subur. Ia juga menjadi anggota Indonesia Berparlemen, Sekretaris Umum Komite Pembela Islam dan pemimpin redaksi majalah Daulah Islamyah.
    Satu hal yang mencolok dari tokoh yang pernah menjadi pembantu tetap Pelita Andalas dan Perbincangan ini adalah sikapnya yang tegas.
    Ia sering dinilai tidak bersikap kompromistis. Tidak mengherankan kalau Herbert Feith menyebutnya dengan figur politisi fundamentalis yang memiliki keyakinan teguh.
    Oleh karena itu, pada zaman Jepang, ia telah mengomandoi gerakan Anti Fasis (Geraf), Biro Penerangan Pusat Tenaga Rakyat (Putera) Priangan, memimpin Angkatan Muda Indonesia dan mengorganisasi Majelis Islam yang membentuk kader-kader Islam.
    KH. Isa Anshari adalah salah satu pilar yang membangun Persis. Pada tahun 1935-1960 ia sempat menjadi ketua umumnya. Selama memimpin Persis, perannya sangat menonjol. Ia selalu memberikan arahan dan warna bagi organisasi itu. Pidatonya selalu bergelora membuat pandangan yang mendengarkan selalu tertuju kepadanya.
    Bukan sekali dua kali ia ditegur oleh aparat keamanan karena “garangnya” pidato yang ia sampaikan.
    Dalam hal tulis menulis analisisnya cukup tajam. Di antaranya hasil karyanya adalah Bahaya Merah Indonesia, Barat dan Timur, Islam Menentang Komunisme, Tuntunan Puasa, Umat Islam Menghadapi Pemilihan Umum, dan lain-lain.
    Dalam kancah politik, Masyumi menjadi ladangnya. Bagi para ulama kritis , berpolitik merupakan bagian tuntutan agama. Mereka selalu meneriakkan kebenaran walaupun pahit dirasakan. Bagi mereka, berpolitik adalah alat untuk mencapai cita-cita umat Islam. Di bawah bendera Masyumi, ia semakin memperkuat posisinya sebagai politisi. Tahun 1949, ia memimpin sebuah kongres Gerakan Muslimin Indonesia.
    Keterlibatan KH. Isa Anshari dalam pentas politik membuat dia harus menghadapi risiko yang tidak kecil. Ketika terjadi razia terhadap orang-orang yang diisukan ingin membunuh presiden dan wakil presiden pada bulan Agustus 1951 oleh PM Sukiman Wirdjosandjoyo, KH. Isa Anshari ditangkap.
    Namun beberapa saat kemudian ia dilepaskan dan dinyatakan tidak bersalah.
    Sepak terjangnya di bidang politik sempat menyedot perhatian massa. Di mana ia memberikan pidato, pasti dipenuhi massa yang ingin mendengarkan suaranya. Biasanya massa yang hadir bukan hanya partisipan Masyumi, tapi juga masyarakat umum.
    Pada masa Soekarno, Masyumi menjadi salah satu lawan politik pemerintah yang terus digencet. Saat tragedi Permesta meledak (1958), banyak tokoh-tokoh yang diciduk. Termasuk KH. Isa Anshariyang saat itu berada di Madiun bersama Prawotomangkusasmito, M. Roem, M. Yunan Nasution dan EZ. Muttaqien serta beberapa tokoh lainnya.
    Pada masa demokrasi parlementer, muncul beberapa konflik antar kelompok. Ada yang menginginkan Indonesia berideologi sekuler-nasionalis dengan dasar negara Pancasila. Di sisi lain ada yang menginginkan terbentuknya negara Islam, atau paling tidak negara yang berideologikan hukum-hukum Islam.
    Di tubuh Masyumi, cita-cita untuk membangun Negara Islam sangat subur. KH. Isa Anshari tetap menjadi juru bicara yang ulet bagi Masyumi. Namun sayang, keinginan mereka untuk mewujudkan Negara Islam gagal.
    Ketidakberhasilan ini disebabkan beberapa hal, di antaranya munculnya polarisasi mengenai bentuk dan konsep negara Islam itu sendiri.
    Ada yang berpendapat bahwa aturan dan ajaran Islam harus terwujud lebih dahulu yang nantinya dengan sendiri akan terbentuk negara Islam. KH. Isa Anshari termasuk dalam kelompok ini. Di sisi lain ada yang berpendapat bahwa negara Islam harus di bentuk dahulu, baru kemudian diberi corak dan warna Islam. Di Luar itu, muncul kelompok yang lebih keras lagi.
    Maka meledaklah peristiwa DII/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh serta gerakan Ibnu Hajar di Kalimantan. Gerakan-gerakan itu dapat dipadamkan oleh Soekarno, bahwa dalam perdebatan sidang konstituante pada tahun 1957 Isa Anshari menyatakan bahwa diterimanya islam sebagai dasar negara merupakan satu-satunya cara mengakhiri pemberontakan tersebut.
    Pada era berikutnya, KH. Isa Anshari terus berkecimpung dalam membangun umat. Di usianya yang kian lanjut, ia lebih banyak mengkader generasi muda. Ia tidak lagi menjadi pemimpin di organisasi yang membesarkannya, tapi cukup sebagai penasehat.
    Begitulah contoh seorang pemimpin yang mengetahui keadaannya. Kendati demikian ia tetap saja mendapat halangan. Ia sempat dijebloskan ke dalam penjara oleh Soekarno. Dari balik terali besi ia masih sempat mengirimkan tulisan-tulisan ke para sahabatnya.
    KH. Isa Anshari tidak mengenal lelah. Menjelang akhir akhir hayatnya ia tetap bekerja untuk umatnya. Pada 11 Desember 1969 atau sehari setelah Hari Raya Idul Fitri 1369 H ia meninggal dunia, di RS Muhammadiyah Bandung.

  10. PEMBENTUKAN NEGARA BAGIAN DAN IDE NEGARA PEDERAL BUNG HATTA
    Oleh: Pevi Wanovia

    A. PEMBENTUKAN NEGARA BAGIAN
    Indonesia pernah mengenal negara bagian (state) seperti yang ada di negara Amerika Serikat. Hal ini terjadi pada saat bentuk negara Indonesia adalah RIS ( Republik Indonesia Serikat) sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan suatu kesepakatan antara RI dan negara-negara bagian yang didirikan di daerah pendudukan Belanda.
    Kebijakan yang dirumuskan pimpinan RI ( Bung Karno dan Bung Hatta ) ketika berada dalam tahanan Belanda di Pulau Bangka setelah ibukota perjuangan RI, Yogyakarta, diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1949 dengan sebutan “Trase Baru” ingin merangkul para wakil “Negara-Negara Federal” itu dalam suatu front bersama menghadapi Belanda di Meja perundingan. Hasilnya adalah kesepakatan mendirikan RIS, karena Belanda hanya bersedia mengakui kedaulatan dan menyerahkan tanggungjawab pemerintahan kepada RIS.
    Berdasarkan keputusan pada perundingan KMB (konferensi meja bundar) antara Moh. Hatta, Moh. Roem dengan Van Maarseven di Den Haag Belanda memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara RIS / Republik Indonesia Serikat. Negara republik indonesia serikat memiliki total 16 negara bagian dan 3 daerah kekuasaan ditetapkan tanggal 27 Desember 1949. Tujuan dibentuknya negara RIS tidak lain adalah untuk “memecah belah rakyat Indonesia dan melemahkan pertahanan Indonesia”. Berikut pembagian negara bagian pada masa RIS :

    1. Daerah Kekuasaan RIS 1 mencakup :
    – Negara Pasundan
    – Republik Indonesia
    – Negara Jawa Timur
    – Negara Indonesia Timur
    – Negara Madura
    – Negara Sumatera Selatan
    – Negara Sumatera Timur
    2. Daerah Kekuasaan RIS 2 meliputi :
    – Negara Riau
    – Negara Jawa Tengah
    – Negara Dayak Besar
    – Negara Bangka
    – Negara Belitung
    – Negara Kalimantan Timur
    – Negara Kalimantan Barat
    – Negara Kalimantan Tenggara
    – Negara Banjar
    – Negara Dayak Besar
    3. Daerah Kekuasaan RIS 3 adalah :
    – Daerah Indonesia lainnya yang bukan termasuk negara bagian

    B. IDE NEGARA PEDERAL BUNG HATTA
    Ide negara federal pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Hatta sebagai salah seorang Bapak pendiri bangsa dan Proklamator RI, baginya “Nusantara yang secara geografis mempunyai keanekaragaman budaya dan penduduk yang akan berkembang pesat, akan terjadi beban tersendiri jika dibangun dengan sebuah sistem yang terpusat.”
    YB. Mangunwijaya mengatakan “di Indonesia federalisme tidak hanya mungkin, tetapi harus dan pasti”. Negara federal menurutnya lagi adalah sistem yang amat ampuh untuk memberantas KKN dan pasca nasionalisme nanti tidak berarti meninggalkan negara kesatuan, tetapi memperteguhnya, sama seperti pasca sarjana yang tidak berarti meninggalkan sarjana, tetapi menuju kepada kedewasaan yang penuh, ibarat metamorfosa dari ulat kepada kupu-kupu” katanya.
    Prof. DR. Amin Rais sangat bersemangat tentang ide negara federal di Indonesia. Baginya ide tentang negara federal perlu didiskusikan secara terbuka agar tidak berlaku salah faham tentang arti dan makna sebuah negara federal sebenarnya. Dengan melihat keadaan Indonesia saat ini yang penuh dengan kecelaruan, Amin mengatakan saat ini ada tiga opsi (pilihan) untuk Indonesia ke depan, yaitu;
    1. Membela mati-matian Indonesia sebagai negara kesatuan NKRI yang sentralistis. Negara kesatuan ini telah dicobakan selama 62 tahun, tetapi tidak mampu membawa Indonesia keluar dari garis kemiskinan, buta huruf, ketertinggalan, pelanggaran hukum dan HAM dan sebagainya.
    2. Memecah Indonesia menjadi beberapa negara merdeka, sehingga nantinya akan terbentuk negara-negara kecil yang akan menjadi mangsa serigala-serigala Internasional, tentu saja ini menurutnya sangat tidak menguntungkan dan tidak diinginkan.
    3. Paling baik adalah “menjadikan negara Indonesia negara federal!” bentuk seperti ini akan memungkinkan terciptanya keadilan Indonesia secara luas.”

    By.Pevi

  11. MAKALAH
    SEJARAH KONTEMPORER
    TENTANG
    KASUS MALARI 1974 DAN PERLAWANAN MAHASISWA TERHADAP MILITER

    Oleh :
    Risa Nofia

    Prodi Sejarah BP 2010
    ST-KIP Abdi Pendidikan
    Payakumbuh
    2013

    KASUS MALARI 1974 DAN PERLAWANAN MAHASISWA TERHADAP MILITER
    Setelah berakhirnya pemerintahan presiden Soekarno yang kemudian digantikan oleh Soeharto pada tahun 1966 yang disebut rezim Orde Baru, kebijakan ekonomi yang diterapkan bukan menolak sistem kapitalis-imperialis sebagaimana yang diharapkan rakyat pada saat itu, namun sebaliknya gong yang dipukul oleh rezim Soeharto ditandai dengan sebagai mulai bercokolnya kapitalis-imperialis di bumi pertiwi ini. Terbukti dengan segera dikeluarkannya kebijakan penanaman modal asing di Indonesia melalui UU Nomor 02/1968. Jika dikaji secara seksama, rencana pembangunan ala orde baru adalah mengikuti tahapan sebagaimana teori pertumubuhan Rostow, meskipun dengan dalih pembuatan Trilogi Pembangunan. Namun yang terjadi adalah adanya ketergantungan Indonesia terhadap teknologi, industri dan sumber modal dari negar-negara asing. Posisi mahasiswa dalam hal ini tidak bisa berbuat banyak, sikap kritis mereka tidak terfasilitasi karena masih awamnya mereka terhadap peta hubungan Indonesia-Barat.
    Setelah tumbangnya rezim Orde Lama dan berganti dengan rezim Orde Baru, banyak gerakan mahasiswa yang mulai lemah selain dikarenakan konflik internal juga disebabkan karena tekanan dari pemerintah yang berusaha untuk merestrukturisasi semua unsur kekuatan politik termasuk gerakan mahasiswa, misalnya dengan keharusan menerapkan Asas Tunggal yaitu Pancasila. Namun pada tahun 1974 terjadi peristiwa MALARI ( Malapetaka Lima Belas Januari ) yang merupakan peristiwa demonstrasi besar pertama kali setelah era penurunan rezim Orde Lama.
    Peristiwa Malari terjadi disebabkan oleh adanya penolakan mahasiswa terhadap masuknya modal asing ke Indonesia dengan memanfaatkan momentum kedatangan ketua IGGI, JP Pronk dan disusul dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka. Demontrasi besar-besaran terjadi untuk menyuarakan Tritura yang berisi pemberantasan korupsi, perubahan kebijakan ekonomi terutama mengenai modal asing yang didominasi Jepang, dan pembubaran lembaga yang tidak konstitusional seperti Aspri presiden.
    Selasa 15 Januari 1974, paling kurang 11 orang meninggal, 300 luka berat dan ringan, serta 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 buah bangunan rusak berat. Sedikitnya 160 kg emas hilang dari sejumlah tokoh perhiasan. Peristiwa itu terjadi ketika Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974).
    Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Karena penjagaan aparat keamanan ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara, kecuali beberapa orang yang dapat diamankan petugas. Tanggal 17 Januari 1974 pukul 08.00 pagi PM Jepang tersebut berangkat dari Istana tidak dengan mobil, melainkan diantarkan oleh Presiden Soeharto dengan helikopter dari gedung Bina Graha ke pangkalan udara.
    Peristiwa 15 Januari 1974 yang dikenal dengan nama ”Malari” (”Lima Belas Januari” atau ”Malapetaka 15 Januari”) 1974, dapat dilihat dari berbagai perspektif. Ada orang yang memandangnya sebagai demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang (yang dibakar adalah mobil dan sepeda motor buatan negeri matahari terbit itu).
    Juga ada sejarawan Belanda yang mengulas peran Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) Hariman Siregar yang cukup menonjol saat itu serta proses pengadilannya kemudian. Beberapa pengamat melihat peristiwa itu sebagai ketidaksenangan kaum intelektual terhadap kekuatan tertentu di dekat Presiden Soeharto yang memiliki kekuasaan menentukan, yakni aspri presiden (Ali Moertopo, Soedjono Humardani, dan lain-lain). Ada pula analis tentang friksi elite militer, khususnya rivalitas antara Jenderal Soemitro dengan Ali Moertopo.
    Tuntutan mahasiswa minimal berkisar pada tiga pokok persoalan, yaitu pemberantasan korupsi, perubahan kebijakan ekonomi terutama mengenai modal asing yang didominasi Jepang, dan pembubaran lembaga yang tidak konstitusional seperti aspri presiden. Waktu itu korupsi sudah mulai memperoleh akses ke istana melalui istri presiden, Tien Soeharto, yang memiliki ide membangun Taman Mini yang merupakan miniatur dari rumah adat dan perangkat budaya nusantara. Gagasan itu ditentang para mahasiswa dan kalangan intelektual karena meskipun tidak dibiayai melalui APBN pasti akan menimbulkan KKN. Seperti kita ketahui, kemudian biaya pengelolaan anjungan tiap daerah masih dibebankan pada masing-masing provinsi.
    Setelah terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan, pembakaran dan penjarahan, maka Jakarta pun menjadi berasap. Soeharto memberhentikan Soemitro sebagai Pangkopkamtib dan langsung mengambil alih jabatan tersebut. Aspri presiden dibubarkan. Kepala BAKIN Sutopo Juwono didubeskan dan diganti Yoga Sugama. Sebagai kelanjutan dari tuntutan mahasiswa diberlakukan beberapa ketentuan hidup sederhana, terutama bagi PNS (pegawai negeri sipil) dan pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam perusahaan swasta. Apabila mengadakan pesta, maksimal dua kali dalam setahun dengan jumlah tamu undangan tak lebih dari 250 pasangan.
    Bagi Soeharto, kerusuhan 15 Januari 1974 telah mencoreng keningnya karena peristiwa itu terjadi di depan hidung tamu negara, PM Jepang. Malu yang tak tertahankan itu menyebabkan ia untuk selanjutnya mengambil sikap yang ekstra hati-hati dan waspada terhadap semua orang dan golongan, serta melakukan sanksi yang tak berampun terhadap orang atau kelompok yang dianggapnya bisa mengusik ketenangannya dalam memerintah. Setelah ”kecolongan” yang hampir berakibat fatal, maka Presiden Soeharto pada masa selanjutnya sangat selektif memilih pembantu dekatnya.
    Kemudian kita ketahui, ia melakukan strategi ”ajudanisasi”, seleksi pemimpin setelah menjadi ajudan presiden. Dari pengalaman bertahun-tahun sebagai ajudan, Soeharto mengetahui persis sikap dan kepribadian orang itu dan setelah itu, baru dipilihnya menduduki jabatan penting. Yang jelas, sang ajudan itu pasti akan loyal kepada sang komandannya.
    Peristiwa 15 Januari 1974 tidak berdiri sendiri, oleh sebab itu seyogianya ditengok dan dikaji dalam rangkaian sejarah Orde Baru. Kita dapat memandangnya tahun 1974 itu sebagai babak baru hubungan Soeharto dengan para pembantunya.
    Pangkopkamtib Soemitro terpental dalam peristiwa Malari itu, tetapi kemudian lawannya, yakni Ali Moertopo dan Soedjono Humardani secara berangsur-angsur juga tersisih. Ali Moertopo tidak pernah sampai menduduki Kepala Bakin yang diidamkannya, tetapi kemudian dijadikan Menteri Penerangan dan selanjutnya Wakil Ketua DPA sebelum akhirnya meninggal.
    Malari 1974 merupakan koreksi frontal masyarakat (melalui gerakan mahasiswa dan kalangan kampus) yang nyaris berhasil menumbangkan Soeharto, jika Soemitro tidak ragu-ragu pada saat-saat terakhir. Kegagalan itu menyebabkan Soeharto menata kembali semua sistem kendali pemerintahannya dan membuatnya betul-betul tak tergoyahkan. Segala upaya dijalankan untuk mempertahankan dan mengawetkan kekuasaan, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi dari sudut ini, peristiwa 15 Januari 1974 dapat disebut sebagai ”arus balik” sejarah Orde Baru.
    Sebelumnya yang dianggap musuh bersama, barulah PKI dan ormas-ormasnya serta Sukarnoisme. Tetapi setelah Januari 1974, semua golongan yang kritis, baik kiri dan kanan dicurigai (disebut ekstrem kiri dan ekstrem kanan), diawasi dan dijadikan kambing hitam segala kerusuhan.
    Represi dijalankan secara sistematis. Mulai dari masalah domestik yang diatur dengan UU Perkawinan (yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975, kemudian diikuti dengan peraturan yang pada intinya mengarah kepada ”pelarangan poligami” bagi PNS). UU Parpol dan Golkar diundangkan 27 Agustus 1975 dengan tujuan mempersulit PNS jadi anggota parpol dan menggiring mereka masuk Golkar. Setelah itu, kehidupan politik disterilkan dari ”virus demokrasi” dan ”cuci otak” pun dilakukan. Pada Pemilu 1977 sistem kepartaian disederhanakan menjadi hanya 3 partai. Dilakukan Penataran P4 bagi seluruh masyarakat sejak tahun 1978.
    Di dalam buku Otobiografi Soeharto (yang terbit tahun 1989) kasus Malari 1974 dilewatkan begitu saja, tidak disinggung sama sekali. Padahal mengenai Petrus (penembakan misterius), Soeharto cukup berterus terang. Dalam Otobiografi Sudharmono dibahas tentang upaya yang dilakukan dalam rangka penertiban pegawai negeri sipil agar tidak melakukan korupsi dengan membatasi kegiatan mereka dalam perusahaan swasta.
    Dalam Memori Jenderal Yoga (1990), peristiwa itu digambarkan sebagai klimaks dari kegiatan mahasiswa yang telah berlangsung sejak tahun 1973. Yoga Soegomo berada di New York ketika terjadi kerusuhan 15 Januari 1974. Tetapi lima hari setelah itu ia dipanggil ke Jakarta untuk menggantikan Soetopo Juwono menjadi Kepala Bakin. Dalam waktu dua bulan ia berhasil membuat ”buku kuning” tentang peristiwa tersebut yang boleh dikatakan versi resmi pemerintah. Menurut Yoga, kegiatan di berbagai kampus baik ceramah maupun demonstrasi yang mematangkan situasi dan akhirnya bermuara kepada penentangan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
    Awalnya adalah diskusi di UI (13-16 Agustus 1973) dengan pembicara Subadio Sastrosatomo, Sjafrudin Prawiranegara, Ali Sastroamidjojo dan TB Simatupang. Disusul kemudian dengan peringatan Sumpah Pemuda yang menghasilkan ”Petisi 24 Oktober”. Kedatangan Ketua IGGI, JP Pronk dijadikan momentum untuk demonstrasi antimodal asing. Kumulasi dari aktivitas itu akhirnya mencapai klimaksnya dengan kedatangan PM Jepang Tanaka Januari 1974 yang disertai bukan saja demonstrasi, tetapi juga kerusuhan.
    Dalam buku-buku yang ditulis oleh Ramadhan KH (1994) dan Heru Cahyono (1998) terlihat kecenderungan Soemitro untuk menyalahkan Ali Moertopo yang merupakan rivalnya dalam dunia politik tingkat tinggi. Ali Moertopo dan Soedjono Humardani merupakan pembina GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam). Lewat organisasi ini dilakukan pengerahan massa oleh Ramadi dan Kiai Nur dari Banten.
    Sedangkan Roy Simandjuntak mengerahkan tukang becak dari sekitar Senen. Bambang Trisulo disebut-sebut mengeluarkan Rp 30 juta untuk membayar para preman. Kegiatan yang antara lain perusakan mobil Jepang, Toyota Astra dan Kantor Coca Cola itu dilakukan untuk merusak citra mahasiswa dan memukul duet Sumitro-Sutopo Juwono (Heru Cahyono, 1992: 166). Sebaliknya dalam ”dokumen Ramadi” diungkapkan rencana Soemitro menggalang kekuatan di kampus-kampus sehingga akhirnya ”ada seorang jenderal berinisial S akan merebut kekuasaan dengan menggulingkan presiden sekitar bulan April hingga Juni 1974. Revolusi sosial pasti meletus dan Pak Harto bakal jatuh”.
    Konteks sejarah ini perlu disadari, karena kalau tidak, kita akan terpaku kepada salah satu aspek dari peristiwa 15 Januari 1974. Dengan melihatnya dalam konteks upaya penumpukan kekuasaan pada satu tangan yaitu pada Soeharto, serta pelestariannya dengan menghalalkan segala cara, maka kita segera menyadari betapa pahitnya proses yang telah dilalui selama ini. Betapa kejam represi yang telah dijalankan. Jadi bila kemudian terwujud aspek stabilitas yang merupakan unsur pertama dari trilogi pembangunan (stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan) itu dicapai dengan biaya sangat mahal. Dengan mengorbankan demokrasi dan HAM. Kalau kini orang bernostalgia dengan stabilitas keamanan, janganlah dilupakan bahwa semasa Orde Baru itu dicapai dengan darah dan air mata.
    Kita hidup pada masa yang berbeda. Ketika pers jauh lebih bebas. Ketika orang bebas mengeritik, presiden sekalipun. Ketika otonomi daerah mulai merambat dengan berbagai aspek positif dan eksesnya. Ketika banyak hal yang diharapkan pada awal reformasi, ternyata makin jauh dari kenyataan. Ketika kaki sering tersandung tetapi kita harus melangkah kembali meskipun dengan terseok-seok. Jelas masa transisi itu tidak sama dengan masa kejayaan pemerintahan Soeharto. Yang penting janganlah memimpikan kembali Orde Baru.

  12. Komplik Sekularisasi islam dalam piagam jakarta

    Sebagaimana di bagian dunia Islam lainnya, wilayah Tamadun Melayu, juga tidak terlepas dari usaha sekularisasi oleh Barat. Di Indonesia, usaha sekularisasi sudah dilakukan sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1930-an, Soekarno yang ketika itu belum menjadi Presiden sudah menulis beberapa artikel yang mendukung sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal Attaturk di Turki. Dalam Majalah Pandji Islam nombor 12 dan 13 tahun 1940, Soekarno menulis sebuah artikel berjudul “Memudakan Islam”. Menurut Soekarno langkah-langkah sekularisasi yang dijalankan kemal Attaturk adalah tindakan “paling modern” dan “paling radikal”. Katanya: “Agama dijadikan urusan perorangan. Bukan Islam itu dihapuskan oleh Turki, tetapi Islam itu diserahkan kepada manusia-manusia Turki sendiri, dan tidak kepada negara. Maka oleh Kerana itu, salahlah kita kalau kita mengatakan bahwa Turki adalah anti-agama, anti-Islam. Salahlah kita, kalau kita samakan Turki itu dengan, misalnya, Rusia.”

