Rasjdi-Intelektual Kritis

Tulisan ini merupakan hasil wawancara Sindonews.com dengan Saya pada tanggal 9 Maret 2015. Berikut petikannya.

M Rasjidi kecil menempuh pendidikan dasarnya di sekolah Ongko Loro. Lalu, dia disekolahkan di Hollandsch Inlandsche School (HIS) Muhammadiyah Kotagede. Setelah itu, dia sempat belajar di sekolah guru, Muallimin Muhammadiyah.

Kepada Sindonews.com, pemerhati sejarah Fikrul Hanif Sufyan mengatakan, setelah tercerahkan dengan pemikiran modernis Islam Ahmad Dahlan, Saridi lalu berguru ke tokoh Islam lainnya, Syekh Ahmad Surkati, pendiri perguruan Al-Irsyad. Sejak berguru dengan pengurus Jamiat Khair itu, nama Saridi pun berubah menjadi Rasjidi.

Dua tahun menuntut ilmu di Al-Irsyad, Rasjidi meraih gelar diploma. Pada 1931, Rasjidi hijrah ke Kairo, Mesir, untuk melanjutkan studi di Darul Ulum, Universitas Kairo.

Selanjutnya, dia mengambil studi filsafat Islam di Universitas Kairo. Dia tercatat sebagai satu-satunya mahasiswa asal Indonesia yang berani mengambil kuliah filsafat.

Setelah empat tahun menimba ilmu di Mesir, Rasjidi meraih gelar Bachelor of Arts (BA).

“Rosihan Anwar pernah memiliki kenangan terhadap sosok Rasjidi, ketika ia disorot oleh surat kabar Belanda Mataram Bode dengan sebuah berita kecil. Beritanya berisi raihan Rasjidi menggondol gelar Bachelor of Arts di Universitas Kairo,” kata Fikrul Hanif Sufyan yang juga Dosen STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh.

Sejak saat itu, Rasjidi selalu menjadi daya tarik bagi Pemerintah Hindia Belanda karena ia bisa berceramah dengan bahasa Perancis, suatu hal yang unik dalam masyarakat Kolonial pada masa itu.

Pada 1938, Rasjidi pulang ke Tanah Air dan menikah. Dia mulai tertarik terjun ke dunia politik dan menjadi anggota Partai Islam Indonesia (1940). Di tahun yang sama, dia juga menjadi anggota Alliance Francaise (Perhimpunan Perancis) di Yogyakarta.

Menurut catatan Wikipedia, dalam Kabinet Sjahrir I (14 November 1945-12 Maret 1946), Rasjidi ditunjuk sebagai Menteri Negara (Urusan Agama).

Selanjutnya, dalam Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946-2 Oktober 1946), Rasjidi kembali dipercaya menjadi Menteri Agama.

Menurut catatan Wikipedia, dalam Kabinet Sjahrir I (14 November 1945-12 Maret 1946), Rasjidi ditunjuk sebagai Menteri Negara (Urusan Agama).

Selanjutnya, dalam Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946-2 Oktober 1946), Rasjidi kembali dipercaya menjadi Menteri Agama.

Ada kisah menarik saat Rasjidi menjadi Menteri Agama. Dikutip dari tulisan M Fuad Nasar yang dimuat di kemenag.go.id, Rasjidi berangkat kerja ke Kantor Kementerian Agama di Yogyakarta dengan mengayuh sepeda. Kemudian, ada seorang yang bersedia meminjamkan mobilnya. Tapi, ban mobil itu sudah tidak berfungsi lagi sehingga diisi rumput kering.

Johan Prasetya dalam buku Pahlawan-Pahlawan Bangsa yang Terlupakan (Penerbit Saufa, Agustus 2014) menuliskan, Rasjidi mulai disibukkan dengan urusan diplomasi saat menjadi salah satu anggota delegasi RI yang dipimpin Haji Agus Salim pada Inter Asian Relation Conference di New Delhi, 23 Maret 1947.

Setelah penyerahan kedaulatan, Rasjidi diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Mesir merangkap Arab Saudi yang berkedudukan di Kairo. Dua tahun menjadi dubes di Kairo, dia dipindahkan ke Teheran sebagai Dubes Iran merangkap Afghanistan pada tahun 1953.

Kegiatan diplomasi dia tanggalkan saat menyelesaikan disertasinya di Universitas Sorbonne, Perancis. Pada 23 Mei 1956, Rasjidi lulus dengan predikat cum laude dan berhak meraih gelar doktor.

Lulus dari Sorbonne, Rasjidi diangkat pemerintah menjadi Dubes RI di Pakistan sampai terjadinya guncangan politik di Tanah Air sekitar 1958.

Lalu, ia mendapat tawaran mengajar di McGill University di Montreal, Kanada, sebagai Associate Professore bidang ilmu Agama Islam selama lima tahun, sebelum akhirnya menerima tawaran untuk mengelola sebuah masjid, perpustakaan, dan lembaga pendidikan di Washington DC.

Dari Amerika Serikat, Rasjidi kembali ke Indonesia dan memulai pengabdiannya di bidang akademis, tepatnya sebagai dosen Hukum Islam di Universitas Indonesia (UI). Tahun 1968, dia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Islam dan Lembaga-lembaga Islam di universitas yang sama.

Ia juga dikukuhkan menjadi Guru Besar Filsafat Barat di Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

 

Ilyas Yakub: Sang Ideologis Islam Kebangsaan

Tulisan yang bersumber dari hasil wawancara sindonews.com dengan saya, bertepatan dengan aksi bela Islam jilid III tanggal 2 Desember 2016

Banyak ulama asal Sumatera Barat yang kiprahnya tak perlu diragukan lagi saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya, Ilyas Yakub.

Lahir di Asam Kumbang, Bayang, Pesisir Selatan, Hindia Belanda, 14 Juni 1903, Ilyas Yakub menjadi sosok yang membuat Belanda khawatir. Diasingkan ke sejumlah daerah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.

Ilyas Yakub adalah anak ketiga dari pasangan Haji Ya’kub-Siti Hajir. Menurut pemerhati sejarah Minangkabau Fikrul Hanif, di masa kecil Ilyas belajar dengan kakeknya, Syekh Abdurrahman yang merupakan ulama besar di Bayang.

Kala itu, Bayang merupakan basis pengembangan Islam di Pantai Barat Sumatera, berpusat di surau tuo yang didirikan Syeikh Buyung Muda Puluikpuluik-salah seorang dari enam ulama pengembang Islam di Pantai Barat Sumatera, seangkatan dengan Syeikh Burhanuddin Ulakan Pariaman.

Ayah Ilyas Yakub merupakan seorang pedagang kain. Ilyas Yakub mengecap pendidikan Gouvernements Inlandsche School. Setamat sekolah itu, Ilyas bekerja sebagai juru tulis (1917-1919) di perusahaan tambang Oembilin Steenkolenontginning (Tambang Batubara Ombilin) Sawahlunto.

Hanya dua tahun, Ilyas memutuskan keluar dari perusahaan itu. Dia protes terhadap pimpinan perusahaan yang kasar terhadap buruh kontrak.

Ilyas memutuskan memperdalam ilmu agama ke Syekh Haji Abdul Wahab dan Mesir tahun1923. Ketika berada di Mesir, Ilyas Yakub aktif di sejumlah organisasi dan partai politik seperti Hizb al-Wathan (Partai Tanah Air) didirikan oleh Mustafa Kamal, Perkumpulan Mahasiswa Indonesia dan Malaysia (PMIM), Jam’iyat al-Khairiyah, dan lainnya.

Selain aktif di organisasi pergerakan di Mesir, bersama dengan murid Haji Abdul Karim Amrullah yakni Muchtar Luthfi, Ilyas Yakub aktif memimpin majalah Seruan Al-Azhar dan Pilihan Timur.

Majalah Seruan Al-Azhar adalah majalah mahasiswa, sementara majalah Pilihan Timur adalah majalah politik. Kala itu, kedua majalah tersebut banyak dibaca mahasiswa Indonesia-Malaysia di Mesir.

Gerakan Ilyas Yakub dalam jurnalistik dan politik antipenjajah di Mesir, tercium oleh Belanda. Pemerintah Belanda berusaha melunakkan sikap radikal Ilyas Yakub. Namun, upaya itu gagal total. Sejak itu, Belanda menganggap Ilyas Yakub sebagai radikalis, ekstremis.

Menurut Fikrul Hanif, Belanda berupaya membendung gerakan Ilyas Yakub. Saat berniat kembali ke Tanah Air, Ilyas dipaksa transit di Singapura, bahkan nyaris nyasar di Jambi.

Di Tanah Air, Ilyas Yakub kemudian bertemu teman-temannya yang bergerak di PNI dan PSI. Kemudian, terjadi proses dialektika yang berujung pada keinginan Ilyas Yakub menyandingkan asas Islam dan kebangsaan.

Hal itu terwujud saat dia dan Muchtar Luthfi mendirikan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) dengan asas Islam dan kebangsaan. Tujuannya, menegakkan Islam dan memperkuat wawasan kebangsaan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Sebuah surat kabar Medan Rakyat dia terbitkan sebagai alat propaganda. PERMI menjalankan sikap politik nonkooperatif dan tak kenal kompromi dengan bangsa apa pun yang kental punya perilaku imperialisme dan kolonialisme. Karena itu pula, PERMI secara prinsipil mencap bahwa kapitalisme dan imperalisme merupakan penyebab penderitaan rakyat Indonesia.

Gerakan nonkooperatif yang diusung PERMI menyebabkan Ilyas Yakub harus berhadapan langsung dengan pemerintah Belanda. Untuk memperkuat jaringannya dalam menghadapi psywar pemerintah Belanda, Ilyas Yakub menjalin hubungan dengan organisasi pergerakan seperti Pertindo.

Menurut Fikrul Hanif, Ilyas Yakub dan Muchtar Yahya dianggap menyebar kebencian. PERMI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibekukan. Tokoh-tokohnya pun ditangkap.

Ilyas Yakub bersama dua temannya yakni Mukhtar Luthfi dan Jalaludin Thaib ditangkap dan dipenjarakan. Setelah sembilan bulan di Penjara Muaro Padang, ia diasingkan ke Bouven Digul, Papua, pada 1934-1944.