    Pemikiran Soekarno itu ditentang oleh tokoh-tokoh Islam seperti A. Hassan dan Mohammad Natsir. A. Hassan mengritik keras pandangan Soekarno tentang sekularisme. Di Majalah yang sama ia menulis artikel berjudul “Membudakkan Pengertian Islam”. Hassan menyebut logika Soekarno sebagai “logika otak lumpur”. Sebagian besar pejabat pemerintah Turki di masa Attaturk, menurut A. Hassan, adalah pemabok, hobi dansa, dan pelaku berbagai kegiatan maksiat lainnya. Tetapi, itulah yang justeru dipuji Soekarno sebagai tindakan paling modern dan radikal. Mereka juga yang menghapus hukum-hukum Allah dari masyarakat Turki. Tulisan Arab diganti dengan Latin. A. Hassan mencontohkan, di negara Rusia saja, orang Islam bebas salat di masjid dan boleh berazan dalam bahasa Arab. Sedangkan di Turki, oleh Kemal Attaturk, azan pun harus dilakukan dengan bahasa Turki. A. Hassan juga membantah logika Soekarno bahwa pengaruh Islam di Turki hilang Kerana diurus oleh pemerintah. Faktanya, penguasa Islam waktu itu tidak menjalankan dan mengurus Islam sebagaimana semestinya diajarkan oleh Islam. Bahkan, tak jarang, agama hanya dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Akan tetapi, kata A. Hassan, ini bukan berarti Islam tidak sanggup mengurus negara.15

    Usaha kelompok sekular di Indonesia berhasil menggagalkan berdirinya negara Indonesia yang berdasarkan Islam. Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945, kelompok nasionalis sekular terus berhadapan dengan kelompok nasionalis Islam. Kedua kelompok ini akhirnya bersepakat membentuk Panitia Sembilan yang dipimpin oleh Soekarno dan pada tanggal 9 Juli 1945 berhasil menyusun Piagam Jakarta. Piagam ini memuat kata-kata: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya (yang kemudian dikenal dengan istilah “tujuh kata”. Soekarno mengatakan, bahawa “tujuh kata” itu adalah “kompromi untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama.” 16

    Dalam sejarah perjalanan politik Indonesia, kelompok sekular tetap berhasil mempertahankan dominasinya dalam politik Indonesia, sejak kemerdekaan sampai zaman reformasi. Usaha-usaha untuk menetapkan Islam sebagai agama resmi negara atau menerapkan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa mengalami kegagalan. Bahkan, setelah reformasi, tokoh-tokoh Islam turut menolak dimasukkannya “tujuh kata” dari Piagam Jakarta ke dalam konstitusi. Sebagai contoh, pada tanggal 10 Agustus 2000, tiga tokoh Islam Indonesia, yaitu Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Syafii Ma’arif, dan Prof. Dr. Nurcholish Madjid membuat pernyataan bersama. Isinya: menolak masuknya Piagam Jakarta dalam pasal UUD 1945.

    Ada tiga alasan yang dikemukakan:

    1. pencantuman Piagam Jakarta akan membuka kemungkinan campur tangan negara dalam wilayah agama yang akan mengakibatkan kemudharatan, baik bagi agama maupun pada negara sebagai wilayah publik,
    2. dimasukkannya Piagam Jakarta akan membangkitkan kembali prasangka-prasangka lama dari kalangan luar Islam mengenai “negara Islam” di Indonesia,
    3. Dimasukkannya Piagam Jakarta bertentangan dengan visi negara nasional yang memperlakukan semua kelompok di negeri iji secara sederajat.17

    Perubahan besar yang terjadi di kalangan tokoh-tokoh Islam ini menunjukkan suksesnya gerakan sekularisasi di Indonesia. Usaha ini dimulai oleh Nurcholish Madjid, yang ketika itu menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebuah organisasi mahasiswa Islam terbesar. Pada tanggal 2 Januari 1970, dalam diskusi yang diadakan oleh HMI, PII, GPI, dan Persami, di Menteng Raya 58, Nurcholish Madjid membacakan makalah berjudul “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat”. Nurcholish Madjid menulis dalam makalah itu: “… dengan sekularisasi tidaklah dimaksudkan penerapan sekularisme dan merobah kaum muslimin menjadi kaum sekularis. Tapi dimaksudkan untuk menduniakan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan ummat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrowikannya.”

    Dalam wawancara dengan Harian Kompas tanggal 1 April 1970, Nurcholish mengatakan: “Orang yang menolak sekularisasi lebih baik mati saja. Kerana sekularisasi adalah inherent dengan kehidupan manusia sekarang di dunia ini (saeculum berarti jaman atau keadaan sekarang, juga berarti dunia ini). Dalam makalahnya yang lain, “Sekali Lagi tentang Sekularisasi”, ia juga memaparkan pengertian sekularisasi. Agama Islam, katanya, bila diteliti benar-benar dimulai dari proses sekularisasi terlebih dahulu. Justeru ajaran Tauhid itu merupakan pangkal tolak proses sekularisasi secara besar-besaran.

    Nurcholish juga mengatakan: “Dari tinjauan yang lebih prinsipil, konsep ‘Negara Islam’ adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif, sedangkan agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya spiritual dan peribadi.”

    Terhadap fikiran Nurcholish tersebut, cendekiawan Muslim Indonesia, Prof. Rasjidi berkomentar “kata-kata tersebut bukan kata-kata orang yang percaya kepada Quran, akan tetapi merupakan kata orang yang pernah membaca Injil. Dalam Matheus 22-21 disebutkan: Render unto Caesar the things which are caesar’ and unto God the thing which are God’s. Prof. Tahir Azhary, pensyarah di Faulti Hukum Universiti Indonesia, juga menilai gagasan pembaharuan Nurcholish mengarah kepada sekularisasi Islam, selain mengecewakan umat Islam, menurut Azhary, Nurcholish juga tidak berhasil memahami bagaimana sesungguhnya hubungan antara Agama Islam dan kehidupan kenegaraan dan masyarakat.18

    Meskipun mendapatkan tentangan keras dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia, fahaman sekularisasi Nurcholish Madjid tetap berjalan dan membawa kesan yang besar terhadap para intelektual Muslim, disebabkan kuatnya dukungan kerajaan Orde Baru dan mass media di Indonesia. Nurcholish Madjid membungkus fahaman sekularisasinya dengan kata “pembaruan”. Ia diberi sebutan oleh Majalah Tempo sebagai “Penarik Gerbong Kaum Pembaharu”.

    Greg Barton juga menyebut perang Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid sangat sentral dalam gerakan kaum neo-modernis pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Gerakan ini mendapat sebutan berbagai nama, seperti “Pembaruan Pemikiran Islam”, “akomodasionis”, “substansialis”, “progresif”, dan “liberal”. Mass media Barat, kadangkala menyebut Nurcholish Madjid sebagai “voice of reason” (suara kebenaran) atau “heart of his nation” (hati nurani bangsanya).

    Greg Barton menjelaskan beberapa prinsip gagasan Islam Liberal:

    (a) Pentingnya konstekstualisasi ijtihad,
    (b) Komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan,
    (c) Penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama,
    (d) Pemisahan agama dari partai politik dan adanya posisi non-sektarian negara.

    B. PENGARUH PERADABAN SEKULARISASI DALAM ISLAM
    Kata sekular (secular) berasal dari Latin saeculum (dunia, abad). Beberapa pengertian dari istilah ini adalah temporal, duniawi dan berkaitan dengan benda-benda yang tidak dianggap sakral, jauh dari muatan keagamaan, tidak rohani. Sekularisasi berasal dari bahasa Latin saeculum artinya waktu, abad. Istilah yang dipakai suatu proses, yang beralur, sehingga masyarakat golongan negara menjadi makin duniawi, semakin jauh dari ajaran agama. Di Eropa hal ini terlihat di masa apa yang disebut aufklarung. Di negeri Islam terlihat contoh yang kongkrit di Turki, dimana Kemal Attaturk setelah dia berkuasa dia melakukan sekularisasi, yaitu melepaskan ajaran atau kebiasaan agama Islam di dalam semua kegiatan pemerintah. 3*(http.ulul4lb4b.multiply.com, 27/01/2008).
    Sekularisasi-sekularisme adalah dua istilah yang lahir dari ‘rahim’ peradaban Barat. Istilah “sekularisme” pertama kali diperkenalkan oleh Geroge Jacob Holyoake (1817-1906), seorang sarjana Inggris, sebagai sebuah gagasan alternatif untuk mengatasi ketegangan panjang antara otoritas agama dan otoritas negara di Eropa. Dengan sekularisme, masing-masing agama dan negara memiliki otoritasnya sendiri-sendiri: negara mengurusi politik sedangkan agama mengurusi gereja.
    Menurut Nurcholish Madjid, konsep tentang dunia sebagai tempat hidup bernilai rendah dan hina bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh curiga kepada kehidupan duniawi ini, apalagi lari dari realitas kehidupan duniawi. Jadi, sekularisasi bermakna proses penduniawian
    Dalam Islam, sekularisasi-sekularisme adalah hal yang tidak dapat diterima. Politik dalam Islam tetap bagian dari agama. Maka, tidak adalah istilah pemisahan politik dari agama. Beberapa pemikir Muslim liberal, seperti Gamal Al-Banna (adik kandung Hasan Al-Banna) menolak konsep ini. Dalam bukunya al-Islâm Dîn wa Ummah, wa Laysa Dînan wa Dawlatan (Dâr al-Fikr al-Islâmiy, 2004) menyatakan bahwa Islam hanya membicarakan konsep keumatan, bukan konsep kenegaraan. Karena di dalam negara terdapat pembahasan politik. Kristen dan Bible mungkin mendukung konsep ini. Sementara dalam Islam dan Al-Qur’an (juga Sunnah) sangat tidak mungkin untuk dicarikan justifikasinya
    Di Indonesia, Nurchulish Madjid masih dijadikan icon sekularisasi Indonesia. Dan gagasannya
    Pada awal abad kesembilan belas, ateisme benar-benar telah menjadi agenda. Kemajuan sains dan teknologi melahirkan semangat autonomi dan independensi baru yang mendorong sebagian orang untuk mendeklarasikan kebebasan dari Tuhan. Inilah abad ketika Ludwig Feurbach, Karl Marx, Charles Darwin, Friedrich Nietsche, dan Sigmund Frued menyusun tafsiran filosofis dan ilmiah tentang realitas tanpa menyisakan tempat buat Tuhan. Bahkan pada akhir abad itu, sejumlah besar orang mulai merasakan bahwa sekiranya Tuhan belum mati, maka adalah tugas manusia yang rasional dan teremansipasi untuk membunuhnya. Gagasan tentang Tuhan yang telah ditempa selama berabad-abad di kalangan Kristen Barat kini terasa tidak lagi memadai, dan Zaman Akal tampaknya telah menang atas abad-abad penuh takhyul dan fanatisme
    Islam tidak pernah menganggap ‘Tuhan telah mati’. Atau, Islam tidak pernah mengajarkan agar Tuhan dihabisi perannya dalam kancah kehidupan nyata, baik yang bersifat duniawi maupun religius.
    Jika alam tidak dianggap sebagai bukti adanya Tuhan, lantas alam akan dianggap sebagai apa? Padahal dalam konsep Al-Qur’an, alam adalah bukti kebesaran, keagungan dan kemahakuasaan Allah Swt. Keterkaitan Allah dengan alam, dalam konsep sekularisasi-sekularisme, akan hilang. Manusia adalah segala-galanya. Dialah raja yang bisa berbuat apa saja terhadap alam.
    Dengan demikian, sekularisasi-sekularisme lahir dari ‘rahim peradaban Eropa’ (Barat). Dia dihadirkan untuk menolak peran Tuhan dan agama. Semestinya, agama-agama yang ada (Yahudi, Kristen dan Islam) ramai-ramai menolak konsep liberal ini. Kehidupan duniawi tanpa peran Tuhan adalah absurd dilakukan. Sejatinya, sekularisasi-sekularisme adalah ‘alienisasi manusia’ dari nilai-nilai ketuhanan dan agama. Maka, keduanya harus dianggap sebagai ‘parasit agama-agama’.
    C. PEMIKIRAN SEKULARISASI ISLAM DI INDONESIA
    Konsep umat menggambarkan suatu masyarakat beriman adalah umat yang bercorak universal. Setiap muslim yang sadar merasakan benar bahwa ia adalah sebagai anggota umat. Identitasnya sebagai muslim banyak ditentukan oleh keterikatan spritualnya dengan persaudaraan universal itu. Secara teori umat percaya bahwa ajaran Islam meliputi seluruh dimensi kemanusiaan. Dengan kata lain apa yang disebut sekuler, di mata seorang muslim tidak dapat dilepaskan dari persoalan imannya. Dari sudut pandang ini cita-cita kekuasaan (politik) menyatu dengan wawasan moral sebagai pencaran iman seseorang muslim. Politik dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari ajaran etika yang bersumber dari wahyu. Bahkan kekuasaan politik merupakan kenderaan untuk merealisasikan pesan-pesan wahyu
    Bukankah Nurchulish Madjid pernah menuturkan bahwa dengan sekularisasi tidaklah dimaksudkan penerapan sekularisme dan merobah kaum muslimin menjadi kaum sekularis. Tapi dimaksudkan untuk menduniakan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan ummat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrowi- kannya. Orang yang menolak sekularisasi lebih baik mati saja. Karena sekularisasi adalah inherent dengan kehidupan manusia sekarang di dunia ini (saeculum berarti jaman atau keadaan sekarang, juga berarti dunia ini). Konsep sekularisasi ditinjauan dari prinsipil, konsep `Negara Islam’ adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif, sedangkan agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya spiritual dan pribadi.
    Luthfi Assyaukanie pada sisi lain juga mengatakan bahwa sekarang telah terjadi perubahan pola pikir kaum muslim Indonesia. Pada 1950-an hampir semua kaum muslim dari latar belakang santri dan religius pasti mendukung konsep negara Islam yang ideologis. Kini mereka tak lagi seperti itu. Lihat saja perbandingan pemilihan umum 1955, 1999, dan 2004. Pada 1955 semua partai politik Islam membentuk blok mendukung gagasan, ideologi dan negara Islam. Termasuk dicantumkannya Piagam Jakarta dalam Pembukaan UUD 1945 dan penerapan syariat Islam secara formal. Di sana ada Masyumi, NU, PSII, dan lain-lain. Mereka meraih 43 persen suara. Hampir semua tokoh Islam juga sangat didominasi pemikiran politik Islam yang masih “konservatif” . Termasuk tokoh “modernis” seperti Pak Roem, Pak Syafrudin, dan Pak Natsir.
    Berbeda pada pemilu di era Orde Baru. Pemilu di masa itu tidak demokratis. Tidak ada partai Islam yang benar-benar memperjuangkan ideologi Islam saat itu karena begitu kuatnya negara.
    Partai-partai Islam kembali memperjuangkan ideologinya seperti pada 1955. Dan kita lihat hasil pemilu 1999, suara partai Islam yang diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulang Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), dan lain-lain hanya mencapai kurang dari 14 persen. Pada pemilu 2004 jumlah suara mereka meningkat sedikit menjadi 17 persen. Kenaikan itu terutama berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dulu bernama PK. Tapi kenaikan itu bisa dijelaskan lagi-lagi dengan kerangka bahwa terjadi sekularisasi dalam pemikiran politik Islam di Indonesia.
    PKS cuma meraih sedikit suara dalam Pemilu 1999. Mereka tak lolos electoral threshold karena itu harus mengubah nama dan tanda gambar. Tapi bukan cuma itu. Jika melihat arsip menjelang Pemilu 2004, PKS juga mengubah strategi dan taktik agar bisa menggenjot suara. Bandingkan hasil kampanye mereka pada pemilu 1999 dan 2004. Pada 1999 kental sekali warna ideologi Islamnya. Agenda utamanya syariat Islam, Piagam Jakarta, dan lain-lain. Menjelang Pemilu 2004 petinggi PKS seperti Hidayat Nur Wahid amat mewanti-wanti agar jangan menggunakan simbol-simbol Islam di ruang publik. Karena itu agenda mereka saat kampanye adalah clean government dan anti-korupsi. Jadi kalau mau selamat, jangan gunakan isu Islam. Begitu Anda gunakan isu Islam, Anda akan terjerumus. Itu yang terjadi dan ini menarik sekali.
    Hubungan akomodatif antara Islam dan negara berlangsung melalui dua arah, arah negara kepada Islam, negara mengakomodasi kepentingan Islam. Arah Islam kepada negara, Islam memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan negara. Dalam hubungan yang demikian akomodasi kepentingan Islam dan negara tidak mengubah kepolitikan Orde Baru dan pernanan politik umat Islam secara substansial. Perjuangan umat Islam lebih merupaka gerakan etika daripada gerakan politik yang melakukan pressure terhadap kekuasaan. Gerakan etika menggunakan symbol amar ma’ruf nahi munkar. PPP yang berfungsi seperti pada era 1970-an, stelah decade 1980-an tidak mampu lagi menciptakan citra sebagai wadah penyalur aspirasi politik umat Islam. Selain karena factor-faktor internal dalam dirinya, juga –terutama– karena desakan-desakan eksternal yang sulit dihindari.
    Apa yang membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam enggan pada penerapan Islam yang formal? Di situ ada peran argumen bahwa Islam bisa diperjuangkan tanpa formalisasi. Jargon yang diucapkan Nurcholish Madjid, yaitu Islam Yes, Partai Islam No, terus berkembang di sejumlah kelompok Islam. Ada semacam promosi besar-besaran bahwa tidak apa-apa bila kita tidak mendukung partai Islam. Lambat-laun, setelah lewat 30 tahun, mereka berpikir, kalau begitu kita memilih partai sekuler pun tidak masalah. Terjadilah proses sekularisasi, yaitu menjauhkan cara berpikir masyarakat muslim dari ideologisasi Islam.
    Apakah secara substansial PKS tidak berubah? Bukankah pimpinannya mengatakan mereka tidak mendukung Piagam Jakarta tapi Piagam Madinah? Mereka tak mau lagi ikut bertarung dalam isu-isu ideologis karena pasti kalah. Ketika Sidang Istimewa MPR 2002 melakukan voting untuk memasukkan Piagam Jakarta, PKS tidak mau bergabung dengan PPP dan PBB. Mereka bicara Piagam Madinah cuma agar tidak dituduh mendukung kaum nasionalis sekuler.
    Sekarang orang Islam juga tak lagi alergi bicara tentang demokrasi dan pluralism. Pada 1950-an, pembicaraan tentang demokrasi, pluralisme, dan sekularisme hanya milik orang nasionalis sekuler. Sedangkan kelompok Islam tak terlalu peduli pada isu itu. Belakangan Nurchilish Madjid dengan percaya diri mengatakan bahwa konsep-konsep yang biasa dibicarakan kaum nasionalis justru sangat Islamis. Kelompok seperti Paramadina sekarang sangat familiar dan menjadi pelopor pembicaraan isu semacam itu.
    Perkembangan sejarah dunia modern menunjukkan bahwa kejayaan suatu bangsa tidak terletak dalam berapa besar angka jumlah warganya, juga bukan dalam berapa banyak kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi wilayahnya sendiri. Kejayaan suatu bangsa lebih ditentukan oleh hasil kerja nyata para warganya dalam mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di seluruh muka bumi ini bahkan di angkasa luar sebagaimana telah mulai dirintis, dan oleh tingkat mutu yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata itu. (Nurcholish Madjid, 2009, hal. 119). Dan realita itu sekarang dan masa akan datang terus dirajut secara berkesinambungan kalau Islam di Indoesia tidak ma uterus tertinggal kereta api negeri sendiri.
    Kaum santri pembaru ini tidak cuma selapis tipis elite Islam saja. Pada level masyarakat sekarang memang terjadi Islamisasi tetapi diam-diam mereka bisa menerima konsep politik yang sekuler yang diterapkan negara dan dikampanyekan para pembaru muslim. Sejak abad ke-19 para pembaru muslim selalu memiliki agenda yang sama dengan pemerintah dan negara Barat secara umum, yaitu modernisasi, kemajuan, demokrasi, dan pluralisme. Karena itu pembaru muslim selalu dikecam sebagai antek Barat dan antek pemerintah. Jadi, kendati sekarang banyak perempuan memakai kerudung, bukan berarti mereka menerima ide negara Islam, (http.pormadi.wordpress. com, 06/11/2007). melainkan mereka berusaha membuktikan dan mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas penduduknya penganut Islam.
    Perjalanan masa lalu jelas menggambarkan bahwa suatu pemikiran dan perkembangan secara fleksibel untuk menuju sekulerasi umat Islam . Apabila ia berakar dan mampu menjawab persoalan-persoalan nyata yang dihadapi masyarakat multi dimensial, maka faham itu bisa teraplikasi. Kesaksikan sekarang ini merupakan perkembangan wajar sebagai hasil dari langkah-langkah yang sudah ditempuh masa lalu. Setelah umat Islam dengan segala keberaniannya telah melepaskan suatu wadah politik. Dengan lapang dada menerima apa-apa yang menjadi keputusan pemerintah dan dapat berharap mengisinya dengan nilai-nilai agama. Mereka ingin agar pihak-pihak lain yang selama ini curiga terhadap Islam dapat mempercayai ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Pada akhirnya hidup berdampingan menuju masyarakat madani yang diimpikan.
    Yang jelas sekulerasi Islam bukan hanya di Indonesia, terus berkembang mengikuti arah zaman, namun benteng pertahanan para remaja muslim perlu juga lebih diperkuat. Lantaran sekulerasi yang kebablasan senantiasa mengintip sebagai tujuan pihak lain yang menjadi musuh dalam selimut.

    SUMBER:-http://yusfimembaca.blogspot.com/2011/11/sekularisasi-dan-pluralisasi-islaM di.html
    http://www.reocities.com/traditionalislam/sekularisasi_liberalisasi_islam.htm

    • Komplik Sekularisasi islam dalam piagam jakarta

      Sebagaimana di bagian dunia Islam lainnya, wilayah Tamadun Melayu, juga tidak terlepas dari usaha sekularisasi oleh Barat. Di Indonesia, usaha sekularisasi sudah dilakukan sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1930-an, Soekarno yang ketika itu belum menjadi Presiden sudah menulis beberapa artikel yang mendukung sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal Attaturk di Turki. Dalam Majalah Pandji Islam nombor 12 dan 13 tahun 1940, Soekarno menulis sebuah artikel berjudul “Memudakan Islam”. Menurut Soekarno langkah-langkah sekularisasi yang dijalankan kemal Attaturk adalah tindakan “paling modern” dan “paling radikal”. Katanya: “Agama dijadikan urusan perorangan. Bukan Islam itu dihapuskan oleh Turki, tetapi Islam itu diserahkan kepada manusia-manusia Turki sendiri, dan tidak kepada negara. Maka oleh Kerana itu, salahlah kita kalau kita mengatakan bahwa Turki adalah anti-agama, anti-Islam. Salahlah kita, kalau kita samakan Turki itu dengan, misalnya, Rusia.”

      Pemikiran Soekarno itu ditentang oleh tokoh-tokoh Islam seperti A. Hassan dan Mohammad Natsir. A. Hassan mengritik keras pandangan Soekarno tentang sekularisme. Di Majalah yang sama ia menulis artikel berjudul “Membudakkan Pengertian Islam”. Hassan menyebut logika Soekarno sebagai “logika otak lumpur”. Sebagian besar pejabat pemerintah Turki di masa Attaturk, menurut A. Hassan, adalah pemabok, hobi dansa, dan pelaku berbagai kegiatan maksiat lainnya. Tetapi, itulah yang justeru dipuji Soekarno sebagai tindakan paling modern dan radikal. Mereka juga yang menghapus hukum-hukum Allah dari masyarakat Turki. Tulisan Arab diganti dengan Latin. A. Hassan mencontohkan, di negara Rusia saja, orang Islam bebas salat di masjid dan boleh berazan dalam bahasa Arab. Sedangkan di Turki, oleh Kemal Attaturk, azan pun harus dilakukan dengan bahasa Turki. A. Hassan juga membantah logika Soekarno bahwa pengaruh Islam di Turki hilang Kerana diurus oleh pemerintah. Faktanya, penguasa Islam waktu itu tidak menjalankan dan mengurus Islam sebagaimana semestinya diajarkan oleh Islam. Bahkan, tak jarang, agama hanya dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Akan tetapi, kata A. Hassan, ini bukan berarti Islam tidak sanggup mengurus negara.15

      Usaha kelompok sekular di Indonesia berhasil menggagalkan berdirinya negara Indonesia yang berdasarkan Islam. Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945, kelompok nasionalis sekular terus berhadapan dengan kelompok nasionalis Islam. Kedua kelompok ini akhirnya bersepakat membentuk Panitia Sembilan yang dipimpin oleh Soekarno dan pada tanggal 9 Juli 1945 berhasil menyusun Piagam Jakarta. Piagam ini memuat kata-kata: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya (yang kemudian dikenal dengan istilah “tujuh kata”. Soekarno mengatakan, bahawa “tujuh kata” itu adalah “kompromi untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama.” 16

      Dalam sejarah perjalanan politik Indonesia, kelompok sekular tetap berhasil mempertahankan dominasinya dalam politik Indonesia, sejak kemerdekaan sampai zaman reformasi. Usaha-usaha untuk menetapkan Islam sebagai agama resmi negara atau menerapkan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa mengalami kegagalan. Bahkan, setelah reformasi, tokoh-tokoh Islam turut menolak dimasukkannya “tujuh kata” dari Piagam Jakarta ke dalam konstitusi. Sebagai contoh, pada tanggal 10 Agustus 2000, tiga tokoh Islam Indonesia, yaitu Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Syafii Ma’arif, dan Prof. Dr. Nurcholish Madjid membuat pernyataan bersama. Isinya: menolak masuknya Piagam Jakarta dalam pasal UUD 1945.

      Ada tiga alasan yang dikemukakan:

      1. pencantuman Piagam Jakarta akan membuka kemungkinan campur tangan negara dalam wilayah agama yang akan mengakibatkan kemudharatan, baik bagi agama maupun pada negara sebagai wilayah publik,
      2. dimasukkannya Piagam Jakarta akan membangkitkan kembali prasangka-prasangka lama dari kalangan luar Islam mengenai “negara Islam” di Indonesia,
      3. Dimasukkannya Piagam Jakarta bertentangan dengan visi negara nasional yang memperlakukan semua kelompok di negeri iji secara sederajat.17

      Perubahan besar yang terjadi di kalangan tokoh-tokoh Islam ini menunjukkan suksesnya gerakan sekularisasi di Indonesia. Usaha ini dimulai oleh Nurcholish Madjid, yang ketika itu menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebuah organisasi mahasiswa Islam terbesar. Pada tanggal 2 Januari 1970, dalam diskusi yang diadakan oleh HMI, PII, GPI, dan Persami, di Menteng Raya 58, Nurcholish Madjid membacakan makalah berjudul “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat”. Nurcholish Madjid menulis dalam makalah itu: “… dengan sekularisasi tidaklah dimaksudkan penerapan sekularisme dan merobah kaum muslimin menjadi kaum sekularis. Tapi dimaksudkan untuk menduniakan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan ummat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrowikannya.”