Selama di Digul, Ilyas Yakub yang didampingi sang istri, Tinur, sering sakit-sakitan. Pada masa awal penjajahan Jepang di Indonesia, kondisi para tahanan Digul kian memprihatinkan. Mereka dipindahkan ke pedalaman Papua, yakni di Kali Bina Wantaka, kemudian diasingkan ke Australia.

Pada Oktober 1945, ketika berlabuh di Tanjung Priok, Ilyas Yakub kembali ditahan dan diasingkan. Selama sembilan bulan, dia dan istrinya berpindah-pindah, antara lain ke Kupang, Serawak, Brunei Darussalam, dan Labuhan, Singapura.

Tahun 1946, setahun setelah Indonesia merdeka, masa tahanan Ilyas Yakub berakhir. Dia kembali bergabung dengan kaum republik. Ilyas juga bergerak pada masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (1948-1949). Tahun itu juga, Ilyas Yakub menjabat ketua DPR Sumatera Tengah. Kemudian, dia terpilih lagi sebagai anggota DPRD wakil Masyumi dan merangkap sebagai penasihat Gubernur Sumatera Tengah bidang politik dan agama.

Ilyas Yakub meninggal dunia  2 Agustus 1958. Dia dikukuhkan sebagai Pahlawan Perintis Kemerdekaan RI dengan SK Mensos No. Pol-61/PK/1968, 16 Desember 1968, lalu dikukuhkan kembali dengan Keputusan Presiden RI Nomor 074/TK/Tahun 1999 tanggal 13 Agustus 1999.

Link: http://daerah.sindonews.com/read/1159801/29/ilyas-yakub-wartawan-dan-ulama-yang-diasingkan-belanda-1480610722/20

Bagindo Azizchan Sang Walikota Padang Heroik

Kembali, mengajak fesbuker untuk menyimak bincang-bincang sindonews dengan saya tentang sosok Walikota kedua Kota Padang, yakni Bagindo Azizchan. Hasil wawancara ini dipublish tanggal 30 Oktober 2016

 

Di antara deretan nama Pahlawan Nasional yang berasal dari Sumatera Barat, tersebutlah nama Bagindo Aziz Chan. Seperti apa sosok dan perjuangannya?

Dalam lembaran sejarah Sumatera Barat, Bagindo Aziz Chan, ada juga yang menulis Bagindo Azizchan, dikenal sebagai wali kota ke-2 Padang.

Pria ini lahir di Kampung Along Laweh, Koto Padang pada 30 September 1910. Menurut pemerhati sejarah Sumatera Barat Fikrul Hanif Sufyan, Aziz Chan adalah anak keempat dari enam bersaudara, buah pernikahan Bagindo Montok dan Djamilah.

Bagindo Aziz Chan mengenyam pendidikan HIS di Padang, MULO di Surabaya, dan AMS di Batavia. Tamat dari AMS, lalu sempat dua tahun duduk di Rechtshoogeschool te Batavia (RHS).

Ketika resmi menikah, lanjut Fikrul Hanif, sesuai dengan adat yang berlaku di Pariaman, Aziz Chan pun memperoleh gelar ‘Bagindo’.

Sebelum menjadi Wali Kota Padang, Aziz Chan sempat membuka praktik pengacara dan aktif di beberapa organisasi, di antaranya sebagai pengurus Jong Islamieten Bond pimpinan Agus Salim.

Kembali ke kampung halamannya pada tahun 1935, Aziz Chan mengabdi sebagai guru di beberapa sekolah di Padang dan berkali-kali pindah mengajar ke luar kota. Ia sempat aktif di Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) sampai organisasi itu dibubarkan Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1937.

Menurut Fikrul Hanif, kisah pengangkatan Bagindo Aziz Chan sebagai wali kota Padang terekam dengan baik dalam Madjalah Penerangan Sumatera Tengah pada 15 Djuli 1953, dengan tajuk tulisan berjudul “Pahlawan Nasional Azizchan”.

Pada masa revolusi kemerdekaan itu, Hamka sempat melontarkan gagasan, siapa yang harus memangku jabatan wali kota Padang. Lebih lanjut ia menegaskan: Setelah Pemerintah Belanda meluaskan kekuasaan di Kota Padang dan sekitarnya, TRI (Tentara Republik Indonesia) mundur ke daerah ‘darat’ (pedalaman), namun tempat-tempat penting masih dalam kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia. Ketika dipertimbangkan siapa yang akan diangkat menjadi wali kota Padang, sebab markas tentara dan Pemerintah Republik telah dipindahkan ke Bukittinggi, seorang pun tidak ada yang berani.

Kemudian, semua yang hadir dalam pertemuan itu sepakat memilih Bagindo Aziz Chan. Meski jabatan pada masa itu penuh risiko, lanjut Fikrul Hanif, Aziz Chan bersedia menanggungnya sembari mengucap Basmallah.

ada 15 Agustus 1946, Bagindo Aziz Chan dilantik sebagai wali kota Padang, menggantikan Mr Abubakar Jaar yang pindah tugas menjadi residen di Sumatera Utara.

Begitu menjabat wali kota Padang, Bagindo Aziz Chan berunding dengan pihak Sekutu. Masalah yang dibicarakan adalah keamanan kota dan keselamatan warga kota sehubungan keberadaan pasukan Sekutu.