      Dalam wawancara dengan Harian Kompas tanggal 1 April 1970, Nurcholish mengatakan: “Orang yang menolak sekularisasi lebih baik mati saja. Kerana sekularisasi adalah inherent dengan kehidupan manusia sekarang di dunia ini (saeculum berarti jaman atau keadaan sekarang, juga berarti dunia ini). Dalam makalahnya yang lain, “Sekali Lagi tentang Sekularisasi”, ia juga memaparkan pengertian sekularisasi. Agama Islam, katanya, bila diteliti benar-benar dimulai dari proses sekularisasi terlebih dahulu. Justeru ajaran Tauhid itu merupakan pangkal tolak proses sekularisasi secara besar-besaran.

      Nurcholish juga mengatakan: “Dari tinjauan yang lebih prinsipil, konsep ‘Negara Islam’ adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif, sedangkan agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya spiritual dan peribadi.”

      Terhadap fikiran Nurcholish tersebut, cendekiawan Muslim Indonesia, Prof. Rasjidi berkomentar “kata-kata tersebut bukan kata-kata orang yang percaya kepada Quran, akan tetapi merupakan kata orang yang pernah membaca Injil. Dalam Matheus 22-21 disebutkan: Render unto Caesar the things which are caesar’ and unto God the thing which are God’s. Prof. Tahir Azhary, pensyarah di Faulti Hukum Universiti Indonesia, juga menilai gagasan pembaharuan Nurcholish mengarah kepada sekularisasi Islam, selain mengecewakan umat Islam, menurut Azhary, Nurcholish juga tidak berhasil memahami bagaimana sesungguhnya hubungan antara Agama Islam dan kehidupan kenegaraan dan masyarakat.18

      Meskipun mendapatkan tentangan keras dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia, fahaman sekularisasi Nurcholish Madjid tetap berjalan dan membawa kesan yang besar terhadap para intelektual Muslim, disebabkan kuatnya dukungan kerajaan Orde Baru dan mass media di Indonesia. Nurcholish Madjid membungkus fahaman sekularisasinya dengan kata “pembaruan”. Ia diberi sebutan oleh Majalah Tempo sebagai “Penarik Gerbong Kaum Pembaharu”.

      Greg Barton juga menyebut perang Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid sangat sentral dalam gerakan kaum neo-modernis pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Gerakan ini mendapat sebutan berbagai nama, seperti “Pembaruan Pemikiran Islam”, “akomodasionis”, “substansialis”, “progresif”, dan “liberal”. Mass media Barat, kadangkala menyebut Nurcholish Madjid sebagai “voice of reason” (suara kebenaran) atau “heart of his nation” (hati nurani bangsanya).

      Greg Barton menjelaskan beberapa prinsip gagasan Islam Liberal:

      (a) Pentingnya konstekstualisasi ijtihad,
      (b) Komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan,
      (c) Penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama,
      (d) Pemisahan agama dari partai politik dan adanya posisi non-sektarian negara.

      B. PENGARUH PERADABAN SEKULARISASI DALAM ISLAM
      Kata sekular (secular) berasal dari Latin saeculum (dunia, abad). Beberapa pengertian dari istilah ini adalah temporal, duniawi dan berkaitan dengan benda-benda yang tidak dianggap sakral, jauh dari muatan keagamaan, tidak rohani. Sekularisasi berasal dari bahasa Latin saeculum artinya waktu, abad. Istilah yang dipakai suatu proses, yang beralur, sehingga masyarakat golongan negara menjadi makin duniawi, semakin jauh dari ajaran agama. Di Eropa hal ini terlihat di masa apa yang disebut aufklarung. Di negeri Islam terlihat contoh yang kongkrit di Turki, dimana Kemal Attaturk setelah dia berkuasa dia melakukan sekularisasi, yaitu melepaskan ajaran atau kebiasaan agama Islam di dalam semua kegiatan pemerintah. 3*(http.ulul4lb4b.multiply.com, 27/01/2008).
      Sekularisasi-sekularisme adalah dua istilah yang lahir dari ‘rahim’ peradaban Barat. Istilah “sekularisme” pertama kali diperkenalkan oleh Geroge Jacob Holyoake (1817-1906), seorang sarjana Inggris, sebagai sebuah gagasan alternatif untuk mengatasi ketegangan panjang antara otoritas agama dan otoritas negara di Eropa. Dengan sekularisme, masing-masing agama dan negara memiliki otoritasnya sendiri-sendiri: negara mengurusi politik sedangkan agama mengurusi gereja.
      Menurut Nurcholish Madjid, konsep tentang dunia sebagai tempat hidup bernilai rendah dan hina bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh curiga kepada kehidupan duniawi ini, apalagi lari dari realitas kehidupan duniawi. Jadi, sekularisasi bermakna proses penduniawian
      Dalam Islam, sekularisasi-sekularisme adalah hal yang tidak dapat diterima. Politik dalam Islam tetap bagian dari agama. Maka, tidak adalah istilah pemisahan politik dari agama. Beberapa pemikir Muslim liberal, seperti Gamal Al-Banna (adik kandung Hasan Al-Banna) menolak konsep ini. Dalam bukunya al-Islâm Dîn wa Ummah, wa Laysa Dînan wa Dawlatan (Dâr al-Fikr al-Islâmiy, 2004) menyatakan bahwa Islam hanya membicarakan konsep keumatan, bukan konsep kenegaraan. Karena di dalam negara terdapat pembahasan politik. Kristen dan Bible mungkin mendukung konsep ini. Sementara dalam Islam dan Al-Qur’an (juga Sunnah) sangat tidak mungkin untuk dicarikan justifikasinya
      Di Indonesia, Nurchulish Madjid masih dijadikan icon sekularisasi Indonesia. Dan gagasannya
      Pada awal abad kesembilan belas, ateisme benar-benar telah menjadi agenda. Kemajuan sains dan teknologi melahirkan semangat autonomi dan independensi baru yang mendorong sebagian orang untuk mendeklarasikan kebebasan dari Tuhan. Inilah abad ketika Ludwig Feurbach, Karl Marx, Charles Darwin, Friedrich Nietsche, dan Sigmund Frued menyusun tafsiran filosofis dan ilmiah tentang realitas tanpa menyisakan tempat buat Tuhan. Bahkan pada akhir abad itu, sejumlah besar orang mulai merasakan bahwa sekiranya Tuhan belum mati, maka adalah tugas manusia yang rasional dan teremansipasi untuk membunuhnya. Gagasan tentang Tuhan yang telah ditempa selama berabad-abad di kalangan Kristen Barat kini terasa tidak lagi memadai, dan Zaman Akal tampaknya telah menang atas abad-abad penuh takhyul dan fanatisme
      Islam tidak pernah menganggap ‘Tuhan telah mati’. Atau, Islam tidak pernah mengajarkan agar Tuhan dihabisi perannya dalam kancah kehidupan nyata, baik yang bersifat duniawi maupun religius.
      Jika alam tidak dianggap sebagai bukti adanya Tuhan, lantas alam akan dianggap sebagai apa? Padahal dalam konsep Al-Qur’an, alam adalah bukti kebesaran, keagungan dan kemahakuasaan Allah Swt. Keterkaitan Allah dengan alam, dalam konsep sekularisasi-sekularisme, akan hilang. Manusia adalah segala-galanya. Dialah raja yang bisa berbuat apa saja terhadap alam.
      Dengan demikian, sekularisasi-sekularisme lahir dari ‘rahim peradaban Eropa’ (Barat). Dia dihadirkan untuk menolak peran Tuhan dan agama. Semestinya, agama-agama yang ada (Yahudi, Kristen dan Islam) ramai-ramai menolak konsep liberal ini. Kehidupan duniawi tanpa peran Tuhan adalah absurd dilakukan. Sejatinya, sekularisasi-sekularisme adalah ‘alienisasi manusia’ dari nilai-nilai ketuhanan dan agama. Maka, keduanya harus dianggap sebagai ‘parasit agama-agama’.
      C. PEMIKIRAN SEKULARISASI ISLAM DI INDONESIA
      Konsep umat menggambarkan suatu masyarakat beriman adalah umat yang bercorak universal. Setiap muslim yang sadar merasakan benar bahwa ia adalah sebagai anggota umat. Identitasnya sebagai muslim banyak ditentukan oleh keterikatan spritualnya dengan persaudaraan universal itu. Secara teori umat percaya bahwa ajaran Islam meliputi seluruh dimensi kemanusiaan. Dengan kata lain apa yang disebut sekuler, di mata seorang muslim tidak dapat dilepaskan dari persoalan imannya. Dari sudut pandang ini cita-cita kekuasaan (politik) menyatu dengan wawasan moral sebagai pencaran iman seseorang muslim. Politik dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari ajaran etika yang bersumber dari wahyu. Bahkan kekuasaan politik merupakan kenderaan untuk merealisasikan pesan-pesan wahyu
      Bukankah Nurchulish Madjid pernah menuturkan bahwa dengan sekularisasi tidaklah dimaksudkan penerapan sekularisme dan merobah kaum muslimin menjadi kaum sekularis. Tapi dimaksudkan untuk menduniakan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan ummat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrowi- kannya. Orang yang menolak sekularisasi lebih baik mati saja. Karena sekularisasi adalah inherent dengan kehidupan manusia sekarang di dunia ini (saeculum berarti jaman atau keadaan sekarang, juga berarti dunia ini). Konsep sekularisasi ditinjauan dari prinsipil, konsep `Negara Islam’ adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif, sedangkan agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya spiritual dan pribadi.
      Luthfi Assyaukanie pada sisi lain juga mengatakan bahwa sekarang telah terjadi perubahan pola pikir kaum muslim Indonesia. Pada 1950-an hampir semua kaum muslim dari latar belakang santri dan religius pasti mendukung konsep negara Islam yang ideologis. Kini mereka tak lagi seperti itu. Lihat saja perbandingan pemilihan umum 1955, 1999, dan 2004. Pada 1955 semua partai politik Islam membentuk blok mendukung gagasan, ideologi dan negara Islam. Termasuk dicantumkannya Piagam Jakarta dalam Pembukaan UUD 1945 dan penerapan syariat Islam secara formal. Di sana ada Masyumi, NU, PSII, dan lain-lain. Mereka meraih 43 persen suara. Hampir semua tokoh Islam juga sangat didominasi pemikiran politik Islam yang masih “konservatif” . Termasuk tokoh “modernis” seperti Pak Roem, Pak Syafrudin, dan Pak Natsir.
      Berbeda pada pemilu di era Orde Baru. Pemilu di masa itu tidak demokratis. Tidak ada partai Islam yang benar-benar memperjuangkan ideologi Islam saat itu karena begitu kuatnya negara.
      Partai-partai Islam kembali memperjuangkan ideologinya seperti pada 1955. Dan kita lihat hasil pemilu 1999, suara partai Islam yang diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulang Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), dan lain-lain hanya mencapai kurang dari 14 persen. Pada pemilu 2004 jumlah suara mereka meningkat sedikit menjadi 17 persen. Kenaikan itu terutama berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dulu bernama PK. Tapi kenaikan itu bisa dijelaskan lagi-lagi dengan kerangka bahwa terjadi sekularisasi dalam pemikiran politik Islam di Indonesia.
      PKS cuma meraih sedikit suara dalam Pemilu 1999. Mereka tak lolos electoral threshold karena itu harus mengubah nama dan tanda gambar. Tapi bukan cuma itu. Jika melihat arsip menjelang Pemilu 2004, PKS juga mengubah strategi dan taktik agar bisa menggenjot suara. Bandingkan hasil kampanye mereka pada pemilu 1999 dan 2004. Pada 1999 kental sekali warna ideologi Islamnya. Agenda utamanya syariat Islam, Piagam Jakarta, dan lain-lain. Menjelang Pemilu 2004 petinggi PKS seperti Hidayat Nur Wahid amat mewanti-wanti agar jangan menggunakan simbol-simbol Islam di ruang publik. Karena itu agenda mereka saat kampanye adalah clean government dan anti-korupsi. Jadi kalau mau selamat, jangan gunakan isu Islam. Begitu Anda gunakan isu Islam, Anda akan terjerumus. Itu yang terjadi dan ini menarik sekali.
      Hubungan akomodatif antara Islam dan negara berlangsung melalui dua arah, arah negara kepada Islam, negara mengakomodasi kepentingan Islam. Arah Islam kepada negara, Islam memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan negara. Dalam hubungan yang demikian akomodasi kepentingan Islam dan negara tidak mengubah kepolitikan Orde Baru dan pernanan politik umat Islam secara substansial. Perjuangan umat Islam lebih merupaka gerakan etika daripada gerakan politik yang melakukan pressure terhadap kekuasaan. Gerakan etika menggunakan symbol amar ma’ruf nahi munkar. PPP yang berfungsi seperti pada era 1970-an, stelah decade 1980-an tidak mampu lagi menciptakan citra sebagai wadah penyalur aspirasi politik umat Islam. Selain karena factor-faktor internal dalam dirinya, juga –terutama– karena desakan-desakan eksternal yang sulit dihindari.
      Apa yang membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam enggan pada penerapan Islam yang formal? Di situ ada peran argumen bahwa Islam bisa diperjuangkan tanpa formalisasi. Jargon yang diucapkan Nurcholish Madjid, yaitu Islam Yes, Partai Islam No, terus berkembang di sejumlah kelompok Islam. Ada semacam promosi besar-besaran bahwa tidak apa-apa bila kita tidak mendukung partai Islam. Lambat-laun, setelah lewat 30 tahun, mereka berpikir, kalau begitu kita memilih partai sekuler pun tidak masalah. Terjadilah proses sekularisasi, yaitu menjauhkan cara berpikir masyarakat muslim dari ideologisasi Islam.
      Apakah secara substansial PKS tidak berubah? Bukankah pimpinannya mengatakan mereka tidak mendukung Piagam Jakarta tapi Piagam Madinah? Mereka tak mau lagi ikut bertarung dalam isu-isu ideologis karena pasti kalah. Ketika Sidang Istimewa MPR 2002 melakukan voting untuk memasukkan Piagam Jakarta, PKS tidak mau bergabung dengan PPP dan PBB. Mereka bicara Piagam Madinah cuma agar tidak dituduh mendukung kaum nasionalis sekuler.
      Sekarang orang Islam juga tak lagi alergi bicara tentang demokrasi dan pluralism. Pada 1950-an, pembicaraan tentang demokrasi, pluralisme, dan sekularisme hanya milik orang nasionalis sekuler. Sedangkan kelompok Islam tak terlalu peduli pada isu itu. Belakangan Nurchilish Madjid dengan percaya diri mengatakan bahwa konsep-konsep yang biasa dibicarakan kaum nasionalis justru sangat Islamis. Kelompok seperti Paramadina sekarang sangat familiar dan menjadi pelopor pembicaraan isu semacam itu.
      Perkembangan sejarah dunia modern menunjukkan bahwa kejayaan suatu bangsa tidak terletak dalam berapa besar angka jumlah warganya, juga bukan dalam berapa banyak kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi wilayahnya sendiri. Kejayaan suatu bangsa lebih ditentukan oleh hasil kerja nyata para warganya dalam mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di seluruh muka bumi ini bahkan di angkasa luar sebagaimana telah mulai dirintis, dan oleh tingkat mutu yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata itu. (Nurcholish Madjid, 2009, hal. 119). Dan realita itu sekarang dan masa akan datang terus dirajut secara berkesinambungan kalau Islam di Indoesia tidak ma uterus tertinggal kereta api negeri sendiri.
      Kaum santri pembaru ini tidak cuma selapis tipis elite Islam saja. Pada level masyarakat sekarang memang terjadi Islamisasi tetapi diam-diam mereka bisa menerima konsep politik yang sekuler yang diterapkan negara dan dikampanyekan para pembaru muslim. Sejak abad ke-19 para pembaru muslim selalu memiliki agenda yang sama dengan pemerintah dan negara Barat secara umum, yaitu modernisasi, kemajuan, demokrasi, dan pluralisme. Karena itu pembaru muslim selalu dikecam sebagai antek Barat dan antek pemerintah. Jadi, kendati sekarang banyak perempuan memakai kerudung, bukan berarti mereka menerima ide negara Islam, (http.pormadi.wordpress. com, 06/11/2007). melainkan mereka berusaha membuktikan dan mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas penduduknya penganut Islam.
      Perjalanan masa lalu jelas menggambarkan bahwa suatu pemikiran dan perkembangan secara fleksibel untuk menuju sekulerasi umat Islam . Apabila ia berakar dan mampu menjawab persoalan-persoalan nyata yang dihadapi masyarakat multi dimensial, maka faham itu bisa teraplikasi. Kesaksikan sekarang ini merupakan perkembangan wajar sebagai hasil dari langkah-langkah yang sudah ditempuh masa lalu. Setelah umat Islam dengan segala keberaniannya telah melepaskan suatu wadah politik. Dengan lapang dada menerima apa-apa yang menjadi keputusan pemerintah dan dapat berharap mengisinya dengan nilai-nilai agama. Mereka ingin agar pihak-pihak lain yang selama ini curiga terhadap Islam dapat mempercayai ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Pada akhirnya hidup berdampingan menuju masyarakat madani yang diimpikan.
      Yang jelas sekulerasi Islam bukan hanya di Indonesia, terus berkembang mengikuti arah zaman, namun benteng pertahanan para remaja muslim perlu juga lebih diperkuat. Lantaran sekulerasi yang kebablasan senantiasa mengintip sebagai tujuan pihak lain yang menjadi musuh dalam selimut.

      SUMBER:-http://yusfimembaca.blogspot.com/2011/11/sekularisasi-dan-pluralisasi-islaM di.html
      http://www.reocities.com/traditionalislam/sekularisasi_liberalisasi_islam.htm

      • ORDE BARU DAN PERANAN PERPOLITIKKANYA
        Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar
        Orde baru lahir karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain :

        1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 19652.

        2. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsunglama..

        3. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkanupaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

        4. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar- besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili

        5. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabungmembentuk Kesatuan Aksi berupa ³Front Pancasila´ yang selanjutnya lebih dikenaldengan ³Angkatan 66´ untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30September 19656.

        6. Kesatuan Aksi ³Front Pancasila´ pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan’’TRITURA(Tri Tuntutan Rakyat).

        7. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan KabinetSeratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinettersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.

        8. Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub)

        9. Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.

        PERKEMBANGAN POLITIK MASA ORDE BARU
        1.Politik dalam negeri era order baru.
        A. Pembentukan Kabinet
        Pembangunan Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Amper yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet AMPERA yang disebutCatur Karya Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut.
         Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan

         Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968.

         Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.

         Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya b.

        B. Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan..
        C. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik
        Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu:

         Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, danPartai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam).
         Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, PartaiMurba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).
         Golongan karya (golkar)

        D. Pemilihan Umum Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu:
        tahun 1971, 1977,1982, 1987, 1992, dan1997..

        E. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat pada tanggal 2 Agustus 1969.
        Kebijakan lain yang di ambil pemerintah Orde baru adalah menetapkan peran ganda ABRI yang di kenal dengan Dwifungsi ABRI.ABRI tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara tetapi juga berperan di bidang politik.Hal terbukti dari banyaknya anggota ABRI yang ternyata memegang jabatan sipil seperti walikota,bupati dan gubenur bahkan ABRI memiliki jatah di keanggotaan MPR/DPR.Alasan yang mendasari kebijakan tersebut tertuang dalam pasal 27 ayat (1)UUD 1945.Pasal tersebut mengemukakan bahnwa “segala warga Negara bersama kedudukankannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.Bukan hanya pada bidang politik pemerintahan,ternyata kedudkan ABRI dalam masyarakat Indonesia juga merambat di sector ekonomi.Banyak anggota ABRI menjadi kepala skepala BUMN maupun komisaris di berbagai perusahaan swasta
        Dampak Positif Dari Kebijakan Politik Pemerintahan Orba
        Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat. Situasi keamanan pada masa ORBA relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.
        Dampak Negatif dari Kebijakan Politik Pemerimtah ORBA :
        Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis.
        a) Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.
        b) Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 paratai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai Negara demokrasi.
        c) Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih.
        d) Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.
        e) Kebijakn politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.
        f) Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan bebangsa dan benegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan besar terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI/Polri.
        g) Kondisi politik lebih payah dengan adnya upaya penegakan hukum yang sangat lemah. Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerimtah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat.
        Runtuhnya Orde Baru
        1. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh mahasiswa dengan tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total.
        2. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

  13. PENGARUH KEBIJAKAN JUGUN IANFU TERHADAP PEREMPUAN JAWA
    Jugun ianfu adalah para perempuan yang dipaksa masuk bordil militer Jepang! Banyak di antara mereka yang masih berusia di bawah umur ketika direkrut secara paksa. Para jugun ianfu ini kebanyakan berasal dari Korea, Cina, Jepang, dan Filipina, tetapi jumlah mereka di Indonesia terutama dijawa pun tidak sedikit yaitu sekitar 5.000 – 20.000 orang.
    juga secara paksa memobilisasi perempuan-perempuan Jawa untuk dijadikan sebagai budak seks pemuas nafsu serdadu-serdadunya, atau yang dikenal dengan sebutan jugun ianfu. Kondisi ekonomi Pribumi yang kian parah dan menuju titik terendah ini membuat orang, yang kadang secara tidak rasional, rela melakukan pekerjaan apapun demi mendapatkan upah sebagai penyambung hidup yang kian tak menentu. Penyakit masyarakat pun kian merebak, salah satunya ialah prostitusi. Bukan lagi menjadi rahasia bahwa prostitusi sudah menjadi bisnis jasa sejak kekuasaan Belanda bercokol di bumi Indonesia. Paper ini hendak mencari tahu keterkaitan antara jugun ianfu dengan praktek prostitusi pada masa Jepang memegang kendali atas Indonesia dalam kurun kurang lebih tiga setengah tahun, 1942-1945.
    Jugun Ianfu dan Geliat Prostitusi Masa Pendudukan Jepang
    Pengarahan masa atau mobilisasi rakyat Pribumi yang dilakukan oleh Jepang bukan saja memaksa keterlibatan dari jenis kelamin laki-laki, tetapi juga pada perempuan untuk menggenapi kepentingan-kepentingannya. Salah satunya ialah dengan pendirianFujinkai, organisasi yang didirikan pemerintah Jepang yang berfungsi untuk mengumpulkan para perempuan, baik yang sudah berkeluarga maupun belum, guna dijadikan sebagai penahan keadaan sosial ekonomi yang sedang buruk saat itu. Organisasi ini didirikan dengan harapan akan banyak memberikan berbagai penyuluhan dan kegiatan sosial lainnya secara rutin di kampung-kampung. Walaupun sebenarnya terlihat seperti hanya sebagai pemanis kekejaman Jepang.
    Pengerahan perempuan Pribumi yang lain yang dilakukan Jepang adalah, seperti yang sebelumnya diterangkan secara singkat dalam pendahuluan, yaitu pengerahan untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu birahi atau jugun ianfu kepada manusia dari matahari terbit tersebut, baik orang militer, maupun masyarakat sipil Jepang yang ada di Indonesia. Tetapi lain halnya dengan perempuan yang dimobilisasi ke dalam fujinkaiyang memang didirikan secara legal dan terbuka, jugun ianfu tidaklah demikian. Dalam A. Budi Hartono dan Dadang Juliantoro (1997), yang diartikan dengan jugun ianfu atau wanita penghibur adalah sebuah konsep yang menunjuk kepada mereka yang dinyatakan sebagai korban nafsu birahi tentara Jepang selama masa pendudukan Jepang di daerah-daerah jajahannya. Dengan demikian, keberadaanjugun ianfu tidak hanya berlangsung dan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di daerah-daerah di mana tentara Jepang datang dan berkuasa.
    Pelacuran merupakan fenomena sosial yang senantiasa hadir di setiap putaran roda zaman dan keadaan. Keberadaan pelacuran tidak pernah selesai dikupas, apalagi dihapuskan. Walaupun demikian, dunia pelacuran setidaknya bisa mengungkapkan banyak hal tentang sisi gelap kehidupan manusia, tidak hanya menyangkut hubungan kelamin dan mereka yang terlibat di dalamnya, tetapi juga pihak-pihak yang secara sembunyi-sembunyi ikut menikmati dan mengambil keuntungan dari keberadaan pelacuran.
    Awalnya perempuan-perempuan Cina dan Eropa, namun kemudian mulai marak dari kalangan Pribumi juga. Pelacur Pribumi umumnya dibayar lebih rendah daripada pelacur Cina dan Eropa. Penyakit sosial ini terus bertahan sampai ke masa pendudukan Jepang. Bahkan pada masa pendudukan Jepang, kegiatan prostitusi penduduk Pribumi menjadi semakin subur. Meskipun dilakukan secara tertutup, tetapi praktek ini dapat dilakukan secara terorganisir dengan begitu rapih. Jepang memanfaatkan kelicikannya dalam politik propaganda memobilisasi penduduk Pribumi, dengan cara memberikan iming-iming serta janji manis kepada perempuan Pribumi yang sesungguhnya telah tertipu daya akan dijadikan pelacur atau jugun ianfu.
    Apalagi kondisi ekonomi yang sangat buruk membuat masyarakat tidak mudah untuk berpikir jernih menghadapi wabah kelaparan. Iming-iming memperoleh pekerjaan atau dapat mengenyam bangku sekolah menjadi kata-kata manis Jepang yang sulit untuk ditolak. Tetapi Jepang tidak menjalankan kegiatan ini dengan tangannya sendiri, bagaimanapun ia ingin menjaga agar tangannya tetap terlihat bersih, siasat ini dijalankannya dengan menggunakan aparat Pribumi setempat, mulai dari kelompok masyarakat terkecil yaitu rukun tetangga, desa, lurah, camat, dan seterusnya, karena individu-individu inilah yang sesungguhnya memiliki pengaruh dan otoritas dalam masyarakat.
    Propaganda Jepang dalam melakukan penaklukan kesadaran atau hegemoni terhadap aparat tersebut dapat mencapai hasil, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menjadi kolaborator praktek kotor itu, baik secara sadar maupun tidak. Ini merupakan tragedi. Semuanya dijalankan secara terkendali dan dalam koordinasi pemerintah Jepang. Bentuk prostitusi pada zaman Jepang ini terstruktur rapi, mulai dari perekrutan, penyeleksian, penempatan di rumah bordil milik Jepang, hingga tamu-tamu yang harus dilayani, yang hampir semuanya adalah orang Jepang .
    Penguasa militer Jepang mendirikan tempat-tempat yang dihuni jugun ianfu di setiap wilayah komando militer dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pemerkosaan oleh tentara Jepang terhadap penduduk lokal, menjaga moral tentara Jepang, serta mencegah penyakit kelamin yang akan melemahkan kekuatan militernya. Perlu diberi garis tegas bahwa, pada masa pendudukan Jepang, orang-orang Indonesia yang menjadi pelacur ialah karena ada yang memang sengaja berkeinginan dalam pekerjaan tersebut, juga ada yang menjadi pelacur karena tertipu muslihat Jepang yang akhirnya menjadi jugun ianfu.
    Tidak sedikit dari mereka yang tertipu dan akhirnya tercemplung menjadi jugun ianfu berasal dari keluarga aparat ataupun pegawai pangreh praja karena takut kehilangan pangkat dan jabatannya. Propaganda memberi iming-iming tentang mendapat pekerjaan ataupun pendidikan, tidak pernah dilakukan secara terbuka melalui media-media komunikasi masa seperti surat kabar ataupun radio, melainkan seperti halnya desas-desus yang melambung dari mulut ke mulut. Semua kegiatan terorganisir ini berada dalam wewenang Jawatan Propaganda Jepang atauSendenbu. Korban-korban yang tertipu menjadi jugun ianfu umumnya anak perempuan yang masih di bawah umur, dan gadis, tetapi ada juga sebagian yang sudah berkeluarga. Mereka juga kebanyakan perempuan yang berpendidikan rendah, bahkan tidak berpendidikan dan buta huruf.
    Kesulitan ekonomi kerap menjadi alasan utama mereka yang tertipu, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang mantanjugun ianfu, Ibu Lasiyem:
    “… yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana bisa kerja. Saya ingin membelikan makanan untuk anak saya … karena itu ketika ada tawaran kerja saya langsung sanggup, … saya tidak bilang dengan suami saya”.
    Para korban yang tertipu ini baru akan sadar bahwa janji serta iming-iming tersebut tidak lain hanyalah selimut dari dijadikannya budak nafsu orang-orang Jepang setelah mereka sadar dibawa ke rumah bordil Jepang yang bernama Ian-jo, yang keketatannya selalu dalam pengawasan pemerintah Jepang. Adapun tarif yang dikenakannya berbeda-beda, diantaranya 2,5 Rupiah bagi kalangan militer pada jam siang, dan 3,5 Rupiah untuk orang sipil dimulai jam 5 sore sampai tengah malam, sedangkan untuk servis sampai pagi berbiaya 12,,5 Rupiah. Meskipun nampaknya para jugun ianfu mendapat penghasilan, tetapi kenyataannya yang diterimanya hanyalah karcis para pelanggan, yang seharusnya dapat ditukarkan dengan uang, tidak pernah terjadi. Ian-jo antara lain terdapat di bekas asrama peninggalan Belanda. kantong-kantong militer Jepang, dan rumah-rumah penduduk yang telah dikosongkan. Konsumen jugun ianfu baik dari kalangan militer maupun sipil akan diberikan kondom. Hal ini dilakukan untuk menghindari serdadu Jepang dari penyakit kelamin yang dapat melemahkan kekuatan militer Jepang. Pada prakteknya kebanyakan mereka tidak ingin memakai kondom, dengan alasan akan mengurangi kenikmatan berhubungan seksnya. Orang-orang Jepang umumnya lebih menyukai perempuan Eropa, seperti perempuan-perempuan Belanda yang terjebak di Indonesia dan ditawan oleh pihak Jepang.
    Perempuan-perempuan di Ian-jo menjalani pemeriksaan kesehatan yang merendahkan martabat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika para petugas medis menyuruh mereka membuka pakaian sampai akhirnya mereka telanjang bulat, lalu menggerayangi tubuh mereka. Selain itu, para perempuan budak seks ini melewati pemeriksaan yang sangat tidak bermoral, pemeriksa yang berasal dari Jepang itu memasukkan alat bernama cocor bebek, yang terbuat dari besi panjang ke dalam vagina jugun ianfu, kemudian ketika alat ini, bagian ujungnya akan melebar untuk membuka vagina. Dengan pemeriksaan ini dapat diketahui apakah perempuan itu sudah terserang penyakit kelamin atau belum. Dalam novel berlatar sejarah berjudul Kembang Jepunkarangan Remy Sylado, digambarkan rumah-rumah bordil Jepang banyak yang berkedok restoran, dan para perempuan calon jugun ianfu itu dibawa ke tempat-tempat seorang “geisha” untuk diberi arahan dan diajarkan berbagai hal tentang praktek menjadi pelacur. Pembahasan novel tersebut sangat menarik dengan plot, diksi dan gambaran cerita yang cukup vulgar. Hal lain yang menarik dari rumah bordil Jepang adalah adanya sistem penggantian sistem nama, dari nama Indonesia ke nama Jepang. Semua orang yang direkrut Jepang akan langsung diberi nama Jepang dan tidak boleh lupa menggunakannya. Misalnya seorang jugun ianfu seorang gadis Jawa yang bernama Mardiyem yang diberi nama Jepang Momoye. Ada juga Waginem dengan nama Jepang Sakura, dan Haruye nama Jepang dari Jatinem.
    Selama pendudukan Jepang di Indonesia, terdapat tiga angkatan yang dijadikan sebagai budak seks Jepang atau jugun ianfu. Angkatan pertama berjumlah 24 perempuan, yang ditempatkan di Telawang, di pinggiran kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Angkatan kedua pada tahun 1943, berjumlah 35 orang. Dan angkatan ketiga pada pertengahan tahun 1944. Dari angkatan pertama hingga yang terakhir, ransum makanan yang diberikan kepada para budak seks Jepang semakin dikurangi nilai gizinya.
    Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang menjadi magnet pagi para pendatang dari daerah-daerah. Orang-orang yang merantau ke kota-kota besar ini memiliki anggapan dan harapan bahwa mereka dapat mengubah keberuntungannya, mengubah nasibnya yang buruk menjadi lebih baik, sebab kota-kota besar memiliki sentra ekonomi yang lebih luas dan menjanjikan. Padahal anggapan dan harapan tidak selalu tepat dengan kehendak, kenyataan selalu bisa berkata lain. Niat memperbaiki kualitas hidup malah terjadi berkebalikan. Para perempuan yang dijadikan sebagai jugun ianfu telah mengalami beban siksaan yang berat, tidak hanya menyebabkan cacat fisik akibat siksaan-siksaan dari orang Jepang yang dilayaninya, juga siksaan batin yang tak berkesudahan membuatnya trauma dalam berhubungan seksual.
    Seorang jurnalis perempuan Hilde Janssen bersama sahabatnya fotografer Jan Banning, warga Belanda, baru-baru ini menggelar pameran foto mengenai para jugun ianfu Indonesia. Pameran ini mengungkapkan kembali luka lama dan trauma akibat pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Janssen berhasil mewawancarai 50 perempuan mantan jugun ianfu. Ia mengakui sempat dihantui mimpi buruk karena berulang kali mendengar kisah mereka. Misalnya saja Paini yang sejak berumur 13 tahun dipaksa bekerja di sebuah tangsi dekat desanya. Suatu malam ia dijemput paksa oleh serdadu Jepang, dibawa ke tangsi, dan diperkosa berulang-ulang. Begitu terus setiap malam. Begitu dalam trauma yang mereka alami sehingga kebanyakan mantan jugun ianfu ini menyembunyikan identitas mereka dan menolak untuk berbicara.
    Sampai saat ini para mantan jugun ianfu masih merasa trauma dan sangat menderita akibat pengalaman buruk yang mereka alami. Belum lagi cap negatif yang kadang dilekatkan pada mereka. Mungkin yang paling mengenaskan adalah sikap pemerintah Indonesia yang menganggapnya aib (Tempo, 5 September 2010). Inikah harga yang harus dibayar oleh perempuan-perempuan tersebut untuk negeri mereka?

  14. NAMA : ROSI PRATIWI
    BP : 2010

    GERWANI dan PENGARUH pada ERA 1990-an

    GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) adalah organisasi perempuan yang paling besar dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. GERWANI berasal dari Gerakan Wanita Sedar (GERWIS) yang didirikan pada tahun 1950. Para anggotanya ini pada umumnya berpendidikan tinggi dan berkesadaran politik. Kaum perempuan tertarik pada organisasi ini semata-mata oleh karena kegiatannya yang menyangkut kebutuhan sehari-hari mereka. Warung-warung koperasi simpan pinjam kecil-kecilan didirikan. Perempuan tani dan buruh disokong dalam sengketa mereka dengan tuan tanah atau majikan pabrik tempat mereka bekerja. Taman Kanak-kanak diselenggarakan dipasar, perkebunan, dan kampung-kampung. Dibuka pula badan-badan penyuluh perkawinan untuk membantu kaum perempuan yang menghadapi masalah perkawinan. Kursus kader-kader dibuka pada berbagai tingkat organisasi, dan dalam kursus-kursus ini digunakan buku-buku tulisan Friedrich Engels, August Babel, Clara Zetkin, dan Soekarno.
    Pada kesempatan ini juga diajarkan keterampilan teknis, misalnya tata buku dan manajemen. Hal penting lain yang diajarkan adalah sejarah gerakan perempuan Indonesia. Sudah sejak awalnya GERWANI sangat giat dalam membantu peningkatan kesadaran perempuan tani, bekerja sama dengan bagian perempuan BTI, membantu aksi-aksi sepihak pendudukan tanah yang dilancarkan oleh BTI, dan menuntut agar hak atas tanah juga diberikan kepada kaum perempuan. GERWANI juga melakukan kampanye pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tahun 1955, perubahan Undang-undang Perkawinan yang lebih demokratis, menuntut hukuman yang berat untuk pelaku perkosaan dan penculikan, dan terlibat dalam demonstrasi menuntut hak-hak buruh perempuan. GERWANI menerbitkan dua (2) majalah, Api Kartini dan Berita Gerwani. Api Kartini terutama ditujukan bagi pembaca lapisan tengah yang sedang tumbuh tidak hanya memuat tulisan-tulisan tentang masak-memasak, pengasuhan anak, mode, dll, tetapi juga soal-soal yang lebih “feminis” dan “kiri” seperti kejahatan imperilaisme (Api Kartini adalah majalah pertama di Indonesia yang menunjukkan pengaruh buruk film-film Hollywood yang bermutu rendah yang saat itu banyak beredar dan baru belakangan PKI melontarkan masalah imperialisme kebudayaan Barat), poligami, dan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan serta masalah sekitar kaum perempuan yang bekerja. Berita Gerwani adalah majalah intern organisasi, dengan berita-berita tentang konferensi dan organisasi perempuan di negara-negara sosialis.
    Semua itu dilakukan oleh perempuan Indonesia yang ingin mendidik perempuan untuk maju, yang ingin mengubah Indonesia menjadi negeri yang adil tanpa penindasan dan penghisapan atas manusia, yang memperjuangkan kepentingan rakyat miskin, yang anti-imperialisme. Mereka telah menunjukkan keberanian dalam menghadapi kesulitan, tidak sedikit dari mereka bahkan gigih membela keyakinannya sekalipun dengan tebusan nyawa.

    Namun kudeta militer merubah segalanya. GERWANI dicap sebagai perkumpulan pelacur, wadah berkumpulnya perempuan kasar (jauh dari perwujudan perempuan Indonesia semestinya: lemah lembut, pendiam, penurut, sopan, ibu yang penuh kasih sayang, isteri yang setia dan jauh dari hal-hal politik) serta atheis. Kampanye menjatuhkan GERWANI menjadi histeria massa, dan orang-orang yang pernah menjadi anggotanya menghadapi bahaya dan penyingkiran di masyarakat. Berakhirnya riwayat organisasi perempuan Indonesia yang terbesar ini sungguh mendadak, cepat, dan tidak terduga. Keluh kesah apa pun yang diungkapkan sehubungan dengan situasi sosial dan ekonomi yang sulit, dan terutama mengenai bagaimana hubungannya dengan subordinasi kaum perempuan, akan dicap sebagai berpolitik. Keluh kesah demikian berimplikasi semangat Kiri, dan “Kiri” dalam hubungan dengan “kaum perempuan” akan menimbulkan berbagai kesulitan yang disangkutpautkan dengan pesta pora seks dan upacara pembunuhan. Demikianlah rezim militer menggunakan simbol-simbol tersebut untuk menciptakan pembenaran bagi kelangsungan tindakan represinya, tidak saja terhadap kaum perempuan tetapi juga terhadap golongan tertindas lainnya. Sampai sekarang.
    Peran organisasi perempuan ini telah ditahbiskan oleh negara melalui teks-teks hingga seluloid film sebagai stereotip perempuan yang kurang bermoral dan terlibat dalam Peristiwa 30 September 1965. Studi Saskia E Wierenga dan Katherine E Mc Gregor menunjukkan betapa wacana tunggal kekuasaan telah melakukan stigmatisasi terhadap lembaga Gerwani. Deskripsi tunggal yang dibenarkan instrument negara tersebut menumbuhkan proses anarki kekuasaan yang mencuatkan kekerasan simbolik.

    Kekerasan simbolik ini melahirkan kepatuhan dan kefasihan dalam diam yang harus diterima oleh perempuan Indonesia. Demikian halnya dengan perlakuan negara yang ditimpakan kepada pengurus dan anggota Gerwani sesudah mereka dituding terlibat didalam peristiwa 30 September 1965.

  15. MASYUMI DAN PKI : SEBUAH SEJARAH PERTENTANGAN IDEOLOGIS
    oleh :Wina Gusliana
    • Sebab-sebab pertentangan
    1. Masalah penetapan dasar Negara
    2. Sikap Soekarno yang memihak terhadap PKI
    Meskipun gerakan PKI dalam merebut kekuasaan justru di tengah-tengah mandulnya kekuatan politik Islam, bukan berarti gerakan politik Islam hadir tanpa andil dalam upaya menghadang gerak langkah komunis. Apa yang diperlihatkan Masyumi dapatlah dihadirkan sebagai bukti. Kemampuan Masyumi mengantisipasi arah gerakan PKI yang didasari oleh kepekatan ideologis, Masyumi telah tampil terlebih dahulu dan menyatakan “perang” dengan komunis, suatu sikap yang tidak diperlihatkan sebelumnya oleh kekuatan politik lainnya termasuk angkatan bersenjata. Sikap politik Masyumi dalam menentang komunisme ini akan mudah difahami karena adanya perbedaan yang cukup mendasar, yaitu :
    a. Sikap terhadap hak milik, Islam menghargai hak milik pribadi..sedangkan faham komunis me”relatifkan” hak milik pribadi
    b. Adanya pertentangan dalam lapisan filsafat ideologis, dalam masalah ini terdapat pertentangan yang sangat mutlak antara Islam dan komunisme. Islam menggunakan dasar filsafat dan pandangan hidup yang bertolak dari wahyu Illahi yang diturunkan Nabi Muhammad SAW, sedangkan komunisme bertolak dari pandangan “kesejarahan”yang bersifat deterministik.
    Eskatologi Islam adalah terwujudnya masyarakat yang diridhoi oleh ALLAH, sebaliknya eskatologi dari Komunisme, yaitu terwujudnya suatu masyarakat yang “tanpakelas” dengan dasar materialisme.
    c. Pada tataran tingkah laku politik (political behaviour), adalah bahwa dalam berpolitik Islam sangatlah tergantung pada ketentuan-ketentuan moral. Perilku politik dalam Islam hanyalah merupakan alat untuk memajukan strategi sosial Islam yang berdasarkan wahyu Illahi, sedangkan untuk komunis..politik bukanlah sekedar alat tetapi bagian dari keseluruhan ideologi sehingga tidak ada ikatan moral dalam berperilaku politik dalam partai komunis (Dr. Taufiq Abdullah, Islam dan Komunisme bertentangan secara filsafat ideologis, Suara Masjid no 114). Dimana dalam posisinya yang bebas nilai serta tidak terikat dengan ketentuan moral, komunis dalam berperi lakunya berpolitik menganut madzhab Machiavelli, menghalalkan segala cara.
    Dari sinilah timbul pertentangan yang sudah tidak dapat disatukan lagi antara Masyumi dengan Partai Komunis.
    Bila disimak perjalanan Masyumi dari awal berdirinya 07 November 1945. ternyata Masyumi dan tokoh-tokohnya dapat bekerjasama dengan siapapun dan golongan manapun juga kecuali Partai Komunis. Masyumi dapat bekerjasama dengan PNI, PSI, golongan Kristen dan juga golongan angkatan bersenjata.
    Untuk itulah pada saat Presiden Soekarno berusaha menginginkan kabinet berkaki empat dengan mengikut sertakan PKI, yang disebut “kabinet gotong royong” serta dibentuknya Dewan Nasional yang diketuai oleh Presiden sendiri waktu itu, segera saja, Moh. Natsir dan partainya menolak konsepsi Presiden Soelarno tersebut (Dr. Deliar Noor, Partai-Partai Islam di Pentas Politik Nasional, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta).
    Alasan Masyumi menolak karena memang Masyumi berdasarkan pemahaman terhadap Islam secara total (integral) sehingga berkesimpulan Islam yag mengakui adanya Tuhan tidaklah mungkin disatukan dengan faham yang tidak mengakui keberadaan TUHAN (atheis). Selain daripada itu, dengan melihat taktik-taktik yang dijalankan oleh PKI, Masyumi lebih cenderung memandang PKI tidak ubahnya seperti musang berbulu ayam, yang sewaktu-waktu akan siap menerkam.
    Secara sepintas tindakan Masyumi dalam membendung komunisme yang lebih banyak dengan melalui tulisan-tulisan dan pidato terkesan sebagai gerakan moral. Kesan yang demikian ini tidak akan pernah ada, jika faham akan kepribadian para tokoh Masyumi yang terkenal dengan sifat politiknya demokratik, parlementer, konstitusional, ditambah lagi posisi Masyumi yang kurang memungkinkan untuk mengambil kebijaksanaan yang tegas terhadap PKI, karena di luar struktur. Akan tetapi pada saat posisi Masyumi berada dalam struktur, kesempatan ini tidak dibiarkan berlalu begitu saja untuk mensikapi komunisme.
    Sebagai bukti , kiranya bisa dihadirkan tindakan Dr. Soekiman pada saat menjadi Perdana Menteri dalam Kabinet Soekiman-Soewirjo (1951-1952), pada saat itu beliau mengambil tindakan tegas terhadap anggota PKI yang jelas-jelas terbukti melakukan makar dan melakukan penindasan serta pembantaian terhadap kaum agamis dan nasionalis (Dr. H.M. Amien Rais, dalam Kata Pengantarnya, Wawasan Politik Seorang Muslim Patriotik, Drs. Amir Hamzah Wiryosukarto,YP2LPM).
    Sikap Dr. Soekiman ini diambil berdasarkan : pertama, ajaran agamanya, yaitu Islam yang tidak mentolerir tumbuhnya suatu kekuatan komunis, kedua, sebagai seorang muslim patriotik, Soekiman sangat merasa berkepentingan untuk berjuang menyelamatkan Negara dan bangsanya dari ancaman PKI yang terang bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Apa yang diperbuat Dr. Soekiman ini kiranya tidaklah berlebihan jika Dr. Amin Rais menyebut Dr. Soekiman adalah seorang tokoh eksponen utama anti komunis (Dr. H.M. Amien Rais, dalam Kata Pengantarnya, Wawasan Politik Seorang Muslim Patriotik, Drs. Amir Hamzah

  16. ORDE BARU DAN PERANAN PERPOLITIKKANYA
    Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar
    Orde baru lahir karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain :

    1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 19652.

    2. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsunglama..

    3. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkanupaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

    4. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar- besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili

    5. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabungmembentuk Kesatuan Aksi berupa ³Front Pancasila´ yang selanjutnya lebih dikenaldengan ³Angkatan 66´ untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30September 19656.

    6. Kesatuan Aksi ³Front Pancasila´ pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan’’TRITURA(Tri Tuntutan Rakyat).

    7. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan KabinetSeratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinettersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.

    8. Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub)

    9. Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.

    PERKEMBANGAN POLITIK MASA ORDE BARU
    1.Politik dalam negeri era order baru.
    A. Pembentukan Kabinet
    Pembangunan Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Amper yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet AMPERA yang disebutCatur Karya Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut.
     Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan

     Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968.

     Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.

     Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya b.

    B. Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan..
    C. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik
    Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu:

     Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, danPartai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam).
     Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, PartaiMurba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).
     Golongan karya (golkar)

    D. Pemilihan Umum Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu:
    tahun 1971, 1977,1982, 1987, 1992, dan1997..

    E. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat pada tanggal 2 Agustus 1969.
    Kebijakan lain yang di ambil pemerintah Orde baru adalah menetapkan peran ganda ABRI yang di kenal dengan Dwifungsi ABRI.ABRI tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara tetapi juga berperan di bidang politik.Hal terbukti dari banyaknya anggota ABRI yang ternyata memegang jabatan sipil seperti walikota,bupati dan gubenur bahkan ABRI memiliki jatah di keanggotaan MPR/DPR.Alasan yang mendasari kebijakan tersebut tertuang dalam pasal 27 ayat (1)UUD 1945.Pasal tersebut mengemukakan bahnwa “segala warga Negara bersama kedudukankannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.Bukan hanya pada bidang politik pemerintahan,ternyata kedudkan ABRI dalam masyarakat Indonesia juga merambat di sector ekonomi.Banyak anggota ABRI menjadi kepala skepala BUMN maupun komisaris di berbagai perusahaan swasta
    Dampak Positif Dari Kebijakan Politik Pemerintahan Orba
    Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat. Situasi keamanan pada masa ORBA relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.
    Dampak Negatif dari Kebijakan Politik Pemerimtah ORBA :
    Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis.
    a) Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.
    b) Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 paratai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai Negara demokrasi.
    c) Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih.
    d) Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.
    e) Kebijakn politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.
    f) Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan bebangsa dan benegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan besar terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI/Polri.
    g) Kondisi politik lebih payah dengan adnya upaya penegakan hukum yang sangat lemah. Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerimtah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat.
    Runtuhnya Orde Baru
    1. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh mahasiswa dengan tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total.
    2. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