Selain Bagindo Aziz Chan, pihak Republik diwakili Gubernur Muda Dr M Djamil dan Kepala Polisi Sumatera Barat Azhari. Sedangkan pihak Sekutu diwakili Brigadir Thomson, Mayor Fisher, dan Kapten Gilman.

Dalam perundingan itu, pihak Sekutu berjanji bekerja sama dan menjaga keamanan Kota Padang.

Semasa menjadi wali kota, tambah Fikrul Hanif, Bagindo Aziz Chan memegang teguh prinsip dan bertekad menegakkan pemerintahan, meski dalam keadaan sesulit apa pun.

“Entahlah kalau mayat saya sudah membujur, barulah Padang akan saya tinggalkan.” Sebaris kalimat itu seakan menggambarkan kegigihannya dalam mengemban tanggung jawab sebagai seorang wali kota.

Dalam kisah lainnya, Bagindo Aziz Chan masih sempat melihat tahanan yang dituduh mata-mata oleh Sekutu dan meminta agar mereka dibebaskan.

Keteguhannya mempertahankan Kota Padang membuat Aziz Chan menjadi sasaran tentara Belanda sebagai musuh nomor satu yang harus segera dienyahkan.

Menurut Fikrul, skenario jahat pun segera disusun Belanda. Aziz Chan diminta datang untuk menenteramkan situasi pascainsiden yang terjadi pada 19 Juli 1947. Insiden yang berlangsung di Simpang Lapai tersebut melibatkan seorang tentara Belanda bernama van Erp. Strategi kotor itu berhasil melenyapkan Bagindo Aziz Chan.

Keterangan visum dokter di Bukittinggi membuktikan bahwa Aziz Chan meninggal akibat pukulan benda keras pada kepala kanan bagian belakang. Sementara, tiga lubang di badannya yakni bekas tembakan yang dilakukan Belanda hanya untuk menutupi kematiannya.

Untuk mengenang Bagindo Aziz Chan, berdiri tugu berbentuk kepalan tangan atau yang lebih dikenal dengan Tugu Simpang Tinju. Nama Bagindo Aziz Chan juga diabadikan menjadi nama jalan.

Atas jasa-jasanya kepada negara, Bagindo Aziz Chan diberi gelar Pahlawan Nasional, berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No.082/TK/Tahun 2005, tanggal 7 November 2005.

LINK: http://daerah.sindonews.com/read/1151091/29/bagindo-aziz-chan-wali-kota-padang-yang-jadi-korban-kelicikan-belanda-1477702760/10

Inyiak Parabek-Sang Pionir Thawalib Parabek

Tulisan yang ditampilkan dalam blog ini, merupakan bagian besar dari hasil wawancara Sindonews.com dengan saya tanggal 5 Juni 2016.

Menurut pemerhati sejarah Sumatera Barat Fikrul Hanif Sufyan, di Mekkah Ibrahim Musa belajar pada Syech Ahmad Khatib Al-Minangkabawy, seorang ulama karismatik asal Minangkabau yang kemampuan keilmuannya di bidang agama Islam diakui di Jazirah Arabia terutama di Mekkah.

Melalui Syekh Ahmad Khatib, jelas Fikrul Hanif, Ibrahim Musa belajar tentang ilmu fikih mazhab Syafii. Setelah belajar fikih  dengan pelopor gerakan modernis Islam awal abad XX ini, Ibrahim Musa melanjutkan petualangannya dalam menuntut ilmu.

Ulama yang ditemuinya adalah Syekh Muhammad Djamil Djambek. (Baca juga: Syekh Muhammad Djamil Djambek, Ulama Besar Minangkabau).

Dengan Syekh Muhammad Djamil Djambek ini, Ibrahim Musa belajar tentang seluk-beluk ilmu falak. Selanjutnya belajar kepada Syekh Mukhtar AI-Jawi dan Syekh Yusuf Al-Hayat. Setelah tujuh tahun bermukim di Mekkah, Ibrahim Musa kembali ke kampung halamannya.

Dia lalu mengadakan pengajian secara halaqah di Parabek. Anak muda dari pelosok Minangkabau pun berdatangan ke Parabek ingin menuntut Ilmu kepada beliau.

Tahun 1914, Ibrahim Musa kembali ke Mekkah untuk menambah ilmunya. Kali ini, dia pergi bersama sang istri, Syarifah Ghani dan anaknya, Thaher Ibrahim.

Dua tahun di Mekkah, Ibrahim Musa kembali. Pada tahun 1918, Ibrahim Musa menyatukan murid-muridnya dalam satu organisasi yang diberi nama Muzakaratul Ikhwan dan terakhir diberi nama Jamiatul Ikhwan.

Pada tahun 1920-an, bersama dengan Syekh H. Abdul Karim Amarullah, Ibrahim Musa sepakat mendirikan Sumatera Thawalib. Di Padang Panjang didirikan oleh Inyiak De-er, sedangkan di Parabek didirikan oleh Ibrahim Musa sendiri dan diubahlah organisasi pelajar Jamiatul Ikhwan menjadi Sumatera Thawalib .