  17. SUTAN SYAHRIR DAN PERANANNYA DALAM PEMBENTUKAN NEGARA
    Sutan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909,dia adalah seorang politikus dan perdana menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Sutan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 melalui Keppres nomor 76 tahun 1966.
    Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang ketika itu dipimpin oleh Mohammad Hatta. Di awal 1930, pemerintah Hindia Belanda kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional, dengan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan di tanah air, yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh aktivis PNI sendiri. Berita tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis PI di Belanda. Mereka selalu menyerukan agar pergerakan jangan jadi melempem lantaran pemimpinnya dipenjarakan. Seruan itu mereka sampaikan lewat tulisan. Bersama Hatta, keduanya rajin menulis di Daulat Rakjat, majalah milik Pendidikan Nasional Indonesia, dan memisikan pendidikan rakyat harus menjadi tugas utama pemimpin politik.
    Pengujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir segera bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia (PNI Baru), yang pada Juni 1932 diketuainya. Pengalaman mencemplungkan diri dalam dunia proletar ia praktekkan di tanah air. Syahrir terjun dalam pergerakan buruh. Ia memuat banyak tulisannya tentang perburuhan dalam Daulat Rakyat. Ia juga kerap berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Mei 1933, Syahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia.
    Hatta kemudian kembali ke tanah air pada Agustus 1932, segera pula ia memimpin PNI Baru. Bersama Hatta, Syahrir mengemudikan PNI Baru sebagai organisasi pencetak kader-kader pergerakan. Berdasarkan analisis pemerintahan kolonial Belanda, gerakan politik Hatta dan Syahrir dalam PNI Baru justru lebih radikal tinimbang Soekarno dengan PNI-nya yang mengandalkan mobilisasi massa. PNI Baru, menurut polisi kolonial, cukup sebanding dengan organisasi Barat. Meski tanpa aksi massa dan agitasi; secara cerdas, lamban namun pasti, PNI Baru mendidik kader-kader pergerakan yang siap bergerak ke arah tujuan revolusionernya.
    Karena takut akan potensi revolusioner PNI Baru, pada Februari 1934, pemerintah kolonial Belanda menangkap, memenjarakan, kemudian membuang Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI Baru ke Boven-Digoel. Hampir setahun dalam kawasan malaria di Papua itu, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Bandaneira untuk menjalani masa pembuangan selama enam tahun.
    Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerja sama dengan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Syahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang, oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI Baru yang tetap meneruskan pergerakan dan kader-kader muda yakni para mahasiswa progresif.
    Situasi objektif itu pun makin terang ketika Jepang makin terdesak oleh pasukan Sekutu. Syahrir mengetahui perkembangan Perang Dunia dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Kala itu, semua radio tak bisa menangkap berita luar negeri karena disegel oleh Jepang. Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Hatta. Sembari itu, Syahrir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang.
    Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah, Syahrir siap dengan massa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita menyerahnya Jepang, tidak merespon secara positif. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia, dan proklamasi itu mesti sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk oleh Jepang. Sesuai rencana PPKI, kemerdekaan akan diproklamasikan pada 24 September 1945.
    Sikap Soekarno dan Hatta tersebut mengecewakan para pemuda, sebab sikap itu berisiko kemerdekaan RI dinilai sebagai hadiah Jepang dan RI adalah buatan Jepang. Guna mendesak lebih keras, para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus. Akhirnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus.
    Revolusi menciptakan atmosfer amarah dan ketakutan, karena itu sulit untuk berpikir jernih. Sehingga sedikit sekali tokoh yang punya konsep dan langkah strategis meyakinkan guna mengendalikan kecamuk revolusi. Saat itu, ada dua orang dengan pemikirannya yang populer kemudian dianut banyak kalangan pejuang republik: Tan Malaka dan Sutan Syahrir. Dua tokoh pergerakan kemerdekaan yang dinilai steril dari noda kolaborasi dengan Pemerintahan Fasis Jepang, meski kemudian bertentangan jalan dalam memperjuangan kedaulatan republik.
    Di masa genting itu, Bung Syahrir menulis Perjuangan Kita. Sebuah risalah peta persoalan dalam revolusi Indonesia, sekaligus analisis ekonomi-politik dunia usai Perang Dunia II. Perjungan Kita muncul menyentak kesadaran. Risalah itu ibarat pedoman dan peta guna mengemudikan kapal Republik Indonesia di tengah badai revolusi.
    Tulisan-tulisan Syahrir dalam Perjuangan Kita, membuatnya tampak berseberangan dan menyerang Soekarno. Jika Soekarno amat terobsesi pada persatuan dan kesatuan, Syahrir justru menulis, “Tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa, hanya menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan.”
    Dan dia mengecam Soekarno. “Nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas hierarkis, feodalistis: sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita.” Dia juga mengejek gaya agitasi massa Soekarno yang menurutnya tak membawa kejernihan.
    Perjuangan Kita adalah karya terbesar Syahrir, kata Salomon Tas, bersama surat-surat politiknya semasa pembuangan di Boven Digul dan Bandaneira. Manuskrip itu disebut Indonesianis Ben Anderson sebagai, “Satu-satunya usaha untuk menganalisa secara sistematis kekuatan domestik dan internasional yang memperngaruhi Indonesia dan yang memberikan perspektif yang masuk akal bagi gerakan kemerdekaan pada masa depan.”
    Terbukti kemudian, pada November ’45 Syahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah lakon Syahrir dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia, sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri.
    Penculikan Perdana Menteri Sjahrir merupakan peristiwa yang terjadi pada 26 Juni 1946 di Surakarta oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Sjahrir II dengan pemerintah Belanda karena sangat merugikan perjuangan Bangsa Indonesia saat itu. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh (Merdeka 100%), sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura.
    Kelompok Persatuan Perjuangan ini dipimpin oleh Mayor Jendral Soedarsono dan 14 pimpinan sipil, di antaranya Tan Malaka dari Persatuan Perjuangan bersama dengan Panglima besar Jendral sudirman. Perdana Menteri Sjahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras.Presiden Soekarno sangat marah atas aksi penculikan ini dan memerintahkan Polisi Surakarta menangkap para pimpinan kelompok tersebut. Tanggal 1 Juli 1946, ke-14 pimpinan berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Wirogunan.
    Tanggal 2 Juli 1946, tentara Divisi 3 yang dipimpin Mayor Jendral Soedarsono menyerbu penjara Wirogunan dan membebaskan ke 14 pimpinan penculikan.Presiden Soekarno marah mendengar penyerbuan penjara dan memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Mayjen Soedarsono dan pimpinan penculikan. Lt. Kol. Soeharto menolak perintah ini karena dia tidak mau menangkap pimpinan/atasannya sendiri. Dia hanya mau menangkap para pemberontak kalau ada perintah langsung dari Kepala Staf militer RI, Jendral Soedirman. Presiden Soekarno sangat marah atas penolakan ini dan menjuluki Lt. Kol. Soeharto sebagai perwira keras kepala (koppig).
    Kelak Let. Kol. Soeharto menjadi Presiden RI Soeharto dan menerbitkan catatan tentang peristiwa pemberontakan ini dalam buku otobiografinya Ucapan, Pikiran dan Tindakan Saya.Lt. Kol. Soeharto berpura-pura bersimpati pada pemberontakan dan menawarkan perlindungan pada Mayjen Soedarsono dan ke 14 orang pimpinan di markas resimen tentara di Wiyoro. Malam harinya Lt. Kol. Soeharto membujuk Mayjen Soedarsono dan para pimpinan pemberontak untuk menghadap Presiden RI di Istana Presiden di Jogyakarta. Secara rahasia, Lt. Kol. Soeharto juga menghubungi pasukan pengawal Presiden dan memberitahukan rencana kedatangan Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak.
    Tanggal 3 Juli 1946, Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak berhasil dilucuti senjatanya dan ditangkap di dekat Istana Presiden di Yogyakarta oleh pasukan pengawal presiden. Peristiwa ini lalu dikenal sebagai pemberontakan 3 Juli 1946 yang gagal
    Setelah kejadian penculikan Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri, tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih Presiden Soekarno. Namun pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan Perundingan Linggarjati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November 1946.
    Tanpa Syahrir, Soekarno bisa terbakar dalam lautan api yang telah ia nyalakan. Sebaliknya, sulit dibantah bahwa tanpa Bung Karno, Syahrir tidak berdaya apa-apa.Syahrir mengakui Soekarno-lah pemimpin republik yang diakui rakyat. Soekarno-lah pemersatu bangsa Indonesia. Karena agitasinya yang menggelora, rakyat di bekas teritori Hindia Belanda mendukung revolusi. Kendati demikian, kekuatan raksasa yang sudah dihidupkan Soekarno harus dibendung untuk kemudian diarahkan secara benar, agar energi itu tak meluap dan justru merusak.
    Sebagaimana argumen Bung Hatta bahwa revolusi mesti dikendalikan; tak mungkin revolusi berjalan terlalu lama, revolusi yang mengguncang ‘sendi’ dan ‘pasak’ masyarakat jika tak dikendalikan maka akan meruntuhkan seluruh ‘bangunan’.
    Agar Republik Indonesia tak runtuh dan perjuangan rakyat tak menampilkan wajah bengis, Syahrir menjalankan siasatnya. Di pemerintahan, sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), ia menjadi arsitek perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang punya fungsi legislatif. RI pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintahan tersebut sesuai dengan arus politik pasca-Perang Dunia II, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme. Kepada massa rakyat, Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti-kekerasan.
    Dengan siasat-siasat tadi, Syahrir menunjukkan kepada dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme pasca-Perang Dunia II. Pihak Belanda kerap melakukan propaganda bahwa orang-orang di Indonesia merupakan gerombolan yang brutal, suka membunuh, merampok, menculik, dll. Karena itu sah bagi Belanda, melalui NICA, menegakkan tertib sosial sebagaimana kondisi Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II. Mematahkan propaganda itu, Syahrir menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri.
    Ada satu cerita perihal sikap konsekuen pribadi Syahrir yang anti-kekerasan. Di pengujung Desember 1946, Perdana Menteri Syahrir dicegat dan ditodong pistol oleh serdadu NICA. Saat serdadu itu menarik pelatuk, pistolnya macet. Karena geram, dipukullah Syahrir dengan gagang pistol. Berita itu kemudian tersebar lewat Radio Republik Indonesia. Mendengar itu, Syahrir dengan mata sembab membiru memberi peringatan keras agar siaran itu dihentikan, sebab bisa berdampak fatal dibunuhnya orang-orang Belanda di kamp-kamp tawanan oleh para pejuang republik, ketika tahu pemimpinnya dipukuli.
    Meski jatuh-bangun akibat berbagai tentangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Sjahrir I, Kabinet Sjahrir II sampai dengan Kabinet Sjahrir III (1945 hingga 1947) konsisten memperjuangkan kedaulatan RI lewat jalur diplomasi. Syahrir tak ingin konyol menghadapi tentara sekutu yang dari segi persenjataan jelas jauh lebih canggih. Diplomasinya kemudian berbuah kemenangan sementara. Inggris sebagai komando tentara sekutu untuk wilayah Asia Tenggara mendesak Belanda untuk duduk berunding dengan pemerintah republik. Secara politik, hal ini berarti secara de facto sekutu mengakui eksistensi pemerintah RI.
    Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda pada 21 Juli 1947. Aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri (Kabinet Sjahrir III), Syahrir diutus menjadi perwakilan Indonesia di PBB. Dengan bantuan Biju Patnaik, Syahrir bersama Agus Salim berangkat ke Lake Success, New York melalui New Delhi dan Kairo untuk menggalang dukungan India dan Mesir.
    Pada 14 Agustus 1947 Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB. Berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia, Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian, secara piawai Syahrir mematahkan satu per satu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Eelco van Kleffens. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun turut campur, sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya.
    Van Kleffens dianggap gagal membawa kepentingan Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Berbagai kalangan Belanda menilai kegagalan itu sebagai kekalahan seorang diplomat ulung yang berpengalaman di gelanggang internasional dengan seorang diplomat muda dari negeri yang baru saja lahir. Van Kleffens pun ditarik dari posisi sebagai wakil Belanda di PBB menjadi duta besar Belanda di Turki.
    Syahrir populer di kalangan para wartawan yang meliput sidang Dewan Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia semasa revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat.Syahrir mewakili Indonesia di PBB selama 1 bulan, dalam 2 kali sidang. Pimpinan delegasi Indonesia selanjutnya diwakili oleh Lambertus Nicodemus Palar (L.N.) Palar sampai tahun 1950.
    Selepas memimpin kabinet, Sutan Syahrir diangkat menjadi penasihat Presiden Soekarno sekaligus Duta Besar Keliling. Pada tahun 1948 Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Meskipun PSI berhaluan kiri dan mendasarkan pada ajaran Marx-Engels, namun ia menentang sistem kenegaraan Uni Soviet. Menurutnya pengertian sosialisme adalah menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, dengan mengakui dan menjunjung persamaan derajat tiap manusia
    Tahun 1955 PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Setelah kasus PRRI tahun 1958[4], hubungan Sutan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960. Tahun 1962 hingga 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita stroke. Setelah itu Syahrir diijinkan untuk berobat ke Zürich Swis, salah seorang kawan dekat yang pernah menjabat wakil ketua PSI Sugondo Djojopuspito menghantarkan beliau di Bandara Kemayoran dan Syahrir memeluk Sugondo degan air mata, dan akhirnya meninggal di Swiss pada tanggal 9 April 1966.

  18. Peristiwa Berdarah Tanjung Priok 1984
    Minggu, 30 September 2012
    Peristiwa tragedi kemanusiaan di Tanjung Priok pada pertengahan tahun 1984, merupakan salah satu dari sekian banyak rentetan jejak dan fakta kelamnya masa pemerintahan Suharto. Satu masa rezim militer yang berlumuran darah dari awal masa kekuasaannya sampai akhir masa kediktatorannya. Kemiliteran dibentuk untuk menopang kekuasannya dan selalu siap menjalankan perannya sebagai kekuatan negara untuk menghadapi rongrongan ideologi apapun, termasuk ideologi agama yang diakui di Indonesia. Kekuasaan penuh yang dimilki militer saat itu meluas mencakup penghancuran setiap bentuk gerakan oposisi politik. Fungsi kekuasaan militer untuk melakukan tindakan pemeliharaan keamanan dan kestabilan negara dianggap sebagai suatu bentuk legitimasi untuk dapat melakukan berbagai macam bentuk tindakan provokatif tersistematif dan represif, Mereka menggunakan dalih pembenaran sepihak yaitu sebagai tindakan pengamanan terhadap kekuasaan, meskipun dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran Ham paling berat sekalipun.

    Peristiwa berdarah Tanjung Priok 1984, adalah satu peristiwa yang sudah disiapkan sebelumnya dengan matang oleh intel-intel militer. Militerlah yang menskenario dan merekayasa kasus pembataian Tanjung Priok, Ini adalah bagian dari operasi militer yang bertujuan untuk mengkatagorikan kegiatan-kegiatan keislaman sebagai suatu tindak kejahatan, dan para pelaku dijadikan sasaran korban. Terpilihnya Tanjung sebagai tempat sebagai “The Killing field” juga bukan tanpa survey dan anlisa yang matang dari intelejen. Kondisi sosial ekonomi tanjung priok yang menjadi dasar pertimbangan. Tanjung Priok adalah salah satu wilayah basis Islam yang kuat, denga kondisi pemukiman yang padat dan kumuh. Mayoritas penduduknya tinggal dirumah-rumah sederhana yang terbuat dari barang bekas pakai. kebanyakan penduduknya bekerja sebagai buruh galangan kapal, dan buruh serabutan. Dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah ditambah dengan pendidikan yang minim seperti itu menjadikan Tanjung Priok sebagai wilayah yang mudah sekali terpengaruh dengan gejolak dari luar, sehingga mudah sekali tersulut berbagai isu.

    Suasana panas di Tanjung Priok sudah di rasakan sebulan sebelum peristiwa itu terjadi. Upaya -upaya provokatif memancing massa telah banyak dilakukan diantaranya, pembangunan gedung bioskup tugu yang sering memutar film maksiat yang berdiri persis berseberangan degan masjid Al-hidayah. Tokoh-tokoh islam menduga keras bahwa suasana panas itu memang sengaja direkayasa oleh orang-orang tertentu di pemerintahan yang memusuhi islam. Suasana rekayasa ini terutama sekali dirasakan oleh ulama-ulama di luar tanjung priok. Sebab, di kawasan lain kota di jakarta terjadi sensor yang ketat terhadap para mubaligh, kenapa di Tanjung Priok sebagai basis islam para mubalighnya bebas sekali untuk berbicara, bahkan mengkritik pemerintah dan menentang azas tunggal pancasila. Tokoh senior seperti M Natsir dan syarifudin Prawiranegara sebenarnya telah melarang ulama untuk datang ke tanjung priok agar tidak masuk perangkap, namun seruan itu rupanya tidakterdengar oleh ulama-ulama tanjung priok.

    Kronologi peristiwa Tanjung Priok 1984

    Pada pertengahan tahun 1984, Beredar isu tentang RUU organisasi sosial yang mengharuskan penerimaan azas tunggal. Hal ini menimbulkan implikasi yang luas. Diantara pengunjung masjid di daerah ini, terdapat SEOrang mubaligh yang terkenal, Menyampaikan ceramah pada jama’ahnya dengan menjadikan isu ini sebagi topik pembicarannya, sebab Rancangan Undang-Undang tsb sudah lama menjadi masalah yang kontroversi.

    Kejadian berdarah Tanjung Priok dipicu oleh tindakan provokatif tentara. Pada tanggal 7 september 1984, SEOrang Babinsa beragama katholik sersan satu Harmanu datang ke musholla kecil yang bernama “Musholla As-sa’adah” dan memerintahkan untuk mencabut pamflet yang berisi tulisan problema yang dihadapi kaum muslimin, yang disertai pengumuman tentang kegiatan pengajian yang akan datang. Tak heran jika kemudian orang-orang yang disitu marah melihat tingkah laku Babinsa itu. pada hari berikutnya Babinsa itu datang lagi beserta rekannya, untuk mengecek apakah perintahnya sudah dijalankan apa belum. Setelah kedatangan kedua itulah muncul isu yang menyatakan, kalau militer telah menghina kehormatan tempat suci karena masuk mushola tanpa menyopot sepatu, dan menyirami pamflet-pamflet di musholla dengan air comberan.

    Pada tanggal 10 september 1984, Syarifuddin rambe dan Sofyan Sulaiman dua orang takmir masjid “Baitul Makmur” yang berdekatan dengan Musholla As-sa’adah, Berusaha menenangkan suasana dengan mengajak ke dua tentara itu masuk ke adalam sekretarit takmir mesjid untuk membicarakan masalah yang sedang hangat. Ketika mereka sedang berbiacara di depan kantor, massa diluar sudah terkumpul. Kedua pengurus takmir masjid itu menyarankan kepada kedua tentara tadi supaya persoalaan disudahi dan dianggap selesai saja. Tapi mereka menolak saran tersebut. Massa diluar sudah mulai kehilangan kesabarannya. Tiba-tiba saja salah satu dari kerumunan massa menarik salah satu sepeda motor milik prajurit yang ternyata SEOrang marinir dan membakarnya. Saat itu juga Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman beserta dua orang lainnya ditangkap aparat keamanan. Turut ditangkap juga Ahmad Sahi, Pengurus Musholla As-sa’adah dan satu orang lagi yang saat itu berada di tempat kejadian, selanjutnya Mohammad Nur yang membakar motor ditangkap juga. Akibat penahanan empat orang tadi kemarahan massa menjadi tak terbendung lagi, yang kemudian memunculkan tuntutan pembebasan ke empat orang yang ditangkap tadi.

    Pada tanggal 11 September 1984, Massa yang masih memendam kemarahannya itu datang ke salah satu tokoh didaerah itu yang bernama Amir Biki, karena tokoh ini dikenal dekat dengan para perwira di Jakarta. Maksudnya agar ia mau turun tangan membantu membebaskan para tahanan. Sudah sering kali Amir biki menyelesaikan persoalan yang timbul dengan pihak militer. Tapi kali ini usahanya tidak berhasil.

    Pada tanggal 12 September 1984, beberapa orang mubaligh menyampaikan ceramahnya di tempat terbuka, mengulas berbagai persoalan politik dan sosial, diantaranya adalah kasus yang baru terjadi ini. Dihadapan massa, Amir biki berbicara dengan keras, yang isinya mengultimatum agar membebaskan para tahanan paling lambat pukul 23.00 Wib malam itu juga. Bila tidak, mereka akan mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi.

    Saat ceramah usai, berkumpulah sekitar 1500 orang demonstran yang bergerak menuju kantor Polsek dan Kormil setempat. sebelum massa tiba di tempat yang dituju, tiba-tiba mereka telah terkepung dari dua arah oleh pasukan yang bersenjata berat. Massa demonstran berhadapan langsung dengan pasukan tentara yang siap tempur. Pada saat pasukan mulai memblokir jalan protokol, mendadak para demonstran sudah dikepung dari segala penjuru. Saat itu massa tidaklah beringas, sebagian besar mereka hanya duduk-duduk sambil mengumandankan takbir. Lalu tiba-tiba terdengar aba-aba mundur dari komandan tentara, tanpa peringatan lebih dahulu terdengarlah suara tembakan, lalu diikuti oleh pasukan yang langsung mengarahkan moncong senjatanya ke arah demonstran. Dari segala penjuru terdengan dentuman suara senjata, tiba-tiba ratusan orang demonstran tersungkur berlumuran darah. Disaat para demonstran yang terluka berusaha bangkit untuk menyelamatkan diri, pada saat yang sama juga mereka diberondong senjata lagi. Tak lama berselang datang konvoi truk militer dari arah pelabuhan menerjang dan menelindas demostran yang sedang bertiarap di jalan, Dari atas truk tentara dengan membabi buta menembaki para demonstran. Dalam sekejap jalanan dipenuhi oleh jasad-jasad manusia yang telah mati bersimbah darah. Sedang beberapa korban yang terluka tidak begitu parah berusaha lari menyelamatkan diri berlindung ke tempat-tempat disekitar kejadian.

    Sembari para tentara mengusung korban-korban yang mati dan terluka ke dalam truk militer, masih saja terdengar suara tembakan tanpa henti. Semua korban dibawa ke rumah sakit tentara di Jakarta, sementara rumah sakit-rumah sakit yang lain dilarang keras menerima korban penembakan Tanjung Priok. Setelah para korban diangkut, datanglah mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan jalanan dari genangan darah para korban penembakan.

    Pemerintah menyembunyikan fakta jumlah korban dalam tragedi berdarah itu. Lewat panglima ABRI saat itu LB. Murdhani menyatakan bahwa jumlah yang tewas sebanyak 18 orang dan yang luka-luka 53 orang. Tapi data dari Sontak (SOlidaritas Untuk peristiwa Tanjung Priok) jumlah korban yang tewas mencapai 400 orang. Belum lagi penderitaan korban yang ditangkap militer mengalami berbagai macam penyiksaan. Dan Amir Biki sendiri adalah salah satu korban yang tewas diberondong peluru tentara…

  19. Nama : Yeni Faroza
    BP : 2009

    Peristiwa Rengasdengklok
    Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tersebut dirahasiakan oleh tentara Jepang yang ada di Indonesia, tetapi para pemuda Indonesia kemudian mengetahuinya melalui siaran radio BBC di Bandung pada 15 Agustus 1945. Pada saat itu pula Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke tanah air dari Saigon, Vietnam untuk memenuhi panggilan Panglima Mandala Asia Tenggara, Marsekal Terauchi.
    Pada 15 Agustus pukul 8 malam, para pemuda di bawah pimpinan Chairul Saleh berkumpul di ruang belakang Laboratorium Bakteriologi yang berada di Jalan Pegangsaan Timur No. 13 Jakarta. Para pemuda bersepakat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung kepada negara lain. Sedangkan golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi secara terorganisir karena mereka menginginkan membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
    Lain halnya dengan pendapat dari Drs. Moh Hatta dan Mr Ahmad Subardjo. Mereka berpedapat bahwa masalah kemerdekaan Indonesia, baik datangnya dari pemerintah Jepang atau hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak perlu dipersoalkan, justru Sekutulah yang menjadi persoalan karena mengalahan Jepang dalam Perang Pasifik dan mau merebut kembali kekuasaan wilayah Indonesia.
    Pada akhirnya terdapat perbedaan antara golongan tua dan golongan muda. Perbedaan pendapat tersebut mendorong golongan muda untuk membawa Soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan Hatta ke Rengasdengklok pada dini hari 16 Agustus 1945. Tujuan dilakukannya pengasingan tersebut adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Dipilihnya Rengasdengklok karena berada jauh dari jalan raya utama Jakarta-Cirebon dan di sana dapat dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat.
    Di Rengasdengklok Soekarno dan Hatta menempati rumah milik warga masyarakat yang bernama Jo Ki Song keturunan Tionghoa. Golongan muda berusaha untuk menekan kedua pemimpin bangsa tersebut. Tetapi karena kedua pemimpin tersebut berwibawa yang tinggi, para pemuda merasa segan untuk mendekatinya apalagi untuk menekannya. Ir. Soekarno menyatakan bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta melalui pembicaraan dengan Sudancho Singgih. Maka Sudancho Singgih kemudian kembali ke Jakarta untuk memberi tahu pernyataan Soekarno tersebut kepada kawan-kawannya dan pemimpin pemuda. Pada saat itu juga di Jakarta golongan muda (Wikana) dan golongan tua (Ahmad Soebardjo) melakukan perundingan. Hasil perundingannya adalah bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Selain itu, Laksamana Tadashi Maeda mengizinkan rumahnya untuk tempat perundingan dan ia bersedia untuk menjamin keselamatan para pemimpin bangsa. Akhirnya Soekarno dan Hatta dijemput dari Rengasdengklok.
    Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Ahmad Soebardjo di rumah Laksamana Tadashi Maeda dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat perumusannya, Soekarno membuat konsep dan kemudian disempurnakan oleh Hatta dan Ahmad Soebardjo. Setelah konsep selesai dan disepakati, Sayuti Melik kemudian menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman milik Mayor Dr. Hermann Kandeler.
    Pada awalnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di Lapangan Ikada. Tetapi melihat jalan menuju ke Lapangan Ikada dijaga ketat oleh pasukan Jepang bersenjata lengkap, akhirnya pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Ir. Soekarno yaitu di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 (pertengahan bulan Ramadhan) pukul 10.00 dibacakanlah Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan kemudian disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Bendera Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan olah seorang prajurit PETA, Latief Hendraningrat yang dibantu oleh Soehoed. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama
    Militansi pemuda

    Peran dan perjuangan pemuda Indonesia dirintis dan dimulai dari berdirinya Indische Vereeniging atau Perhimpunan Hindia yang kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1908. Organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda ini kemudian menerbitkan Koran Indonesia Merdeka. Dalam terbitannya yang pertama koran ini menyatakan tentang kemauan besar bangsa Indonesia untuk merebut kembali hak-hak dan menetapkan kedudukan atau keyakinan di tengah-tengah dunia, yaitu sebuah Indonesia yang merdeka. Selanjutnya semangat nasionalisme dan patriotisme tersebut mulai merambah ke Indonesia dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional,.

    Semangat nasionalisme dan patriotisme tersebut kemudian dipertegas dengan Sumpah Pemuda yang merupakan sumpah setia para pemuda pada saat Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia dalam Kongres Pemuda II yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yaitu tentang pengakuan generasi muda indonesia untuk bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia, berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia dan menjunjung Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia.. Militansi dan peran pemuda selanjutnya terlihat menjelang proklamasi kemerdekaan yaitu dalam Peristiwa Rengas Dengklok berupa “penculikan” yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Adam Malik dan Chaerul Saleh dari Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa atau lebih tepatnya diamankan ke Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi, sampai kemudian terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Akhmad Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Pada saat mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda peran pemuda yang tergabung dalam API, barisan pemuda pelopor dan laskar laskar perlawanan rakyat sangat jelas sekali. Peristiwa 10 November Surabaya, Bandung Lautan Api, adalah bukti pengorbanan pemuda atau generasi muda bagi bangsa dan negara.
    Saat ini para pemimpin muda di semua lapisan hampir sama saja, bahkan mereka yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum dan keamanan. Mereka semua memang akhirnya ikut membentuk pola perilaku elit politik, baik yang ada di lembaga pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat, di pusat maupun di daerah. Perilaku memperkaya diri sendiri dan konflik kepentingan antar kelompok, terbukti semakin menyuburkan lunturnya kepercayaan rakyat pada militansi pemimpin muda. Mereka seolah lupa bahwa hilangnya kepercayaan rakyat akan berakibat berkembangnya keresahan, yang bisa menyulut gejolak sosial. Hingga kemungkinan terjadinya kerusuhan sosial. Bahkan bisa mengakibatkan ancaman disintegrasi nasional, dan apatisme pada sesuatu yang berwarna “muda”.
    Padahal sejarah bangsa kita secara nyata menunjukkan bahwa pengorbanan rakyat dari masa ke masa akan selalu terjadi. Bilamana masih terjadi kebijakan pemimpin yang tidak adil, yang merasa benar sendiri, tidak bersedia dikontrol rakyat, memperkaya diri sendiri, serta mengabaikan dan tidak mematuhi hukum, kita sebut saja sebagai bagian dari anarkisme kekuasaan. Di negara manapun termasuk di negeri kita, anak muda dan rakyat pada umumnya akan semakin sadar dan terdidik, sehingga rakyat semakin sulit untuk dibohongi. Terutama karena peranan media informasi dan media massa dari dalam dan dari luar negeri yang tidak dapat dibendung. Oleh sebab itu bisa saja rakyat, terutama anak mudanya akan semakin tidak sabar akan kecenderungan keadaan sosial, ekonomi, hukum dan politik yang dapat mendorong terwujudnya dis-integrasi nasional. Ini disebabkan semakin terbuka dan berkembangnya sikapsikap elit politik yang egoistik, membiarkan kesenjangan sosial ekonomi, praktek jual beli hukum dan keadilan. Termasuk membiarkan anarkisme kekuasaan dan anarkisme sosial yang mau benar sendiri, ingin main hakim sendiri. Untuk menghadapi keadaan ini. Anak muda yang masih menjaga idealisme dan militansinya, berkewajiban senantiasa mengajak warga masyarakat memikirkan dan merumuskan upaya-upaya meningkatkan harkat negeri dan martabat manusianya.
    Dengan ketulusan hati nurani yang penuh dengan cita-cita, harapan dan idealisme, anak muda harus selalu hadir dan belajar melibatkan diri pada permasalahan kepentingan masyarakat dan bangsanya. Baik di masa kini maupun masa mendatang. Anak muda harus senantiasa memelihara jarak dan menjaga keselarasan kemitraan dengan pemegang kekuasaan maupun kepentingan politik partisan apapun (yang tidak bersifat mendahulukan kepentingan negara). Tidak menggunakan kekuatan kelompok dan kepentingan sosial politik apapun untuk mempengaruhi proses kekuasaan hanya untuk keuntungan kelompok. Karena kekuasaan yang harus diawasi adalah amanat rakyat yang harus diabdikan bagi kepentingan masyarakat dan bangsa.
    Oleh karena itu, anak muda dapat mengambil tanggung jawab untuk tampil, bilamana terjadi kebuntuan pemikiran maupun gagasan-gagasan yang berdampak sosial politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para kaum muda, harus berani mengajak kekuatan masyarakat yang masih sadar dan cinta pada negara. Bersama-sama menyelamatkan bangsa dari berbagai hal buruk yang terjadi akibat lahirnya egoisme maupun kerakusan politik. Sebagai bagian dari generasi penerus tidak ingin diwarisi cara-cara pengelolaan negara berdasarkan “pola-pola budaya rekayasa konflik-politik” masa lalu yang hanya untuk golongan politik tertentu. Tidak kalah penting adalah lahirnya golongan muda professional di semua bidang kehidupan yang selalu menjaga etika dan kejujuran.
    Militansi anak muda dapat dilakukan dalam bentuk “perlawanan gagasan/intelektual”, untuk mencegah dan menghentikan semua jenis kebobrokan, pembodohan, pemiskinan yang telah dan akan terjadi.Salah satu upaya adalah dengan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai budaya spiritual, menegakkan hukum, keadilan, kedaulatan rakyat dan Pancasila untuk menyelamatkan bangsa dari kemungkinan kehancuran. Berbagai jenis pengalaman pahit yang pernah dialami bangsa ini, sudah selayaknya menjadi pelajaran berharga bagi anak muda sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh sebab itu bangsa ini seharusnya secepat mungkin merencanakan dan menata kembali manajemen dan strategi nasional, untuk memulihkan seluruh kehidupan bernegara. Sehingga dapat menghindari pewarisan perilaku buruk dari elit nasional.

  20. SOEKARNO DAN IDE NEGARA INTEGRALISTIK

    Integralistik berarti negara tidak untuk menjamin kepentingan individu. Bukan pula untuk kepentingan golongan tertentu, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhya sebagai satu kesatuan yang integral. Dalam konsep negara integralistik, Negara adalah kesatuan masyarakat yang organis dan tersusun secara integral. Di dalamnya, segala golongan, segala bagian, semua individu berhubungan erat satu sama lain. Pemikiran ini didasarkan pada prinsip persatuan antara
    pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya
    Di dalam pembentukan Negara integralistik ini Soekarno mengeluarkan ide-idenya salah satunya dalam Perumusan Pancasila.
    Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia.
    Namun dibalik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketata negaraan Indonesia. Sejarah ini begitu sensitif dan salah-salah bisa mengancam keutuhan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Artikel ini sedapat mungkin menghindari polemik dan kontroversi tersebut. Oleh karena itu artikel ini lebih bersifat suatu “perbandingan” (bukan “pertandingan”) antara rumusan satu dengan yang lain yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang berbeda. Penempatan rumusan yang lebih awal tidak mengurangi kedudukan rumusan yang lebih akhir.
    Dari kronik sejarah setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang telah atau pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama. Secara berturut turut akan dikemukakan rumusan dari Muh Yamin, Sukarno, Piagam Jakarta, Hasil BPUPKI, Hasil PPKI, Konstitusi RIS, UUD Sementara, UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959), Versi Berbeda, dan Versi populer yang berkembang di masyarakat.

  21. Pengaruh perang dunia 2 terhadap kebijakan politik jepang di Indonesia

    Upaya Jepang untuk mempertahankan Indonesia sebagai wilayah kekuasaannya serta menarik simpati rakyat Indonesia meliputi bidang-bidang:
    • Bidang Politik
    ImageDalam usaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan tujuan agar rakyat mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang mengumandangkan semboyan 3A yakni: “Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia”. Hal ini menyatakan bahwa kehadiran Jepang di Asia, termasuk Indonesia adalah untuk membebaskan Asia dari penjajahan bangsa Barat, Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.
    • Bidang Ekonomi
    Untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dan industrinya, maka Jepang melakukan eksploitasi terhadap sumber kekayaan alam Indonesia. Hal ini berupa eksploitasi dibidang hasil pertanian, perkebunan, hutan, bahan Tambang, dan lain-lain.
    • Bidang Sosial Budaya
    Dibidang sosial, kehadiran Jepang selain membuat rakyat menderita kemiskinan karena kekurangan sumber daya alam, hal lain juga terjadi yang berupa pemanfaatan sumber daya manusia. Pengerahan tenaga manusia untuk melakukan kerja paksa (Romusha) serta dilibatkannya para pemuda untuk masuk dalam organisasi militer maupun semi militer. Dibidang budaya terjadi keharusan menggunakan bahasa Jepang di samping bahasa Indonesia. Rakyat juga diharuskan membungkukkan badan kearah timur sebagai tanda hormat kepada kaisar di Jepang pada setiap pagi hari (Seikerei).
    Dampak pendudukan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut.
    • • Keuntungan:
    1. Kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi birokrat.
    2. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan.
    3. Status sosial pribumi mengalami kenaikan.
    4. Adanya kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan / bersekolah.
    5. Dengan berdirinya PETA, para pemuda dapat memperoleh pendidikan militer dan penanaman jiwa nasionalis.
    6. dsb.
    • • Kerugian :
    1. Semua organisasi politik dilarang untuk beraktivitas.
    2. Kesengsaraan rakyat karena adanya Romusha.
    3. Kontrol media cetak dan elektronik yang kuat.
    4. Alam Indonesia diekspoitasi secara besar-besaran.
    5. Banyak para pejuang yang dihukum mati.
    6. Pemerintahan Jepang yang kejam karena berbau fascis (adanya polisi militer yang kejam)
    7. Banyak wanita Indonesia yang dijadikan Jogunianfu.

    Tentu kalian pernah mendengar kata Perang Dunia, bukan? Apakah yang kalian bayangkan ketika mendengar kata tersebut? Apakah seluruh penduduk saling bertempur dalam waktu yang bersamaan? Tentu sangat mengerikan, bukan? Yang dimaksud Perang Dunia bukan karena seluruh penduduk dunia bertempur, tetapi pengaruh atau akibat perang tersebut dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Pada awal PD II, Jepang berhasil merebut daerah jajahan Sekutu termasuk Indonesia. Akibatnya Indonesia dijajah oleh Jepang. Bagaimanakah kehidupan rakyat Indonesia saat dijajah Jepang? Apakah kehidupan rakyat lebih baik atau semakin menderita?
    Pada akhir PD II Jepang mulai mengalami kekalahan dan memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Apa tujuan Jepang tersebut? Bagaimana bangsa Indonesia menyikapinya? Agar lebih jelas pelajarilah materi berikut.

    A. Perang Dunia II

    1. Lahirnya Negara-negara Fasis

    Situasi Eropa menjelang PD II tidak jauh berbeda dengan situasi menjelang PD I. Suasana diliputi ketegangan dan keinginan balas dendam, terutama negara-negara yang kalah perang. Mereka dirugikan oleh perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh blok Sekutu. Pada umumnya negara-negara yang terlibat perang mengalami kehancuran ekonomi. Untuk itu mereka berusaha bangkit dengan cara yang diktator dan mengembangkan paham ultranasionalisme. Dari paham ultranasionalisme tersebut lahir negara-negara fasis. Negara-negara fasis yang muncul yaitu Jerman, Italia, dan Jepang.
    a. Fasisme di Jerman
    Dalam PD I Jerman mengalami kekalahan dan penderitaan yang hebat. Namun, di bawah kepemimpinan Adolf Hittler Jerman mulai bangkit. Melalui Partai Nazi, Adolf Hittler membangun Jerman kembali. Jerman menganut paham Chauvinisme yaitu paham yang menganggap dirinya lebih unggul dari ras lainnya. Selain itu juga menganut totaliterisme yaitu paham yang melaksanakan prinsip bahwa
    semua diutus oleh negara. Rakyat tidak memiliki kebebasan.

    Berikut ini beberapa tindakan yang dilakukan Hittler untuk mewujudkan kejayaan Jerman.
    1) Menolak isi Perjanjian Versailes.
    2) Membangun angkatan perang yang kuat.
    3) Mengobarkan semangat anti-Yahudi dengan membunuh dan mengusir orang-orang Yahudi.
    4) Membangun hubungan kerja sama politik dan militer dengan Jepang dan Italia (Poros Roberto).
    5) Membentuk polisi rahasia yang disebut Gestapo.

    Seiring dengan perkembangan yang dialaminya, Jerman mulai berani melakukan politik ekspansi kembali. Jerman melaksanakan politik Lebensraum (ruang untuk hidup) yaitu gagasan perluasan wilayah melalui perang. Misalnya dengan menduduki Austria dan Cekoslovakia.

    b . Fasisme di Italia
    Kalian tentu masih ingat bukan mengapa Italia pindah ke blok Sekutu? Italia adalah salah satu negara pemenang dalam Perang Dunia I. Meskipun menang, Italian merasa kecewa sebab tuntutannya dalam Perjanjian Versailes tidak terpenuhi. Karena kekecewaannya tersebut, Italia mulai bangkit di bawah pimpinan Benito Mussolini . Italia berkembang menjadi negara fasis.
    Berikut ini usaha-usaha Benito Mussolini untuk mengembangkan fasisme di Italia.
    1) Mengobarkan semangat Italia Irredenta untuk mempersatukan seluruh bangsa Italia.
    2) Memperkuat angkatan perang.
    3) Menguasai seluruh Laut Tengah sebagai Mare Nostrum atau Laut Kita.
    4) Menduduki Ethiopia dan Albania.

    c . Fasisme di Jepang

    Munculnya fasisme Jepang tidak dapat dipisahkan dari Restorasi Meiji. Berkat Restorasi Meiji, Jepang berkembang menjadi negara industri yang kuat. Majunya industri tersebut membawa Jepang menjadi negara imperialis. Jepang menjadi negara fasis dan menganut Hakko I Chiu. Fasisme di Jepang dipelopori oleh Perdana Menteri Tanaka, masa pemerintahan Kaisar Hirohito dan dikembangkan oleh Perdana Menteri Hideki Tojo. Untuk memperkuat kedudukannya sebagai negara fasis, Kaisar Hirohito melakukan beberapa hal berikut.
    1) Mengagungkan semangat bushido.
    2) Menyingkirkan tokoh-tokoh politik yang anti militer.
    3) Melakukan perluasan wilayah ke negara-negara terdekat seperti Korea, Manchuria, dan Cina.
    4) Memodernisasi angkatan perang.
    5) Mengenalkan ajaran shinto Hakko I Chiu yaitu dunia sebagai satu keluarga yang dipimpin oleh
    Jepang.
    Berkembangnya negara-negara fasis seperti Italia, Jerman, dan Jepang membuat situasi politik di kawasan Eropa semakin menghangat, dan diwarnai dengan ketegangan yang mendorong terjadinya Perang Dunia II.

    2. Latar Belakang Perang Dunia II
    Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perang Dunia II dapat digolongkan menjadi sebab umum dan sebab khusus.
    a. Sebab Umum
    Berikut ini sebab-sebab umum terjadinya Perang Dunia II.
    1) Pertentangan antara paham liberalisme dan totaliterisme. Liberalisme memberikan kebebasan bagi warga negaranya sedangkan totaliterisme mengekang kebebasan warga negara.
    2) Persekutuan mencari kawan.
    3) Semangat untuk membalas dendam (revanche idea) karena kekalahan dalam PD I.
    4) Perlombaan senjata antarnegara.
    5) Pertentangan antarnegara imperialis untuk memperebutkan daerah jajahan.
    6) Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mewujudkan perdamaian dunia.

    b . Sebab Khusus ( casus bally bally)
    Sebab khusus Perang Dunia II terjadi di dua kawasan yaitu kawasan Eropa dan kawasan Asia Pasifik. Berikut ini sebab-sebab khusus terjadinya Perang Dunia II.

    1) Di kawasan Asia Pasifik, penyerbuan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour tanggal 7 Desember 1941.
    2) Di kawasan Eropa, serangan kilat (blitzkrieg) yang dilakukan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September 1939. Alasan penyerangan itu untuk merebut kembali kota Danzig (penduduknya bangsa Jerman). Dalam waktu singkat sebagian besar Polandia dikuasai Jerman.
    Uni Soviet yang merasa keamanannya terancam, segera menyerbu Polandia dari arah Timur. Pada tanggal 3 September 1939 Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Dalam perkembangannya melibatkan banyak negara.

    3. Jalannya Perang
    Negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia II juga tidak jauh berbeda dengan Perang Dunia I. Perang Dunia II dapat dikatakan merupakan ajang balas dendam bagi negara-negara yang kalah dalam PD I. Negara-negara yang terlibat terbagi dalam blok Sentral dan blok Sekutu. Berikut ini negara-negara yang terlibat dalam PD II.
    a. Blok Sentral yaitu Jerman, Italia, Jepang, Austria, Rumania, dan Finlandia.
    b. Blok Sekutu yaitu Inggris, Prancis, Rusia, RRC, Amerika Serikat, Austria, dan Polandia.

    Secara umum PD II dibagi dalam 3 tahapan berikut.
    a. Tahapan pertama, blok Sentral melakukan ofensif dengan taktik serangan kilat.
    b. Tahapan kedua, merupakan titik balik. Blok Sentral bersifat defensif (bertahan) sedangkan blok Sekutu lebih banyak melakukan serangan.
    c. Tahapan ketiga, blok Sekutu mulai mencapai kemenangan.

    Untuk memahami jalannya Perang Dunia II, simaklah penjelasan berikut. Lihat tabel 2.1.

    Tabel 2.1 Pertempuran dalam Perang Dunia II

    Pada awalnya Amerika Serikat bersikap netral. Akan tetapi setelah terjadi peristiwa Pearl Harbour tanggal 7 Desember 1941, AS menyatakan perang kepada Jepang. Sekutu membentuk komando gabungan yang dipimpin Jenderal Dwight Eisenhower. Pada tanggal 6 Juni 1944 terjadi pertempuran antara Sekutu dan Jerman di Normandia. Jerman dapat dipukul mundur. Sementara itu, wilayah Asia Pasifk membentuk pertempuran sendiri. Jepang berhasil menguasai Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Birma. Bahkan pada tanggal 27 Februari 1942 pertahanan Sukutu di Jawa dapat direbut Jepang. Peta kekuatan mengalami perubahan setelah terjadi pertempuran di Laut Karang. Pasukan Sekutu yang dipimpin Jenderal Douglas Mac Arthur dengan Laksamana Chester W. Nimit menyerbu Jepang sampai Pulau Okinawa.
    4. Akhir Perang

    Pada bulan Mei 1942, suatu serangan terhadap Australia terhenti dalam pertempuran di Laut Koral. Serangan serupa terhadap Hawai terhenti di Midway pada bulan Juni 1942. Pada bulan Agustus 1942 pasukan Amerika Serikat mendarat di Guadalkanal (Kepulauan Solomon) dan bulan Februari 1943 pihak Jepang telah dipukul mundur. Pada bulan Februari 1944 pasukan Amerika Serikat berhasil mengusir Jepang dari Kwayalein, di Kepulauan Marshall, dan Saipan di Kepulauan Mariana. Pada tanggal 6 Agustus 1945 Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akhirnya Jepang menyerah dan menandatangai perjanjian di atas kapal USS Missouri tanggal 2 September 1945 di Teluk Tokyo.
    Blok Sentral pada khirnya harus menyerah kepada Sekutu pada bulan Mei 1945. Berikut ini beberapa faktor penyebab kekalahan Blok Sentral terhadap Sekutu.
    a. Blok Sentral tidak ditunjang oleh sumber-sumber kekayaan alam yang mencukupi kebutuhan perang.
    b. Jumlah anggota kelompok Sekutu lebih banyak. Masuknya Rusia ke dalam blok Sekutu memperkuat blok tersebut.
    c. Sekutu memiliki daerah jajahan yang dapat menunjang kebutuhan perang.
    d. Blok Sekutu memiliki keunggulan teknologi persenjataan daripada Blok Sentral.
    Berakhirnya Perang Dunia II juga ditandai dengan penandatanganan berbagai macam perjanjian. Berikut ini beberapa perjanjian yang mengakhiri PD II. Lihat tabel 2.2.

    Tabel 2.2 Perjanjian-Perjanjian yang Mengakhiri Perang Dunia II

    4. Dampak atau Akibat Perang Dunia II
    Perang Dunia II memberikan dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini dampak PD II dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kerohanian. Lihat tabel 2.3.

    Tabel 2.3 Dampak Perang Dunia II

    Tabel 2.3 Dampak Perang Dunia II

    6. Pengaruh Perang Dunia II bagi Indonesia

    Terjadinya PD II secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942 Jepang berhasil mengalahkan Belanda, maka posisi Belanda Indonesia diambil alih oleh Jepang. Artinya Indonesia mulai dijajah oleh Jepang. Masa pendudukan Jepang berjalan sekitar 3,5 tahun. Berbagai kebijakan Jepang di Indonesia diarahkan untuk memperkuat kekuatan militer. Selain itu untuk ikut mendukung kemenangannya dalam menghadapi Sekutu. Perang Dunia II juga berpengaruh bagi Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Setelah Jepang kalah menyerah kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia dalam keadaan “vacuum of power” (kekosongan kekuasaan). Jepang sudah menyerah berarti tidak mempunyai hak memerintah Indonesia, sementara Sekutu, saat itu belum datang. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan.
    B. Latar Belakang dan Proses Pendudukan Jepang (1942 – 1945)
    Masa pendudukan Jepang merupakan periode yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbour, Hawai. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Gerakan invasi militer Jepang cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Januari-Februari 1942, Jepang menduduki Filipina, Tarakan (Kalimantan Timur), Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda. Pada bulan Februari 1942 Jepang berhasil menguasai Palembang. Untuk menghadapi Jepang, Sekutu membentuk Komando gabungan. Komando itu bernama ABDACOM (American British Dutch Australian Command). ABDACOM dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell dan berpusat di Bandung. Pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang berhasil mendarat di Jawa yaitu Teluk Banten, di Eretan (Jawa Barat), dan di Kragan (Jawa Timur). Pada tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang.

    Upacara penyerahan kekuasaan dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam upacara tersebut Sekutu diwakili oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh dan Jenderal Ter Poorten, sedang Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Dengan penyerahan itu secara otomatis Indonesia mulai dijajah oleh Jepang.
    Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada prinsipnya diprioritaskan pada dua hal, yaitu:
    1. menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia, dan
    2. memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

    Politik imperialisme Jepang di Indonesia berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Dengan berbagai cara, Jepang menguras kekayaan alam dan tenaga rakyat melalui janji-janji maupun kekerasan.

    C. Pemerintahan pada Zaman Pendudukan Jepang
    Masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa penjajahan Belanda. Pada penjajahan Belanda pemerintahan dipegang oleh pemerintahan sipil. Sedangkan masa Jepang dipimpin oleh militer. Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia dibagi dalam tiga
    wilayah kekuasaan militer.

    1. Wilayah I, meliputi Pulau Jawa dan Madura diperintah oleh Tentara keenambelas dengan pusatnya di Batavia (Jakarta).
    2. Wilayah II meliputi daerah Pulau Sumatra, diperintah oleh tentara keduapuluh lima dengan pusatnya di Bukittinggi.
    3. Wilayah III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor, Maluku diperintah oleh Armada Selatan Kedua dan berkedudukan di Makassar (Ujungpandang).

    Berikut ini berbagai kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia.
    1. Bidang Politik
    Pada masa awal pendudukan, Jepang menyebarkan propaganda yang menarik. Sikap Jepang pada awalnya menunjukkan kelunakan, misalnya:
    a. mengizinkan bendera Merah Putih dikibarkan di samping bendera Jepang,
    b. melarang penggunaan bahasa Belanda,
    c. mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan
    d. mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

    Kebijakan Jepang yang lunak ternyata tidak berjalan lama. Jenderal Imamura mengubah semua kebijakannya. Kegiatan politik dilarang dan semua organisasi politik yang ada dibubarkan. Sebagai gantinya Jepang membentuk organisasi-organisasi baru. Tentunya untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Organisasi-organisasi yang didirikan Jepang antara lain Gerakan Tiga A, Putera, dan Jawa Hokokai.

    a. Gerakan Tiga A
    Gerakan Tiga A dibentuk pada bulan Maret 1942 dan diketuai oleh Mr. Syamsuddin. Gerakan Tiga A terdiri dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tujuan gerakan ini adalah untuk menghimpun potensi bangsa guna kemakmuran bersama. Ternyata Gerakan Tiga A tidak berumur lama karena dirasa kurang efektif oleh Jepang sehingga dibubarkan, sebagai gantinya dibentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat).

    b . Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
    Pada tanggal 1 Maret 1943 Jepang membentuk Putera. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh empat serangkai yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur.

    Bagi para pemimpin Indonesia, Putera bertujuan untuk membangun dan menghidupkan segala apa yang dirobohkan oleh imperialis Belanda. Sedangkan bagi Jepang, Putera bertujuan untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu
    usaha perangnya. Putera lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia daripada bagi Jepang. Putera lebih mengarahkan perhatian rakyat kepada kemerdekaan daripada kepada usaha perang pihak Jepang. Oleh karena itu kemudian Jepang membentuk Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa).
    c . Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)
    Pada bulan Maret 1944 pemerintah Jepang membentuk Jawa Hokokai. Jawa Hokokai dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah sehingga pucuk kepemimpinan langsung dipegang oleh Gunseikan. Himpunan ini mempunyai tiga dasar yaitu mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti. Jawa Hokokai mempunyai tugas antara lain mengerahkan rakyat
    untuk mengumpulkan padi, besi tua, pajak, dan menanam jarak sebagai bahan baku pelumas untuk Jepang. Pada tanggal 5 September 1943 membentuk Cuo Sangi In (Badan Pertimbangan) atas anjuran Perdana Menteri Hideki Tojo. Ketua Cuo Sangi In dipegang oleh Ir. Soekarno. Tugas badan ini adalah mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer.

    2. Bidang Ekonomi
    Pada awal pendudukan Jepang, ekonomi Indonesia mengalami kelumpuhan obyek-obyek vital seperti pertambangan dan industri dibumihanguskan oleh Sekutu. Untuk menormalisasi keadaan, Jepang banyak melakukan kegiatan produksi. Semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang. Misalnya dengan membangun pabrik senjata dan mewajibkan rakyat menanam pohon jarak. Oleh karena itu Jepang menerapkan sistem autarki. Sistem autarki adalah tiap-tiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk membangun fasilitas perang, Jepang memerlukan banyak tenaga kasar. Tenaga kasar yang digunakan untuk kerja paksa dinamakan romusha. Kehidupan romusha sangat mengenaskan. Mereka hidup menderita, miskin, kelaparan, dan tidak jarang terjadi kematian. Selain dengan romusha, Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam terutama batu bara dan minyak bumi.
    3. Bidang Sosial
    Pada masa Jepang banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi romusha. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa diberi upah dan makanan. Akibatnya banyak romusha yang meninggal dan terjangkit wabah penyakit. Karena kemelaratan yang dialami para romusha tersebut, muncul golongan baru yang disebut golongan kere atau gembel.

    Jepang juga mengatur sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat. Stratifikasi sosial pada masa pendudukan Jepang terdiri dari:
    a. Golongan teratas yaitu golongan Jepang.
    b. Golongan kedua yaitu golongan pribumi.
    c. Golongan ketiga yaitu golongan Timur Asing.

    4 . Bidang Militer
    Dalam rangka memperkuat kedudukan dalam Perang Pasifik, Jepang melakukan mobilisasi para pemuda untuk dibina dalam latihan militer. Oleh karena itu Jepang membentuk organisasiorganisasi semimiliter dan organisasi militer. Lihat tabel 2.4

    Tabel 2.4 Organisasi-Organisasi Semimiliter dan Organisasi Militer Bentukan Jepang

    5. Bidang Budaya
    Pada masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia diizinkan digunakan dalam komunikasi. Sebaliknya, bahasa Belanda tidak boleh digunakan. Papan nama dalam toko, rumah makan, atau perusahaan yang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Surat kabar dan film yang berbahasa Belanda dilarang beredar.

    D. Strategi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang
    Dalam menghadapi penjajahan Jepang, para pejuang memiliki strategi yang tidak sama. Ada dua macam golongan yaitu golongan kooperatif dan nonkooperatif. Golongan kooperatif bersedia kerja sama dengan Jepang. Mereka duduk dalam organisasi bentukan Jepang. Sedang golongan nonkooperatif adalah golongan yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang, mereka membentuk organisasi bawah tanah. Berikut ini kelompok bawah tanah pada masa Jepang, lihat tabel 2.5

    Tabel 2.5 Kelompok Bawah Tanah pada Masa Pendudukan Jepang
    Perjuangan yang bersifat kooperatif dilakukan oleh para pemimpin bangsa. Mereka bersedia bekerja sama dengan Jepang. Perjuangan yang kooperatif dilakukan dengan bergabung dalam organisasi-organisasi bentukan Jepang misalnya dalam Putera, Jawa Hokokai, Gerakan Tiga A, dan Cuo Sangi In. Di samping itu juga duduk dalam badan-badan pemerintahan Jepang.
    E. Perlawanan terhadap Jepang
    Pada masa pendudukan Jepang, kehidupan rakyat sangat menderita. Hal ini disebabkan rakyat dipaksa menjadi romusha dan dibebani kewajiban menyerahkan hasil panennya. Penderitaan yang dialami rakyat menyebabkan munculnya rasa benci terhadap Jepang. Kebencian itu diperparah dengan kewajiban untuk melakukan Seikerei ke arah Tokyo yang tidak dapat diterima. Akibatnya terjadi perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekejaman tentara Jepang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.6 berikut.