Menurut Fikrul Hanif yang juga dosen STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh, secara historis, lembaga pendidikan Sumatera Thawalib Parabek berasal dari perkumpulan beberapa orang murid di Surau Parabek. Perkumpulan ini diberi nama Muzakaratul Ikhwan.

Karena kegiatan murid-murid ini makin hari makin bertambah intens dan diikuti oleh banyak murid, perkumpulan ini berubah menjadi Sumatera Thawalib setelah terinspirasi dengan berdirinya Sumatera Thawalib di Padang Panjang.

Ulama yang ditemuinya adalah Syekh Muhammad Djamil Djambek. (Baca juga: Syekh Muhammad Djamil Djambek, Ulama Besar Minangkabau).

Dengan Syekh Muhammad Djamil Djambek ini, Ibrahim Musa belajar tentang seluk-beluk ilmu falak. Selanjutnya belajar kepada Syekh Mukhtar AI-Jawi dan Syekh Yusuf Al-Hayat. Setelah tujuh tahun bermukim di Mekkah, Ibrahim Musa kembali ke kampung halamannya.

Dia lalu mengadakan pengajian secara halaqah di Parabek. Anak muda dari pelosok Minangkabau pun berdatangan ke Parabek ingin menuntut Ilmu kepada beliau.

Tahun 1914, Ibrahim Musa kembali ke Mekkah untuk menambah ilmunya. Kali ini, dia pergi bersama sang istri, Syarifah Ghani dan anaknya, Thaher Ibrahim.

Dua tahun di Mekkah, Ibrahim Musa kembali. Pada tahun 1918, Ibrahim Musa menyatukan murid-muridnya dalam satu organisasi yang diberi nama Muzakaratul Ikhwan dan terakhir diberi nama Jamiatul Ikhwan.

Pada tahun 1920-an, bersama dengan Syekh H. Abdul Karim Amarullah, Ibrahim Musa sepakat mendirikan Sumatera Thawalib. Di Padang Panjang didirikan oleh Inyiak De-er, sedangkan di Parabek didirikan oleh Ibrahim Musa sendiri dan diubahlah organisasi pelajar Jamiatul Ikhwan menjadi Sumatera Thawalib .

Menurut Fikrul Hanif yang juga dosen STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh, secara historis, lembaga pendidikan Sumatera Thawalib Parabek berasal dari perkumpulan beberapa orang murid di Surau Parabek. Perkumpulan ini diberi nama Muzakaratul Ikhwan.

Karena kegiatan murid-murid ini makin hari makin bertambah intens dan diikuti oleh banyak murid, perkumpulan ini berubah menjadi Sumatera Thawalib setelah terinspirasi dengan berdirinya Sumatera Thawalib di Padang Panjang.

Pada tanggal 21 September 1921, tambah Fikrul Hanif, Surau Parabek yang memakai sistem belajar secara konvensional dan konservatif (sistem halaqah) diubah menjadi sistem berkelas atau klasikal.

Saat suhu politik yang juga ditandai dengan kebijakan Ordonansi Sekolah Liar dan Ordonansi Guru, Syekh Ibrahim Musa mendapat peringatan dari pemerintah Hindia Belanda Belanda. Inyiak Parabek pun melawan kebijakan tersebut.

Akhirnya, pemerintah Belanda menawarkan bantuan subsidi untuk Thawalib Parabek, namun Syek Ibrahim Musa menolaknya secara halus dan bijaksana.

Menurut Fikrul, pemerintahan Belanda masih tetap curiga. Sebab, meski dalam kurikulum Sumatera Thawalib tidak terdapat pelajaran yang berbau politik, ternyata banyak dari lulusan Sumatera Thawalib aktif dan di bidang politik, seperti Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) yang dipelopori oleh Ali Imran Jamil, Abdul Gafar Ismail, Abdul Malik Sidik, dan lain-lainnya.

Selain kecurigaan-kecurigaan Belanda di atas, banyak lagi hal-hal dan cobaan yang dialami oleh Syekh Ibrahim Musa, seperti terjadinya kebakaran di Parabek, yang menghanguskan sekolah, kantor, asrama bertingkat. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17-18 Oktober 1937.

Lima tahun kemudian, terjadi lagi kebakaran yang menghanguskan asrama putri, juga bertingkat dua.

Selain di bidang pendidikan, Ibrahim Musa juga tercatat sebagai anggota pendiri Lasykar Rakyat di Bukittinggi (1943) dan membentuk barisan Sabilillah (1946) menjadi Imam Jihad 1946.

Ibrahim Musa yang pernah menjadi anggota Majelis Syura Wal Fatwa Sumatera Tengah itu meninggal dunia pada Kamis, 20 Juli 1963. Keesokan harinya, setelah Salat Jumat, jenazah Ibrahim Musa dilepas seluruh kerabat dan keluarga besar Sumatera Thawalib Parabek.

Lebih lanjut simak dalam: http://daerah.sindonews.com/read/1114135/29/syekh-ibrahim-musa-parabek-pendiri-sumatera-thawalib-1465077638/20

Taher Marah Sutan-Sang Propagandis Pergerakan Sumatera Barat

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil wawancara Saya dengan wartawan Sindonews.com dan diterbitkan tanggal 27 Mei 2016

SAAT gairah nasionalisme Indonesia bergema di Sumatera Barat pada awal abad ke-20, peran kelompok dagang tidak hanya terbatas pada upaya membangun sekolah-sekolah swasta di luar sistem pendidikan kolonial, melainkan juga pendukung gerakan kaum muda yang menjadi basis pergerakan kelompok nasionalis.

Umumnya, pergerakan kebangsaan dan modernisasi Islam pada awal abad ke-20 yang berpusat di Padang Panjang itu, menurut pemerhati sejarah Sumatera Barat, Fikrul Hanif Sufyan, makin terkenal ketika seorang pemuda bernama Muhammad Taher Marah Sutan ikut mengharumkan nama kota yang juga dikenal sebagai Serambi Mekkah itu.

Ketika menyebut nama Taher Marah Sutan, kita akan tertuju pada aktivitasnya sebagai pendidik dan tokoh pergerakan kebangsaan. Selain itu, laki-laki kelahiran Kota Padang Panjang pada tahun 1890 itu juga dikenal sebagai ayah dari mantan Menteri Agama (Almarhum) Tarmizi Taher.

Dikutip dari Wikipedia, Taher Marah Sutan merupakan putra dari pasangan Syekh “Babulu Lidah”, seorang ulama Naqsyabandiyah di Tanah Datar, dan Saridah yang berasal dari Pariaman. Ia menikah dengan Djawanis yang juga seorang aktivis dan pernah dipercaya sebagai ketua Aisyiah Sumatera Barat

Menurut Fikrul Hanif, pada umur 24 tahun atau tepatnya tahun 1914, Taher Marah Sutan yang hanya mengecap pendidikan Schakel School itu-sudah dikenal sebagai agen pelayaran di Pelabuhan Emmahaven (Teluk Bayur).

Bahkan, di usia muda, ia bersama beberapa saudagar muda lainnya mendirikan sebuah organisasi usaha yang dinamakan Sarikat Oesaha (SO), selanjutnya disebut Sarikat Usaha.

Organisasi ini bertujuan melindungi para saudagar pribumi di Sumatera Barat dari dominasi para pedagang Belanda dan Tionghoa serta pada umumnya melakukan berbagai macam gerakan sosial dan politik dalam kerangka anti-penjajahan.

Audrey Kahin dalam karyanya berjudul “Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998” (Penerbit Yayasan Obor Indonesia) menulis, Taher merupakan ‘seorang pekerja keras yang idealis’, yang menjadikan Sarikat Usaha sebagai ‘tempat berkumpul bagi sejumlah pemimpin dan intelektual di Padang’.

Pada masa berdirinya Sarikat Usaha, menurut Fikrul yang juga pengajar sejarah di STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh itu, Taher dibantu oleh Sutan Said Ali, seorang guru Sekolah Adabiah dan anggota Sarikat Islam.

Beberapa tokoh nasional memiliki kenangan khusus terhadap sosok Taher Marah Sutan. Ulama besar AR Sutan Mansur selalu menyampaikan bahwa Taher Marah Sutan adalah seorang intelektual dan pemimpin umat.

Buya Sutan Mansur mengatakan bahwa Taher Marah Sutan adalah salah satu mentor politik dan ekonomi Bung Hatta. Simpati Buya Sutan Mansur tersebut lahir karena Taher Marah Sutan memiliki pergaulan dengan kaum aghniya’ (kaya) di pusat-pusat ekonomi Sumatera Barat.

Berkat usahanya sekolah Adabiah didirikan di Sumatera Barat dan berkembang pesat hingga kini. Bahkan, Moh. Yamin mengisahkan ketika jelang dua bulan Kongres Pemuda 1928 digelar, ternyata uang untuk kongres masih amat sedikit.

Ia kemudian menulis surat kepada Mohammad Taher Marah Sutan di Padang meminta supaya dicarikan uang untuk biaya kongres itu. Sebulan kemudian, diterimalah postwissel berisi f. 800.

Dengan kiriman uang itu, kemudian berlangsunglah Kongres Pemuda II dengan meriah dan mengambil putusan yang sampai kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda.

Mohammad Hatta atau Bung Hatta pun punya kenangan tersendiri tentang sosok Taher Marah Sutan. Menurut Bung Hatta, jika Haji Abdullah Ahmad terkemuka dalam gerakan agama, Taher Marah Sutan yang saat menjadi sekretaris Sarikat Usaha sudah pandai berbahasa Belanda itu termasyhur dalam urusan sosial. (Baca juga: Abdullah Ahmad dan Modernisasi Islam di Minangkabau).

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, delapan tahun kemudian atau 4 Juni 1953, Taher Marah Sutan meninggal di Padang, Sumatera Barat.

Lebih lanjut simak: http://daerah.sindonews.com/read/1111826/29/taher-marah-sutan-pendidik-dan-tokoh-pergerakan-kebangsaan-1464295611/10

Sosok Pionir Sekolah Islam: Potret Abdullah Ahmad

Tulisan tentang Abdullah Ahmad, yang Bloggers ikuti, merupakan bagian dari hasil wawancara Sindonews.com dengan saya pada tanggal 20 Mei 2016

Setelah membahas sosok Syekh Muhammad Djamil Djambek, salah satu ulama besar, Cerita Pagi kali ini akan mengupas sosok ulama besar lainnya di Minangkabau. Dia adalah Haji Abdullah Ahmad.