    Tabel 2.6 Perlawanan-Perlawanan yang Muncul terhadap Jepang
    Perlawanan rakyat yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari pemerintah Jepang. Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan, dan kemudian dipertahankan oleh bangsa Indonesia sendiri.
    F. Berbagai Perubahan Akibat Pendudukan Jepang
    Pendudukan Jepang telah mengakibatkan berbagai perubahan pada masyarakat pedesaan Indonesia, khususnya Jawa. kebijakan-kebijakan Jepang mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini beberapa perubahan yang
    terjadi akibat pendudukan Jepang di Indonesia.

    1 . Aspek Politik Pemerintahan
    Dalam bidang pemerintah terjadi perubahan dari pemerintahan sipil ke pemerintahan militer, jabatan Gubernur Jenderal diganti dengan Panglima Tentara Jepang. Untuk memperlancar proses eksploitasi di pedesaan dan mengontrol rakyat, Jepang membentuk tonarigumi (Rukun Tetangga). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap penduduk.

    Akibat dibentuknya tonarigumi, peran dan fungsi lembaga politik tradisional memudar.
    2. Aspek Sosial Ekonomi
    Pada masa Jepang, juga diberlakukan politik penyerahan padi secara paksa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi para tentara. Akibat penyerahan padi itu antara lain angka kematian meningkat, tingkat kesehatan masyarakat menurun, kelangkaan bahan pangan, dan kesejahteraan sosial sangat buruk. Mobilitas sosial masyarakat cukup tinggi. Golongan pemuda, pelajar, dan tokoh masyarakat mengalami peningkatan status sosial. Hal ini disebabkan mereka bergabung dalam organisasi bentukan Jepang. Selain itu juga duduk dalam pemerintahan.
    3. Aspek Mentalitas Masyarakat
    Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Melihat hal tersebut, Jepang memanfaatkannya sebagai tenaga kerja. Masyarakat pedesaan dipaksa menjadi romusha. Para romusha harus membuat pabrik senjata, benteng pertahanan, dan jalan. Mereka
    tidak hanya bekerja di Indonesia tetapi juga dikirim ke luar negeri. Para romusha sangat menderita dan tidak dapat upah dan makanan. Mereka masih menerima perlakuan yang kejam dari Jepang. Hal ini menimbulkan ketakutan pada masyarakat yang harus menyerahkan warganya untuk menjadi romusha.

  22. TAN MALAKA DALAM PERANG GERILYA

    Dalam mewujudakan cita-citanya, Tan Malaka sangat anti kompromi dengan penjajah, baik Jepang maupun Belanda. Tan Malaka mengangap Indonesia bertempur hanya dalam periode 17 agustus 1945 sampai 17 maret 1946. Ia tidak menyetujui perundingan dengan lawan, ia mengangap berunding adalah sikap mengorbankan kedaulatan, kemerdekaan, daerah perekonomian dan penduduk. Musuh harus di kikis sampai tuntas.
    Tan Malaka, sangat berseberangan dengan Sekarno-Hatta-Sjahrir yang memilih jalan diplomasi. Bersama jendral Soedirman Tan berada dalam garda terdepan dilakukannya perang gerilya. Bahkan ketika Tan Malaka masuk penjara repuklik di tahun 1948 ia menentang perang diplomasi adalah gagasan Syahrir dalam menghadapi tekanan Imprealis dan kekuatan Belanda yang akan menguasai Indonesia. Syahrir memperhitungkan dukungan internasioanal untuk mengakui kemerdekaan Indonesia terutama India, mesir di forum PBB. Sebaliknya Tan Malaka tetap dengan perang bergerilya.
    Tan Malaka merisaukan makin menciutnya wilayah repuklik, berdirinya berbagai Negara boneka. Kaum kapitalis, kolonialis dan imprelialis, berhasil mengacaukan perekonomian dan keuangan repuklik Indonesia. Tan Malaka meradang di dalam penjara dan merumuskan konsep gerilya, politik dan ekonomi. ia terus menulis, tembok jeruji penjara tidak membatasinya dalam memperjuangakan kemerdekaan. Semangat dan kepemimpinanya terus memikirkan kelangsungan kemerdekaan Indonesia.

  23. Masa Demokrasi Terpimpin
    Masa Demokrasi Terpimpin dimulai dari tahun 1959 hingga 1965. Dilatarbelakangi dengan kekecewaan presiden terhadap Dewan Konstituante dan akhirnya mengeluarkan Dekrit. Pada masa ini yang memimpin kabinet adalah presiden. Presiden membentuk DPR-GR dan MPRS yang anggotanya pro terhadap Soekarno. Presiden juga mengkristalkan kekuatan politik yang ada yaitu Masyumi, PNI, PKI dll menjadi sebuah front nasional yang berada di bawah kendali Soekarno. Presiden memberlakukan kembali UUD 1945.
    Soekarno menjadikan dirinya sebagai Panglima Besar Revolusi dan Panglima Tertinggi Angkatan perang. Kedua jabatan ini semakin tidak menunjukan adanya paham demokrasi yang sebenarnya. Akibatnya, dengan adanya keadaan ini membuat Moh. Hatta mengundurkan diri dari jabatannya selaku wakil presiden.
    Pada masa ini Soekarno beralih dari politik yang semula condong ke Amerika dan Belanda menuju politik yang condong ke arah sosialis komunis. Hal ini terbukti dengan membentuk NASAKOM (Nasionalis Agama Komunis). Tujuan dari Nasakom ini adalah untuk memperkuat kesatuan bangsa. Kondisi ini dimanfaatkan oleh PKI agar kembali diterima di masyarakat Indonesia karena sebelumnya nama PKI tercoreng akibat pemberontakan di tahun 1948. PKI kemudian merekrut anggota-anggota baru dari Angkatan Darat.
    Ajaran Presiden Soekarno tentang Nasakom sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia, bahkan Presiden Soekarno menganggap aliansi dengan PKI sangat menguntungkan sehingga PKI ditempatkan pada barisan terdepan dalam Demokrasi Terpimpin yang berlandaskan Manipol. PKI menyatakan bahwa Revolusi belum selesai, dengan dalih itulah PKI mengajak rakyat untuk menyelesaikan tahapan-tahapan Revolusi yakni dari tahap Nasional Demokratis dan tahap sosialistis.
    Di sisi lain, Uni Sovyet menginginkan partai-partai komunis di negara-negara baru untuk bisa merebut kekuasaan yang bisa beraliansi atas nama komintern yang bertujuan untuk melawan Amerika Serikat.
    Pada masa ini, Soekarno menginginkan negara-negara baru di dunia ini melakukan polarisasi. Ia kemudian membentuk NEFOS (New Emerging Forces) dan OLDEFOS (Old Established Forces). Nefos merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme. Oldefos merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim).
    Hal utama yang belum dilakukan Soekarno adalah merebut Irian jaya dari tangan Belanda. Kemudian ia mencetuskan Trikora (Tri Komando Rakyat). Indonesia menyiapkan pasukan menuju Irian jaya, sedangkan Belanda meminta bantuan PBB dalam masalah ini. PBB kemudian membentuk UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) untuk mengurusi sengketa di Irian Jaya yang dipimpin oleh Ellsworth Bunker. Kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa Irian jaya diserahkan ke Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.
    Soekarno akhirnya dapat diturunkan dari jabatannya sebagai presiden dikarenakan adanya G30S PKI. PKI melakukan pemberontakan dengan membunuh Jendral-Jendral yang tidak sepihak dengan PKI. Akibatnya masyarakat menginginkan PKI dibubarkan, tetapi hal ini ditolak oleh Soekarno. Soekarno membuat kesalahan karena tidak memenuhi tuntutan rakyatnya untuk menghapus PKI, ia malah semakin membuat rakyat semakin jengkel karena mereshuffle kabinet dengan menendang Nasution dari dalam kabinet yang pada saat itu Jendral Nasution sangat dihormati rakyat, dan memasukkan nama-nama yang pro terhadap PKI ke dalam kabinet. Tingkat kepercayaan rakyat kepada Soekarno semakin tipis, dan pada akhirnya pada tanggal 22 Februari 1967 MPRS mengeluarkan TAP XXXIII/MPRS/1967 yang berisi:
    1. Mencabut kekuasaan negara dari Presiden Soekarno
    2. Melarang Soekarno melakukan kegiatan politik sampai pemilu yang akan datang,
    3. Menetapkan Jendral Soeharto sebagai pejabat Presiden.

    • Pengaruh Pemikiran Rahmah El Yunusyah Dalam Diniyah School
      Rahmah El Yunusiyah, lahir di Padang Panjang pada tanggal 29 Desember 1900, dan wafat di daerah yang sama pada tanggal 26 Februari 1969. Beliau pendiri Madrasah Diniyah Putri Padang Panjang (Sumatera Barat) yang merupakan perguruan wanita Islam pertama di Indonesia, dan pelopor bedirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Sumatera Barat. Rahmah adalah anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Syaikh Muhammad Yunus (dari Pandai Sikat) dan Rafi’ah (dari Si Kumbang). Ayahnya adalah seorang kadi di Pandai Sikat yang juga ahli dalam ilmu falak. Kakeknya adalah Syaikh Imadudding, ulama terkenal Minangkabau, tokoh Tarekat Naksyabandiyah .
      Riwayat pendidikannya dimulai dari belajar pada ayahnya. Namun hal ini hanya berlangsung sebentar, karena ayahnya meninggal ketika ia masih muda. Ia kemudian dibimbing langsung oleh kakak-kakaknya yang ketika itu telah dewasa. Mula-mula ia belajar membaca dan menulis dari kedua kakak lelakinya, Zainuddin Labay El Yunusy dan M Rasyad. Zainuddin Labay adalah ulama pembaru tokoh pendidikan di Sumatera Barat yang mendirikan Diniyat School, Rahmah sempat masuk Diniyah School hingga kelas tiga. Namun, karena tidak puas dengan sekolah yang dianggapnya tidak dapat memecahkan banyak persoalan, termasuk persoalan wanita, ia kemudian belajar pada sejumlah guru lain.
      Ia belajar agama pada ulama terkenal Minangkabau, seperti Haji Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka), Tuanku Mudo Abdul Hamid Hakim (pemimpin sekolah Thawalib Padang Panjang, pengarang Kitab fiqih al Mu’in al Mubin, Syaikh Muhammad Jamil Jambek, Syaikh Abdul Latif Rasyidi, dan Syaikh Daud Rasyidi. Selain ilmu keislaman, ia juga mempelajari ilmu kesehatan (khususnya kebidanan) dan keterampilan-keterampilan wanita, seperti memasak, menenun, dan menjahit. Kelak ilmu yang dipelajarinya ini diajarkan kepada murid-muridnya di Diniyah Putri. B.

      Pemikiran Rahmah El Yunusiyah
       . Kesempatan Menempuh Pendidikan Bagi Kaum Wanita Usaha Rahmah El Yunusiyah dalam bidang pendidikan untuk kaum wanita khususnya itu didasarkan pada cita-citanya, bahwa kaum wanita Indonesia harus memperoleh kesempatan penuh untuk menuntut ilmu yang sesuai dengan kodrat wanita, sehingga dapat diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Usaha pendidikannya itu ditujukan agar kaum wanita sanggup berdikari untuk menjadi ibu pendidik yang cakap, aktif dan bertanggung jawab kepada kesejahteraan bangsa dan tanah air. Cita-cita dan tujuannya ini dirumuskan dalam tujuan pendirian Diniyah Putri. Selain itu Rahmah melihat adanya masalah-masalah yang hanya khusus berlaku bagi putri dan wanita yang menurut pendapatnya hanya dapat diberikan oleh wanita . Atas bantuan Persatuan Murid-murid Diniyah School yang didirikan oleh kakaknya, Labay,
      Rahmah mendirikan Madrasah Diniyah khusus untuk putri pada tanggal 1 November 1923. Mulanya terdapat 71 orang murid yang kebanyakan terdiri dari ibu-ibu rumah tangga yang masih sangat muda. Pelajaran diberikan tiap hari selama 3 jam di sebuah Masjid di Pasar Usang, Padang Panjang, dan terdiri dari pelajaran agama serta ilmu alat. Pada tahun 1924 sekolah itu pindah ke sebuah rumah di dekat Masjid, dan mulailah diadakan kelas-kelas yang dilengkapi dengan bangku, meja dan papan tulis. Bagian atas dari rumah ini dipergunakan sebagai asrama yang dalam tahun 1925 didiami oleh kira-kira 60 orang murid.
       . Pemberantasan Buta Huruf Al Quran Di samping usaha tersebut, Rahmah juga mulai mengadakan usaha pemberantasan buta huruf bagi kalangan ibu-ibu yang lebih tua. Pada mulanya, kegiatan ini hanya diikuti oleh kira-kira 125 orang ibu-ibu, tetapi kemudian terpaksa dihentikan, karena sekolah yang didirikan oleh Rahmah ini binasa oleh gempa bumi yang terjadi pada tahun 1926. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka sebuah bangunan darurat terbuat dari bambu dalam sebuah tumpak tanah yang diwakafkan oleh Rahmah terpaksa didirikan. Selanjutnya pada tahun 1927 Rahmah pergi ke Sumatera Utara untuk mengumpulkan dana guna membangun sebuah gedung permanen yang baru. Gedung ini selesai tahun berikutnya. Berikutnya pada tahun 1930 sebuah kelas tambahan pada tingkat menengah diselenggarakan di samping madarasah berkelas tujuh tadi dengan maksud untuk memebrikan pelajaran dan didikan yang lebih tinggi lagi pada murid-murid, dengan tujuan utama agar mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengajar.
      Selanjutnya pada tahun 1932 Diniyah Putra yang agak bertambah mundur setelah Labay meninggalkan digabungkan dengan madrasah yang didirikan oleh Rahmah. Dengan demikian di sekolah tersebut terdapat pelajar putra putri. Upaya koedukasi (pendidikan campuran laki-laki dan perempuan) ini merupakan upaya yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Namun koedukasi ini tidak dapat dipertahankan lebih lama. Untuk maksud-maksud koordinasi dan juga untuk menghadapi timbulnya kesukaran, suatu badan yang dinamai Majelis Idarah Diniyah School didirikan. Namun pada tahun 1936, ketika Diniyah Putra ini hanya memiliki enam orang murid saja timbul pertikaian antara Rahmah dengan anggota Majelis tersebut. Kejadian tersebut menurut Rahmah adalah karena para anggota majelis tersebut melalaikan tugas. Disamping itu Rahmah-pun berkeberatan untuk membayar pembiayaan Diniyah Putra dari dana yang dapat dikumpulkan dari bagian putri. Namun mengingat hal ini merupakan usaha kakaknya, maka ia pun merasa berkewajiban untuk memajukan Diniyah Putra itu dengan baik. Tetapi untuk itu ia ingin mempunyai kebebasan, dan di tengah-tengah protes dari Majelis Idarah ia pun pada tahun 1936 mengumumkan pembukaan suatu sekolah baru yang semata-mata untuk putra yang pada waktu itu muridnya mencapai 100 orang.
       . Menyatukan Pendidikan bagi Putra dan Putri Perkembangan kedua bagian dari sekolah Diniyah ini kemudian berjalan lancar dan dalam tahun 1937 sebuah sekolah guru untuk putri didirikan, yang disusul tidak berapa lama kemudian dengan pembukaan sebuah sekolah yang sama untuk putra. Sebagaimana pada Thawalib, ke dalam Madrasah Diniyah yang didirikan oleh Rahmah El Yunusiyah juga terkena oleh pengaruh politik perjuangan kemerdekaan dan lainnya yang sedang berkembang saat itu. Hanya saja pengaruh yang masuk ke sekolah tersebut tidak berkembang sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu jalannya kegiatan pendidikan di sekolah tersebut. Pengaruh yang masuk ke Sekolah Diniyah itu agak lambat dibandingkan dengan pengaruh yang masuk ke sekolah Thawalib. Pengaruh itu datang dari Permi dan bukan dari pihak Komunis. Sekitar tahun 1930 pada saat kegiatan-kegiatan politik pada kalangan guru-guru Islam di Minangkabu meningkat, seorang guru Diniyah, Rasuna Said, mulai mengemukakan pendapat ide dan gagasannya melalui pelajaran yang ia berikan di dalam kelas, maupun dalam pembicaraan-pembicaraan di luar Jam pelajaran.
      Menurut Rasuna Said bahwa para pelajar di samping perlu dilengkapi dengan berbagai kepandaian juga hendaknya diberikan wawasan tentang perjuangan dan partisipasi politik. Menurutnya, para pelajar hendaknya dilengkapi dengan berbagai macam pengetahuan yang diperlukan untuk seseorang yang akan berkecimpung dalam pergerakan. Untuk maksud itu, maka jika perlu kegiatan pelajaran dan lainnya yang bersifat keagamaan dikurangi untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk latihan berpolitik. Pendapat Rasuna Said sebagaimana tersebut di atas, ditentang oleh Rahmah selaku pendiri dan kepala sekolah. Rahmah berpendapat bahwa pelajaran agama itu lebih penting dari pelajaran apapun. Denga merujuk kepada pendapat Ali bin Abi Thalib, khalifah ke empat, Rahmah mencoba membandingkan keadaan anak laki-laki maupun perempuan, tak ubahnya seperti secarik kertas yang bersih dan di atasnya dapat dicetak atau ditulis apa pun.
      Atas dasar pemikirannya ini, pelajaran agama merupakan suatu dasar untuk menilai segala masalah yang akan mereka hadapi dalam kehidupan masa depan mereka. Menurut Rahmah, bahwa masalah politik dengan sendirinya akan dapat diketahui oleh para pelajar pada saat mereka terlibat didalamnya setelah mereka tamat belajar. Selam belajar mereka tak perlu terlibat dalam kegiatan perpolitikan. Yang penting adalah dasar Islam yang mereka terima di sekolah yang akan menjadi dasar bagi upaya-upaya mereka dalam kegiatan berpolitik. Cinta tanah ain dan sikap berpolitik pada umumnya tidaklah mudah ataupun tidak dapat digoncang apabila didasarkan pada iman, dengan Rahmah. Tetapi sebaliknya kemampuan apa pun di dalam gerakan politik akan dipergunakan secara bertentangan dengan kepentingan Islam apabila tidak disertai dengan iman.
      Pemikiran Rahmah tersebut juga didasarkan pada pengamatannya, bahwa pemimpin-pemimpin politik pada masanya di daerah Minangkabau terdiri dari orang-orang yang di dalam masa mudanya, mereka telah memperoleh pelajaran agama di lembaga-lembaga yang mereka masuki di mana tidak ada pelajaran khusus tentang politik yang diberikan. Dengan melihat kenyataan tersebut, Rahmah berkesimpulan, bahwa para pelajar tidak perlu secara khusus diberikan pelajaran yang tekannya pada teori atau praktik politik. Namun demikian, karena kepopuleran Rasuna Said dalam kiprah politiknya di daerah Minangkabau pada saat itu, yaitu berpartisipasi dalam gerakan kemerdekaan yang sangat dihargai pada waktu itu, maka tidak heran jika sebagian dari murid-murid tersebut ada yang tertarik dalam kegiatan politik. Dalam pada itu Rahmah melihat bahwa beberapa peraturan yang ia keluarkan dalam rangka pelaksanaan kewajiban agama di sekolahnya, seperti pelaksanaan sholat yang sering diabaikan oleh para siswa yang aktif dalam bidang perpolitikan, menyebabkan Rahmah merasa perlu mengadakan pertemuan dengan Rasuna.
      Pertemuan ini dapat berjalan tanpa berhasil mencapai penyelesaian. Selanjutnya diusahakan penyelesaian melalui perantara. Sebuah panitia yang terdiri dari tiga orang yang diketuai oelh Inyik Basa Bandaro dibentuk. Panitia menyetujui Rahmah. Mereka juga menyadari bahwa sekolah yang didirikan Rahmah tengah menghadapi masalah, berupa penurunan aktivitas keagamaan. Kebijakan dalam mengemudikan sekolah haruslah terletak pada pendiri atau direktur sekolah. Oleh sebab itu Rasuna menarik diri dan pindah ke Padang. Seorang Pendidik dan Pejuang Bangsa Sebagai seorang Pendiri Madrasah, Rahmah memiliki sikap yang bertanggung jawab. Ia bukan hanya memikirkan kemajuan pendidikan murid-muridnya, namun juga keselamatan mereka.
      Pada masa Jepang masuk ke Indonesia (1942), Rahmah mengungsikan seluruh muridnya sekitar 100 orang untuk menyelamatkan mereka dari serbuan tentara Jepang. Saat itu kota Padang Panjang memang menjadi salah satu ajang pertempuran. Selama pengungsian itu, semua keperluan murid-muridnya ditanggung sendiri oleh Rahmah. Di samping sebagai pendidik, Rahmah juga sebagai seorang pejuang. Dialah orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih di sekolahnya setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jiwa nasionalisme dan patriotismenya memang tertanam kuat dalam dirinya. Karenanya ia sangat mendambakan kemerdekaan Republik Indonesia.
      Oleh karena itu, semasa revolusi kemerdekaan, ia dipenjarakan oleh Belanda dan baru dibebaskan tahun 1949 setelah pengakuan kedaulatan. Hingga tahun 1958 ia aktif di bidang politik. Dalam kaitan ini, ia antara lain menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Sumatera Tengah, ketika Barisan Sabilillah dan Sabil Muslimin di Padang, dan anggota Konstituante mewakili Masyumi. Peranannya yang paling menonjol adalah kepeloporannya dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 2 Oktober 1945. C.
      Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut.
      1.Rahmah El Yunusiyah adalah orang pertama Di Sumatera Barat atau mungkin di Indonesia yang amat peduli dengan nasib kaum wanita. Ialah yang memiliki cita-cita agar wanita Indonesia memperoleh kesempatan penuh untuk menuntut ilmu yang sesuai dengan kodrat wanita hingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
      2, Rahmah adalah orang pertama yang mendirikan sekolah khusus untuk kaum wanita. Melalui lembaga pendidikan yang didirikannya ia bercita-cita agar kaum wanita sanggup berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) untuk menjadi ibu, pendidik yang cakap, aktif dan bertanggung jawab kepada kesejahteraan bangsa dan tanah air, di mana kehidupan agama mendapat tempat yang layak. Cita-citanya ini dirumuskan dalam tujuan pendirian Diniyah Putri.
      3. Rahmah El Yunusiyah sangat kuat pendiriannya dalam menanamkan jiwa agama di lembaga pendidikan yang dibangunnya. Agama baginya adalah dasar bagi pembentukan karakter manusia, dan menjadi ini berdirinya berbagai kegiatan lainnya, termasuk bidang politik. Ia juga berpendirian agar sekolah dijauhkan dari aktivitas politik praktis. Karena jika sekolah tersebut terlibat dalam politik praktis dapat menyebabkan sekolah tersebut tidak dapat bekerja secara profesional. Para siswa di sekolah agar belajar dengan tekun, ulet, rajin, dan penuh semangat. Setelah itu barulah ia terjun di masyarakat sesuai dengan bakat dan keahliannya.
      4. Rahmah El Yunusiyah adalah pendidik yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme yang amat kuat, serta memiliki komitmen perjuangan bagi tegaknya bangsa dan negara amat kuat. Ia merupakan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih di sekolah yang didirikannya, yaitu ketika mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.
      5. Rahmah El Yunusiyah juga tercatat sebagai orang yang pertama sekali memiliki cita-cita mendirikan Perguruan dan Rumah Sakit khusus untuk kaum wanita.
      6.dengan berbagai prestasinya yang luar biasa dalam bidang pendidikan dan perjuangan bagi kepentingan bangsa dan negara, Rahmah El Yunusiyah telah mencapai kemajuan yang diakui oleh dunia, sebagaimana terlihat pada penghargaan sebagai Syaikhah yang diberikan Universitas Al Azhar, Kairo kepadanya.