Dikutip dari Wikipedia, Abdullah Ahmad lahir di Padang Panjang pada tahun 1878. Dia merupakan anak dari Haji Ahmad, ulama Minangkabau yang juga seorang pedagang, dan seorang ibu yang berasal dari Bengkulu.

Menurut pemerhati sejarah Sumatera Barat Fikrul Hanif Sufyan, Abdullah Ahmad berasal dari keluarga yang taat terhadap agama. Sejak kecil ia telah dididik oleh ayahnya.

Pada usia 17 tahun (1895), Abdullah Ahmad menunaikan ibadah haji ke Mekkah, sekaligus berguru pada Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Empat tahun kemudian (1899), dia kembali ke Padang Panjang dan mengajar di Surau Jembatan Besi bersama Haji Rasul.

Pada tahun 1906, Abdullah Ahmad pindah ke Padang untuk menjadi guru, menggantikan pamannya yang meninggal dunia.

Tiga tahun kemudian, tambah Fikrul Hanif yang juga pengajar di STKIP Abdi Pendidikan itu, Abdullah Ahmad bersama beberapa orang pedagang mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Syarikat Usaha di Padang. Dari organisasi ini, Syarikat Usaha merintis berdirinya Adabiyah School (1909-1914) yang menerapkan sistem pendidikan Islam modernis.

Selain tertarik pada dunia pendidikan, Abdullah Ahmad juga tertarik untuk menyebarkan pemikiran modernis, melalui publikasi dengan menjadi agen dari berbagai majalah pembaruan, seperti Al-Imam di Singapura dan Al-Ittihad dari Kairo. Selanjutnya, tanggal 1 April 1911, Abdullah Ahmad mendirikan perusahaan pers Islam pertama dan menerbitkan majalah Al-Munir.

Selama penerbitan majalah itu, Abdullah Ahmad dibantu ulama-ulama modernis seperti Haji Abdul Karim Amrullah, Syekh Muhammad Djamil Djambek, dan Syekh Muhammad Thaib Umar. (Baca juga: Syekh Muhammad Djamil Djambek, Ulama Besar Minangkabau).

Rubrik yang ditampilkan Al-Munir kental nuansa konfrontatif dengan ulama-ulama tradisional. Biasanya, dalam rubriknya dibahas tentang masalah ushalli, makan di rumah orang kematian, membaca barzanji, talqin terhadap si mayat, masalah-masalah bid’ah, dan hukum memakai dasi.

Melalui majalah Al-Munir, Abdullah Ahmad cs mengemukakan ijtihad mereka terhadap beberapa masalah yang sebelumnya diharamkan oleh ulama tradisional, seperti berfoto hukumnya boleh, memakai dasi dan topi tidak haram hukumnya.

Melalui majalah Al-Munir, Abdullah Ahmad cs mengemukakan ijtihad mereka terhadap beberapa masalah yang sebelumnya diharamkan oleh ulama tradisional, seperti berfoto hukumnya boleh, memakai dasi dan topi tidak haram hukumnya.

Singkat cerita, Majalah Al-Munir merupakan salah satu media yang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh modernis Islam dalam menyampaikan ijtihadnya.

Pada tahun 1918, Abdullah Ahmad mendirikan Persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI) dan mendapat pengakuan hukum dari pemerintah Hindia Belanda tanggal 17 Juli 1920. Tujuan berdirinya organisasi ini, jelas Fikrul Hanif, adalah untuk mempersatukan ulama tradisional dan ulama modernis.

Namun, usaha ini tidak berhasil sepenuhnya, karena Kaum Tua dibawah pimpinan Syekh Sulaiman ar-Rusuli mendirikan organisasi serupa dengan nama Ittihadul Ulama Sumatra (Persatuan Ulama Sumatra).

Atas sikapnya yang taktis dan tenang dalam berhadapan dengan aturan-aturan hukum pemerintah Hindia Belanda, Abdullah Ahmad dijuluki sebagai politisi dan intelektual oleh seorang Belanda, van Ronkel.

Berkat pengetahuan keislamannya yang mendalam dan diakui ulama-ulama Timur Tengah, pada Konferensi Khilafah di Kairo, Mesir, tahun 1926, Abdullah Ahmad yang juga menjadi guru pelajaran agama Islam saat Bung Hatta bersekolah di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), dianugerahi gelar kehormatan, yakni doktor fid-din.

Ulama modernis asal Padang Panjang ini akhirnya mengembuskan napas terakhirnya pada tahun 1933 di Padang. Namanya juga diabadikan menjadi nama salah satu jalan di Padang.