  24. KI BAGUS HADI KUSUMO DAN PERANANNYA DALAM PROSES LEGILASI PIAGAM JAKARTA

    Sesuai janji mentri Choiso pada tanggal 7 september 1944, maka dibentuklah BPUPKI, pada tanggal 29 april 1945 BUPKI dibentuk yang diketuai oleh Rajiman Wedio Diningrat, tugas BPUPKI untuk merancang UUD
    Para anggota BPUPKI baru dilantik tanggal 28 mei 1945, setelah dilantik baru mengadakan rapat ,sidang 1 29 mei – 1 juni tentang penetapan dasar negara sehingga menghasilkan pancasila
    sidang 2 10 – 17 juli 1945 tentang keberhasilan BPUPKI membuat UUD
    Tanggal 22 juni 1945 diadakan rapat antara golongan paham kebangsaan dengan golongan agama yang membahas tentang masalah agama dan negara, untuk itulah dibentuk panitia sembilan yang terdiri Ir Soekarno , Mohd Hatta , Abikusno tjorosujoso , KH Abdul Kahar Muzakir , Mr Ahmad Subardjo , Mr AA Maramis , KH Agus Salim , M Yamin
    Setelah selesai melaksanakan tugas BPUPKI memberi hasil kepada pemerintah militer jepang serta memberikan usulan untuk dibentuknya PPKI yang berfungsi untuk mengatur pemindahan kekuasaan dari jepang ke indonesia , resmi dibentuk PPKI yang anggotanya 21 orang yang ketuanya Ir Soekarno dan wakil M. Hatta
    Pada tanggal 8 agustus 1945 sebelum mengadakan rapat Ir Soekarno dan M Hatta memerintah Ki Bagus Hadikusumo , Mr Kasman Singodimedjo, Wachid Hasyim , dan Teuku Mohd Hasan untuk membahas masalah rancangan pembukaan UUD yang dibuat 22 juni 1945
    Pembahasannya mengenai sila pertama yang berbunyi, Ketuhanan dengan menjalankan syariat islam bagi pemeluknya , bagi pemeluk lain, terutama indonesia bagian timur merasa keberatan dengan kalimat tersebut mereka mengancam akan mendirikan indonesia bagian timur
    Hatta dan keempat tokoh PPKI memasuki salah satu ruangan dan membahas masalah tersebut dalam waktu 15 menit dicapai kata sepakat mengganti sila pertama dengan Ketuhanan Yang Maha Esa
    Mereka beranggapan jika tidak di ganti kaimat tersebut akan dikhawatirkan akan menjadi rintangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa

  25. LEKRA
    Dalam perkembangan perpolitikan bangsa ini, unsur kebudayaan tidaklah dapat ditinggalkan, terutama sekali fungsinya sebagai penarik simpati bagai masa yang ingin ditarik oleh sebuah partai politik. Hal demikian sangat berkembang pesatpada sekitar awal tahun 1960-an, dimana lembaga kebudayaan partai banyak tumbuh subur seperti; Lekra (PKI), LKN (PNI), Lesbi (Partindo), Lesbumi (NU),Laksmi (PSII), Leksi, LKKI (Partai Katolik), ISBM (Muhamadiyah). Saat itu seniman tidak bisa bersikap untuk netral, karena dituntut sikap loyalitas harusberpihak hanya kepada partai. Saat itu para seniman tidak bisa bersikap netral ataskeadaan perpolitikan yang berkembang. Mereka harus berpihak kepadaperdamaian dan kemanusiaan walaupun lewat sebuah wacana yang tercipta daripartai yang ia bela.
    Lekra yang menurut kalangan umun disebut sebagai underbouw PKI saat itu seakan menjadi sebuah corong politik untuk menarik simpati kepada rakyat kecil. Lekra pun dikenal sebagai sebuah organisasi kebudayaan Indonesia yang paling massal keanggotaannya dan yang kegiatannya merakyat, yang melakukan kegiatan untuk melaksanakan prinsip: ”Kebudayaan Dari, Dan Untuk Rakyat,”tak dapat disangsikan lagi bahwa pada akhirnya berkat lembaga budaya (Lekra)ini, PKI banyak mendapat simpati dari masyarakat terutama kalangan orang-orangkecil dan buruh.
    Juli 1959
    Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang mengakhiri era demokrasi liberal parlementer dan memulai era demokrasi terpimpin dengan semboyan NASAKOM. Pasca dekrit, kekuatan politik PKI semakin naik sedangkan kubu religius terpukul setelah Masyumi dinyatakan terlarang oleh Soekarno. Ruang gerak kaum agamawan mulai diawasi ketat, termasuk para sastrawannya. Lekra mulai mendominasi kesusastraan Indonesia.
    September 1962
    Majalah Lentera (corong media Lekra) memuat tulisan yg menuduh bahwa karya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijck adalah plagiat karya pengarang Arab, Manfaluthi. Hb Jassin (pimpinan Majalah Sastra) bereaksi membela Hamka dengan menerbitkan terjemahan karya asli Manfaluthi. Langkah ini tidak menyelesaikan masalah, Lentera semakin menjadi-jadi dalam mengejek Hamka. Mulai muncul sebutan kubu Jassin melawan kubu Pramoedya.
    Awal Tahun 1963
    Heboh di sekitar Hadiah Sastra yang diumumkan di awal 1963. Seperti biasa, di nomor pertama tahun baru majalah Sastra, Jassin mengumumkan pilihannya atas karya-karya terbaik dari majalah itu selama setahun sebelumnya. Tahun itu penerima hadiah terbaik untuk cerita pendek adalah Bur Rasuanto. Tak disangka-sangka, beberapa orang yang dipilih Jassin menolak untuk menerima penghargaan itu. Lentera memuat pernyataan mereka dengan antusias. Khususnya Virga Belan, seorang penulis yang dikenal tulisannya sejak nomor-nomor pertama Sastra, menggunakan alasan ideologis, dengan menekankan tuduhan bahwa sikap Sastra memang “kontrarevolusioner”.
    Dalam terbitannya No. 11/12, Th. III majalah Sastra terdapat potret Pramudya Ananta Toer sedang duduk tersenyum bersama Ed Hoornik, seorang tokoh Sticussa, lembaga kerja sama kebudayaan Belanda yang oleh kalangan Lekra sendiri dikecam sebagai penerus politik “kolonialisme”. Yang hendak dicapai Sastra dengan cara kasar ini adalah bagaimana mendeskreditkan Pramoedya – walaupun foto itu sebenarnya tak dengan sendirinya mengesankan Pramoedya sebagai orang yang “pro-Sticussa”.
    Tahun ini Hamka dipenjarakan karena tuduhan makar.
    17 Agustus 1963
    Manifes Kebudayaan diawali oleh diskusi beberapa sastrawan pada awal Agustus. Hasil dari diskusi tersebut kemudian dirumuskan oleh Wiratmo Soekito pada tanggal 17 Agustus 1963. Setelah selesai dipelajari, akhirnya diterima oleh Gunawan Mohammad dan Bokor Hutasuhut sebagai bahan yang akan diajukan dalam diskusi tanggal 23 Agustus 1963. Diskusi tanggal 23 Agustus 1963 dihadiri oleh tiga belas orang seniman-budayawan, yaitu Trisno Sumardjo, Zaini, H.B. Jassin, Wiratmo Soekito, Bur Rusyanto, A. Bastari Asnin, Ras Siregar, Djufri Tanissan, Soe Hok Djin ( Arif Budiman ), Sjahwil, dan D.S Moeljanto. Pada tanggal 24 Agustus 1963 diadakan siding pengesahan manifes kebudayaan. Selain itu terdapat sastrawan lain yang ikut menandatangani manifes seperti Ras Siregar, Hartoyo Andangdjaja, Sjahwil, jufri Tannisan, Binsar Sitompul, Taufik A.G. Ismail, Gerson Poyk, M. Saribi Afn, Poernawan Tjondronagoro, Boen S. Oemarjati.

    Maret 1964
    Pada tanggal 1-7 Maret 1964 terselenggara Konprensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI) yang didukung lembaga-lembaga sastra non aliran komunis termasuk sastrawan pengusung Manikebu. KKPI juga terselenggara berkat dukungan militer sayap kanan seperti AH Nasution dan Ahmad Yani. Bahkan ketua presidiumnya adalah seorang Brigjen Dr. Sudjono. Disinyalir, Wiratmo Soekito juga bekerja pada dinas rahasia angkatan bersenjata.
    Pada masa ini PKI, Lekra, dan Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), yang merupakan corong PNI, aktif menyebarkan propaganda jelek mengenai KKPI. Oleh Lekra KKPI disebut KK PSI untuk menyamakan mereka dengan PSI yang terlibat pemberontakan. Lekra juga aktif menyerang personal HB Jassin dan Wiratmo Soekito. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masa itu, Prof. Priyono, yang diminta mengisi sambutan pembukaan malah mempertanyakan falsafah ideologinya hanya Pancasila, mengapa tidak juga sekalian berlandaskan Manipol.
    8 Mei 1964
    Manifes Kebudayaan dinyatakan terlarang oleh Presiden Soekarno. Terlarang karena Soekarno menganggap manifes kebudayaan akan menyaingi Manipol RI. Soekarno juga menuduh orang-orang manifes kebudayaan ragu-ragu akan revolusi. Akibat pelarangan ini, tulisan-tulisan pengaran yang terlibat dalam manifes kebudayaan menjadi tidak laku, terutama Majalah Sastra sendiri.
    11 Mei 1964
    HB Jassin, Wiratmo dan Trisno membuat pernyataan yang mendukung larangan tersebut guna menghindarkan kerugian lebih jauh. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari aksi massa PKI yang semakin gencar terhadap pengusung manifestasi kebudayaan.
    31 Mei 1964
    Melalui media Bintang Timur, DN Aidit menulis sindiran keras berjudul,”Manikebu Bertugas Lutjuti Sendjata Rakjat”.
    Agustus-September 1964
    PKI mengadakan konferensi nasional Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) di Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk menandingi KPPI dan membuktikkan bahwa ranah seni dan sastra juga dikuasai PKI. Jika KPPI mengundang Soekarno tetapi dimandatkan dan dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka dalam KSSR, sang Presiden sendiri yang membuka dan memberikan sambutan. Hal ini semakin menguatkan posisi PKI dan Lekra serta memukul sastrawan manifes kebudayaan.
    Departemen P & K mengumumkan pelarangan karya dari orang-orang yang selama ini ditentang Lekra, khususnya “Lentera”seperti S. Takdir Alisjahbana, Hamka, Idrus, Mochtar Lubis, H.B. Jassin, Trisno Sumardjo, dan para penanda tangan Manifes Kebudayaan yang lain.
    30 September 1965
    Terjadi “gerakan” yg menewaskan pejabat AD. Keadaan menjadi berbalik, PKI yg selama ini di atas angin mulai jatuh.
    13 Oktober 1965
    Pramoedya ditangkap di rumahnya-kini disita-di kawasan Rawamangun dan ia mengaku dianiaya hingga pendengarannya terganggu.

    12 Maret 1966
    Surat Perintah Sebelas Maret yang misterius itu sampai ke Jakarta. Surat yang menjadi legitimasi bagi Soeharto untuk mendapatkan kuasa tak terbatas demi memulihkan keadaan. Salah satu inisiasi tindakan yang diambil adalah membubarkan PKI yang kemudian juga merembet ke berbagai ormas yang dianggap mempunyai afiliasi dengan PKI, termasuk Lekra. Hal ini sesuai dengan TAP MPRS no. XXV/MPRS/ tahun 1966, tentang pelarangan komunisme, Leninisme, dan pembubaran organisasi PKI beserta organisasi massanya.

  26. Peranan Kasman Singodimedjo Dalam Nasionalisme Islam

    Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia dimulai sejak terbentuknya berbagai organisasi kebangsaan modern yang memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Lahirnya pergerakan tersebut dipengaruhi oleh adanya tokoh-tokoh pemuda nasional berpendidikan yang memiliki kesadaran nasionalisme sehingga melahirkan momentum kebangkitan nasional. Tokoh-tokoh muda nasional tersebut utamanya adalah dari kalangan Nasionalis dan Islam Nasionalis.
    Satu diantara tokoh muda dari kalangan Islam Nasionalis kiprahnya amat penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia serta ikut mewarnai hukum dan ketatanegaraan Indonesia adalah Mr. Kasman Singodimedjo.

    Lahir di Purworejo, 25 Februari 1904, Mr. Kasman Sinodimedjo sejak masa mudanya merupakan figur yang memiliki semangat belajar tinggi. Sejak sebelum memperoleh gelar sarjana di bidang hukum, Kasman muda adalah sosok yang belajar ilmu agama, ilmu ketatanegaraan, dan pengetahuan umum secara otodidak melalui berbagai literatur yang di bawa oleh teman-teman seperjuangannya dari luar negeri.

    Kasman Singodimedjo telah aktif dalam organisasi Muhammadiyah sejak masa mudanya dan mengenal secara dekat tokoh-tokoh besar Muhammadiyah seperti KH. Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo. Selain itu sejak 1935, ia telah aktif dalam perjuangan pergerakan nasional, terutama di Bogor yang sekarang markasnya menjadi Museum Perjuangan Bogor.

    Pada 1938, Kasman Singodimedjo ikut membentuk Partai Islam Indonesia di Surakarta bersama KH Mas Mansur, Farid Ma’ruf, Soekiman, dan Wiwoho Purbohadidjoyo. Pada Muktamar 7 November 1945 Kasman terpilih menjadi Ketua Muda III Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Pengurus lain pada saat itu adalah KH Hasjim Asjari (Ketua Umum), Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Muda I), KH Wahid Hasjim (Ketua Muda II), Mr. Moh. Roem, M. Natsir, dan Dr. Abu Hanifah.

    Peran dan pemikiran Kasman Singodimedjo berkembang dalam tempaan tokoh-tokoh besar pada saat ia bergabung dengan organisasi Jong Islamieten Bond (JIB). Dalam organisasi tersebut, ia berhubungan dengan tokoh-tokoh seperti KH Agus Salim, HOS Tjokroaminoto, KH Ahmad Dahlan, Syeikh Ahmad Surkati, Natsir, Roem, Prawoto, dan Jusuf Wibisono. Karena aktivitas politiknya, pada Mei 1940 Kasman ditangkap dan ditahan oleh pemerintahan penjajah Belanda.

    Pada masa pendudukan Jepang, Kasman menjadi Komandan PETA Jakarta. Kasman merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam mengamankan pelaksanaan upacara pembacaan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan rapat umum IKADA. Setelah proklamasi, Mr. Kasman Singodimedjo diangkat menjadi anggota PPKI sebagai anggota yang ditambahkan oleh Soekarno untuk mengubah sifat lembaga ini yang semula adalah bentukan Jepang. Anggota yang ditambahkan selain Mr. Kasman Singodimedjo adalah Wiranatakoesoemah, Ki Hajar Dewantara, Sajuti Melik, Mr. Iwa Koesoema Soemantri, dan Mr. Achmad Soebardjo. Dengan demikian anggota PPKI bertambah menjadi 27 orang dari jumlah semula 21 orang.

    Pada saat menjelang pengesahan UUD 1945 terjadi permasalahan terkait dengan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang akan menjadi Pembukaan UUD 1945. Perwakilan kawasan Indonesia timur menyatakan keberatan terhadap tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya”. Mengingat bahwa Piagam Jakarta tersebut merupakan hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam persidangan BPUPK, tentu tidak dapat dengan mudah dilakukan perubahan. Oleh karena itu dibutuhkan persetujuan, terutama dari tokoh Islam. Diantara tokoh Islam yang mempertahankan tujuh kata tersebut adalah Ki Bagus Hadikusumo. Beberapa sumber menyatakan yang berperan dimintai tolong oleh Soekarno untuk melobi Ki Bagus Hadikusumo agar menyetujui penghapusan tujuh kata tersebut adalah Mr. Kasman Singodimedjo.

    Rapat PPKI 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu (1) menetapkan UUD 1945; (2) memilih Presiden dan Wakil Presiden; (3) menentukan pembagian wilayah Indonesia; (4) membentuk departemen pemerintahan; (5) membentuk BKR; dan (6) membentuk Komite Nasional.

    Pada hari itu, Mr. Kasman bersama dengan Daan Jahya, Oetarjo, Islam Salim, Soebianto Djojohadikusumo, Soeroto Kunto, Eri Sudewo, Engelen, Soeyono Martosewoyo, menghadap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta untuk membahas organisasi ketentaraan Indonesia. Diputuskan organisasi tersebut terdiri dari jajaran PETA dan tenaga paramiliter serta eksponen perorangan Heiho dan KNIL. Jajaran PETA terdiri atas 80.000 pasukan dan 400.000 tenaga paramiliter. Akhirnya, pada 23 Agustus 1945, dengan Dekrit Presiden, dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai organisasi ketentaraan Indonesia. Sebagai Ketua BKR Pusat ditetapkan mantan Komando Batalyon PETA Jakarta, Mr. Kasman Singodimedjo, Kepala Staf BKR Daan Jahya, dan Wakil Kepala Staf adalah Soebianto Djoyohadikusumo.

    Mr. Kasman juga diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang secara resmi terbentuk pada 29 Agustus 1945. Bahkan Mr. Kasman Singodimedjo juga terpilih sebagai Ketua KNIP, parlemen pertama di Indonesia. Selain itu, terpilih sebagai Wakil Ketua I adalah Mr. Sutardjo Kartohadikusumo, Wakil Ketua III adalah Mr. J. Latuharhary, serta Wakil ketua III adalah Adam Malik.

    Peran dan kiprah selanjutnya adalah diangkat menjadi Jaksa Agung pada 1945 – 1946 menggantikan Gatot Taroenamihardja. Pada saat menjabat sebagai menjadi Jaksa Agung, Kasman mengeluarkan Maklumat Jaksa Agung No. 3 tanggal 15 Januari 1946. Maklumat tersebut ditujukan kepada para Gubernur, Jaksa, dan Kepala Polisi tentang ajakan untuk membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang selalu menyelenggarakan pengadilan yang cepat dan tepat. Dianjurkan pula untuk segera menyelesaikan perkara-perkara kriminal yang belum diselesaikan. Polisi dan Jaksa dituntut untuk selalu menyelaraskan diri dengan pembangunan negara yang berdasarkan hukum dengan bantuan para hakim. Jaksa Agung Mr. Kasman Singodimedjo digantikan oleh Tirtawinata pada 1946.

    Selanjutnya Mr. Kasman Singodimedjo aktif dalam dunia politik Indonesia bersama Partai Masyumi. Dalam struktur pemerintahan, Mr. Kasman pernah menjabat sebagai Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Sjarifuddin II, yaitu mulai 11 November 1947 hingga 29 Januari 1948. Pada saat itu yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman adalah Susanto Tirtoprodjo.

    Pada pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Konstituante, 29 September 1955, Mr. Kasman Singodimedjo terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante dari Partai Masyumi. Pada persidangan-persidangan Dewan Konstituante ini Mr. Kasman Singodimedjo mewarnai perdebatan pembentukan UUD terutama mewakili fraksi yang menghendaki Islam sebagai dasar negara.

    Dalam persidangan Konstitante, Mr. Kasman mengemukakan bahwa untuk menyelesaikan masalah perbedaan tentang dasar negara terdapat dua cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan cara kompromi dan dengan cara membanding. Mr. Kasman, dan fraksi pendukung Islam lainnya, tidak menyetujui apabila masalah dasar negara diselesaikan dengan cara kompromi karena dasar negara dipandang sebagai hal yang sangat penting. Oleh karena itu cara yang dipilih adalah membanding pilihan-pilihan dasar negara tersebut, mana yang paling baik dan benar yang seharusnya dipilih.

    Mr. Kasman Singodimedjo mendukung Islam sebagai dasar negara berdasarkan alasan-alasan yang bersifat universal, dan alasan-alasan dialektis Indonesia. Alasan-alasan universal dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap kedaulatan hukum Tuhan yang termanifestasikan dalam ajaran agama. Sedangkan alasan dialektis Indonesia adalah pengakuan bahwa agama di Indonesia yang kuantitatif dan kualitatif berpengaruh di Indonesia adalah Islam. Islam adalah faktor nasional Indonesia yang utama dan yang menguasai psyche Indonesia.

    Untuk menunjukkan sisi universal Islam, Kasman mengutip firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Hujurat ayat 13; “Hai kamu manusia, sesungguhnya Aku telah menjadikan kamu sekalian dari seorang lelaki dan perempuan, dan telah Ku jadikan kamu menjadi kaum-kaum dan keluarga-keluarga, supaya kamu antara yang satu dengan yang lain akan kenal-mengenal dan harga menghargai. Sesungguhnya bagi Allah yang amat terpandang tinggi diantaramu itu ialah siapa saja yang memperhatikan (akan kewajibannya) dengan setertib-tertibnya. Sesungguhnya Allah itu yang mengetahui (akan segala yang menjadi kehendaknya)”.

    Berdasarkan firman Allah tersebut, Mr. Kasman menyatakan bahwa Islam meletakkan dasar hidup berbangsa atas dasar prinsip saling menghargai. Islam membersihkan kehidupan dunia dari prinsip chauvinisme dan rasialisme sehingga perdamaian dapat terpelihara. Dengan demikian Islam menjamin hak asasi manusia seimbang dengan penuaian kewajiban asasi. Islam menjunjung tinggi nilai perikemanusiaan dengan penuh tanggungjawab baik terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan seluruh umat manusia di dunia.

    Selain itu, Mr. Kasman juga menguraikan enam alasan Islam sebagai dasar negara Indonesia, yaitu (1) Islam mewajibkan demokrasi berdasarkan musyawarah yang mendudukkan kebenaran dan hak; (2) Islam mewajibkan pemimpin rakyat, pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan penuh tanggung jawab kepada rakyatdan kepada Tuhan; (3) Islam menegakkan kemerdekaan lahir dan batin, menolak penjajahan, penindasan atau eksploitasi manusia atas manusia lain dalam bentuk apapun; (4) Islam memberantas kemelaratan dan menegakkan kemakmuran lahir dan batin atas dasar hidup keragaman antara golongan dan golongan (kelas); (5) Islam mewajibkan menunaikan fardhu kifayah disamping menunaikan fardhu ‘ain sehingga tidak boleh ada egoisme yang tamak atau bakhil. Kekayaan milik perseorangan tidak terlepas dari fungsi sosial sehingga ada pemerataan; dan (6) Islam memberikan penilaian yang sama antara kaum wanita dan kaum pria.

    Pembahasan dasar negara dalam Dewan Konstituante yang belum juga dapat membuahkan hasil hingga 1959, ditambah dengan kondisi politik yang tidak stabil akibat terjadinya beberapa pemberontakan mendorong pemerintah mengusulkan kembali pada UUD 1945. Presiden bersama dengan kabinet memutuskan penerapan demokrasi terpimpin untuk menjaga stabilitas nasional. Pada 2 Maret 1959 setelah rapat kabinet yang memutuskan tentang Demokrasi Terpimpin, Perdana Menteri Djuanda memberi keterangan kepada DPR mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945 yang digagas oleh Presiden Soekarno. Gagasan Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 itu disampaikan juga dalam sidang Dewan Konstituante di Bandung pada 22 April 1955 melalui amanat Presiden. Hal itu menjadi bahan perdebatan di kalangan anggota Dewan Konstituante, terutama mengenai prosedur kembali ke UUD 1945. Sebagian berpendapat agar kembali ke UUD 1945 dilakukan tanpa amendemen, sebagian lainnya meminta dilakukan amendemen. Perdebatan tersebut tidak menemukan titik temu hingga tiga kali masa sidang.

    Kondisi dalam Dewan Konstituante tersebut dipandang oleh Presiden telah mengalami kebuntuan. Untuk mengatasi hal tersebut Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Melalui dekrit, Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang menetapkan pembubaran Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Dekrit ini kemudian dikukuhkan oleh DPR secara aklamasi pada 22 Juli 1959.

    Dengan dimulainya era demokrasi terpimpin, kondisi politik dan pemerintahan mengalami pergeseran. Demokrasi terpimpin yang secara konseptual dimaksudkan sebagai pelaksanaan demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan demi kepentingan bangsa dan negara, menjadi demokrasi yang segalanya ditentukan oleh pemimpin. Dengan demikian, demokrasi menjadi kehilangan eksistensinya dikalahkan oleh kepemimpinan yang cenderung otoriter.

    Kondisi demokrasi terpimpin tersebut juga dapat dilihat dari kehidupan partai politik yang pada saat itu sudah mulai dibatasi. Pada tanggal 13 Desember 1959, dikeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 25 Tahun 1960. Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 1959 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai yang diikuti dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 128 Tahun 1961 tentang Pengakuan Partai-partai yang Memenuhi Perpres Nomor 13 Tahun 1960. Partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, dan IPKI. Selain itu juga dikeluarkan Keppres Nomor 129 Tahun 1961 tentang penolakan Pengakuan Partai-partai yang Memenuhi Perpres Nomor 13 Tahun 1960. Partai-partai yang ditolak pengakuannya adalah PSII Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebasa Daeng Lalo, dan Partai Rakyat Nasional Djodi Gondokusumo. Di samping itu melalui Keppres 440 Tahun 1961 diakui pula partai-partai politik, antara lain Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti).

    Pimpinan Masyumi dan PSI, pada 21 Juli 1960 dipanggil oleh Presiden Soekarno dan diberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh mereka dalam jangka waktu satu minggu. Namun karena jawaban yang diberikan tidak memuaskan, pada 17 Agustus 1960 diterbitkan Keppres Nomor 200/1960 dan Keppres Nomor 201 Tahun 1960 yang ditujukan kepada kedua partai tersebut agar dalam jangka waktu 30 hari membubarkan diri. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka partai tersebut akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Akhirnya pimpinan Masyumi dan PSI membubarkan partai mereka. Upaya pembubaran Masyumi ini terkait dengan adanya pemberontakan PRRI Permesta yang oleh banyak pihak diduga mendapatkan dukungan dari Partai Masyumi dan PSI.

    Pembubaran Masyumi menjadi salah satu wujud pertentangan antara pemerintahan demokrasi terpimpin dengan kelompok Islam Politik yang saat itu direpresentasikan oleh partai Masyumi. Pertentangan tersebut juga berakibat pada penangkapan tokoh-tokoh Islam yang dianggap kontra revolusi.

    Pada 9 November 1963, Mr. Kasman dipanggil menghadap Komandan Korps Intelejen di Kantor Polisi Komisariat Jakarta Raya. Namun pemanggilan tersebut ternyata langsung diikuti dengan penahanan. Pada 16 November 1963, penahanan Mr. Kasman Singodimedjo dipindahkan ke Ciloto, Cianjur, tepatnya di kompleks sekolah kepolisian Sukabumi bersama-sama dengan Hamka dan Ghazali Syahlan. Dakwaan yang ditujukan kepada Mr. Kasman Singodimedjo adalah melanggar Pasal 169 ayat (1), (2), dan (3) KUHP yaitu turut serta dalam perkumpulan dan perserikatan lain yang bermaksud melakukan kejahatan, yang dilarang undang-undang dan diancam hukuman penjara setinggi-tingginya enam tahun.

    Penahanan kemudian dipindah ke penjara Bogor dan dituduh mengadakan rapat gelap di Desa Cilendek bersama KH Sholeh Iskandar. Tuduhan lain yang dikenakan kepadanya adalah sebagai ketua kelompok empat yang berniat membunuh Presiden. Selain itu Mr. Kasman juga dituduh menyelewengkan Pancasila, merongrong kekuasaan negara dan mengajak orang untuk memusuhi pemeritahan Soekarno. Mr. Kasman dituduh melanggar Penetapan Presiden No. 11 Tahun 1963 dan No. 5 tahun 1963. Akhirnya, dakwaan tersebut diputus pada 14 Agustus 1964 dengan hukuman penjara 8 tahun, yang pada tingkat banding berubah menjadi 2 tahun 6 bulan.
    Setelah kekuasaan Soekarno runtuh dan digantikan oleh pemerintahan Orde Baru, tidak banyak lagi terdengar pemberitaan tentang Mr. Kasman Singodimedjo. Namun beliau tetap aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Mr. Kasman Singodimedjo, meninggal pada 25 Oktober 1982.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s