Sila disimak di: http://daerah.sindonews.com/read/1109979/29/abdullah-ahmad-dan-modernisasi-islam-di-minangkabau-1463673548/10

PALU ARIT DI LADANG MASYUMI: KONSTELASI POLITIK DI NAGARI KURAI TAJI PARIAMAN 1958-1966

Abstrack
The conflict between central and local governments, resulting in the birth of the PRRI in West Sumatra. The central government is assumed PRRI rebellion as “daring” oppose authority. PRRI events resulting in pain and instability on the community structure of local government. In addition, violent agitation PKI, is one of the effects of the PRRI, thus encouraging the process to migrate the 1960.Salah one-hit villages it was Nagari Kurai Taji, District nan Sabaris Pariaman. Defeat the PRRI used by PKI to instill and strengthen its political influence “nail” her in Kurai Taji. When compared with nagari that was in Pariaman, Kurai Taji is the base area of Muhammadiyah..
Keywords: Konflik, Masyumi, Muhammadiyah, PKI, dan Politik

IMG

Door de Padangsche Bovenlanden: Sebuah Sumbangsih Terhadap Film Dokumenter Sejarah

JURNAL BAKABA_20150520_0001

MUHAMMADIYAH DAN PERSOALAN IDEOLOGI DALAM KONSTELASI PERGOLAKAN DAERAH DI SUMATERA TENGAH

Abstract: The turmoil in the region of Central Sumatra is a unit of historical importance in the long episode of Indonesian history. As a unit, PRRI (1958-1961) is represented as a continue of the PDRI (1949). Zeitgeist in turbulent times also affect the Islamic mass organizations, one of Muhammadiyah. If the previous Muhammadiyah accommodative politics, but in the throes choosing the attitude of opposition and dealing with “Jakarta”. Ashamed to acknowledge his identity as citizens of the Muhammadiyah, afraid to use the symbols of Muhammadiyah, afraid of the “green jersey” is the impact of turmoil in the region of Central Sumatra.
Keywords: Muhammadiyah, Ideology, rebellion, turmoil, opposition

JURNAL ANALISIS SEJ VOL.3 NO.1 MARET 2012

Pemberitahuan Judul Proposal Mahasiswa Angkatan 2012

DAFTAR BIMBINGAN PROPOSAL PRODI PENDIDIKAN SEJARAH ANGKATAN 2012

No.	Nama	Judul Penelitian	Pembimbing
1.	Syirwana Mayasari	Proses Pembelajaran Inklusi Pada Mata Pelajaran IPS di SMP Negeri 10 Payakumbuh	Nahdatul Hazmi, S.S, M.Pd Dedi Asmara, S.S, M.Hum
2.	Haniva Hanum	Sejarah Keturunan India di Kota Payakumbuh Tahun 1938-2002	Fikrul Hanif Sufyan, S.S, M.Hum Destel Meri, M.Pd
3.	Misriani Sri Eki D	Biografi Zainal Abidin tahun 1958-1978	Merry Kurnia, S.S, M.Hum Dedi Asmara, S.S, M.Hum
4.	Abdul Rahmat	Sejarah Pemikiran Soe Hok Gie tahun 1965-1969	Dedi Arsa, S.S, M.Hum Fikrul Hanif Sufyan,S.S, M.Hum
5.	Ricky Alviano	Sejarah Organisasi Aisyiyah Padang Pariaman 1929-1965	Dedi Arsa, S.S, M.Hum Merry Kurnia, S.S, M.Hum
6.	Yuliana	Pergolakan Politik di Kecamatan Bonjol Pasaman Tahun 1958-1966	Merry Kurnia,S.S, M.Hum Dedi Arsa, M.Hum
7.	Kiki Novalia	Sejarah Keluarga Raja Adat di Lintau Buo	Fikrul Hanif Sufyan,S.S, M.Hum Nahdatul Hazmi, S.S, M.Pd
8.	Refira Andrimi	Biografi Kapten Danoes	Dedi Asmara,S.S, M.Hum Fikrul Hanif Sufyan,S.S, M.Hum
9.	Elvi Fitria	Nagari Kumango Kabupaten Tanah Datar Tahun 1958-1970	Dedi Arsa, M.Hum Fikrul Hanif Sufyan,S.S, M.Hum
10.	Yendar Liana	Peran Supervisi Terhadap Sekolah dalam Mata Pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Kec. Luak Kabupaten Limapuluh Kota	Destel Meri,M.Pd Merry Kurnia, S.S, M.Hum
11.	Indah P Sari	Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Tahun 1927-1965	Destel Meri, M.Pd Nahdatul Hazmi, S.S, M.Pd
12.	Reski Nanda R	Pengaruh Pembangunan PLTA Terhadap Pemindahan Penduduk Nagari Tanjung Balik Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 1979-2012	Nahdatul Hazmi, S.S, M.Pd Destel Meri, M.Pd
13.	Yestuti	Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Tahun 2001-2014	Dedi Asmara,S.S, M.Hum. Nahdatul Hazmi, S.S, M.Pd
14.	Mulia Agustini	Sekolah Yayasan SLB Pendidikan Peduli Anak Bangsa Tahun 2011-2015	Destel Meri, M.Pd Merry Kurnia, S.S, M.Hum
15.	Farid Fadilla	?	Dedi Asmara, S.S, M.Hum Dedi Arsa, S.S, M.Hum
16.	Sabbihisma	?	Merry Kurnia, S.S, M.Hum Destel Meri, M.Pd
17.	Abdul Halim	?	Fikrul Hanif, S.S, M.Hum Nahdatul Hazmi, S.S, M.Pd